Tanya Jawab Hukum Perbankan (hukumonline.com)

Yah asik pertanyaan pertanyaan tentang bank… met menikamati yah..

  1. Dalam UU No.25/2003 tentang TPPU disebutkan bahwa yg dimaksud dgn pencucian uang adalah perbuatan…dst… yang diketahuinya dan patut diduga merupakan hasil tindak pidana.. dst. Yang kami tanyakan adalah apakah dalam pengenaan UU TTPU ini seseorang sudah harus terlebih dahulu dinyatakan bersalah (berkekuatan hukum tetap) dalam hal melakukan tindak pidana utamanya ataukah sebaliknya.. terima kasih
  2. Bagaimana tanggung jawab manajer investasi terhadap investor reksa dana apabila investor tersebut mengalami kerugian yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian yang dilakukan oleh manajer investasi tersebut? Bagaimana perlindungan hukumnya terhadap investor tersebut? Apakah pernah terjadi kasus seperti tersebut di atas? Dan bagaimana penyelesaiannya? Terima kasih.
  3. Apa landasan hukum positif bagi beroperasinya pasar modal syariah di Indonesia? Dan bagaimana fungsi dan kewenangan Dewan Syariah Nasional dalam pasar modal syariah di Indonesia?
  4. Saya ingin mengetahui dengan jelas mengenai bank syariah. Apa yang menjadikannya berbeda dengan bank umum.Dan bagaimana mengenai peraturan khusus mengenai bank syariah ini.Terus terang saya adalah orang awam tentang hukum.Terima kasih.
  5. Apakah semua bank dibolehkan mengeluarkan bank garansi untuk menggaransikan suatu pekerjaan konstruksi. Adakah landasan hukumnya bahwa hanya bank-bank tertentu yang dibolehkan mengeluarkan garansi itu.
  6. Baru-baru ini sedang melambungnya pamor perbankan syariah seiring fatwa MUI tentang status bunga bank. Nah, bagaimana bila terjadi sengketa menyangkut perbankan syariah, apakah merupakan wewenang Peradilan Umum(PN perdata) ataukah wewenang Peradilan Agama? Apakah ditentukan juga adanya perkara koneksitas antara PU-PA bila misalnya kasus tersebut menyangkut pihak perbankan konvensional dan perbankan syariah? Apa dasar hukumnya dalam pemecahan masalah tersebut?
  7. Surat Utang Negara diterbitkan dalam bentuk warkat (klausula atas nama ataupun atas unjuk) dan bentuk tanpa warkat (Scripless). Bagaimanakah cara pengalihan SUN dalam bentuk tanpa warkat?
  8. Saya dulu pemegang kartu kredit salah satu bank swasta.Selama saya masih bekerja pembayaran lancar tetapi saat ini saya dalam kondisi sdg tidak bekerja shg pembayaran terhenti.Saya saat ini pasrah soalnya penghasilan tidak tentu tiap bulannya dan itupun hanya buat makan dan kebutuhan sehari-hari.Menurut seorang teman saya apabila masalah ini sampai kepihak ketiga (pengadilan).Dan apabila dipengadilan saya menyatakan kesanggupan mengangsur meskipun katakan hanya Rp.50.000/bulannya maka oleh pengadilan sudah dianggap selesai benarkah begitu ? Terus apakah kemungkinan terburuk bagi saya ? mengingat saya benar-benar sudah tidak sanggup lagi menyelesaikan sisa hutang saya (Rp.6.500.000) Terima kasih sebelumnya atas jawaban yang diberikan
  9. Sebenarnya bagaimana hukum RI mengenai kartu kredit. Jika customer (pemegang kartu kredit) tidak sangup membayar hutang & bunganya, lalu apa tindakan dari pihak Bank yg dibenarkan oleh hukum ? Mengingat pada waktu aplikasi kartu kredit tidak ada perjanjian sita menyita ataupun dijelaskan sanksi-sanksi pidananya.
  10. Jikalau hak penagihan telah dialihkan oleh debitur kepada bank berdasarkan cessie dalam rangka pelunasan hutang debitur dan ternyata bank tidak melakukan kewajibannya untuk melaksanakan hak tagih berdasarkan cessie tersebut sehingga kredit dari debitur tersebut menjadi macet, apakah bank tersebut dapat dikategorikan melakukan perbuatan melanggar hukum? Dan apa alasannya?
  11. Dengan dikeluarkannya UU No.25 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, bagaimana dengan status pasal 42 & 45 UU perbankan?
  12. Bung Pokrol, dalam sebuah artikel saya membaca istilah Convertible Bond dan Zero Coupun Bond. Saya coba untuk mencari istilah dan penjelasan tentang hal tersebut di buku finance, namun tidak mendapatkan jawaban yang memuaskan. Untuk itu saya harap anda anda dapat membantu saya memberikan jawaban atas pertanyaan berikut ini. Apa perbedaan antara Mandatory CB, Optional CB, Zero Coupon Bond dan Exchangeable Bond? Didalam salah satu CB yang pernah saya baca (maturity datenya 5 thn), ada pasal yang menyatakan bahwa Holder hanya dapat mengkonversikan Bond menjadi saham setelah 2 tahun dikeluarkannya Bond tersebut. Mengapa bukan pada saat Maturity Date (jatuh tempo) saja? Hal-hal apakah yang harus diperhatikan dalam pembuatan CB? Terimakasih terlebih dahulu atas bantuannya.
  13. bung pokrol, Saya menerima 4 lembar giro dari rekan kongsi saya sebagai perhitungan pengakhiran kerjasama, yang akan saya tanyakan sejauhmana kekuatan hukumnya apabila giro yang bersangkutan ternyata kosong. Apakah bila perjanjian tsb dibuat dalam bentuk akte di depan notaris, dapat dilakukan tindakan hukum terhadap yang bersangkutan. Bagaimana bunyi pasal yg sebaiknya dicantumkan dalam akte penyelesaian kerjasama untuk mengamankan posisi saya sebagai pihak yang akan menerima giro tsb, mohon pendapatnya

hmm interesting.. ain’t it … bisa ngak menjawabnya

Tanya Jawab Ilmu Hukum (hukumonline.com)

ini adalah kumpulan pertanyaan dari hukum online… semoga bisa bermanfaat..

  1. Apa yang dimaksud dengan Fundamentum Petendi?Apa isinya? 2. Apa yang dimaksud dengan Rekonvensi? dalam hal apa rekonvensi tidak diperbolehkan?
  2. Apa isi Pasal 176 & Pasal 145 KUHD? Apakah masih berlaku sampai sekarang?
  3. Mohon penjelasan sejelas-jelasnya mengenai pernyataan bahwa konvensi wina 1969 sebagai induk pengaturan perjanjian internasional dan mohon referensi yang bagus mengenai hal tersebut.. terima kasih.
  4. apakah putusan praperadilan,dapat di mintakan banding atau upaya hukum dan dasar hukumnya?
  5. Bagaimana sesungguhnya kekuatan hukum dari penjelasan atas UU? Apakah sama mengikatnya dengan UU? Bagaimana jika penjelasan suatu pasal dalam UU ternyata bertentangan dengan pasal lainnya dalam UU tersebut? Terima kasih atas bantuannya.
  6. Adakah aturan/konvensi internasional yang mengatur masalah pemberian kuasa hukum dalam konteks antar negara?
  7. apakah jenis/macam putusan arbitrase sama dgn putusan perdata, ada putusan yang menghukum (condemnatoir), constitutif, dan declaratoir? Tolong saya minta contoh nya juga utk putusan tsb. terima kasih
  8. apakah advokat itu?apa yang membedakan antara advokat dengan pengacara biasa?bagaimana kedudukkan advokat sebelum dan sesudah uu ttg advokat dalam peradilan di indonesia?baik peradilan agama,peradilan umum maupun peradilan militer?
  9. Apa yang dimaksud dengan Legal Audit? Untuk kepeluan apa Legal Audit dibutuhkan? Hal-hal apa saja yang masuk dalam kategori Legal Audit? dan Dokumen apa saja yag dibutuhkan sehubungan dengan keperluan tersebut?
  10. Berapa macamkah eksepsi di dalam hukum acara perdata? Dan tolong disebutkan serta diuraikan masing-masing eksepsi tersebut? Terima Kasih
  11. Apakah class action itu dan bagaimana bentuk serta kegunaannya. Terimakasih bung.
  12. Kalo tidak salah, hingga tahun ini UU tentang Wakaf masih merujuk pada UU tahun 1977, yang mendefinisikan benda wakaf hanya terbatas pada tanah (pasal 1 ayat 1 no. 28 th. 1977). Adapun jika merujuk pada hukum islam, benda wakaf tidak hanya dibatas oleh tanah milik, dan realitas perkembangan zaman menjadi bukti kongkrit. Dari situ, ada beberapa pertanyaan tentang hal-hal diatas, 1. masih relevankah UU 1977 tersebut? 2. kalaupun sudah ada UU baru, pada pasal berapa dan ayat berapa (mohon lengkap)? 3. Juga di buku apa saya bisa mengetahui secara detail tentang benda wakaf, baik secara hukum positif maupun hukum islam?
  13. Saya ingin minta contoh kasus tentang Error In Persona & Error In Objecto.Dan arti dari Error In Persona juga In Objecto itu sendiri apa?.. Tolong beri saya penjelasan atas permasalahan ini.
  14. 1. mengapa perundang-undangan merupakan sebagian kecil dari hukum? 2. Mengapa perundang-undangan tidak identik dengan hukum? 3. mengapa memahami perundang-undangan juga merupakan pemahaman sisi lain dari hukum? 4. mengapa perundang-undangan mempunyai struktur/sistematika? Tanpa struktur itu maka tidak dapat disebut perundang-undangan. Struktur itu antara lain: a. membaca; b. menimbang; c. memperhatikan; d. mengingat; e. menetapkan; f. memutuskan. 5. Kenapa susunannya harus seperti itu?
  15. Menurut TAP MPR no III tahun 2000 tentang hierarki perundang-undangan,bagaimana jika suatu peraturan daerah bertentangan dengan peraturan pelaksana dari PP/UU?Boleh/tidak, mohon penjelasan

