Hukum Administrasi Negara

Ini adalah tulisan habis searching di internet. Ternyata ada tulisan dari Ade Didikirawan yang bagus maka langsung aja aku kopi paste dan masukin ke website ini. Mungkin tidak begitu rapi dalam menyajikan namun ini adalah usaha yang bagus untuk memahami sedikit tentang hukum administrasi negara yah sekedar pengantar untuk Hukum Administrasi Negara untuk S1.

1. PENGERTIAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

  1. Hukum administrasi negara adalah peraturan hukum yang mengatur administrasi, yaitu hubungan antara warga negara dan pemerintahnya yang menjadi sebab hingga negara itu berfungsi. (R. Abdoel Djamali).
  2. Hukum administrasi negara adalah keseluruhan aturan hukum yang mengatur bagaimana negara sebagai penguasa menjalankan usaha-usaha untuk memenuhi tugasnya. (Kusumadi Poedjosewojo.)
  3. Hukum administrasi negara adalah hukum yang menguji hubungan hukum istinewa yang diadakan, akan kemungkinan para pejabat melakukan tugas mereka yang khusus. (E. Utrecht.)
  4. Hukum administrasi negara adalah keseluruhan aturan yang harus diperhatikan oleh para pengusaha yang diserahi tugas pemerintahan dalam menjalankan tugasnya. (Van Apeldoorn.)
  5. Hukum administrasi negara adalah hukum yang mengatur tentang hubungan-hubungan hukum antara jabatan-jabatan dalam negara dengan warga masyarakat. (Djokosutono.)
  6. Istilah hukum administrasi negara adalah terjemahan dari istilah Administrasi recht (bahasa Belanda).

2. SUMBER-SUMBER HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Pada umumnya, dapat dibedakan menjadi dua :

  1. Sumber hukum material, yaitu sumber hukum yang turut menentukan isi kaidah hukum. Sumber hukum material ini berasal dari peristiwa-peristiwa dalam pergaulan masyarakat dan peristiwa-peristiwa itu dapat mempengaruhi bahkan menentukan sikap manusia.
  2. Sumber hukum formal, yaitu sumber hukum yang sudah diberi bentuk tertentu. Agar berlaku umum, suatu kaidah harus diberi bentuk sehingga pemerintah dapat mempertahankannya.

3. OBYEK HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Pengertian obyek adalah pokok permasalahan yang akan dibicarakan. Dengan pengertian tersebut, yang dimaksud obyek hukum administrasi negara adalah pokok permasalahan yang akan dibicarakan dalam hukum administrasi negara.

Berangkat dari pendapat Prof. Djokosutono, S.H., bahwa hukum administrasi negara adalah hukum yang mengatur hubungan hukum antara jabatan-jabatan dalam negara dan para warga masyarakat, maka dapat disimpulkan bahwa obyek hukum administrasi negara adalah pemegang jabatan dalam negara itu atau alat-alat perlengkapan negara dan warga masyarakat.

Pendapat lain mengatakan bahwa sebenarnya obyek hukum administrasi adalah sama dengan obyek hukum tata negara, yaitu negara (pendapat Soehino, S.H.). pendapat demikian dilandasi alasan bahwa hukum administrasi negara dan hukum tata negara sama-sama mengatur negara. Namun, kedua hukum tersebut berbeda, yaitu hukum administrasi negara mengatur negara dalam keadaan bergerak sedangkan hukum tata negara dalam keadaan diam. Maksud dari istilah ”negara dalam keadaan bergerak” adalah nahwa negara tersebut dalam keadaan hidup. Hal ini berarti bahwa jabatan-jabatan atau alat-alat perlengkapan negara yang ada pada negara telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan dengan fungsinya masing-masing. Istilah ”negara dalam keadaan diam” berarti bahwa negara itu belum hidup sebagaimana mestinya. Hal ini berarti bahwa alat-alat perlengkapan negara yang ada belum menjalankan fungsinya. Dari penjelasan diatas dapat diketahui tentang perbedaan antara hukum administrasi negara dan hukum tata negara.

4. BENTUK-BENTUK PERBUATAN PEMERINTAHAN

Pengertian pemerintahan dibedakan menjadi dua : 1. Pemerintahan dalam arti luas, yaitu pemerintahan yang terdiri dari tiga kekuasaan yang masing-masing terpisah satu sama lain. Ketiga kekuasaan itu adalah :

a. Kekuasaan legislatif.

b. Kekuasaan eksekutif.

c. Kekuasaan yudikatif.

Pemerintahan kekuasaan diatas berdasarkan teori Trias Politica dari Montesquieu. Tetapi, menurut Van Vollenhoven, pemerintahan dalam arti luas berbeda dengan tori trias politica. Menurut Van Vollenhoven pemerintahan dalam arti luas mencakup :

a. Tindakan / kegiatan pemerintahan dalam arti sempit (bestuur).

b. Tindakan / kegiatan polisi (politie).

c. Tindakan / kegiatan peradilan (rechts praak).

d. Tindakan membuat peraturan (regeling, wetgeving).

Sedangkan pemerintahan dalam arti luas menurut Lemaire adalah pemerintahan yang meliputi :

a. Kegiatan penyelengaraan kesejahteraan umum (bestuur zorg).

b. Kegiatan pemerintahan dalam arti sempit.

c. Kegiatan kepolisian.

d. Kegiatan peradilan.

e. Kegiatan membuat peraturan.

Sedangkan Donner berpendapat, bahwa pemerintahan dalam arti luas dibagi menjadi dua tingkatan (dwipraja), yaitu :

a. Alat-alat pemerintahan yang menentukan hukum negara / politik negara.

b. Alat-alat perlengkapan pemerintahan yang menjalankan politik negara yang telah ditentukan.

2. Pemerintahan dalam arti sempit ialah badan pelaksana kegiatan eksekutif saja tidak termasuk badan kepolisian, peradilan dan badan perundang-undangan. Pemerintahan dalam arti sempit itu dapat disebut dengan istilah lain, yaitu ”administrasi negara”. Bentuk perbuatan pemerintahan atau bentuk tindakan administrasi negara secara garis besar dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu :

1. Perbuatan hukum / tindakan hukum.

2. Bukan perbuatan hukum.

Perbuatan pemerintahan menurut hukum publik dibedakan menjadi dua, yaitu :

1. Perbuatan menurut hukum publik bersegi satu.Perbuatan menurut hukum publik bersegi satu, yaitu suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh aparat administrasi negara berdasarkan wewenang istimewa dalam hal membuat suatu ketetapan yang megatur hubungan antara sesama administrasi negara maupun antara administrasi negara dan warga masyarakat. Misalnya, ketetapan tentang pengangkatan seseorang menjadi pegawai negeri.

2. Perbuatan menurut hukum publik bersegi dua. Perbuatan menurut hukum publik bersegi dua, yaitu suatu perbuatan aparat administrasi negara yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih secara sukarela. Misalnya mengadakan perjanjian pembuatan gedung, jembatan dengan pihak swasta (pemborong).

Source:

Ade Didikirawan

Catatan Kuliah :

Handout Dosen:

Tambahan Bacaan:

About these ads

33 comments

  1. aq baru mempelajari HAN,, jadi masih bingung..

    apalagi mengenai objeknya…
    yang aq tau ada 3 objek yaitu
    1 kenegaraan
    2 private/business
    3 internasional
    anda bisa bantu saya kan untuk memperjelas lagi mengenai 3 objek itu..?!

  2. Duch…pusing banget ya mata kuliah nie…bsa bantu ga nyariin tugas mengenai perkembangan hukum administrasi negara pada masa penjajahan…tapi klo bisa hari besok ato jumat..harus dah da…hehe…itu juga klo bisa…punten na ngarepotkeun…soal na kanggo presentasi minggu payun…hehehe punten jadi curhat….

  3. siiip-siiip,
    puas, nurut aq mpelajari teory2 macam ne gak sulit koq, yg sulit tuh menerapkan teory2 ne dlm kehidupan,
    aq kan calon administrator,…
    heeehheeee…

  4. mungkin ia banyak orang blg mata kulyah hukum administrasi negara ini sangat susah untuk di pelajari,pi menurut aqu mta kulyah ini sangat gampang untuk di mengerti………..

  5. boleh tanya,,,,

    sama gk hukum administrasi negara ama hkm tata usaha negara????

    mksh….

  6. @Eko: HAN sm HTN itu berbeda..
    kalo HAN itu Pemerintahan dalam arti luas..
    kalo HTN itu pemerintahan dalam arti sempit..

    HAN: keadaan bergerak
    TN: keadaan diam

  7. seberapa luas kah HAN?? dan apakah hukum tata negara mempunyai hubungan dengan HAN?? terima kasih..

  8. @parasetyo= HAN itu mengacu kpd ttg tata pelaksanaan pemerintah dlm mnjlnkn tgsnya sedangkan perbedaan itu sendiri adalah HTN lebih mengacu kpd fungsi konsistusi atau hk dasar yg d gunakan olh suatu ngr dlm hal pengaturan kebijakan pemerintah untuk HAN dmn ngr dlm keadaan bergerak serta sering disbt jg HTN dlm arti sempit!!!

  9. @miftha=Organisasi?,mgkn mksd anda a/ bentuk dan perbuatan pemerintah….
    Menurut Trias politica ada 3 yaitu:legislatif,Eksekutif,Yudikatif.sedangkan Van Vollen Hoven:
    Tindakan pmrnth dlm arti sempit(Bestuur),kegiatan polite,kgtn peradilan nd membuat peraturan pmrnth (Regeling)…..

  10. bagaimana peran hukum adat di indoneia sejauh ini dan adakah pengaruh hukum adat terhadap hukum yang di terapkan di negara kita?
    trimakasih…

  11. pengantar yg sgt bgus dan jelas untuk seorang pemula mahasiswa hukum tentunya, so thanks so much about your work to make this web n put this written to inside….

  12. baru pertma x bljr HAN agk ngerti dkit sich cm prlu mendalami lg supaya lbh ngerti lg perkmbangan administrasi negara diindonesia.

  13. kalao suatu negara HAN nya tidak berjalan semestinya/macet gimana kira-kira nasib negara tsb?

  14. THE EFFECTS OF PLANTATION POLICY IMPLEMENTATION, OFFICIALS COORDINATION, PUBLIC PERCEPTIONS, AND SOCIETY PARTICIPATION ON THE SERVICE QUALITY OF THE RIGHT USE OF PLANTATION
    IN BIRU MAJU VILLAGE, INDONESIA

    Adi Suminto

    Abstract
    The main purpose of this study is to analyze the effects of policy implementation, officials coordination, public perception and society participation on the service quality of the right use of plantation in Biru Maju Village, East Kalimantan, Indonesia. Method used to analyze the data and information is by using statistical multiple regression analysis on 448 samples. The study found that the plantation policy implementation, Officials Coordination, public perception, and Society participation have significant effects on the service quality the right use of plantation in the village under surveyed. Therefore, a great attention needs to be given by the government and other stakeholders toward the importance of these four variables on the service quality of the right use of plantation.
    Key words : policy implementation, officials coordination, public perception and society participation.

    Introduction

    Society is a group of human life that has the role of diversity and different cultures in a development, or go with the flow of civilization. The development period in a community of interconnected places and mingle with one another, with all the activities are tolerated well by the contradictory relationship daily can give sentence-sentence, as well as providing an application-enthusiastic application of adaptive and can minimize an act of good and bad, as well as having the interpretations of scientific knowledge and thinking towards prosperity, peace, and be able to have a sense of security to think of peace, in solidarity ties of citizenship, nationality, and the country. But as soon as people can be differentiated by culture and so-called levels, degree both socially and in the eyes of the creator (God) that are closely related, related to God in the interpretation of the Qur’anul Kharim Allah says “hablum Minnallah” which means interconnected with Allah (God). And also, it interacts with the human “hablum minannas”, which means interconnected with each other (human).

    It is clear that: Man is the most perfect creature existing on this earth, visible people who have or are in the gift of reason and the mind to be able to distinguish between this and that, so that people are able to apply a correct assessment and no, good and bad, and with human thinking and reasoning power to create, so as to animate, capable of affecting mental and able to have morality and ethics, the rules of the humanity. Man in the philosophy of science in the process of scientific inquiry, human. in shaded by reason and thought, proved of philosophy itself, because the man in her life by the teachings based, sects and religions.

    Of the principles of thinking, humans have views of the reasoning, as well as essential, capable of acting on faith and nature, that caused by intact human theoretically, and practically. Culture of human society also called, which can differentiate into social variables have a different culture from the human community can be noticed and can be noticed and be in the show, clearly and plainly, that human society can be. To give a direction against this background, the quality of implementation of leasehold influence on society Biru Maju Village District East Kalimantan at Telawang City District.

    With the plantation policies based on Law No. 18 of 2004 section 21 binding regulations on businesses and leasehold estates which are in particular: (1). Plantation policy dynamics that happen to people in the village of Blue Maju. No effect on the contribution of citizens cultivators, farm cultivators gardening and farm palm oil with a maximum for the establishment of oil palm farmers and wealthy planters against their peoples who still runs selective logging on the distribution of the rights and powers that have been set by the local government local actors tend to contribute plantation business on company / corporation that goes in the area, so the impact on businesses such plantation companies / corporations that are not in or did it substantially more evenly on the whole as well as citizens at its core. (2). Invisibility in the case of deviations above and in doing leasehold estate by businesses including company / corporation that entered the area, which happens at the moment is obviously In laving land to residents in the village of Blue Maju Telawang District East District Municipality K. with the extent of land grabbing Inlaving 657.77 Ha (hectares acres) of the total area of forest land forested areas to get permission from the Ministry of Forestry Number: 364/Kpts-II/1990, and the Ministry of Agriculture Decree No. 519/Kpts/hk.050 / 7/1990, as well as the Decision of the National Land Agency Number: 23/VIII/1990 in a joint decree (SKB) Three state officials weigh in: “That in order to support agricultural development, in view of the need to simplify the rules regarding the release of forests and granting rights to its business “. 3. Based on the land area of 2.324.77 Ha (hectares acres) of land were in use as the oil palm plantation business, so on September 6th, 2010 ago.

    There was a poll that took place on the second floor (II), building the Regional Secretariat (Secretariat) K. City East District also attended by local authorities and relevant agencies on the East K. City District, also attended by the company’s businesses, namely plantation / corporations that exist in the area in particular that revealed problems in the fact that: A. Plantation business players, a company / corporation that has not had a release permit from the Ministry of Forestry forest and land use permits from the Land Office Center. B. On the other hand most of the land area in the recommendation is pray overlap (inlaving) with an area of approximately 657.77 hectares (Hectare acre). Which the land is allocated to land Transmigration for citizens in the Village District Telawang Blue Maju K. City East District in this case as explained by: 1) The official explanation from the Head of the District Forestry Services K. City East Number: 522/1/841/3.01 / IV/2011 April 18, 2011 on the Status Analysis of Forest Area. 2) The official explanation from the Head of the Department of Transmigration and Manpower K. City East District Number: 595.1/405/P4-Trns/IV/2011 dated 19 April 2011 about Analysis Transmigration Area Status. 3) Recommendation results public hearing the Regional Representatives Council (DPRD) K. City East District Number: DPRD/282/005/2011 dated May 18, 2011 the following excerpt of the description that discusses land dispute with the company’s plantation businesses / corporations that exist in the area. With the licensing process that does not comply with the rules and regulations apply. 4) report the results of point coordinates transmigration area Biru Maju village Telawang District East District Municipality K. on May 6, 2011 will be undertaken by the Head section of land and resolving land legality of Manpower and Transmigration Department City District K. East, and two (2) employees implementing the Forest Service Eastern District Municipality K. statement justifying the evidence on the location and status of land field overlap (Inlaving) is owned by the Village District Telawang Biru Maju K. City District east. C.

    The plantation business players, a company / corporation that is in the area of land acquisition has not been done in accordance with the following provisions:
    1. Presidential Regulation No. 36 Year 2005 on the implementation and acquisition of land for development in the public interest for citizens certainly Biru Maju village Telawang District City District K. kordinatnya east because the location of the point.
    2. Previously implement the exemption or indemnity or purchase or exchange or the other way, as is the purpose of Article 20 of Presidential Regulation No. 36 of 2005 that: “the company’s plantation businesses / corporations that exist in the area prior to the release of land cultivation. ‘ve Done operational performance in the field with the scale cultivation of the land, so that the activity is very violating laws that have been set by government regulations with activities in starting in 2005 “.

    3. The hearing generally carried on on May 18, 2011 which was held at the Regional Representatives Council (DPRD) District of the City of East K. Clarity does not make a recommendation (aka zero results are not expected) to completion as desired Biru Maju village residents Telawang District East District of the City of K. plantation businesses are companies / corporations that exist in the area.
    4. So that on August 31, 2011 Government Blue Village Forward, apply for settlement of land transmigration into overlapping land (Inlaving) with plantation businesses are companies / corporations that exist in this area. With advanced in the underlying file letter to the Governor of Central Kalimantan Number: 145/156/BM/Pem. For the land which had overlapping (Inlaving) with plantation businesses, a company / corporation that is in this particular area. Thus a letter from the Governor of Central Kalimantan Number: 525/1385/Ek. To resolve any problems that arise by business interruption plantation in East K. District Municipality area specifically in the village of Biru Maju.

    5. Lack of oversight in the plantation sector agencies affiliated with other agencies for the settlement process for the residents in the village of Biru Maju District Telawang K. City District East. Regarding the performance of the system and local government officials as well as officials in dealing with the problems that arise in this area. In one after another with cases irregularities on overlapping land (Inlaving) and the level of welfare standards are not appropriate, then the basis of the composition to make changes in the system of the local government. Because of the lack of legal sanctions for violations of laws and regulations especially businesses that plantation companies / corporations that exist in the area.

    6. Dissatisfaction citizens in the village of Biru Maju tips proves a failure of leadership or performance of local government officials and their ranges in the face and overcome any problems or issues that arise for residents and community businesses for estate settlement process, a company / corporation that is in this area with the overlapping area (Inlaving) is.

    7. Leadership of a local government in realizing fully trust of citizens in particular because of the lack fairan of local government itself, thus resulting in an action that analyzes of interest rather than public service to the citizens and the rights of the affected communities who feel circumcision privacy with regard to the regulations that must be carried, thus triggering action that leads to violence, people who feel overwhelmed, and arrogance that does not behave empathetic of the difficulties citizens and ignoring the rights of legal justice is certainly very cause fatal for the development pace of development in the level of and local governments do not promote the welfare of citizens and should be entirely on the area in the village of Biru Maju Developed in the end.

    Based on the background mentioned, then the problem can be identified in the study as follows:
    1. Neglect of Act No. 18 of 2004 Section 21 On Plantations, who are only concerned about a group in the process of policy formulation, so that policies made by the government in its feel does not meet or harm its interests.
    2. Community participation is still not optimal, because there are many aspirations or ignore public opinion in by local government officials.
    3. Law No. 32 Year 2004 on Regional Autonomy ensure community development yet exist in the area, because it is still in the encounter that the loss of state revenue in the region because the region has not net apparatus.
    4. Coordination is still unclear, so that the apparatus is difficult to translate any tasks given by her superiors.
    5. Employee quality is still low due to lack of education and training so that no anticipatory optimal in increasing regional autonomy.
    6. Employees often hesitate and do not have a commitment to providing services that focus on the community.
    7. Authority that is given not fully support the basic tasks in the unit concerned.
    8. Not yet fully awakened the same perception regarding the mechanisms and procedures for servicing.

    Notes that, because of the many factors that affect or relate to leasehold service quality, this research will focus on service quality leasehold, which is connected with the Effect of Plantations Policy Implementation, Officials Coordination, Public Perception, Society Participation. In addition, this study also limit the object of research is in the Village at Biru Maju provisions in 2012 and in 2013. This study for the first time in the making and has never been thoroughly by others, and can contribute to the development of the science of government.

    Therefore, the purpose of this study is to examine and review the implementation of Policy Influence Plantation, Coordination Officers, Public Perception, Public Participation. Objectives to be achieved in this study are as follows:
    1. The Analyzing Influence Plantations Policy Implementation and Quality of Service the Right use Plantation in Biru Maju Village.
    2. The Analyze the influence of Coordination Officers and Service Quality in the Right use Plantation Biru Maju Village forward.
    3. The Public Perception and analyze the influence of Service Quality of the Right use Plantation Biru Maju village.
    4. The Analyze the influence of Community Participation and Service Quality of the Right use Plantation Biru Maju Village.
    5. The Analyzing Influence Plantations Policy Implementation, Coordination Officers, Public Perception, Public Participation together and leasehold Service Quality of the Right use Plantation in Biru Maju Village.

    Analytical Framework

    Departing from a series of views and assessments that have been put forward by the experts above, it can pull the understanding that the mean by which democratic governance is the practice of constitutional governance in focusing on how the resources and political institutions sustain community life democratic and terberdaya. Rashid (2000: 21) argues that the government has always viewed as a combination of: (1) the rule of the constitution, law, ethics, (2) the institutions of power that is authorized to manage a series of executive, legislative, judicial, (3) and number of bureaucrats and political officials as agents of and responsible for the execution of these powers.

    The same opinion was said by Rashid (2000: 13) that modern government is essentially providing government services to the public, the government held not to serve itself but to serve the community, creating conditions that allow every member of the community to develop skills and creativity in order achieve common progress. The above conditions can be achieved if the government commits against his decision. Almost in every State and Nation (Nation and State) in order to achieve the purpose of the State, in the embrace of power sharing: (a) in the form of “capital Division of Power”, this is a horizontal division of power, which was known from the theory of “Trias Politica”, ( b) in the form of “Areal Division of Power”, the division of powers in this form is vertical, ie the division of powers between the central government body or public agency that is outside of the central government (Arthur Mass in Koswara, 2003: 7). Policy implementation is a crucial stage in the public policy process. A policy or program should be implemented in order to have the impact or the desired destination. Implementation of the policy in view of the broad sense is a tool of public administration in which actors, organization, procedures, techniques and resources in organizing together to implement policies to achieve impact or desired destination.

    Coordination is one benefit to a leader, and the leader of a large organization in need of a proper coordination leaders must implement, simplify the organization, develop programs, boost coordination by using certain approaches (Syafrudin, 1996: 4). Leobarrd D. White giving opinions about the coordination of the quotation by Suhartono (1998: 126-127) is coordinating the adjustment parts to each other, movement and workmanship at the right time so that each contribute the maximum on the overall result. Respect it, as and stressed by Moekijat (1994: 1-2) if there are circumstances that are interdependent among activities, the effective result would be achieved if these activities be coordinated. Perception is the interpretation that high on the human environment and to process the information process “surrounding their human Interpret percipe on a higher processing information through their word” Wilson. D. (2000), another opinion put forward by Maramis (1998).