yah semoga ini bisa membantu


Tanya Jawab Hukum Pidana (hukumonline.com)

hmmm.. ini juga bagus bagi mereka yanglagi kena kasus.. he he he ini tanya jawab dari hukumonline.com.. mungkin dari ini bisa memberi gambaran apa yang akan di hadapi di lapangan…

  1. Meskipun ada pengecualian-pengecualiannya, eksekusi dalam hukum acara pidana maupun perdata, tidak dapat dilakukan jika belum ada putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap. Yang ingin saya tanyakan adalah dimana pengaturan tentang hal tersebut? Selanjutnya, sertifikat tanah yang berada dalam sengketa yang belum diputus apakah masih menjadi milik dari pemilik awal? Pengaturannya bagaimana? Terima kasih banyak.
  2. Saya seorang ibu rumah tangga yang juga berprofesi sebagai PNS di daerah. Suami saya berprofesi sebagai seorang pelaut. Dari perkawinan kami mempunyai seorang anak yang tinggal bersama orangtua saya di daerah lain. Keluarga saya bisa dikatakan tidak harmonis, kami sangat jarang kumpul, mungkin 2-3 bulan sekali ketemu. Itu pun dengan waktu yang sangat terbatas. Bahkan secara materi pun saya tidak terpenuhi. Memang betul saya dikirimi uang 1-2 bulan sekali oleh suami. Namun apabila ada keperluan keluarganya (orang tua dan adik-adik suami saya) saya harus kirimkan kembali uang tersebut, hampir-hampir saya tidak pernah merasakan hasil kerjanya. Bahkan dia pernah meminta saya untuk mengambil kredit di bank untuk kepetingan orangtuanya, dan sampai sekarang saya harus menanggung hutang tersebut. Pada intinya saya tidak pernah merasakan kepuasan batin dan materi. Namun semua itu saya tutupi dan tetap bersikap baik terhadap suami saya. Demikian sedikit tentang latar belakang keluarga saya. Semua masalah ini berawal dari saya mengenal seseorang setahun yang lalu, sebut saja Hari, seorang bujangan yang juga berprofesi sebagai PNS. Saya simpatik kepadanya dan perasaan simpatik itu berubah menjadi perasaan suka. Singkat cerita kami saling suka dan pernah melakukan hubungan badan. Empat bulan berjalan, saya sadar apa yang saya lakukan itu salah, karena saya memiliki suami, dan saya memiliki rumah tangga. Inilah kebodohan saya. Maksud hati ingin memperbaiki kesalahan dengan mengaku kepada suami bahwa saya telah menjalin hubungan dengan Hari. Tapi iktikad baik saya itu malah menjadi petaka bagi saya. Pada November 2007 lalu suami saya melaporkan saya dan Hari ke Polisi, dan kami dijerat dengan pasal 284 dengan dasar pernyataan saya dan dengan saksi tetangga yang sering melihat Hari berkunjung ke rumah saya. Laporan pun diproses polisi. Satu bulan berjalan, atas kesepakatan keluarga, suami saya bersedia mencabut laporannya. Sehari sebelumnya, suami saya menelepon ke polisi bahwa akan mencabut laporannya. Namun ketika suami saya datang ternyata berkas sudah dilimpahkan ke Kejaksaan dan langsung ditangani oleh seorang Jaksa. Polisi yang menangani bilang bisa saja dicabut walaupun sudah dilimpahkan. Suami saya membuat surat pernyataan pencabutan bermaterai 6000, satu diserahkan kepada saya (sampai sekarang masih saya pegang) dan yang satu diserahkan kepada Jaksa. Tapi jaksa menolak dan membujuk suami saya untuk membatalkan pencabutan laporan dan tetap melanjutkannya ke persidangan dengan alasan yang tak logis dan membakar emosi suami saya. Jaksa bilang kepada saya dan suami bahwa sidang satu kali saja dan selesai. Jadi tidak perlu dicabut. Sidang berjalan, saya dan Hari yang awam dan tidak mengerti tentang hukum mengikuti persidangan tanpa didampingi penasehat hukum. Di persidangan saya dan Hari mengaku bersalah dan menyesal, kami sangat malu, malu dengan keluarga, teman dan di masyarakat. Menurut kami itulah hukuman yang paling berat bagi kami. Sidang kedua berlanjut, saya dan Hari mulai merasa aneh. Seminggu sebelum sidang Tuntutan, Hari dipanggil Jaksa, dan sangat mengejutkan Hari dimintai sejumlah uang yang bagi kami lumayan besar jumlahnya dan tidak sanggup kami siapkan dalam waktu singkat, alasan Jaksa itu adalah “harga PNS itu mahal”, apabila hukumannya 6 bulan atau lebih maka kami akan dipecat dari pekerjaan kami. Seminggu berjalan, kami juga tidak bisa menyediakan uang tersebut dan mengaku pasrah kepada Jaksa. Sayangnya untuk ini kami tidak memiliki bukti yang cukup, seandainya saja Hari waktu itu merekam pembicaraanya dengan Jaksa itu. Akhirnya Jaksa menuntut saya berupa kurungan selama 6 bulan dan menuntut Hari dengan kurungan selama 8 bulan (ini sangat aneh, harusnya tuntutannya sama). Sebelum sidang Putusan, saya dan Hari menemui Hakim secara pribadi. Kami ceritakan semuanya dari awal sampai akhir, Hakim mengerti keadaan itu dan ingin membantu. Menurut hakim akan sangat sulit seandainya kami dibebaskan, Jaksa akan melakukan banding. Jalan satu-satunya Hakim menjatuhkan Hukuman yang tinggi, jadi Jaksa tidak banding dan kami yang naik banding. Sidang putusan berjalan, Hakim menjatuhkan hukuman kepada kami masing-masing 5 bulan kurungan. Tapi tidak berhenti sampai di sini. Hakim sudah menjatuhkan lebih dari separuh tuntutan jaksa, namun jaksa tetap mengejar kami dengan ikut naik banding. Dan sampai sekarang prosesnya masih sampai pengajuan naik banding. Sekarang suami saya pergi berlayar dengan rute luar negeri, dan masa bodoh dengan urusan ini. Ada yang kami bingungkan, paman Hari seorang polisi mengatakan bahwa kasus kami ini tidak mungkin disidangkan karena akan mengakibatkan perceraian. Tapi buktinya kami tetap disidangkan. Manakah yang benar? Apa yang harus kami lakukan selanjutnya? Apakah langkah-langkah pengajuan banding itu? Apakah memori banding cukup membantu? Apa saja yang perlu saya tulis dalam memori banding? Saya tidak mungkin maafkan tindakan suami saya ini, ini cukup berat bagi saya, sementara keluarga suami saya juga tidak bisa menerima saya lagi. Terhitung sejak bulan November 2007 suami saya tidak pernah menafkahi saya lahir dan batin. Bagaimana jadinya seandainya saya bercerai dengan suami saya dan saya menikah dengan Hari? Apakah kasus ini tetap dilanjutkan? Langkah apa saja yang harus saya lakukan untuk mengajukan tuntutan perceraian? Dalam sidang perceraian apakah saya wajib memberikan uang kasih sayang kepada suami saya? Bagaimana seandainya saya tidak mampu memberikannya apakah sidang perceraian itu dibatalkan? Mengingat sepertinya suami saya hanya ingin menyiksa saya dengan tidak menceraikan saya lalu meninggalkan saya pergi berlayar. Terus terang kami yang awam tentang hukum tidak mengerti dengan keadaan ini, tidak ada tempat saya untuk bertanya. Sebagian besar keluarga saya menyalahkan saya, kami tidak punya muka lagi untuk berada di tempat umum. Sempat saya frustasi dan berfikir yang macam-macam, terus terang saya stres berat. Beruntung Hari orang yang baik, dia tidak meninggalkan saya, kami hadapi masalah bersama, dialah yang mensupport saya hingga saya bisa bertahan sampai sekarang. Pengasuh boleh tidak percaya dengan cerita saya ini, tapi Demi Tuhan inilah yang terjadi pada saya saat ini. Maaf cerita dan pertanyaan saya ini terlalu panjang. Terimakasih sebelumnya.