    Perception is the familiar stuff, the quality and the relationship and differences between this case through the process of observing, knowing or interpreting after five senses get stimulated. This fact makes it easy to increase the individual’s perception of the stimulus that affects the individual who trigger an experience of the organism, so the thought arises that the perceptual process is the most high. According Mulyasa (2005) Social perception is the process of capturing the meaning of social objects and events that we experience in our environment, humans are emotional, so they contain an assessment of the risk, each person has a different picture of the reality around him. Participation of citizens in doing not only at the stage of implementation, but the whole start of the stages of policy formulation, implementation, and evaluation of the start of the stage of policy formulation, implementation, evaluation, and utilization of the results. (Wasistiono, 2002: 33).

    Framework of thought in the study are presented in Figure 1.1. :
    Figure 1.1.
    Research Framework

    Research Methods

    Research Design
    The method used in this study is a quantitative analysis method, which aims to determine the effect of Plantations Policy Implementation, Officials Coordination, Public Perception, Society Participations as an independent variable. And leasehold Service Quality as the dependent variable, either individually or jointly. Determination of the independent variables (predictors) should be based on theory or previous research results, but for explanatory research, researchers need experience as a handle to select the dependent variable.
    Research Model
    The research model using simple linear regression analysis and regression with models like the fit in Figure 3.1. :
    Figure 3.1.
    Model Analysis Research

    Description:
    X1 = The Effect of Plantation Policy Implementation
    X2 = Officials Coordination
    X3 = Public Perceptions
    X4 = Society Participation
    Y = The Service Quality of the Right use of Plantation
    ε (Epsilon) = Outside factors X1, X2, X3, and X4 which affects the Y, but not
    thoroughly

    The research was carried out at certain points of the most influential in the observation (Observation) researchers. Precisely in the Biru Maju village forward runs the length of this research, requires a range of time between 6 (Six) months from October 2012 – April 2013.

    To obtain complete data in the object of this study, the authors use two (2) ways in which data collection techniques used in this study are:
    a. Research literature, will be undertaken to support the theoretical and conceptual ideas regarding the research variables, which in this case is supported by a technique:
    1) Research bibliography, a research text books or literature that can make such a study in this research.
    2) Study the documentation, this technique can be briefly described as the observation of the symptoms of objects in meticulous, by examining documents at the Biru Maju Village Forward.
    b. Field research, which is done with a straight down to the ground by way of:
    1) Observation
    By observation techniques allow researchers to watch and observe yourself, then record the behavior and events as they happen in the real situation, as well as allowing researchers recorded the events in situations associated with direct knowledge of the data obtained.
    2) Questionnaire
    The questionnaire is a tool or technique of data collection in the form factor of the questions asked about the factors that influence service quality leasehold.
    3) Interview
    Data collection techniques be asked questions orally between two or more people in person. In this study the authors use data collection techniques with structured interviews interpreted as questioning and systematically directed to collect the relevant data using the guidelines as a basic guideline interview questions systematically, making it easy on the back though.

    Review of Literature

    According Suradinata (2008: 6) there is a difference in meaning between the government and the government. Government is an institution or public bodies which have functions to make efforts to reach the goal state. While the government is all the activities of the institution or the public agencies in the state for the purpose of carrying out its functions. Government can be differentiated in the broad sense and in the narrow sense. Governance in the broadest sense are all activities of public bodies which includes the legislative, executive and judiciary in an effort to achieve the goal state. While the narrow sense is all the activities of public bodies which only covers executive power. Here in the distinction between government as the notion of government as an institution and understanding the dynamics of the activities or institutions. Furthermore Authority (herein UNDP, 2007: 2), argued that the measure of good governance is to achieve a setting that can be received public sector, private sector and civil society.
    Local Government
    Law No.. 22 of 2009 on Regional Government, which began to be enacted since January 1, 2001 and the fox by Law No.. 32 of 2004 and Law No.. 33 of 2004 is the constitutional basis of regional autonomy. Regional autonomy is the autonomous authority to regulate and manage the interests of local communities own initiative based on the aspirations of the community in accordance with the laws and regulations (art. 1h). Thus, in principle is regional autonomy granting autonomy to the people of the region to govern itself. In other words, autonomy means that the power and decision-making processes in close proximity to the people, the parties will be in ering decision as well as an object of power is power in asking for funding, as well as decisions. People’s is a single object as well as links to the political operation.

    Results and Discussion

    The research contained in the Biru Maju Village Forward, as an object of research and be done by observing the (observation) on the field and come face to face as well as the points in what was done in this study by the researchers. So what will be done to the fullest fruition with the real condition and valid statement of course.
    Discussion of research
    This study on the basis of the discussion, there are two categories of division among others: 1) Theoretically, the expected results of these studies are useful for the development of science, particularly science Autonomous Government as the embodiment of the success in increasing advancement Regional Government, in addition to contributing ideas in the form of concept Influence-concept Plantations Policy Implementation, Officials Coordination, Public Perception, Society Participation and The Service Quality of the Right use of Plantation In Biru Maju Village. 2) In practical terms, is expected to provide input to the Village Government Biru Maju, especially in the various terms and factors that support the success of leasehold Service Quality in the village of Biru Maju.

    Conclusions and Recommendations

    The conclusions of this study are as follows. The first is that the Effect of Policy Implementation Plantation has a positive and significant effect (76.8%), with a Service Quality of the Right use of Plantation in Biru MajuVillage, The Effect of Plantation Policy Implementation is a factor of the amplifier leasehold Service Quality of the Right use of Plantation in the Biru Maju Village Forward, associated with the target, problem solving, results, strategy, policy performance, attention, communication, goals, implementation, division of labor, division of powers, criteria, problems, and means of influence. Secondly, the Officials with the Quality Care Coordination the Right use of the Plantation in Biru Maju Village has a positive and significant effect (75.8%), because it is a factor of the amplifier apparatus Coordination of Quality Care in Rural leasehold Biru Maju, relevant authority, supervision, effectively, the ability , cooperation, relationships, programs, approaches, goals, guidance, structured, mechanisms, objectives, and activities matching.

    In addition, it was also found that the Public Perception of the Service Quality of the Right use of Plantation in Biru Maju Village has a positive and significant effect (72.2%), and The Service Quality of the Right use of Plantation in Biru Maju Village, Public Perception is a key factor of service quality leasehold in the village of Biru Maju advanced, related concern, goals, memories, materials, guidance, verbal information, intellectual skills, cognitive strategies, attitudes, indicators, physical motion, categorization, capabilities, internal and exsternal. Also, it was found that the Society Participation in Service Quality of the Right use of Plantation in Biru Maju Village has a positive and significant effect (90.6%), Community participation is a supporting factor of leasehold Service Quality of the Right use of Plantation in Biru Maju Village Forward, related voluntary, social, participation, decision , target, serve society, mind, energy, thought and effort, expertise, results, knowledge, policy creation, improved confidence and efficiency. Finally, the Effect of Oil Policy Implementation, Officials Coordination, Public Perception, Public Participation jointly have a positive and significant effect (68.2%), with a Service Quality in Rural leasehold Biru Maju, related skills, knowledge, job descriptions, participation , training, responsibility, discipline, encouragement, skills, self-development, exemplary, recruitment, learning approach, strengthening the organization and formation of professionalism.

    In line with the conclusions that have been taken from the results of this study, some suggestions that may be carried on to improve the Service Quality of the Right use of Plantation in Biru Maju Village as follows:
    1. The Local government officials should pay attention to the implementation of policies that have been set so that it will have an impact on the target that has been set and achieve goals to improve the quality of service one-stop licensing will be achieved if policies have been defined, implemented properly by competent personnel .
    2. The Should be the coordination, the work can be arranged into a roundness that is integrated with the most effective way possible, and the harmony of the above procedures and systematic structured assignments.
    3. The External working conditions should refer to the various ways that are designed to facilitate the internal processes within an employee while working.
    4. With the participation should facilitate efforts to strengthen civil institutions through education, awareness building and honing the skills to participate effectively and provide a better basis for policy-making and ensure a more effective implementation.
    5. There should be with the learning process approach will give a great tolerance for bureaucracy in the process of formation and improvement of professionalism and bureaucratic resources development should be done together to improve performance on the microstructure and institutional reforms. That takes into account factors that conditioned the development of high integrity with technology and attention to access a wide network for a better future, develop the capital market and trading business overall, on the attention to aspects – aspects of overall development locally and long distance, this principle is one of Access a growing population of the urban sector is seen from the side of the movement of the progress of the quality factor of a region, through the perspective of Human Resources (HR) through a particular education level. so that the very rapid pace of development in the rural population compare. greater accessibility of network access at a glance, so sustain the pace of development in general rather than the goal itself, this very system describes the era of rapid growth and development.

    REFERENCES

    Bryant and White, 1982, Participation in the Administrative Process, Mc Graw-Hill
    Book Company.

    Buchori Zainun, 1992, Management and Motivation, publisher Balai Pustaka,
    Jakarta.

    Ancok, Djamaludin, 1995, Work culture, Publisher Rineka Cipta, Jakarta.

    Darwin, M., 1996, Development of the Indonesian Government Apparatus, PPSK
    partnership with Rajawali Press, Yogyakarta

    Calch, 1996, Consistency of Products and Services, PT. Grassindo Gramedia,
    Jakarta.

    Chaplin, J. P. , 1998. Complete Dictionary of Psychology. Jakarta: PT Raja Grafindo

    Abidin, Zainal Said, 2002, Public Policy, First Printing, Publishing Foundation
    Pancur Siwah.

    Budihardjo, M, 2003, Formation Process Role, PT. Various Studies, Jakarta.

    Bambang Sunggono 2004, Law and Public Policy, Sinar Grafika, Jakarta.

    Anderson, B. and A. Kahin (eds), 2008, Interpreting Indonesian Politics; West
    Sumatra and South Sulawesi 1949-1979, Yogyakarta: Gadjah Mada
    University Press.

    Bromley, Daniel W., 2009, Economic Interest and Institutions, The Conceptual
    Foundations of Public Policy, Great Britain: Bookcraft (Bath) Ltd..

    Budi Winarno, 2007, Public Policy: Theory and Process, London: Media Presindo.

    Covey, Roger and Rebecca Merrill, 1994, Quality of Human Resources, Mc Graw-
    Hill Book Company.

    Dror, Yehezkel, 2000, Public Policy-Making reexamined,San Francisco: Chandler
    Publishing Company.

    Esmi Warasih, 2005, the Assessing Soiologis A Legal Institution, Main Suryandaru,
    Semarang.

    Filedman, Robert S. , 1999. Understanding Psychology. Singapore: McGrow Hill College.

    Gasperz, Vincent, 1997, Quality Management: Application of concepts of Total
    Quality in Business Management, Gold Foundation Indonesia, Gramedia
    Pustaka Utama, Jakarta.

    George, Edward III, 2000, implemeting Public Policy, New York: Russell Sage
    Foundation.

    George, T, 1999, Principle of Management, 7th Seventh Edition, Home Wood
    Illinois, Richard D. Irvin Inc..

    Handoko T. Hani, 1996, Human Resource Management, BPFE, Yogyakarta.

    Hasibuan, Malay SP, 2005, the Administrative Management, PT. Gunung Agung,
    Jakarta.

    Indra L., 2003, Regional Autonomy, Evaluation and Projections, CV. Trio Rimba
    Persada, Jakarta.