  3. Apakah kepala lembaga pemasyarakatan dapat dikatakan subyek tergugat dalam kasus praperadilan karena tidak mengeluarkan tahanan yang sudah habis masa penahananya?Dan dasar hukumnya? Terimakasih.
  4. Apakah boleh bila terdakwa memilih untuk tidak menggunakan penasehat hukum dalam sidang pengadilan pidana dikarenakan ia sendiri adalah seorang pengacara dan ia merasa bisa menjadi penasehat hukum atas dirinya sendiri?
  5. Bagaimanakah tata cara peradilan anak, proses hukumnya dan hal apa saja yang akan mengakibatkan seorang anak dapat di adili?
  6. Dapatkah diterpkan penerapan pertanggungjawaban pidana berganda antara UU Perlindungan Anak dan UU Narkotika dalam kasus orangtua yang memaksa anaknya menjadi penjual narkotika? Apa dasar argumennya?
  7. mohon penjelasanya atas perbedaan hak tersangka & terpidana, dan bagaimana dalam pelaksanaanya. terima kasih!
  8. Apakah Lembaga Bantuan Hukum adalah sebuah lembaga yang benar benar Non-Profit? Bagaimana jalan keluarnya untuk mencari “Orang Pintar Hukum” atau Pengacara yang terjangkau oleh saya yang sedang sangat membutuhkan tapi tidak mempunyai biaya untuk membayar pengacara. Terima Kasih.
  9. Kenapa setiap ada masalah terhadap kekerasan terhadap wartawan, yang dipakai dipengadilan hanya KUHP, contoh kasus pemukulan wartawan tempo oleh David A Miauw? Padahal Undang-undang Pers No 40 tahun 1999, pasal 18 ayat (1) juga ada pidananya tapi tidak dipakai. Apa dasar menggunakan UU Pers dan apa dasar menggunakan  KUHP? bukankah semestinya semua yang berhubungan dengan pers seharusnya juga memakai UU Pers? Apakah wartawan yang terlibat sengketa saat menjalankan tugas dapat sama hukumnya jika wartawan sedang tidak dalam kapasitas menjalankan tugas? Terimakasih
  10. Mohon info tentang dasar hukum tentang status dan cara mengadili anggota Polisi yang melanggar hukum, terimakasih.
  11. apakah hukuman tambahan dapat diberikan tanpa dikenakan hukuman pokok
  12. Pada beberapa waktu yg lalu teman karyawan teman saya melakukan perbuatan melanggar hukum dengan tanpa sepetahuan prosedur perusahaan untuk melakukan pencetakan salah satu pruduk pemerintah, dan mesin cetak disita oleh pihak berwajib, apakah ada kemungkinan mesin tersebut untuk dibebaskan apabila yang bersangkutan telah ditangkap, sebab perusahaannya sudah tidak memungkinkan untuk terus berjalan karena konsumen tidak ada lagi, sedang dia sudah rugi besar dan bermaksud untuk menjual mesin dan menutup usahanya.
  13. berkaitan dengan alat-alat bukti yang terdapat dalam hukum acara,mengapa saksi tidak dijadikan sebagai alat bukti dalam hukum acara perdata,padahal dalam hukum acara pidana digunakan? dan adakah dasar hukumnya? terima kasih.
  14. 1.Bagaimanakah bila seseorang yang dituntut oleh suaminya telah melakukan zina tanpa adanya barang bukti tetapi telah membuat pengakuan didalam BAP (tanpa adanya sumpah). Dan bagaimanakah tuntutan tersebut apabila statusnya telah bercerai, tetapi si suami belum mencabut tuntutannya. Apakah tuntutan tersebut dapat diteruskan atau tidak, mengingat statusnya telah cerai. 2. Apakah BAP tersebut dapat dijadikan barang bukti ? padahal pada saat itu ada kesepakatan damai (dijanjikan damai oleh polisi yang memeriksa), makanya adanya pengakuan di BAP tersebut. Setelah adanya pengakuan tersebut memang terjadi kesepakatan damai. Tetapi sebulan kemudian si suami tidak terima karena tidak puas dan ingin membuka kembali kasus tersebut. Kemudian setelah ada pembicaran si suami mau damai lagi asalkan si istri mau mencabut gugatan cerai terhadap dirinya. Tetapi si istri tidak mau. Bagaimanakah posisi si istri apakah dia dapat meneruskan gugatan cerainya?
  15. bagaimanakah proses penyidikan dalam kejahatan cyber, pengadilan negeri mana yang berwenang mengadili dalam hal tindak kejahatan cyber,pemerikasaan /sidang perkara tindak pidana bi bidang kejahatan internet dilakukan dengan acara pemeriksaan biasa atau singkat?dan bagaimana dengan alat bukti?sebelumnya terima kasih.
  16. Apa yang dimaksud dengan putusan sela, bagaimana hubungannya dengan upaya hukum lainnya, apa akibatnya pada terpidana
  17. Berapa lama penahanan tersangka sebelum di ajukan ke pengadilan dan proses apa yang akan dijalani oleh tersangka? Apa yang harus kami lakukan sebagai keluarga tersangka? Bila tidak bersalah dan sudah ditahan sebegitu lama, bisakah kami mengajukan tuntutan balik kepada polisi Terima kasih atas bantuannya.
  18. Bagaimanakah hubungan kausalitas hukum pidana?
  19. Kita sering mendengar atau melihat sendiri tindakan plagiat entah dalam bidang seni atau karya tulis . Dalam bidang akademik plagiat banyak dilakukan dalam penyusunan karya tulis/ilmiah dalam penyusunan skripsi atau thesis . tindakan ini apakah melanggar undang 2x yang berlaku khususnya dalam KUHP . Kalau melanggar pada pasal berapa ? apakah pelanggaran bisa dimasukan dalam pelanggaran tindak pidana ?
  20. bagaimana perkembangan hukum nasional terhadap kejahatan canggih ini.apakah perlu diterbitkan uu mengenai cyber crime tersebut. atau KUHPidana kita sudah dapat dianggap cukup untuk menanggulangi cyber crime. terima kasih.
  21. seseorang telah melakukan pembakaran terhadap orang lain . Untuk itu dia dikenai pasal 338 dan dikenai hukuman 10 tahun. Setelah 10 tahun dia menjalani hukuman,dan dia bebas .kemudian selang beberapa waktu ternyata korban yang 10 tahun yanglalu dia bunuh dengan cara membakar ,tidak mati.dan akhirnya dia membunuh lagi orang yang sama waktu dia membunuh 10 tahun yang lalu. yangmenjadi pertanyaan saya : apakah dia dapat dihukum lagi apalagi kita mengetahui adanya asas nebis in idem yaitu seseorang tidak dapat dituntut atas kesalahan yang sama apabila telah diputuskan hakim sebagai keputusan akhir .
  22. bagaimana cara melakukan pembuktian di pengadilan terhadap transaksi melalui internet, jika pada suatu saat terjadi suatu sengketa (problem hukum)
  23. Istri saya berselingkuh, bagaimana saya dapat meminta pertanggungjawaban mereka? jelas saya dirugikan, saya ingin memperkarakan masalah ini ke pengadilan. Bagaimana caranya, dan pasal-pasal apa yang dapat dipakai? terimakasih
  24. Apakah seseorang yang melakukan wanprestasi suatu perjanjian dapat dikatakan melakukan suatu penipuan?
  25. Bagaimana sangsi hukum bagi anak berumur 14 tahun yang melakukan pencurian motor? Apakah dibebaskan dengan syarat? Apakah bebas tanpa syarat jika pihak korban menarik kembali tuntutannnya? Jika bebas tanpa syarat, berhakkah pihak polisi menahan anak tersebut? Jika tidak apa yang harus saya lakukan sebagai wali anak tersebut, mengingat pihak polisi bersikukuh menahannya!

waduh orang orang yang berkasus semua.. he he he he eh

Tanya Jawab Hukum Perburuhan & Ketenagakerjaan (hukumonline.com)

Yaiks.. ini penting banget karena hampir semua orang akan mulai dari menjadi seorang buruh atau tenaga kerja… maka hukum tentang ini akan sangat penting kalo mau kerja beneran dan bukan kerja boong boongan… oleh karena itu kita harus mengetahui hal hal, persoalan persoalan yang mungkin kita jumpai pas menjadi buruh atau pun tenaga kerja… oke..