    Islamy Irfan, 2007, Principles of State Policy Formulation, Jakarta: Earth Literacy.

    J. Kaloh, 2002, Finding Form Autonomous Region, An Answer Needs Solutions In
    Local And Global Challenges, PT Asdi Mahasatya, Jakarta.

    Joko Widodo, 2008, Public Policy Analysis: Concepts and Application Process for
    Public Policy Analysis, Malang: Bayumedia Publishing.

    Jones, Charles O., 2000, An Introduction to the Study of Public Policy, 2nd, Ed,
    North Scituate, MA: Duxbury Press.

    Kartasasmita, 2007, Community Empowerment: Concept Rooted In Community
    Development, Bandung, ITB.

    Krech, D, Cruchfield, RS and Ballahey, 1977, Individual in Society, Tokyo:
    McGraw-Hil.

    Koswara, Kertapradja, 2001, the Regional Autonomy: Democracy & Independence
    For People, PT. Copyright Paramuda temple, Jakarta.

    _________________, 2003, Theory of Local Government, Institutions of
    Governance Studies Press, Jakarta.

    Lukman, Sampara, 2000, Quality Management Services, Jakarta: Press STIA LAN.

    Mangkunagara, Anwar King, 2004, Human Resource Management Company, PT.
    Teens Rosdakarya, Bandung.
    Mant, Alistair, 2003, Organizational Behavior, Singapore: Mc Graw-Hill Inc..

    Mikkelsen, Britha, 1999, Participatory Research Methods and empowerment efforts,
    Jakarta: Indonesian Torch Foundation Publishers.

    Mulyasa E., (2002), Competency-Based Management; Concepts, Strategies and
    Implementation, Publisher Teens Rosda paper, Bandung.

    Moenir, 2000, the Public Service Management in Indonesia, Jakarta: Earth Literacy.

    Nugroho, 2003, Policy Analysis, Jakarta: PT. Alex Komputindo Media.

    Osborne, David and Ted Gaebler, 1995, Reiventing Government: How the
    Entrepreneurial Spirit in Transforming to the Public Sector, Addison Wesley,
    Publishing Company, New York.

    Rahmat, 2005, Some Literary Theory, Criticism Methods and Practice, London:
    Student Library.

    Mercy, Jalaluddin. , 1996. Psychology of Communication. Tenth edition. Bandung:
    Rosdakarya.

    Ranupandojo, Heijdrachman and Suad Husnan, 2001, the Personnel Management.
    Sixth edition, New York: BPFE.

    Rashid, M.Ryass, 2000, meaning Diligence Review of Government Ethics and
    Leadership Era of Globalization, CV. Ramadan, Bandung.

    Ratmono, 2008, Public Policy Analysis (Concepts, Theory, and Applications),
    Yogyakarta: Pustaka Student.

    Robbins, Stephen P., (2001), Organizational Behavior, 8th Edition, Prentice Hall,
    USA.

    Rosenbloom, David H & Robert S. Kravchuk, 2005, the Public Administration:
    Understanding Management, Politics and Law in the Public Sector, Boston:
    Mc Graw-Hill Book Company.

    Sadu Wasistiono 2002, Capita Selecta of Regional Government, Second Edition,
    Publisher CV. Fokusmedia, Bandung.

    Wirawan Sarwono, 2003, Strategic Management for Management Education.
    Publisher Alfabeta, Bandung.

    Sastropoetra, 1986, Participation, Mc Graw-Hill Book Company

    Scharmm, Wibur, 2003, The Process and Effects of Mass Communication, Urbana,
    University of Illinois Press.

    Shafrit, Jay M. and Russell EW 2005, Accountability of Public Bureaucracy
    Sketches in Transition, Yogyakarta: Pustaka Student.
    Salih, Abdul Rahman. , 2009. Psychology An Introduction to Islam in Perspective.
    Jakarta: Kencana.

    Siagian, Sondra P., 1994, Human Resource Management, Fifth Moulds Mount
    Agung, Jakarta.

    Simamora, Henry, 1999, Human Resource Management, Publishing Section of
    Economics YKPN, Yogyakarta.

    Sobur, Alex. , 2003. General Psychology. Bandung: Pustaka Setia.

    Soekanto, Soerjono, 2001, An Introduction to Sociology, London: King Grafindo
    Persada.

    Suhartono et al., 2000, Local Politics, Yogyakarta: Pustaka Utama Lapera.

    Sumarto, Hetifah, 2003 Participation and Good Governance Innovation, Torch
    Foundation Indonesia.

    Sunyoto, Agus, 2000, Human Resource Development, London: publisher grants.

    Suradinata, Ermaya, 2008, the Government Management and Autonomy, CV.
    Ramadan Bandung.

    Syafruddin, Ateng, 1993, setting Coordination of Regional Governance, Bandung:
    PT. Aditya Citra Abadi.

    Steiner, George A. & Miner John B., 1986, Management Policy and Strategy, New
    York: MacMillan Publishing Company.

    Stenberg, J Robert. , 2008. Cognitive Psychology. Yogyakarta: Pustaka Student

    Stoner, James AF., 1996, Management, Translation Intermedia, Jakarta.

    Tachjan, 2006, Implementation of Public Policy, New York: AIPI.

    Taliziduhu Ndraha, 2007, Methodology of Governance Studies, PT. Rineka Cipta,
    Jakarta.

    Thoha, Mitftah, 2002, Organizational Behavior, Basic Concepts And Their
    Applications, PT. King Grafindo Persada, Jakarta.

    Tjiptono, (2001), Quality pengetian, PT. Intermedia Graphic Cipta, Jakarta

    Wahab, Abdul Solihin, 2002, Introduction to Analysis of State Policy, New York:
    Rineka Reserved.

    Walgito, Ben, 2020 General Psychology, Publisher London.

    Andi Wayne Parsons, 2006, Public Policy: An Introduction to Theory and Practice
    of Policy Analysis, New York: Kencana Prenanda Gloub Media.

    Authority, 1994, Evaluation of Public Policy, Jakarta: PT. King Grafindo Persada

    Wirijadinata, (2005), Quality of Human Resources, Mc Graw-Hill Book Company.

    Yousa, Amri, 2007, Public Policy, Theory and Process. Assessment Laboratory
    Research and Development Public Administration, New York: Social Politics
    Padjadjaran University.
    THE EFFECTS OF PLANTATION POLICY IMPLEMENTATION, OFFICIALS COORDINATION, PUBLIC PERCEPTIONS, AND SOCIETY PARTICIPATION ON THE SERVICE QUALITY OF THE RIGHT USE OF PLANTATION
    IN BIRU MAJU VILLAGE, INDONESIA

    Adi Suminto

    Abstract
    The main purpose of this study is to analyze the effects of policy implementation, officials coordination, public perception and society participation on the service quality of the right use of plantation in Biru Maju Village, East Kalimantan, Indonesia. Method used to analyze the data and information is by using statistical multiple regression analysis on 448 samples. The study found that the plantation policy implementation, Officials Coordination, public perception, and Society participation have significant effects on the service quality the right use of plantation in the village under surveyed. Therefore, a great attention needs to be given by the government and other stakeholders toward the importance of these four variables on the service quality of the right use of plantation.
    Key words : policy implementation, officials coordination, public perception and society participation.

    Introduction

    Society is a group of human life that has the role of diversity and different cultures in a development, or go with the flow of civilization. The development period in a community of interconnected places and mingle with one another, with all the activities are tolerated well by the contradictory relationship daily can give sentence-sentence, as well as providing an application-enthusiastic application of adaptive and can minimize an act of good and bad, as well as having the interpretations of scientific knowledge and thinking towards prosperity, peace, and be able to have a sense of security to think of peace, in solidarity ties of citizenship, nationality, and the country. But as soon as people can be differentiated by culture and so-called levels, degree both socially and in the eyes of the creator (God) that are closely related, related to God in the interpretation of the Qur’anul Kharim Allah says “hablum Minnallah” which means interconnected with Allah (God). And also, it interacts with the human “hablum minannas”, which means interconnected with each other (human).

    It is clear that: Man is the most perfect creature existing on this earth, visible people who have or are in the gift of reason and the mind to be able to distinguish between this and that, so that people are able to apply a correct assessment and no, good and bad, and with human thinking and reasoning power to create, so as to animate, capable of affecting mental and able to have morality and ethics, the rules of the humanity. Man in the philosophy of science in the process of scientific inquiry, human. in shaded by reason and thought, proved of philosophy itself, because the man in her life by the teachings based, sects and religions.

    Of the principles of thinking, humans have views of the reasoning, as well as essential, capable of acting on faith and nature, that caused by intact human theoretically, and practically. Culture of human society also called, which can differentiate into social variables have a different culture from the human community can be noticed and can be noticed and be in the show, clearly and plainly, that human society can be. To give a direction against this background, the quality of implementation of leasehold influence on society Biru Maju Village District East Kalimantan at Telawang City District.

    With the plantation policies based on Law No. 18 of 2004 section 21 binding regulations on businesses and leasehold estates which are in particular: (1). Plantation policy dynamics that happen to people in the village of Blue Maju. No effect on the contribution of citizens cultivators, farm cultivators gardening and farm palm oil with a maximum for the establishment of oil palm farmers and wealthy planters against their peoples who still runs selective logging on the distribution of the rights and powers that have been set by the local government local actors tend to contribute plantation business on company / corporation that goes in the area, so the impact on businesses such plantation companies / corporations that are not in or did it substantially more evenly on the whole as well as citizens at its core. (2). Invisibility in the case of deviations above and in doing leasehold estate by businesses including company / corporation that entered the area, which happens at the moment is obviously In laving land to residents in the village of Blue Maju Telawang District East District Municipality K. with the extent of land grabbing Inlaving 657.77 Ha (hectares acres) of the total area of forest land forested areas to get permission from the Ministry of Forestry Number: 364/Kpts-II/1990, and the Ministry of Agriculture Decree No. 519/Kpts/hk.050 / 7/1990, as well as the Decision of the National Land Agency Number: 23/VIII/1990 in a joint decree (SKB) Three state officials weigh in: “That in order to support agricultural development, in view of the need to simplify the rules regarding the release of forests and granting rights to its business “. 3. Based on the land area of 2.324.77 Ha (hectares acres) of land were in use as the oil palm plantation business, so on September 6th, 2010 ago.

    There was a poll that took place on the second floor (II), building the Regional Secretariat (Secretariat) K. City East District also attended by local authorities and relevant agencies on the East K. City District, also attended by the company’s businesses, namely plantation / corporations that exist in the area in particular that revealed problems in the fact that: A. Plantation business players, a company / corporation that has not had a release permit from the Ministry of Forestry forest and land use permits from the Land Office Center. B. On the other hand most of the land area in the recommendation is pray overlap (inlaving) with an area of approximately 657.77 hectares (Hectare acre). Which the land is allocated to land Transmigration for citizens in the Village District Telawang Blue Maju K. City East District in this case as explained by: 1) The official explanation from the Head of the District Forestry Services K. City East Number: 522/1/841/3.01 / IV/2011 April 18, 2011 on the Status Analysis of Forest Area. 2) The official explanation from the Head of the Department of Transmigration and Manpower K. City East District Number: 595.1/405/P4-Trns/IV/2011 dated 19 April 2011 about Analysis Transmigration Area Status. 3) Recommendation results public hearing the Regional Representatives Council (DPRD) K. City East District Number: DPRD/282/005/2011 dated May 18, 2011 the following excerpt of the description that discusses land dispute with the company’s plantation businesses / corporations that exist in the area. With the licensing process that does not comply with the rules and regulations apply. 4) report the results of point coordinates transmigration area Biru Maju village Telawang District East District Municipality K. on May 6, 2011 will be undertaken by the Head section of land and resolving land legality of Manpower and Transmigration Department City District K. East, and two (2) employees implementing the Forest Service Eastern District Municipality K. statement justifying the evidence on the location and status of land field overlap (Inlaving) is owned by the Village District Telawang Biru Maju K. City District east. C.

    The plantation business players, a company / corporation that is in the area of land acquisition has not been done in accordance with the following provisions:
    1. Presidential Regulation No. 36 Year 2005 on the implementation and acquisition of land for development in the public interest for citizens certainly Biru Maju village Telawang District City District K. kordinatnya east because the location of the point.
    2. Previously implement the exemption or indemnity or purchase or exchange or the other way, as is the purpose of Article 20 of Presidential Regulation No. 36 of 2005 that: “the company’s plantation businesses / corporations that exist in the area prior to the release of land cultivation. ‘ve Done operational performance in the field with the scale cultivation of the land, so that the activity is very violating laws that have been set by government regulations with activities in starting in 2005 “.

    3. The hearing generally carried on on May 18, 2011 which was held at the Regional Representatives Council (DPRD) District of the City of East K. Clarity does not make a recommendation (aka zero results are not expected) to completion as desired Biru Maju village residents Telawang District East District of the City of K. plantation businesses are companies / corporations that exist in the area.
    4. So that on August 31, 2011 Government Blue Village Forward, apply for settlement of land transmigration into overlapping land (Inlaving) with plantation businesses are companies / corporations that exist in this area. With advanced in the underlying file letter to the Governor of Central Kalimantan Number: 145/156/BM/Pem. For the land which had overlapping (Inlaving) with plantation businesses, a company / corporation that is in this particular area. Thus a letter from the Governor of Central Kalimantan Number: 525/1385/Ek. To resolve any problems that arise by business interruption plantation in East K. District Municipality area specifically in the village of Biru Maju.

    5. Lack of oversight in the plantation sector agencies affiliated with other agencies for the settlement process for the residents in the village of Biru Maju District Telawang K. City District East. Regarding the performance of the system and local government officials as well as officials in dealing with the problems that arise in this area. In one after another with cases irregularities on overlapping land (Inlaving) and the level of welfare standards are not appropriate, then the basis of the composition to make changes in the system of the local government. Because of the lack of legal sanctions for violations of laws and regulations especially businesses that plantation companies / corporations that exist in the area.

    6. Dissatisfaction citizens in the village of Biru Maju tips proves a failure of leadership or performance of local government officials and their ranges in the face and overcome any problems or issues that arise for residents and community businesses for estate settlement process, a company / corporation that is in this area with the overlapping area (Inlaving) is.

    7. Leadership of a local government in realizing fully trust of citizens in particular because of the lack fairan of local government itself, thus resulting in an action that analyzes of interest rather than public service to the citizens and the rights of the affected communities who feel circumcision privacy with regard to the regulations that must be carried, thus triggering action that leads to violence, people who feel overwhelmed, and arrogance that does not behave empathetic of the difficulties citizens and ignoring the rights of legal justice is certainly very cause fatal for the development pace of development in the level of and local governments do not promote the welfare of citizens and should be entirely on the area in the village of Biru Maju Developed in the end.

    Based on the background mentioned, then the problem can be identified in the study as follows:
    1. Neglect of Act No. 18 of 2004 Section 21 On Plantations, who are only concerned about a group in the process of policy formulation, so that policies made by the government in its feel does not meet or harm its interests.
    2. Community participation is still not optimal, because there are many aspirations or ignore public opinion in by local government officials.
    3. Law No. 32 Year 2004 on Regional Autonomy ensure community development yet exist in the area, because it is still in the encounter that the loss of state revenue in the region because the region has not net apparatus.
    4. Coordination is still unclear, so that the apparatus is difficult to translate any tasks given by her superiors.
    5. Employee quality is still low due to lack of education and training so that no anticipatory optimal in increasing regional autonomy.
    6. Employees often hesitate and do not have a commitment to providing services that focus on the community.
    7. Authority that is given not fully support the basic tasks in the unit concerned.
    8. Not yet fully awakened the same perception regarding the mechanisms and procedures for servicing.

    Notes that, because of the many factors that affect or relate to leasehold service quality, this research will focus on service quality leasehold, which is connected with the Effect of Plantations Policy Implementation, Officials Coordination, Public Perception, Society Participation. In addition, this study also limit the object of research is in the Village at Biru Maju provisions in 2012 and in 2013. This study for the first time in the making and has never been thoroughly by others, and can contribute to the development of the science of government.

    Therefore, the purpose of this study is to examine and review the implementation of Policy Influence Plantation, Coordination Officers, Public Perception, Public Participation. Objectives to be achieved in this study are as follows:
    1. The Analyzing Influence Plantations Policy Implementation and Quality of Service the Right use Plantation in Biru Maju Village.
    2. The Analyze the influence of Coordination Officers and Service Quality in the Right use Plantation Biru Maju Village forward.
    3. The Public Perception and analyze the influence of Service Quality of the Right use Plantation Biru Maju village.
    4. The Analyze the influence of Community Participation and Service Quality of the Right use Plantation Biru Maju Village.
    5. The Analyzing Influence Plantations Policy Implementation, Coordination Officers, Public Perception, Public Participation together and leasehold Service Quality of the Right use Plantation in Biru Maju Village.

    Analytical Framework

    Departing from a series of views and assessments that have been put forward by the experts above, it can pull the understanding that the mean by which democratic governance is the practice of constitutional governance in focusing on how the resources and political institutions sustain community life democratic and terberdaya. Rashid (2000: 21) argues that the government has always viewed as a combination of: (1) the rule of the constitution, law, ethics, (2) the institutions of power that is authorized to manage a series of executive, legislative, judicial, (3) and number of bureaucrats and political officials as agents of and responsible for the execution of these powers.

    The same opinion was said by Rashid (2000: 13) that modern government is essentially providing government services to the public, the government held not to serve itself but to serve the community, creating conditions that allow every member of the community to develop skills and creativity in order achieve common progress. The above conditions can be achieved if the government commits against his decision. Almost in every State and Nation (Nation and State) in order to achieve the purpose of the State, in the embrace of power sharing: (a) in the form of “capital Division of Power”, this is a horizontal division of power, which was known from the theory of “Trias Politica”, ( b) in the form of “Areal Division of Power”, the division of powers in this form is vertical, ie the division of powers between the central government body or public agency that is outside of the central government (Arthur Mass in Koswara, 2003: 7). Policy implementation is a crucial stage in the public policy process. A policy or program should be implemented in order to have the impact or the desired destination. Implementation of the policy in view of the broad sense is a tool of public administration in which actors, organization, procedures, techniques and resources in organizing together to implement policies to achieve impact or desired destination.

    Coordination is one benefit to a leader, and the leader of a large organization in need of a proper coordination leaders must implement, simplify the organization, develop programs, boost coordination by using certain approaches (Syafrudin, 1996: 4). Leobarrd D. White giving opinions about the coordination of the quotation by Suhartono (1998: 126-127) is coordinating the adjustment parts to each other, movement and workmanship at the right time so that each contribute the maximum on the overall result. Respect it, as and stressed by Moekijat (1994: 1-2) if there are circumstances that are interdependent among activities, the effective result would be achieved if these activities be coordinated. Perception is the interpretation that high on the human environment and to process the information process “surrounding their human Interpret percipe on a higher processing information through their word” Wilson. D. (2000), another opinion put forward by Maramis (1998).

    Perception is the familiar stuff, the quality and the relationship and differences between this case through the process of observing, knowing or interpreting after five senses get stimulated. This fact makes it easy to increase the individual’s perception of the stimulus that affects the individual who trigger an experience of the organism, so the thought arises that the perceptual process is the most high. According Mulyasa (2005) Social perception is the process of capturing the meaning of social objects and events that we experience in our environment, humans are emotional, so they contain an assessment of the risk, each person has a different picture of the reality around him. Participation of citizens in doing not only at the stage of implementation, but the whole start of the stages of policy formulation, implementation, and evaluation of the start of the stage of policy formulation, implementation, evaluation, and utilization of the results. (Wasistiono, 2002: 33).

    Framework of thought in the study are presented in Figure 1.1. :
    Figure 1.1.
    Research Framework

    Research Methods

    Research Design
    The method used in this study is a quantitative analysis method, which aims to determine the effect of Plantations Policy Implementation, Officials Coordination, Public Perception, Society Participations as an independent variable. And leasehold Service Quality as the dependent variable, either individually or jointly. Determination of the independent variables (predictors) should be based on theory or previous research results, but for explanatory research, researchers need experience as a handle to select the dependent variable.
    Research Model
    The research model using simple linear regression analysis and regression with models like the fit in Figure 3.1. :
    Figure 3.1.
    Model Analysis Research

    Description:
    X1 = The Effect of Plantation Policy Implementation
    X2 = Officials Coordination
    X3 = Public Perceptions
    X4 = Society Participation
    Y = The Service Quality of the Right use of Plantation
    ε (Epsilon) = Outside factors X1, X2, X3, and X4 which affects the Y, but not
    thoroughly

    The research was carried out at certain points of the most influential in the observation (Observation) researchers. Precisely in the Biru Maju village forward runs the length of this research, requires a range of time between 6 (Six) months from October 2012 – April 2013.

    To obtain complete data in the object of this study, the authors use two (2) ways in which data collection techniques used in this study are:
    a. Research literature, will be undertaken to support the theoretical and conceptual ideas regarding the research variables, which in this case is supported by a technique:
    1) Research bibliography, a research text books or literature that can make such a study in this research.
    2) Study the documentation, this technique can be briefly described as the observation of the symptoms of objects in meticulous, by examining documents at the Biru Maju Village Forward.
    b. Field research, which is done with a straight down to the ground by way of:
    1) Observation
    By observation techniques allow researchers to watch and observe yourself, then record the behavior and events as they happen in the real situation, as well as allowing researchers recorded the events in situations associated with direct knowledge of the data obtained.
    2) Questionnaire
    The questionnaire is a tool or technique of data collection in the form factor of the questions asked about the factors that influence service quality leasehold.
    3) Interview
    Data collection techniques be asked questions orally between two or more people in person. In this study the authors use data collection techniques with structured interviews interpreted as questioning and systematically directed to collect the relevant data using the guidelines as a basic guideline interview questions systematically, making it easy on the back though.

    Review of Literature

    According Suradinata (2008: 6) there is a difference in meaning between the government and the government. Government is an institution or public bodies which have functions to make efforts to reach the goal state. While the government is all the activities of the institution or the public agencies in the state for the purpose of carrying out its functions. Government can be differentiated in the broad sense and in the narrow sense. Governance in the broadest sense are all activities of public bodies which includes the legislative, executive and judiciary in an effort to achieve the goal state. While the narrow sense is all the activities of public bodies which only covers executive power. Here in the distinction between government as the notion of government as an institution and understanding the dynamics of the activities or institutions. Furthermore Authority (herein UNDP, 2007: 2), argued that the measure of good governance is to achieve a setting that can be received public sector, private sector and civil society.
    Local Government
    Law No.. 22 of 2009 on Regional Government, which began to be enacted since January 1, 2001 and the fox by Law No.. 32 of 2004 and Law No.. 33 of 2004 is the constitutional basis of regional autonomy. Regional autonomy is the autonomous authority to regulate and manage the interests of local communities own initiative based on the aspirations of the community in accordance with the laws and regulations (art. 1h). Thus, in principle is regional autonomy granting autonomy to the people of the region to govern itself. In other words, autonomy means that the power and decision-making processes in close proximity to the people, the parties will be in ering decision as well as an object of power is power in asking for funding, as well as decisions. People’s is a single object as well as links to the political operation.