  1. Tenaga kerja kami (wanita) meninggal dunia dan meninggalkan suami tanpa anak. Kepada siapa kami memberikan pesangon? sebab kami ditekan oleh pihak adik almarhum agar pesangonnya tidak diberikan kepada suaminya, dengan alasan suaminya sepeninggal almarhum sudah menikah lagi. Mohon penjelasan. Terima kasih.-
  2. Saya bekerja pada bagian personalia disebuah perusahaan, saya mempunyai karyawan dengan status PKWT. Karyawan tersebut tidak performance seperti yang diharapkan, jadi perusahaan mau memutuskan hubungan kerja, dia bekerja sudah 4 bulan. Apa saja hak dan kewajiban perusahaan apabila memutus kontraknya di tengah jalan tersebut. Terima kasih atas perhatian.
  3. Berapa jam kerja dalam 1 minggu menurut peraturan yang berlaku di Indonesia dan dasar hukumnya? Untuk kontrak permanen benarkah bila sudah 3 x kontrak maka perusahaan harus memberikan kontrak permanen atau harus di PHK dan dasar hukumnya? Terimakasih.
  4. Dalam peraturan perusahaan saya apabila pekerja mengundurkan diri dari perusahaan maka “Pekerja yang mengundurkan diri akan menerima uang penghargaan masa kerja dan ganti rugi sesuai ketentuan UU No.13/2003 tentang Ketenagakerjaan pasal 156″. Bagaimana dengan uang pisah kalau tidak di atur dalam perusahaan? Ini berarti perusahaan memberikan saya uang penghargaan masa kerja sesuai UU Ketenagakerjaan, kan? Mohon penjelasannya.
  5. Saya adalah seorang karyawan disalah satu perusahaan swasta dengan masa kerja 3 tahun 9 bulan 15 hari dengan status karyawan tetap dan telah mengundurkan diri secara baik2 atas kemauan sendiri. Dengan status seperti saya tersebut, pertanyaan saya adalah : 1. Apakah saya bisa mendapatkan uang jasa? apa dasar hukumnya? 2. Bila pada akhirnya pihak perusahaan menyatakan bahwa saya tidak mendapatkan uang jasa tetapi berdasarkan peraturan yang berlaku saya dinyatakan mendapatkan hak atas uang jasa, bagaimana prosedur dan cara menyelesaikannya? Demikian pertanyaan dari saya, atas perhatiannya disampaikan terima kasih.
  6. Masalah-masalah apa saja yang harus dicermati dalam pemborongan pekerjaan? Terimakasih.
  7. Rekan saya dalam proses PHK setelah sebelumnya melewati masa skorsing. Beberapa kali sidang di P4D dan putusan akhir P4D (15 Maret 2005) menyatakan Perusahaan wajib membayar pesangon kepada rekan saya tapi Perusahaan mengajukan banding ke P4P (28 Maret 2005) dan rekan saya juga mengajukan kontra banding. Namun pada 19 September 2005 rekan saya meninggal karena sakit. Bagaimana status rekan saya apakah otomatis PHK atau proses di P4P masih berlanjut. Sampai saat ini belum juga ada kelanjutan (surat) dari P4P mengenai proses PHK tersebut sejak April 2005. Terima kasih.
  8. Apakah karyawan yang masih dalam status kontrak berhak untuk memperoleh tunjangan fasilitas kerja? dan apakah bleh tunjangan itu di advance untuk 5 tahun? Terima kasih.
  9. Seorang security telah tidur pada saat bertugas sehingga barang yang dijaga didekatnya hilang (harga barang puluhan juta rupiah). Apakah security tersebut boleh langsung diphk atau harus melalui persidangan di pengadilan, sementara pada saat pemeriksaan polisi dinyatakan bahwa security tersbut tidak terlibat dengan pencurian barang tersebut, hanya benar-benar tidur pada saat bertugas (menyalahi prosedur kerja), kemana pengusaha harus mengadukan, apakah ke P4D atau harus ke pengadilan dulu dan bagaimana jika security tersebut langsung di PHK. Apa maksud keputusan Mahkamah Konstitusi tentang pembatalan pasal 158 UU no 13 tahun 2003?
  10. Saya adalah karyawan dari salah satu perusahaan swasta yang berdomisili di Jakarta, saya telah bekerja di perusahaan ini sejak tahun 2000 hingga kini dengan status sbb: 1. Kontrak I thn 2000-2002, 2. Kontrak II thn 2002-2003, 3. Kontrak III thn 2003-2004, dan 4. Kontrak IV thn 2004-hingga kini. Sampai sekarang status saya masih kontrak, ada beberapa yang ingin saya tanyakan: 1. Apakah benar menurut UU Ketenagakerjaan perusahaan saya yang telah mengikat kontrak kerja terhadap saya hingga 4 kali periode? 2. Kontrak saya akan berakhir bulan ini, di perusahaan saya berlaku bahwa jika seorang karyawan tidak mau diperpanjang kontraknya, maka saya dianggap mengundurkan diri dan tidak dapat pesangon, tolong berikan pasal dari UU Ketenagakerjaan bahwa apa yang berlaku di perusahaan benar/salah 3. Apakah hitungan masa kerja pesangon dihitung jika seorang karyawan telah bekerja selama 3 tahun dan bukan dihitung waktu tahun pertama karyawan bekerja Atas perhatiannya, saya ucapkan banyak terima kasih atas informasi yang diberikan.
  11. Saya adalah general manager disebuah perusahaan yang bergerak di bidang retail. Pertanyaan saya berkisar pada beberapa karyawan kami yang sering sekali datang terlambat dan sudah berkali-kali diperingatkan tapi tetap saja datang terlambat. Nah untuk mendisiplinkan mereka apakah diperbolehkan memotong upah pekerja yang datang terlambat berdasarkan gaji per jam orang tersebut (gaji bulanan / hari kerja / jam kerja dlm 1 hari). Sebab menurut UU No 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pasal 93 ayat 1 dan pasal 95 ayat 1,  Pihak perusahaan diperbolehkan memberi denda pada karyawan yang tidak melakukan pekerjaannya (karena tidak datang pada jam mulai kerja). Apakah ini betul? Jika hal ini tidak diperbolehkan apakah yang kami harus lakukan? Apakah tidak ada tindakan displiner selain mem-phk karyawan (dimana menurut saya itu yang mereka mau agar mendapat pesangon). Terima kasih.
  12. Bagaimana sebetulnya secara umum hubungan intern pekerjaan diatur dalam suatu badan hukum yayasan. Apakah yayasan tersebut harus menundukkan diri pada institusi depnaker/dinas tenaga kerja.Bila terjadi konflik di kemudian hari, bagaimana lantas mekanisme penyelesaian konfliknya?
  13. Sebenarnya apa perbedaan antara pekerja harian dan pekerja bulanan?… terimakasih
  14. Menurut UU 13 /2003 pasal 155 ayat (3) dikatakan bahwa Pengusaha dapat melakukan penyimpangan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 155 ayat (2) berupa tindakan skorsing kepada pekerja/buruh yang sedang dalam proses pemutusan hubungan kerja dengan tetap wajib membayar upah berserta hak-hak lainnya yang biasa diterima pekerja/buruh. Selama masa skorsing dalam proses pemutusan hubungan kerja, 4 bulan pertama dibayar 75% alasannya di PK perusahaan ditentukan hal tersebut. Pada bulan ke 5 dan 6 dibayar 100% karena PK telah diperbaharui. Tetapi setelah sidang P4D diadakan dan belum ada keputusan dari P4D, perusahaan tidak bersedia membayar upah dan hak-hak lain yang biasa diterima pekerja lagi. Pertanyaan saya: apakah benar hal yang dilakukan perusahaan dan dasar hukumnya apa ? Jika hal diatas merupakan penyimpangan, tindakan apa yang dapat dilakukan pekerja?
  15. saya adalah pekerja waktu tertentu yang dibayar bulanan, yang mengundurkan diri sebelum masa kontrak habis. Alasan mengundurkan diri adalah tidak ada job description yang jelas (saya diperintahkan bekerja untuk kepentingan pribadi atasan saya, sebagai distributor MLM). Apakah pasal 62 berlaku? Apakah saya harus mengganti senilai uang kontrak yang belum saya terima? Saat ini perusahaan menahan ijazah saya sebagai jaminan agar saya membayar penalty tersebut.
  16. Saya mohon bantuan, Apakah betul di UU tenaga kerja sebelum ini (no 13/2003) diatur bahwa pengunduran diri karyawan selambat-lambatnyanya 2 bulan sebelum tanggal pengunduran diri. Sebab peraturan yang baru UU no 13/2003 yang saya tahu hanya 1 bulan. Mohon berikan saya acuan atau kopian yang menyatakan hal tersebut
  17. Menurut ketentuan peralihan Undang-undang No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dalam pasal 191 dikatakan bahwa semua peraturan… tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/ atau belum diganti dengan peraturan baru…. Apakah artinya “dan/ atau” dalam pasal tersebut diatas ? Apakah dapat diartikan bahwa kepmen masih berlaku karena belum ada Kepmen pengganti yang sesuai dengan UU?
  18. Saya bekerja di perusahaan konstruksi sudah hampir 17 tahun. Persoalan yang saya hadapi adalah sebagai berikut: 1.Uang Jamsostek yang dibayarkan tidak sesuai dengan gaji yang saya terima sekarang, gaji saya sekitar Rp.2 juta tapi uang jamsostek yang dibayarkan hanya Rp.271000. Apa yang harus saya lakukan dan kemana saya bisa mengadukan masalah ini? 2.Apabila saya mengundurkan diri tapi tidak sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan oleh UU No.13 pasal 162 ayat 3a. Apakah hak saya bisa dibayarkan sesuai dengan UU tersebut?