    Results and Discussion

    The research contained in the Biru Maju Village Forward, as an object of research and be done by observing the (observation) on the field and come face to face as well as the points in what was done in this study by the researchers. So what will be done to the fullest fruition with the real condition and valid statement of course.
    Discussion of research
    This study on the basis of the discussion, there are two categories of division among others: 1) Theoretically, the expected results of these studies are useful for the development of science, particularly science Autonomous Government as the embodiment of the success in increasing advancement Regional Government, in addition to contributing ideas in the form of concept Influence-concept Plantations Policy Implementation, Officials Coordination, Public Perception, Society Participation and The Service Quality of the Right use of Plantation In Biru Maju Village. 2) In practical terms, is expected to provide input to the Village Government Biru Maju, especially in the various terms and factors that support the success of leasehold Service Quality in the village of Biru Maju.

    Conclusions and Recommendations

    The conclusions of this study are as follows. The first is that the Effect of Policy Implementation Plantation has a positive and significant effect (76.8%), with a Service Quality of the Right use of Plantation in Biru MajuVillage, The Effect of Plantation Policy Implementation is a factor of the amplifier leasehold Service Quality of the Right use of Plantation in the Biru Maju Village Forward, associated with the target, problem solving, results, strategy, policy performance, attention, communication, goals, implementation, division of labor, division of powers, criteria, problems, and means of influence. Secondly, the Officials with the Quality Care Coordination the Right use of the Plantation in Biru Maju Village has a positive and significant effect (75.8%), because it is a factor of the amplifier apparatus Coordination of Quality Care in Rural leasehold Biru Maju, relevant authority, supervision, effectively, the ability , cooperation, relationships, programs, approaches, goals, guidance, structured, mechanisms, objectives, and activities matching.

    In addition, it was also found that the Public Perception of the Service Quality of the Right use of Plantation in Biru Maju Village has a positive and significant effect (72.2%), and The Service Quality of the Right use of Plantation in Biru Maju Village, Public Perception is a key factor of service quality leasehold in the village of Biru Maju advanced, related concern, goals, memories, materials, guidance, verbal information, intellectual skills, cognitive strategies, attitudes, indicators, physical motion, categorization, capabilities, internal and exsternal. Also, it was found that the Society Participation in Service Quality of the Right use of Plantation in Biru Maju Village has a positive and significant effect (90.6%), Community participation is a supporting factor of leasehold Service Quality of the Right use of Plantation in Biru Maju Village Forward, related voluntary, social, participation, decision , target, serve society, mind, energy, thought and effort, expertise, results, knowledge, policy creation, improved confidence and efficiency. Finally, the Effect of Oil Policy Implementation, Officials Coordination, Public Perception, Public Participation jointly have a positive and significant effect (68.2%), with a Service Quality in Rural leasehold Biru Maju, related skills, knowledge, job descriptions, participation , training, responsibility, discipline, encouragement, skills, self-development, exemplary, recruitment, learning approach, strengthening the organization and formation of professionalism.

    In line with the conclusions that have been taken from the results of this study, some suggestions that may be carried on to improve the Service Quality of the Right use of Plantation in Biru Maju Village as follows:
    1. The Local government officials should pay attention to the implementation of policies that have been set so that it will have an impact on the target that has been set and achieve goals to improve the quality of service one-stop licensing will be achieved if policies have been defined, implemented properly by competent personnel .
    2. The Should be the coordination, the work can be arranged into a roundness that is integrated with the most effective way possible, and the ha

  15. THE EFFECTS OF PLANTATION POLICY IMPLEMENTATION, OFFICIALS COORDINATION, PUBLIC PERCEPTIONS, AND SOCIETY PARTICIPATION ON THE SERVICE QUALITY OF THE RIGHT USE OF PLANTATION
    IN BIRU MAJU VILLAGE, INDONESIA

    Adi Suminto

    Abstract
    The main purpose of this study is to analyze the effects of policy implementation, officials coordination, public perception and society participation on the service quality of the right use of plantation in Biru Maju Village, East Kalimantan, Indonesia. Method used to analyze the data and information is by using statistical multiple regression analysis on 448 samples. The study found that the plantation policy implementation, Officials Coordination, public perception, and Society participation have significant effects on the service quality the right use of plantation in the village under surveyed. Therefore, a great attention needs to be given by the government and other stakeholders toward the importance of these four variables on the service quality of the right use of plantation.
    Key words : policy implementation, officials coordination, public perception and society participation.

    Introduction

    Society is a group of human life that has the role of diversity and different cultures in a development, or go with the flow of civilization. The development period in a community of interconnected places and mingle with one another, with all the activities are tolerated well by the contradictory relationship daily can give sentence-sentence, as well as providing an application-enthusiastic application of adaptive and can minimize an act of good and bad, as well as having the interpretations of scientific knowledge and thinking towards prosperity, peace, and be able to have a sense of security to think of peace, in solidarity ties of citizenship, nationality, and the country. But as soon as people can be differentiated by culture and so-called levels, degree both socially and in the eyes of the creator (God) that are closely related, related to God in the interpretation of the Qur’anul Kharim Allah says “hablum Minnallah” which means interconnected with Allah (God). And also, it interacts with the human “hablum minannas”, which means interconnected with each other (human).

    It is clear that: Man is the most perfect creature existing on this earth, visible people who have or are in the gift of reason and the mind to be able to distinguish between this and that, so that people are able to apply a correct assessment and no, good and bad, and with human thinking and reasoning power to create, so as to animate, capable of affecting mental and able to have morality and ethics, the rules of the humanity. Man in the philosophy of science in the process of scientific inquiry, human. in shaded by reason and thought, proved of philosophy itself, because the man in her life by the teachings based, sects and religions.

    Of the principles of thinking, humans have views of the reasoning, as well as essential, capable of acting on faith and nature, that caused by intact human theoretically, and practically. Culture of human society also called, which can differentiate into social variables have a different culture from the human community can be noticed and can be noticed and be in the show, clearly and plainly, that human society can be. To give a direction against this background, the quality of implementation of leasehold influence on society Biru Maju Village District East Kalimantan at Telawang City District.

    With the plantation policies based on Law No. 18 of 2004 section 21 binding regulations on businesses and leasehold estates which are in particular: (1). Plantation policy dynamics that happen to people in the village of Blue Maju. No effect on the contribution of citizens cultivators, farm cultivators gardening and farm palm oil with a maximum for the establishment of oil palm farmers and wealthy planters against their peoples who still runs selective logging on the distribution of the rights and powers that have been set by the local government local actors tend to contribute plantation business on company / corporation that goes in the area, so the impact on businesses such plantation companies / corporations that are not in or did it substantially more evenly on the whole as well as citizens at its core. (2). Invisibility in the case of deviations above and in doing leasehold estate by businesses including company / corporation that entered the area, which happens at the moment is obviously In laving land to residents in the village of Blue Maju Telawang District East District Municipality K. with the extent of land grabbing Inlaving 657.77 Ha (hectares acres) of the total area of forest land forested areas to get permission from the Ministry of Forestry Number: 364/Kpts-II/1990, and the Ministry of Agriculture Decree No. 519/Kpts/hk.050 / 7/1990, as well as the Decision of the National Land Agency Number: 23/VIII/1990 in a joint decree (SKB) Three state officials weigh in: “That in order to support agricultural development, in view of the need to simplify the rules regarding the release of forests and granting rights to its business “. 3. Based on the land area of 2.324.77 Ha (hectares acres) of land were in use as the oil palm plantation business, so on September 6th, 2010 ago.

    There was a poll that took place on the second floor (II), building the Regional Secretariat (Secretariat) K. City East District also attended by local authorities and relevant agencies on the East K. City District, also attended by the company’s businesses, namely plantation / corporations that exist in the area in particular that revealed problems in the fact that: A. Plantation business players, a company / corporation that has not had a release permit from the Ministry of Forestry forest and land use permits from the Land Office Center. B. On the other hand most of the land area in the recommendation is pray overlap (inlaving) with an area of approximately 657.77 hectares (Hectare acre). Which the land is allocated to land Transmigration for citizens in the Village District Telawang Blue Maju K. City East District in this case as explained by: 1) The official explanation from the Head of the District Forestry Services K. City East Number: 522/1/841/3.01 / IV/2011 April 18, 2011 on the Status Analysis of Forest Area. 2) The official explanation from the Head of the Department of Transmigration and Manpower K. City East District Number: 595.1/405/P4-Trns/IV/2011 dated 19 April 2011 about Analysis Transmigration Area Status. 3) Recommendation results public hearing the Regional Representatives Council (DPRD) K. City East District Number: DPRD/282/005/2011 dated May 18, 2011 the following excerpt of the description that discusses land dispute with the company’s plantation businesses / corporations that exist in the area. With the licensing process that does not comply with the rules and regulations apply. 4) report the results of point coordinates transmigration area Biru Maju village Telawang District East District Municipality K. on May 6, 2011 will be undertaken by the Head section of land and resolving land legality of Manpower and Transmigration Department City District K. East, and two (2) employees implementing the Forest Service Eastern District Municipality K. statement justifying the evidence on the location and status of land field overlap (Inlaving) is owned by the Village District Telawang Biru Maju K. City District east. C.

    The plantation business players, a company / corporation that is in the area of land acquisition has not been done in accordance with the following provisions:
    1. Presidential Regulation No. 36 Year 2005 on the implementation and acquisition of land for development in the public interest for citizens certainly Biru Maju village Telawang District City District K. kordinatnya east because the location of the point.
    2. Previously implement the exemption or indemnity or purchase or exchange or the other way, as is the purpose of Article 20 of Presidential Regulation No. 36 of 2005 that: “the company’s plantation businesses / corporations that exist in the area prior to the release of land cultivation. ‘ve Done operational performance in the field with the scale cultivation of the land, so that the activity is very violating laws that have been set by government regulations with activities in starting in 2005 “.

    3. The hearing generally carried on on May 18, 2011 which was held at the Regional Representatives Council (DPRD) District of the City of East K. Clarity does not make a recommendation (aka zero results are not expected) to completion as desired Biru Maju village residents Telawang District East District of the City of K. plantation businesses are companies / corporations that exist in the area.
    4. So that on August 31, 2011 Government Blue Village Forward, apply for settlement of land transmigration into overlapping land (Inlaving) with plantation businesses are companies / corporations that exist in this area. With advanced in the underlying file letter to the Governor of Central Kalimantan Number: 145/156/BM/Pem. For the land which had overlapping (Inlaving) with plantation businesses, a company / corporation that is in this particular area. Thus a letter from the Governor of Central Kalimantan Number: 525/1385/Ek. To resolve any problems that arise by business interruption plantation in East K. District Municipality area specifically in the village of Biru Maju.

    5. Lack of oversight in the plantation sector agencies affiliated with other agencies for the settlement process for the residents in the village of Biru Maju District Telawang K. City District East. Regarding the performance of the system and local government officials as well as officials in dealing with the problems that arise in this area. In one after another with cases irregularities on overlapping land (Inlaving) and the level of welfare standards are not appropriate, then the basis of the composition to make changes in the system of the local government. Because of the lack of legal sanctions for violations of laws and regulations especially businesses that plantation companies / corporations that exist in the area.

    6. Dissatisfaction citizens in the village of Biru Maju tips proves a failure of leadership or performance of local government officials and their ranges in the face and overcome any problems or issues that arise for residents and community businesses for estate settlement process, a company / corporation that is in this area with the overlapping area (Inlaving) is.

    7. Leadership of a local government in realizing fully trust of citizens in particular because of the lack fairan of local government itself, thus resulting in an action that analyzes of interest rather than public service to the citizens and the rights of the affected communities who feel circumcision privacy with regard to the regulations that must be carried, thus triggering action that leads to violence, people who feel overwhelmed, and arrogance that does not behave empathetic of the difficulties citizens and ignoring the rights of legal justice is certainly very cause fatal for the development pace of development in the level of and local governments do not promote the welfare of citizens and should be entirely on the area in the village of Biru Maju Developed in the end.

    Based on the background mentioned, then the problem can be identified in the study as follows:
    1. Neglect of Act No. 18 of 2004 Section 21 On Plantations, who are only concerned about a group in the process of policy formulation, so that policies made by the government in its feel does not meet or harm its interests.
    2. Community participation is still not optimal, because there are many aspirations or ignore public opinion in by local government officials.
    3. Law No. 32 Year 2004 on Regional Autonomy ensure community development yet exist in the area, because it is still in the encounter that the loss of state revenue in the region because the region has not net apparatus.
    4. Coordination is still unclear, so that the apparatus is difficult to translate any tasks given by her superiors.
    5. Employee quality is still low due to lack of education and training so that no anticipatory optimal in increasing regional autonomy.
    6. Employees often hesitate and do not have a commitment to providing services that focus on the community.
    7. Authority that is given not fully support the basic tasks in the unit concerned.
    8. Not yet fully awakened the same perception regarding the mechanisms and procedures for servicing.

    Notes that, because of the many factors that affect or relate to leasehold service quality, this research will focus on service quality leasehold, which is connected with the Effect of Plantations Policy Implementation, Officials Coordination, Public Perception, Society Participation. In addition, this study also limit the object of research is in the Village at Biru Maju provisions in 2012 and in 2013. This study for the first time in the making and has never been thoroughly by others, and can contribute to the development of the science of government.

    Therefore, the purpose of this study is to examine and review the implementation of Policy Influence Plantation, Coordination Officers, Public Perception, Public Participation. Objectives to be achieved in this study are as follows:
    1. The Analyzing Influence Plantations Policy Implementation and Quality of Service the Right use Plantation in Biru Maju Village.
    2. The Analyze the influence of Coordination Officers and Service Quality in the Right use Plantation Biru Maju Village forward.
    3. The Public Perception and analyze the influence of Service Quality of the Right use Plantation Biru Maju village.
    4. The Analyze the influence of Community Participation and Service Quality of the Right use Plantation Biru Maju Village.
    5. The Analyzing Influence Plantations Policy Implementation, Coordination Officers, Public Perception, Public Participation together and leasehold Service Quality of the Right use Plantation in Biru Maju Village.

    Analytical Framework

    Departing from a series of views and assessments that have been put forward by the experts above, it can pull the understanding that the mean by which democratic governance is the practice of constitutional governance in focusing on how the resources and political institutions sustain community life democratic and terberdaya. Rashid (2000: 21) argues that the government has always viewed as a combination of: (1) the rule of the constitution, law, ethics, (2) the institutions of power that is authorized to manage a series of executive, legislative, judicial, (3) and number of bureaucrats and political officials as agents of and responsible for the execution of these powers.

    The same opinion was said by Rashid (2000: 13) that modern government is essentially providing government services to the public, the government held not to serve itself but to serve the community, creating conditions that allow every member of the community to develop skills and creativity in order achieve common progress. The above conditions can be achieved if the government commits against his decision. Almost in every State and Nation (Nation and State) in order to achieve the purpose of the State, in the embrace of power sharing: (a) in the form of “capital Division of Power”, this is a horizontal division of power, which was known from the theory of “Trias Politica”, ( b) in the form of “Areal Division of Power”, the division of powers in this form is vertical, ie the division of powers between the central government body or public agency that is outside of the central government (Arthur Mass in Koswara, 2003: 7). Policy implementation is a crucial stage in the public policy process. A policy or program should be implemented in order to have the impact or the desired destination. Implementation of the policy in view of the broad sense is a tool of public administration in which actors, organization, procedures, techniques and resources in organizing together to implement policies to achieve impact or desired destination.

    Coordination is one benefit to a leader, and the leader of a large organization in need of a proper coordination leaders must implement, simplify the organization, develop programs, boost coordination by using certain approaches (Syafrudin, 1996: 4). Leobarrd D. White giving opinions about the coordination of the quotation by Suhartono (1998: 126-127) is coordinating the adjustment parts to each other, movement and workmanship at the right time so that each contribute the maximum on the overall result. Respect it, as and stressed by Moekijat (1994: 1-2) if there are circumstances that are interdependent among activities, the effective result would be achieved if these activities be coordinated. Perception is the interpretation that high on the human environment and to process the information process “surrounding their human Interpret percipe on a higher processing information through their word” Wilson. D. (2000), another opinion put forward by Maramis (1998).

    Perception is the familiar stuff, the quality and the relationship and differences between this case through the process of observing, knowing or interpreting after five senses get stimulated. This fact makes it easy to increase the individual’s perception of the stimulus that affects the individual who trigger an experience of the organism, so the thought arises that the perceptual process is the most high. According Mulyasa (2005) Social perception is the process of capturing the meaning of social objects and events that we experience in our environment, humans are emotional, so they contain an assessment of the risk, each person has a different picture of the reality around him. Participation of citizens in doing not only at the stage of implementation, but the whole start of the stages of policy formulation, implementation, and evaluation of the start of the stage of policy formulation, implementation, evaluation, and utilization of the results. (Wasistiono, 2002: 33).

    Framework of thought in the study are presented in Figure 1.1. :
    Figure 1.1.
    Research Framework

    Research Methods

    Research Design
    The method used in this study is a quantitative analysis method, which aims to determine the effect of Plantations Policy Implementation, Officials Coordination, Public Perception, Society Participations as an independent variable. And leasehold Service Quality as the dependent variable, either individually or jointly. Determination of the independent variables (predictors) should be based on theory or previous research results, but for explanatory research, researchers need experience as a handle to select the dependent variable.
    Research Model
    The research model using simple linear regression analysis and regression with models like the fit in Figure 3.1. :
    Figure 3.1.
    Model Analysis Research

    Description:
    X1 = The Effect of Plantation Policy Implementation
    X2 = Officials Coordination
    X3 = Public Perceptions
    X4 = Society Participation
    Y = The Service Quality of the Right use of Plantation
    ε (Epsilon) = Outside factors X1, X2, X3, and X4 which affects the Y, but not
    thoroughly

    The research was carried out at certain points of the most influential in the observation (Observation) researchers. Precisely in the Biru Maju village forward runs the length of this research, requires a range of time between 6 (Six) months from October 2012 – April 2013.

    To obtain complete data in the object of this study, the authors use two (2) ways in which data collection techniques used in this study are:
    a. Research literature, will be undertaken to support the theoretical and conceptual ideas regarding the research variables, which in this case is supported by a technique:
    1) Research bibliography, a research text books or literature that can make such a study in this research.
    2) Study the documentation, this technique can be briefly described as the observation of the symptoms of objects in meticulous, by examining documents at the Biru Maju Village Forward.
    b. Field research, which is done with a straight down to the ground by way of:
    1) Observation
    By observation techniques allow researchers to watch and observe yourself, then record the behavior and events as they happen in the real situation, as well as allowing researchers recorded the events in situations associated with direct knowledge of the data obtained.
    2) Questionnaire
    The questionnaire is a tool or technique of data collection in the form factor of the questions asked about the factors that influence service quality leasehold.
    3) Interview
    Data collection techniques be asked questions orally between two or more people in person. In this study the authors use data collection techniques with structured interviews interpreted as questioning and systematically directed to collect the relevant data using the guidelines as a basic guideline interview questions systematically, making it easy on the back though.

    Review of Literature

    According Suradinata (2008: 6) there is a difference in meaning between the government and the government. Government is an institution or public bodies which have functions to make efforts to reach the goal state. While the government is all the activities of the institution or the public agencies in the state for the purpose of carrying out its functions. Government can be differentiated in the broad sense and in the narrow sense. Governance in the broadest sense are all activities of public bodies which includes the legislative, executive and judiciary in an effort to achieve the goal state. While the narrow sense is all the activities of public bodies which only covers executive power. Here in the distinction between government as the notion of government as an institution and understanding the dynamics of the activities or institutions. Furthermore Authority (herein UNDP, 2007: 2), argued that the measure of good governance is to achieve a setting that can be received public sector, private sector and civil society.
    Local Government
    Law No.. 22 of 2009 on Regional Government, which began to be enacted since January 1, 2001 and the fox by Law No.. 32 of 2004 and Law No.. 33 of 2004 is the constitutional basis of regional autonomy. Regional autonomy is the autonomous authority to regulate and manage the interests of local communities own initiative based on the aspirations of the community in accordance with the laws and regulations (art. 1h). Thus, in principle is regional autonomy granting autonomy to the people of the region to govern itself. In other words, autonomy means that the power and decision-making processes in close proximity to the people, the parties will be in ering decision as well as an object of power is power in asking for funding, as well as decisions. People’s is a single object as well as links to the political operation.

    Results and Discussion

    The research contained in the Biru Maju Village Forward, as an object of research and be done by observing the (observation) on the field and come face to face as well as the points in what was done in this study by the researchers. So what will be done to the fullest fruition with the real condition and valid statement of course.
    Discussion of research
    This study on the basis of the discussion, there are two categories of division among others: 1) Theoretically, the expected results of these studies are useful for the development of science, particularly science Autonomous Government as the embodiment of the success in increasing advancement Regional Government, in addition to contributing ideas in the form of concept Influence-concept Plantations Policy Implementation, Officials Coordination, Public Perception, Society Participation and The Service Quality of the Right use of Plantation In Biru Maju Village. 2) In practical terms, is expected to provide input to the Village Government Biru Maju, especially in the various terms and factors that support the success of leasehold Service Quality in the village of Biru Maju.

    Conclusions and Recommendations

    The conclusions of this study are as follows. The first is that the Effect of Policy Implementation Plantation has a positive and significant effect (76.8%), with a Service Quality of the Right use of Plantation in Biru MajuVillage, The Effect of Plantation Policy Implementation is a factor of the amplifier leasehold Service Quality of the Right use of Plantation in the Biru Maju Village Forward, associated with the target, problem solving, results, strategy, policy performance, attention, communication, goals, implementation, division of labor, division of powers, criteria, problems, and means of influence. Secondly, the Officials with the Quality Care Coordination the Right use of the Plantation in Biru Maju Village has a positive and significant effect (75.8%), because it is a factor of the amplifier apparatus Coordination of Quality Care in Rural leasehold Biru Maju, relevant authority, supervision, effectively, the ability , cooperation, relationships, programs, approaches, goals, guidance, structured, mechanisms, objectives, and activities matching.