  19. Undang-undang Penyelesaian  Perselisihan Perburuhan (UU PPHI) mulai berlaku Januari 2005 yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana kepastian hukum terhadap putusan P4P dengan berlakunya UU PPHI tersebut dan pengadilan manakah yang berwenang memeriksa perkara tersebut?
  20. Saya adalah karyawan perusahaan outsourcing yang dipekerjakan di salah satu perusahaan produk kimia. Sampai saat ini (salama 3 tahun) saya masih dikontrak oleh perusahaan outsourcing. Sepengetahuan saya perusahaan outsourcing harus ada ijin resmi dari Menteri Tenaga Kerja. Kenyataannya, perusahaan outsourcing saya dipekerjakan tidak mempunyai ijin tersebut, hanya bermodalkan SIUP dari Departemen Perindustrian. Bagaimana akibat hukum hubungan kerja saya dengan perusahaan outsourcing maupun Perusahaan tempat saya dipekerjakan (Produk kimia) tersebut?
  21. Saya bekerja di perusahaan outsourcing di Jakarta, ada masalah konvensional yang sering muncul dan mohon diberikan jawaban tentang kemenduaan peraturan perusahaan. PERATURAN PERUSAHAAN mana yang harus dipakai? Tempat bekerja atau perusahaan outsourcing? atau boleh dua-duanya.terimakasih
  22. Saya pegawai outsourcing salah satu bank, yang ingin saya tanyakan apakah benar bahwa outsourcing di Indonesia belum ada dasar hukum yang mengaturnya? Sehingga karyawan tidak mempunyai bargaining power? Terima kasih
  23. saya telah bekerja selama 3 tahun 2 bulan. bila saya mengundurkan diri, maka berdasarkan UU ketenagakerjaan 2003, menurut saya, saya akan memperoleh uang ganti kerugian sebesar 15% dari uang pesangon + uang masa kerja, sehingga perhitungannya adalah : (4 + 2)*gaji pokok*15%. Namun perusahaan menyatakan saya tidak memperoleh uang ganti kerugian atau apapun (karena saya mengundurkan diri), dan hal ini telah diputuskan secara Group Company, bahwa setiap karyawan group company tersebut yang mengundurkan diri tidak akan mendapat apapun. Yang menjadi pertanyaan saya, apakah ketentuan company lebih kuat hukumnya dibanding dengan UU, dan bila company tetap tidak mau membayar hak saya apakah yang sebaiknya saya lakukan, karena pada dasarnya saya ingin mengundurkan diri secara baik2, dan record yang baik pula. Mohon penjelasan. Terima kasih.
  24. Apakah ketentuan-ketentuan yang ada dalam UU no 13 th. 2003 dapat disimpangi dengan ketentuan-ketentuan yang ada dalam Kesepakatan Kerja Bersama yang dibuat oleh pihak ybs? Penyelesaian perselisihan perburuhan yang bagaimanakah yang bisa diambil oleh para tenaga kerja berjangka waktu tertentu? Apakah dalam penyelesaian perselihan tersebut, ketentuan dalam UU no 13 th 2003 tentang penyelesaian perselisihan perburuhan juga berlaku bagi para tenaga berjangka waktu tertentu? Sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih.
  25. JIka perhitungan lembur berdasarkan upah (gaji pokok ditambah tunjangan tetap), bagaimana dengan perhitungan absent, apakah pemotongannya berdasarkan upah (gaji pokok ditambah tunjangan tetap) atau berdasarkan gaji pokok saja ? Saya tidak dapat mengakses dokumen SE-11/M/BW/1990, dapatkah pengasuh memberikan sedikit penjelasan atas “tidak masuk kerja” berdasarkan SE tersebut ? Terimakasih.
  26. Dimana posisi pegawai kontrak dan borongan dalam serikat pekerja, saya lihat di Bali hampir semua anggota serikat pekerja hanyalah pegawai tetap, saya pingin tau apakah staf kontrak dan borongan berhak ikut menjadi anggota serikat pekerja
  27. 1. Dengan melihat ayat 3 : … diperpanjang ATAU diperbaharui. Bolehkah KKWT memakai sistem diperpanjang DAN diperbaharui sekaligus (misal setelah diperpanjang lalu diperbaharui lalu diperpanjang lagi lalu diperbaharui lagi demikian seterusnya), atau hanya salah satu (misal diperpanjang saja ATAU diperbaharui saja) ? 2. Dengan melihat ayat 6 : … pembahruan KKWT HANYA BOLEH DILAKUKAN 1 KALI dan paling lama 2 tahun. Contoh kasus : “A” sebagai buruh KKWT 1 tahun, setelah lewat masa 1 tahun ini, kontrak A DIPERPANJANG lagi 1 tahun. Setelah perpanjangan kontrak ini selesai, “A” diberhentikan masa kontraknya (dengan membuat perjanjian bahwa si “A” akan dipekerjakan lagi setelah 1 bulan). Setelah 1 bulan “A” dipekerjakan kembali memakai istilah DIPERBAHARUI dengan sistem kontrak lagi 1 tahun. Setelah lewat 1 tahun, kontrak “A” DIPERPANJANG lagi 1 tahun. Setelah perpanjangan kontrak (yang ke-2) ini selesai, “A” diberhentikan masa kontraknya. Setelah 1 bulan “A” dipekerjakan kembali memakai istilah DIPERBAHARUI (lagi) dengan sistem kontrak lagi 1 tahun. Demikian seterusnya sehingga si “A” tidak pernah menjadi KKWTT (permanen). Pertanyaanya : Bolehkah contoh di atas menurut UUK 13/2003 Psl 59 yang ayat 6-nya mengatakan PEMBAHARUAN HANYA BOLEH 1 KALI ? Terimakasih atas jawaban yang akan diberikan.
  28. Saya baru saja bekerja selama dua minggu, saat saya mulai bekerja saya ditawarkan Surat Penawaran untuk ditandatangani yang isinya hanya memuat posisi, gaji, dan lamanya saya harus bekerja ( 2 tahun) saya. (Surat ini ditulis dalam bahasa Inggris) Saat ini saya ingin mengundurkan diri, apakah dengan menandatangani surat penawaran yang keadaannya demikian dapat dikatakan bahwa saya memiliki keterikatan kerja atau penandatanganan tersebut hanya sebagai tanda bahwa saya mengesahkan adanya penawaran kerja yang demikian keadaannya ? Apakah saya dapat terkena sanksi hukum apabila mengundurkan diri ? Apakah surat tersebut sah sebagai perjanjian kerja sama mengingat ditulis dalam bahasa Inggris ?
  29. Saya mau bertanya tentang prosedur PHK karyawan 1. Jika karyawan di PHK dengan alasan efisiensi, betulkah perusahaan harus membayar uang pesangon sebesar 2 kali pasal 22, uang penghargaan masa kerja sebesar 2 kali sesuai ketentuan pasal 23 dan uang ganti kerugian sebesar 2 kali sesuai ketentuan pasal 24? 2. Sesuai pasal 24 “penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan ditetapkan sebesar 15% dari uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja apabila masa kerjanya telah memenuhi syarat untuk mendapatkan uang penghargaan masa kerja” 15% tersebut apakah dari total keseluruhan uang pesangon ditambah uang penghargaan? Apakah uang pengobatan termasuk kedalam yang 15% juga? 3. Haruskah perusahaan membayar (sesuai pasal 24) walaupun karyawan tersebut belum diterima kerja diperusahan lain ” biaya atau ongkos pulang untuk pekerja dan keluarganya ke tempat dimana pekerja diterima bekerja”, dan sebesar berapa? 4. Apakah perusahaan perlu membayar uang THR dan bagaimana penghitungannya? Apakah THR termasuk dalam penghitungan pembayaran pesangon dan uang penghargaan? 5. Kalau status karyawan part time, apakah tetap menerima pesangon?
  30. Apabila kami KKWT selama 4 tahun terus menerus tanpa terminate/break, apakah dalam perpanjangan kontrak berikutnya menjadi KKWTT (employee permanent) ataukan tetap ataukah dapat di outsourcing ? 2. Bila terjadi outsourcing atau diterminasi atau diberhentikan oleh perusahaan bagaimana sebaiknya sikap kami dan bagaimana dengan uang pesangon. 3. Dalam kasus kedua mungkinkah kami mendapat kompensasi kemahalan yang lebih dari kriteria pasaal 164 ayat 3, karena menurut kami sebenarnya perusahaan telah melanggar UUK 13/ 2003 pasal 59 ? Mohon bantuannya masukannya, karena kami sedang dalam kasus ini dan harus segera kami selesaikan. Terima kasih.
  31. Apakah Kepmennakertrans no.150/2000 masih berlaku sampai saat ini ….?. Kalau ya, rumus untuk pesangon karyawan itu bagaimana? dan Kalau tidak, UU no berapa yang berlaku sekarang 2003 dan bagaimana pula rumusnya..?
  32. Saya bekerja pada sebuah proyek kerjasama internasional mulai Maret 1999. Perjanjian kerja kami memakai aturan hukum yang berlaku di Indonesia. Kontrak kerja saya habis bulan maret 2003 ini namun proyek berkehendak memperpanjang kontrak saya hingga Maret 2004. Pertanyaannya adalah: 1. Apabila saya tidak memperpanjang kontrak yang ditawarkan, hak-hak apa sajakah yang berhak saya terima (misal pesangon, uang jasa dll) dan bagaimana perhitungannya? 2. Apabila saya memperpanjang kontrak kerja saya, hak-hak apa sajakah yang akan saya terima bila nanti selesai kontrak pada bulan Maret 2004? Bagaimana perhitungannya? 3. Setahu saya menurut Keppres 150 tahun 2000, karyawan yang bekerja lebih dari 3 tahun dianggap sebagai karyawan tetap dan bila perusahaan melakukan PHK maka karyawan berhak pesangon 2 kali lipat dari ketentuan pesangon yang ada. Apakah dengan UU tenaga kerja yang baru, pelipatan jumlah pesangon ini masih berlaku? Terima kasih
  33. Kami adalah pengusaha dibidang perhotelan di Bali. Akhir-akhir ini,terutama setelah Bomb Bali tanggal 12 Oktober, omzet kami menurun drastis hingga perusahaan sering merugi. Yang ingin kami tanyakan adalah bolehkah kami mengajukan PHK dengan alasan Force Majeur dan dengan demikian pesangon yang diberikan adalah 1X Kepmen? Dan, dimanakah saya boleh mendapatkan/ mencari definisi Pemerintah mengenai Force Majeur? Di situs: http://www.library.yale.edu/~llicense/forcecls.shtml dijelaskan bahwa Force Majeur tidak harus bencana alam maupun wars & riots namun juga dapat mencakup “performance failures of parties outside control of the contracting party not caused by negligence” contoh: disrupsi servis telepon dikarenakan kerusakan pada TELKOM; apakah di Indonesia juga diterapkan hal yang sama? Saya terima kasih sekali atas adanya rubrik ini yang membantu orang awam seperti saya dapat melakukan business. Terima kasih.
  34. Kami bekerja di wilayah kerja sebuah perusahaan X dan kami bekerja selama 5, dan selama ini kami hanya menandatangi kontrak tiap tahunya; yang perlu diketahui terlebih dahulu bahwa 1. kami bukan karyawan perusahaan X tapi karyawan sebuah yayasan Y (akta notaris)untuk melayani karyawan X 2. dua tahun terakhir tidak menandatangi kontrak tapi masih tetap dipekerjakan 3. isi kontrak hanya berisi kewajiban kerja dan gaji. kami (15 orang tenaga skill sederajat SLTA) merasa terombang-ambing tentang masa depan kami karena status kami yang tidak jelas. Pertanyaan 1. apakah kami ini termasuk tenaga kerja legal / ilegal (ada dasar hukumnya) 2. apakah kami tidak bisa menjadi karyawan permanen sebelumnya kami ucapkan terimakasih
  35. Seorang karyawan swasta sudah 5 hari berturut-turut tidak masuk kerja tanpa pemberitahuan ke atasan maupun ke bagian personalia. Pada saat masuk, dia dipanggil bagian personalia dan kepadanya diberikan surat PHK yang ditanda tangani oleh pimpinan perusahaan karena dinilai telah mangkir/ bolos masuk kerja. Apakah PHK itu sah menurut UU ketenagakerjaan? Sebenarnya prosedurnya atau tata caranya bagaimana?
  36. Apakah benar Permen 03/1987 tidak berlaku pada karyawan yang mendapat upah bulanan
  37. Berdasarkan Undang-undang Ketenagakerjaan No. 13 tahun 2003, pada pasal 59 ayat 7, dinyatakan bahwa status KKWT dapat berubah demi hukum menjadi KKWTT jika tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud ada ayat 1, 2, 4, 5 dan 6 pasal 59 tersebut. Apakah karyawan tersebut secara otomatis dapat menjadi permanent employee?. Contohnya seperti kami pekerja diperusahaan x, dengan masa kerja 4 tahun berjalan tanpa ada terminate/break ( 1 bulan )dan sudah merupakan perpanjangan kontrak kerja waktu tertentu yang ke 4 kali. Pertanyaan kedua: Apakah ada perbedaan antara KKWTT dengan permanent employee ?, apakah yang dimaksud dengan KKWTT itu sama dengan outsourcing yang sekarang sedang mengemuka dan meresahkan karyawan ?. Terima kasih atas bantuan bapak.
  38. Saya bekerja di sebuah perusahaan, selama 1 tahun dengan status pegawai kontrak. Bila di PHK oleh perusahaan, karena alasan efisiensi. Namun pemberitahuannya secara mendadak (kurang 1 bulan)Bagaimana menurut hukum? dan apakah saya dapat uang pesangon/uang jasa.
  39. Bagaimana apabila ada karyawan yang di PHK bukan karena kesalahan pekerja (dengan alasan perusahaan melakukan efisiensi),dan karyawan tersebut memiliki masa kerja 2 tahun 11 bulan, apakah perusahaan hanya memberikan uang pesangon atau ditambah uang penghargaan masa kerja serta uang penggantian hak, kemudian apakah karyawan tersebut perlu diskorsing dahulu sebelum ijin PHK dari depnaker keluar, dalam artian manakah yang berlaku tanggal diajukannya ijin PHK atau tanggal keluarnya ijin tersebut dari depnaker? Tambahan lagi dalam proses tersebut peraturan mana yang berlaku Kepmen 150 sesuai peraturan perusahaan ataukah UUK yang baru?
  40. Saya telah menandatangani kontrak yang akan selesai Des 2003, namun kontrak saya dihentikan sampai bulan januari 2002, apakah saya berhak mendapatkan sisa uang kontrak saya?
  41. Mohon diinformasikan mengenai Keputusan Menaker No.78 tahun 2001 atau kalau mungkin peraturan Penyelesaian PHK dan Penetapan Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa kerja dan Ganti Rugi di Perusahaan. Bagimana pula apabila seorang karyawan dengan masa kerja 3 tahun mengundurkan diri apakah mendapatkan uang pesangon, uang jasa masa kerja atau uang ganti rugi. Mohon bantuannya segera.
  42. Saya seorang karyawan pt.satomo indovyl monomer yg pailit ( lihat berita hukumonline 21 januari 2003).Yang ingin saya tanyakan pasal mana dalam kepmen 150/th 200 yg mestinya berlaku buat kami? Apakah kurator punya hak untuk memperkerjakan kami sampai ada pemilik baru? Bagaimana kalau kami menolak hal tsb? Terimakasih atas bantuannya.
  43. Kami mohon informasi jika terjadi pemutusan kerja apakah dipakai KEPMEN 150 TH 2000 atau KEPMEN 78 TH 2001 soalnya banyak sekali berita yang simpang siur mohon diperjelakan berhubung kami sangat awam sekali
  44. Paman saya mengalami kecelakaan (tabrakan) sewaktu mengantarkan roti kepada langganan perusahaannya (perusahan roti). Dia hendak meminta ganti kerugian kepada perusahaan terhadap biaya-biaya yang telah dikeluarkannya. Sepengetahuan paman saya, perusahaan tempat dia bekerja belum mengikuti program Jamsostek. Apa yang bisa paman saya lakukan? Terima kasih
  45. Dalam ps.3 (1) Permenaker no:per-02/men/1993 disyaratkan bahwa dalam kesepakatan kerja waktu tertentu tidak boleh dipersyaratkan adanya masa percobaan. Pertanyaannya saya apa yang mendasari tidak bolehnya masa percobaan dalam kesepakatan kerja waktu tertentu? Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.
  46. Tolong dijelaskan mengenai pekerja kontrak dan aturan yang mengaturnya. Terima kasih.
  47. Saya telah bekerja di sebuah perusahaan selama hampir tiga tahun dengan sistem perpanjangan kontrak kerja pertahun. Apakah saya bisa merubah status saya menjadi pegawai tetap, mengingat saya sudah mengalami perpanjangan kontrak sebanyak 2 kali? Saya pernah mendengar adanya ketentuan seperti itu (?) Tolong beritahu UU atau PP atau Ketentuannya seandainya memang ada. Benarkah bahwa perusahaan harus mengubah status pegawainya menjadi pegawai tetap setelah 2 kali masa perpanjangan kontrak? Terima kasih
  48. Apabila perusahaan tidak dapat mengangkat pegawai kontrak setelah perpanjangan maks. 6 tahun atau 2 peride dikarenakan dari segi financial. Bagaimana kontraknya agar tidak menyalahi uu tentang kerja dengan batas waktu (UU nya nomor berapa)?
  49. apakah saya mendapat uang jasa sesuai dengan kepmen No. 150 Th 2000, saya telah bekerja (sebagai karyawan tetap) selama 3 tahun 9 bulan, jika saya mengundurkan diri (berhenti bekerja)?
  50. Apakah terhadap Komisaris & Direksi suatu PT yang diberhentikan berlaku KepMenaker no. 150 ?
  51. Diatur dalam peraturan manakah perlindungan tenaga kerja anak? Dan sejauh ini apakah peraturan tersebut telah memadai? Tolong jelaskan juga kendala yang terjadi dewasa ini tentang pekerja yang masih tergolong anak-anak ini. Tolong juga beri saya segala informasi tentang hal-hal yang bersangkutan dengan tenaga kerja anak ini. Terimakasih
  52. Saya telah membaca pertanyaan dari salah satu pembaca mengenai ‘uang jasa’ dari perusahaan ketika mengundurkan diri secara baik-baik. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan, yaitu : 1. Saat ini Kepmennaker mana yang dipakai sebagai patokan untuk pekerja, karena sebelumnya saya sempat mengetahui adanya pemberlakuan Kepmennaker No.78/MEN/2001 dan Kepmennaker No.111/MEN/2001 untuk merevisi Kepmennaker No. 150 tahun 2000, tetapi Kepmennaker 78/2001 dan Kepmennaker 111/2001 itu sendiri juga sempat ditunda pemberlakuannya. 2. Jika saya telah bekerja kurang lebih 4 tahun dan mengundurkan diri secara baik-baik, berapakah uang jasa yang semestinya saya terima ? Demikian pertanyaannya dan saya ucapkan banyak terima kasih.
  53. Apabila telah ada putusan P4D, namun perusahaan tidak mau melaksanakan putusan tersebut apakah yang dapat saya lakukan?
  54. Bila karyawan mengundurkan diri dan akan pindah ke perusahaan saingan (competitor)dengan gaji yang jauh lebih baik.Pertanyaannya adalah (i) apakah perusahaan dapat menahan karyawan tersebut untuk tidak berhenti karena masih dibutuhkan, apalagi bila diketahui akan hengkang ke competitor; (ii) bila karyawan tetap mengundurkan diri, apakah perusahaan harus juga memberlakukan pasal 26 Keputusan Menteri Tenaga Kerja RI No.Kep-150/Men/2000 pada karyawan tersebut?
  55. Setelah bekerja selama tiga tahun di sebuah kantor konsultan hukum, saya mengundurkan diri. Saya diberitahu bahwa seharusnya saya mendapatkan pesangon, namun sampai sekarang tidak pernah menerimanya. Karena itu saya tidak bisa traktir teman-teman di kantor baru saya. Apa sebenarnya hak saya?