    In addition, it was also found that the Public Perception of the Service Quality of the Right use of Plantation in Biru Maju Village has a positive and significant effect (72.2%), and The Service Quality of the Right use of Plantation in Biru Maju Village, Public Perception is a key factor of service quality leasehold in the village of Biru Maju advanced, related concern, goals, memories, materials, guidance, verbal information, intellectual skills, cognitive strategies, attitudes, indicators, physical motion, categorization, capabilities, internal and exsternal. Also, it was found that the Society Participation in Service Quality of the Right use of Plantation in Biru Maju Village has a positive and significant effect (90.6%), Community participation is a supporting factor of leasehold Service Quality of the Right use of Plantation in Biru Maju Village Forward, related voluntary, social, participation, decision , target, serve society, mind, energy, thought and effort, expertise, results, knowledge, policy creation, improved confidence and efficiency. Finally, the Effect of Oil Policy Implementation, Officials Coordination, Public Perception, Public Participation jointly have a positive and significant effect (68.2%), with a Service Quality in Rural leasehold Biru Maju, related skills, knowledge, job descriptions, participation , training, responsibility, discipline, encouragement, skills, self-development, exemplary, recruitment, learning approach, strengthening the organization and formation of professionalism.

    In line with the conclusions that have been taken from the results of this study, some suggestions that may be carried on to improve the Service Quality of the Right use of Plantation in Biru Maju Village as follows:
    1. The Local government officials should pay attention to the implementation of policies that have been set so that it will have an impact on the target that has been set and achieve goals to improve the quality of service one-stop licensing will be achieved if policies have been defined, implemented properly by competent personnel .
    2. The Should be the coordination, the work can be arranged into a roundness that is integrated with the most effective way possible, and the harmony of the above procedures and systematic structured assignments.
    3. The External working conditions should refer to the various ways that are designed to facilitate the internal processes within an employee while working.
    4. With the participation should facilitate efforts to strengthen civil institutions through education, awareness building and honing the skills to participate effectively and provide a better basis for policy-making and ensure a more effective implementation.
    5. There should be with the learning process approach will give a great tolerance for bureaucracy in the process of formation and improvement of professionalism and bureaucratic resources development should be done together to improve performance on the microstructure and institutional reforms. That takes into account factors that conditioned the development of high integrity with technology and attention to access a wide network for a better future, develop the capital market and trading business overall, on the attention to aspects – aspects of overall development locally and long distance, this principle is one of Access a growing population of the urban sector is seen from the side of the movement of the progress of the quality factor of a region, through the perspective of Human Resources (HR) through a particular education level. so that the very rapid pace of development in the rural population compare. greater accessibility of network access at a glance, so sustain the pace of development in general rather than the goal itself, this very system describes the era of rapid growth and development.

    REFERENCES

    Bryant and White, 1982, Participation in the Administrative Process, Mc Graw-Hill
    Book Company.

    Buchori Zainun, 1992, Management and Motivation, publisher Balai Pustaka,
    Jakarta.

    Ancok, Djamaludin, 1995, Work culture, Publisher Rineka Cipta, Jakarta.

    Darwin, M., 1996, Development of the Indonesian Government Apparatus, PPSK
    partnership with Rajawali Press, Yogyakarta

    Calch, 1996, Consistency of Products and Services, PT. Grassindo Gramedia,
    Jakarta.

    Chaplin, J. P. , 1998. Complete Dictionary of Psychology. Jakarta: PT Raja Grafindo

    Abidin, Zainal Said, 2002, Public Policy, First Printing, Publishing Foundation
    Pancur Siwah.

    Budihardjo, M, 2003, Formation Process Role, PT. Various Studies, Jakarta.

    Bambang Sunggono 2004, Law and Public Policy, Sinar Grafika, Jakarta.

    Anderson, B. and A. Kahin (eds), 2008, Interpreting Indonesian Politics; West
    Sumatra and South Sulawesi 1949-1979, Yogyakarta: Gadjah Mada
    University Press.

    Bromley, Daniel W., 2009, Economic Interest and Institutions, The Conceptual
    Foundations of Public Policy, Great Britain: Bookcraft (Bath) Ltd..

    Budi Winarno, 2007, Public Policy: Theory and Process, London: Media Presindo.

    Covey, Roger and Rebecca Merrill, 1994, Quality of Human Resources, Mc Graw-
    Hill Book Company.

    Dror, Yehezkel, 2000, Public Policy-Making reexamined,San Francisco: Chandler
    Publishing Company.

    Esmi Warasih, 2005, the Assessing Soiologis A Legal Institution, Main Suryandaru,
    Semarang.

    Filedman, Robert S. , 1999. Understanding Psychology. Singapore: McGrow Hill College.

    Gasperz, Vincent, 1997, Quality Management: Application of concepts of Total
    Quality in Business Management, Gold Foundation Indonesia, Gramedia
    Pustaka Utama, Jakarta.

    George, Edward III, 2000, implemeting Public Policy, New York: Russell Sage
    Foundation.

    George, T, 1999, Principle of Management, 7th Seventh Edition, Home Wood
    Illinois, Richard D. Irvin Inc..

    Handoko T. Hani, 1996, Human Resource Management, BPFE, Yogyakarta.

    Hasibuan, Malay SP, 2005, the Administrative Management, PT. Gunung Agung,
    Jakarta.

    Indra L., 2003, Regional Autonomy, Evaluation and Projections, CV. Trio Rimba
    Persada, Jakarta.

    Islamy Irfan, 2007, Principles of State Policy Formulation, Jakarta: Earth Literacy.

    J. Kaloh, 2002, Finding Form Autonomous Region, An Answer Needs Solutions In
    Local And Global Challenges, PT Asdi Mahasatya, Jakarta.

    Joko Widodo, 2008, Public Policy Analysis: Concepts and Application Process for
    Public Policy Analysis, Malang: Bayumedia Publishing.

    Jones, Charles O., 2000, An Introduction to the Study of Public Policy, 2nd, Ed,
    North Scituate, MA: Duxbury Press.

    Kartasasmita, 2007, Community Empowerment: Concept Rooted In Community
    Development, Bandung, ITB.

    Krech, D, Cruchfield, RS and Ballahey, 1977, Individual in Society, Tokyo:
    McGraw-Hil.

    Koswara, Kertapradja, 2001, the Regional Autonomy: Democracy & Independence
    For People, PT. Copyright Paramuda temple, Jakarta.

    _________________, 2003, Theory of Local Government, Institutions of
    Governance Studies Press, Jakarta.

    Lukman, Sampara, 2000, Quality Management Services, Jakarta: Press STIA LAN.

    Mangkunagara, Anwar King, 2004, Human Resource Management Company, PT.
    Teens Rosdakarya, Bandung.
    Mant, Alistair, 2003, Organizational Behavior, Singapore: Mc Graw-Hill Inc..

    Mikkelsen, Britha, 1999, Participatory Research Methods and empowerment efforts,
    Jakarta: Indonesian Torch Foundation Publishers.

    Mulyasa E., (2002), Competency-Based Management; Concepts, Strategies and
    Implementation, Publisher Teens Rosda paper, Bandung.

    Moenir, 2000, the Public Service Management in Indonesia, Jakarta: Earth Literacy.

    Nugroho, 2003, Policy Analysis, Jakarta: PT. Alex Komputindo Media.

    Osborne, David and Ted Gaebler, 1995, Reiventing Government: How the
    Entrepreneurial Spirit in Transforming to the Public Sector, Addison Wesley,
    Publishing Company, New York.

    Rahmat, 2005, Some Literary Theory, Criticism Methods and Practice, London:
    Student Library.

    Mercy, Jalaluddin. , 1996. Psychology of Communication. Tenth edition. Bandung:
    Rosdakarya.

    Ranupandojo, Heijdrachman and Suad Husnan, 2001, the Personnel Management.
    Sixth edition, New York: BPFE.

    Rashid, M.Ryass, 2000, meaning Diligence Review of Government Ethics and
    Leadership Era of Globalization, CV. Ramadan, Bandung.

    Ratmono, 2008, Public Policy Analysis (Concepts, Theory, and Applications),
    Yogyakarta: Pustaka Student.

    Robbins, Stephen P., (2001), Organizational Behavior, 8th Edition, Prentice Hall,
    USA.

    Rosenbloom, David H & Robert S. Kravchuk, 2005, the Public Administration:
    Understanding Management, Politics and Law in the Public Sector, Boston:
    Mc Graw-Hill Book Company.

    Sadu Wasistiono 2002, Capita Selecta of Regional Government, Second Edition,
    Publisher CV. Fokusmedia, Bandung.

    Wirawan Sarwono, 2003, Strategic Management for Management Education.
    Publisher Alfabeta, Bandung.

    Sastropoetra, 1986, Participation, Mc Graw-Hill Book Company

    Scharmm, Wibur, 2003, The Process and Effects of Mass Communication, Urbana,
    University of Illinois Press.

    Shafrit, Jay M. and Russell EW 2005, Accountability of Public Bureaucracy
    Sketches in Transition, Yogyakarta: Pustaka Student.
    Salih, Abdul Rahman. , 2009. Psychology An Introduction to Islam in Perspective.
    Jakarta: Kencana.

    Siagian, Sondra P., 1994, Human Resource Management, Fifth Moulds Mount
    Agung, Jakarta.

    Simamora, Henry, 1999, Human Resource Management, Publishing Section of
    Economics YKPN, Yogyakarta.

    Sobur, Alex. , 2003. General Psychology. Bandung: Pustaka Setia.

    Soekanto, Soerjono, 2001, An Introduction to Sociology, London: King Grafindo
    Persada.

    Suhartono et al., 2000, Local Politics, Yogyakarta: Pustaka Utama Lapera.

    Sumarto, Hetifah, 2003 Participation and Good Governance Innovation, Torch
    Foundation Indonesia.

    Sunyoto, Agus, 2000, Human Resource Development, London: publisher grants.

    Suradinata, Ermaya, 2008, the Government Management and Autonomy, CV.
    Ramadan Bandung.

    Syafruddin, Ateng, 1993, setting Coordination of Regional Governance, Bandung:
    PT. Aditya Citra Abadi.

    Steiner, George A. & Miner John B., 1986, Management Policy and Strategy, New
    York: MacMillan Publishing Company.

    Stenberg, J Robert. , 2008. Cognitive Psychology. Yogyakarta: Pustaka Student

    Stoner, James AF., 1996, Management, Translation Intermedia, Jakarta.

    Tachjan, 2006, Implementation of Public Policy, New York: AIPI.

    Taliziduhu Ndraha, 2007, Methodology of Governance Studies, PT. Rineka Cipta,
    Jakarta.

    Thoha, Mitftah, 2002, Organizational Behavior, Basic Concepts And Their
    Applications, PT. King Grafindo Persada, Jakarta.

    Tjiptono, (2001), Quality pengetian, PT. Intermedia Graphic Cipta, Jakarta

    Wahab, Abdul Solihin, 2002, Introduction to Analysis of State Policy, New York:
    Rineka Reserved.

    Walgito, Ben, 2020 General Psychology, Publisher London.

    Andi Wayne Parsons, 2006, Public Policy: An Introduction to Theory and Practice
    of Policy Analysis, New York: Kencana Prenanda Gloub Media.

    Authority, 1994, Evaluation of Public Policy, Jakarta: PT. King Grafindo Persada

    Wirijadinata, (2005), Quality of Human Resources, Mc Graw-Hill Book Company.

    Yousa, Amri, 2007, Public Policy, Theory and Process. Assessment Laboratory
    Research and Development Public Administration, New York: Social Politics
    Padjadjaran University.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s