55 soal… gila banyak banget jkalo bisa mejawab semua pasti sudah menjadi pakar… untung kalo bisa jawab satu atau dua…

Tanya Jawan Hukum Jaminan & Penagihan Hutang (hukumonline.com)

Waduh aku biasanya menghindari yang namanya utang tapi biasanya nanti masuh utang sana dan sini.. oleh kakrena itu ini sangat berguna untuk di atur… Jaminan & Penagihan Hutang .. he he he he :

  1. Apakah jaminan fidusia yang dibuat tidak sesuai dengan UU No. 42 tahun 1999 tentang Fidusia yaitu masih menggunakan konsep fidusia yang lama (fiduciarie eigendom overdracht) dan tidak didaftarkan adalah tidak sah atau tidak berlaku?
  2. Apakah yang dapat dijadikan dasar eksekusi bagi bank dalam kredit dengan tanpa agunan apabila debitur wanprestasi? terimakasih
  3. Apakah istilah suatu perjanjian yang dilakukan oleh Kreditur dan Debitur, dimana debitur menyerahkan SHM sebagai jaminan kemudian apabila debitur tidak bisa memenuhi kewajibannya membayar maka kreditur berhak mengajukan permohonan sita jaminan yang bersifat eksekutorial kepada PN setempat ? apakah arti dari istilah Gross akta?
  4. Apakah surat pengakuan hutang dapat dibuat di bawah tangan dan bagaimana kekuatan hukumnya? Apakah benar surat pengakuan hutang harus dibuat secara notariil? Apabila ya, mohon informasi dipasal berapa diatur dalam KUH Perdata?
  5. Bersama ini saya minta informasi hukum kepada Bapak sebagai berikut: Dapatkah Pengadilan Negeri melakukan sita jaminan terhadap obyek sita yang sudah diagunkan ke Bank?. Kalupun bisa atau tidak bisa apa dasar hukumnya. Sebelumnya terimakasih atas informasi yang bapak berikan .
  6. Bapak saya utang Rp3,5 juta kepada B dengan jaminan sertifikat tanah. Kemudian B menyerahkan sertifikat itu diserahkan kepada C. Ternyata, sertifikat itu dibalik nama oleh C (dengan syarat-syarat sebagaimana mestinya/pakai akta notaris juga tapi tanpa persetujuan Bapak dan Ibu saya) dan digunakan jaminan untuk mengajukan kredit sebesar Rp90 juta kepada bank pemerintah, masuk pengadilan tapi dihentikan tanpa keputusan apapun (dibekukan). Pertanyaannya: (1) Bagaimana kami dapat memperoleh sertifikat kembali yang telah dibalik nama, sementara C dan Bapak saya udah meninggal? (2) Bank mau melepas sertifikat atas nama C tersebut dengan minta imbalan sebesar Rp45 juta, apakah tindakan ini benar? Tindakan apa yang harus kami ambil? Terimakasih atas jawabannya, kami tunggu.
  7. Apakah yang dimaksud darden verzet? Bagaimanakah tata caranya, melalui gugatankah, atau permohonankah, apa bisa dua-duanya? Kelanjutannya bisa kasasi atau PK kah.
  8. Sejauh ini apa peran MIGA di Indonesia dan bagaimana kejelasan klain MIGA kepada PLN atas kasus Enron Java Power di Pasuruan, Jawa Timur. Banyak yang tidak setuju dengan pembayaran klaim itu padahal Indonesia sendiri sudah meratifikasi konvensi MIGA. Dimanakah dapat saya temukan buku – buku mengenai peranan MIGA di Indonesia.

yah gitu deh… mati deh gue kalo ini keluar soal ujian benaran pasti aku udah kelepek kelepek..

Tanya Jawab Hukum Properti (hukumonline.com)

Semua orang akan dihadapi oleh masalah yang berkaitan dengan tanah.. namun apakah anda akan siap menghadapinya seandainya anda udah lulus dari bangku kuliah.. ini soal soal yang mungkin bisa memberi gambaran tentang persoalan yang dapat terjadi dan beserta jawabannya dari hukumonline.com oke…

  1. Saya membeli tanah seluas 255cm2, tunai seharga Rp.58 juta dan menurut perjanjian di hadapan notaris “pengikatan akan jual beli” pihak pengembang harus sudah menyerahkan rumah lengkap layak huni beserta sertipikat yang sudah selesai (termasuk listrik, air dan pembersihan lingkungan) seluas 50m2 pada akhir Maret 2005. Tapi hingga saat ini (Juni 2005) rumah tersebut belum selesai (listrik dan air tidak ada, belum dicat, lingkungan belum dibersihkan) surat ini juga belum selesai bahkan tidak tahu perkembangannya . Developer ini selalu kekurangan modal dengan hutang dimana-mana, gali lobang tutup lobanglah, kalau ada yang bayar tunai atau KPR cair baru mereka gunakan untuk membeli bahan bangunan untuk rumah saya, sudah sering saya tanyakan kapan rumah saya selesai bahkan sering pula saya datang ke kantor mereka untuk memperoleh kejelasan. Tetapi tidak ada kepastian, paling-paling mereka membeli semen satu sak sekedar untuk menyenangkan hati saya dan terkesan mereka masih mengerjakan pembangunan rumah saya. Bagaimana langkah yang harus saya ambil untuk mengatasi ini, mengingat semua uang sudah saya curahkan untuk pembangunan rumah tersebut. Di perjanjian akan jual beli tersebut ada tertulis Developer akan kena penalti atas keterlambatan penyerahan. Bagaimana dengan hal ini. Kalau harus ke Pengadilan berapa taksiran biayanya? Apa langkah hukum yang harus diambil untuk mengatasi masalah ini? Bagaimana kekuatan hukum klausul dalam penjanjian yang menyatakan bahwa Developer akan kena pinalti atas keterlambatan penyerahan?
  2. Saya saat ini mau membeli rumah di sebuah kompleks KORPRI. Namun konon ternyata status lahannya adalah Hak Guna Bangunan atau Hak Guna Usaha karena lahannya adalah milik Pemda dan rumah-rumah di lahan tersebut dibangun untuk kalangan Pegawai Pemda. Yang ingin saya tanyakan adalah: 1. Dengan status HGB atau HGU apakah berarti penguasaan tanah oleh pemilik rumah ada jangka waktunya? 2. Apakah tanah tersebut ada kemungkinan dicabut (diambil alih) oleh pihak Pemda (selaku pemilik) di masa mendatang? 3. Kalau penguasaan lahan dicabut oleh Pemda selaku pemilik lahan, apakah kompensasi yang diterima oleh si pemilik rumah? 4. Apakah cukup riskan bila beli rumah dengan status tanah HGU/HGB? 5. Biaya apakah yang biasanya timbul dalam transaksi jual beli tanah/rumah yang disertai balik nama atau serttifikasi? Dan berapa besar kira-kira biaya tersebut? 6. Biaya transaksi ini menjadi tanggung jawab siapa? Apakah penjual atau pembeli? Demikian pertanyaan ini disampaikan, terima kasih atas bantuan anda.
  3. Mohon informasinya apakah benar ada peraturan atau undang-undang yg mengatur bahwa tanah negara yg telah dipergunakan selama 20 tahun atau lebih dapat diubah statusnya menjadi hak Milik? Terimakasih
  4. Bagaimana dalam penyelesaian sengketa tanah korban menang dan si pelaku minta ganti rugi karena diatas tanah sudah ditanami karet sebanyak 200 batang sedangkan korban adalah orang tidak mampu / miskin ? 2. Bagaimana tanggung jawab BPN yang membuat sertifikat ganda / tumpang tindih ? 3. Mengapa sengketa tanah dalam penyelesaiaannya selalu memakan waktu bertahun – tahun dan memakan biaya yang banyak ?
  5. Sengketa tentang sertifikat hak atas tanah seharusnya diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, tetapi jika batas waktu pasal 55 Undang-undang No.5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yakni 90 hari sudah lewat, apakah dapat diajukan ke Pengadilan Negeri? apakah perbedaannya penanganan mengenai perkara tentang sertifikat hak atas tanah bila diperiksa di Pengadilan Negeri dibandingkan dengan pemeriksaan di Pengadilan Tata Usaha Negara?
  6. Bagaimana sih prosedur pembebasan tanah, utamanya untuk keperluan pertamina (migas) ?
  7. Bagaimana prosedur mengenai tukar menukar tanah dimana tanah yang akan di tukar sama-sama dijaminkan ke bank, apa yang harus kita lakukan ?? dalam hal ini tidak ada jual beli adanya swap atas tanah
  8. Saya mau melakukan renovasi dan membuat tambahan bangunan disamping rumah, apakah saya harus mengurus IMB. Apakah ada sanksi nya bila saya tidak melakukannya, dan dasar hukumnya tentang IMB sendiri bagaimana. Saya tinggal di Jakarta. Mohon bantuannya, terimakasih.
  9. Apakah benar bahwa wanita indonesia yang menikah dengan pria asing tidak bisa membeli properti di Indonesia?
  10. Apakah APHT itu? Sejauh mana wilayah cakupannya? Apakah ada hubungan langsung antara APHT dan sertifikat kepemilikan tanah dan bangunan? Terima kasih
  11. Benarkah seorang WNA tidak boleh membeli atau memiliki tanah di seluruh wilayah Indonesia ? 2. Jika benar peraturan mana yang mengaturnya? 3. Jika benar bagaimana caranya supaya seorang WNA dapat membeli tanah untuk dimilikinya secara legal? 4. Dalam proses jual-beli tanah, kewajiban-kewajiban apa saja yang harus dilakukan kedua belah pihak?
  12. Apakah boleh bagi orang asing untuk memiliki properti tanah atau rumah di Indonesia? Mohon beri nomor aturannya. Terima kasih.
  13. Saya membeli rumah dengan menggunakan fasilitas KPR BTN. Yang menjadi persoalan persis didepan Blok kami terdapat gundukan sampah yang sangat menggangu kami. Sementara tempat itu bukan untuk tempat pembuangan sampah. Pertanyaanya : siapakah yang harus bertanggung jawab atas masalah ini apakah depelover atau fihak bank? Kemudian bagaimana cara kita untuk mengklaim menurut hukum?
  14. Adik saya tergiur membeli sebuah rumah di daerah Tangerang. Pengembang mengiming-imingi calon pembeli dengan sarana plus dan kawasan itu akan menjadi ibukota Tangerang. Ternyata janji pengembang meleset. Fasilitas umum yang dijanjikan banyak yang tidak bangun. Jalan yang rusak parah pun dibiarkan terbengkalai. Kawasan itu sekarang sepi, sehingga keamanan pun terabaikan. Lebih repot lagi, setelah melunasi kreditnya, adik saya tidak dapat mengambil sertifikatnya karena ternyata sertifikat itu telah dijaminkan ke BPPN. Pengembang besar yang telah go public itu ternyata bermasalah. Bagaimana adik saya menagih janji si konsumen? Bagaimana mengurus sertifikat yang “hilang” karena sudah bolak-balik mengurus dipingpong ke sana ke-mari.

Modarkah andadalam membaca kasus kaskus persoalan persoalan di atas… ? berarti mash harus belajar dan lebih banyak belajar lagi oke !! aku juga kalo gitu

Tanya Jawab Hukum Kepailitan (hukumonline.com)

Ini sebuah mata pelajaran yang belum kuambil… karena  merupakan mata kuliah pilihan bukan wajib…

  1. Pada pertanyaan sebelumnya, Putusan MA memutuskan bahwa Prudensial tidak bisa dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga karena tidak ada hutang yang dapat dibuktikan secara sederhana. Pembuktian hutang tersebut tidak bisa diselesaikan melalui Pengadilan Niaga tetapi harus melalui Pengadilan Negeri. Apabila di Pengadilan Negeri hutang yang tidak bisa dibuktikan secara sederhana ternyata telah terbukti ada, dapatkah debitor dinyatakan pailit melalui pengadilan Niaga nsetelah proses di pengadilan negeri?
  2. Atas dasar apa Mahkamah Agung melakukan pembatalan terhadap putusan pailit prudential asuransi yang dikeluarkan oleh Pengadilan Niaga, sedangkan pertimbangan Pengadilan Niaga sudah memenuhi kriteria pemailitan debitur yang sudah sederhana, dilihat dari UU Kepailitan yang ada penjelasan yang ada sudah cukup jelas.
  3. Apakah sudah ada yurisprudensi yang menetapkan bahwa personal guarantor (penjamin hutang perorangan) dapat dipailitkan? kalau sudah ada, dalam putusan apa?
  4. Apakah perseroan terbatas dalam likuidasi dapat mengajukan permohonan pailit dan terhadapnya diajukan permohonan pailit, sehubungan dengan perubahan undang-undang yang ada? dan Bagaimanakah cara berjalannya proses tersebut secara bersamaan?
  5. Dalam Kasus Manulife, yang dianut itu pengertian utang & kreditur yang bagaimana? Kreditur apa yang dapat mengajukan permohonan pailit (kreditur bersaing, kreditur prefern atau kreditur separatis) apa alasannya? Apa ketentuan dari UU No. 4 tahun 1998 yang membuktikan bahwa UU tsb lebih menekankan perlindungan kepada kreditur?
  6. saya ingin menanyakan apa saja tugas seorang kurator dan pengawas?
  7. Apakah Kurator dapat menyelenggarakan RUPS, mengubah anggota Dewan Direksi dan Dewan komisaris?
  8. Apa dasar hukumnya Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)? 2. Mengapa penyelesaian utang piutang di Pengadilan Niaga sangat sedikit diselesaikan melalui PKPU daripada melalui “pailit”? 3. Apakah penyelesaian utang piutang melalui PKPU bermanfaat bagi kepentingan kreditur dan debitur? Dan apakah nenberikan perlindungan terhadap kreditur? Alasannya?
  9. Apakah BUMN dapat dipailitkan? – Aspek-aspek hukum apa saja yang perlu di perhatikan atau terkait pada peristiwa kepailitan BUMN?
  10. Pasal 7 UU Kepailitan mengatur tentang sita jaminan dalam kepailitan, tapi tata cara dan prosedurnya tidak ada peraturan pelaksanannya. Menurut pasal 284 UU Kepailitan dikatan bila tidak ada ketentuan yang mengaturnya, maka yang digunakan adalah ketentuan dalam hukum acara perdata. Tapi nantinya akan banyak ketentuan yang tidak sinkron dengan UU Kepailitan, contohnya soal jangka waktu, pengadilan yang berwenang, soal jaminan dari kreditur (ps 7 ayat 3 UUK), dll. Tolong dijelasin gimana sih prosedurnya??? terima kasih!!!
  11. Dapatkah Kreditur mengajukan permohonan pailit ke Pengadilan Niaga bila dalam perjanjian yang telah disepakati terdapat klausula Arbitrase ? 2.Apakah adanya klausula arbitrase dalam perjanjian dapat menjadi dasar bagi pengadilan untuk menolak permohonan pailit ?
  12. Apakah sanksi administraif yang berupa denda yang dijatuhkan oleh suatu instansi wajib didahulukan pembayarannya dari piutang preferen dan piutang konkuren? Mohon disebutkan dasar hukum yang mendasarnya.

ini tentang hukum kepailitan. mungkin sebaiknya telah di pasang link linkkepada jawabannya…