Tanya Jawab Hukum Perburuhan/Ketenagakerjaan (asiamaya.com)

Ini tentang hukum perburuhan lagi… met menikmati soal soalnya..oke

    1. Saya adalah seorang pegawai dari suatu perusahaan swasta yang telah bekerja selama 6 tahun. Perusahaan saya baru saja pindah lokasi ke daerah Cikande ( kurang lebih 2 jam perjalanan dari Jakarta ). Saya memutuskan untuk tidak melanjutkan hubungan kerja dengan alasan jarak yang terlalu jauh. – Apakah saya berhak untuk mendapatkan uang pesangon dan uang penghargaan seperti yang tercantum dalam KEPMEN No 150 thn 2000 bab IV pasal 28 ? – Dapatkah saya menuntut hak pesangon saya ? (Jawaban)
    2. Saya adalah seorang calon karyawan yang akan menandatangani sebuah kontrak kerja dengan satu perusahaan. Namun saya masih belum mengetahui mengenai undang-undang mengenai kontrak kerja. Maka saya memohon kepada Bpk/Ibu, untuk memberikan informasi secukupnya mengenai undang-undang tentang kontrak kerja . Demikian permohonan saya, sebelumnya saya ucapkan terimakasih.(Jawaban)
    3. Saya sudah bekerja kurang lebih 10 tahun dan apakah saya dapat pesangon ?  Dapatkah anda memberikan UU / Pasal Ketenaga kerjaan.(Jawaban)
    4. Saya ingin bertanya apakah seorang karyawan yg mengundurkan diri akan mendapat uang jasa? Sebab saya dengar dari beberapa orang dikatakan seorang karyawan yang sudah bekerja selama 1 th akan mendapatkan uang jasa jika dia mengundurkan diri. Sedangkan HRD pada perusahaan saya bilang bahwa hal itu hanya berlaku untuk karyawan yg bekerja selama 3 th.(Jawaban)
    5. Dengan majunya dunia Komputer dan telekomunikasi, perusahaan saya menjalankan project sentralisasi suatu proses yaitu yang ada dalam divisi saya documentasi (pembuatan Bill of Lading) dimana perusahaan saya bergerak dalam pelayaran International. Dalam sentralisasi itu divisi documentasi dari beberapa negara ASEAN dan Australia akan dipusatkan di salah satu negara yang menurut perusahaan saya memenuhi kreteria yaitu Malaysia dalam proses ini karyawan yang ada di Indonesia dan negara lain akan di PHK dan tentunya perusahaan saya yang di Malaysia akan merekrut karyawan baru. 1) Pertanyaan saya apakah karyawan saya harus menerima PHK karena alasan di atas, mereka (karyawan saya) berpedoman pada Kep-150/Men/2000 Pasal 6. 2) Pada tahun 1997 perusahaan saya mengadakan juga pengurang karyawan (PHK) karena perusahaan kami melakukan akusisi dan paket yang di berikan jumlahnya cukup memuaskan tentunya melebihi ketentuan uang pesangon pada masa itu. Pertanyaan saya, apakah karyawan saya bisa mengajukan jumlah uang pesangon paling sedikit sama dengan jumlah perkalian (total bulan gaji) pada masa itu. 3) Perusahaan saya memotong gaji karyawan untuk Pajak Penghasilan, dan pada masa lalu kami diberikan lampiran bukti pembayaran pajak untuk tiap tiap karyawan setiap tahunnya tetapi sekarang kami tidak menerimanya lagi lebih kurang sudah tiga tahun. Pertanyaan saya, apakah kami sebagai karyawan berhak untuk menerima bukti pembayaran pajak penghasilan dari perusahaan.Demikianlah pertanyaan saya, dan saya mengucapkan banyak terima kasih.(Jawaban)
    6. Berdasarkan SK Men No.150 Thn 2000 Bab IV pasal 26, maka bila ada seorang karyawan mengundurkan diri apakah orang tersebut berhak mendapatkan uang perhargaan sesuai dengan pasal 23 dan pasal 24 ? Karena pada saat ini pihak Apindo masih belum menyetujui SK tersebut, maka apa yang harus kita lakukan untuk meyakinkan perusahaan bahwa SK tersebut tetap berlaku.(Jawaban)
    7. Rekan kerja saya mengundurkan diri atas kemauan sendiri dia (telah bekerja kurang lebih 15 tahun), dan berlandaskan SK Men No 150 Thn 2000 memberanikan diri meminta uang jasa. Tetapi tidak diberi oleh perusahaan dengan alasan Apindo masih belum setuju dengan SK tersebut. Dan pada saat ini rekan kerja saya ada yang akan keluar juga atas kemauan sendiri (dia sudah bekerja selama 7 tahun), dia juga akan mempertanyakan uang jasa nya sesuai dengan sk men 150 Tahun 2000. 1. Apakah ada prosedur yang harus dilakukan untuk mendapatkan uang jasa tersebut ? 2. Apakah sk men no 150 tahun 2000 tersebut tidak berlaku hingga rekan kami tidak mendapatkan haknya ? 3. Apakah yang harus kami lakukan apabila sk men tersebut masih berlaku tetapi perusahaan tidak mengakuinya dengan alasan tersebut ? 4. Mohon penjelasan mengenai Bab V ayat 34 tentang peraturan peralihan ?(Jawaban)
    8. 1. Adakah peraturannya untuk pekerja shift jika melakukan kerja pada hari raya/hari nasional berhak memperoleh lembur di hari libur ? 2. Perihal penetapan THR untuk karyawan yang sudah bekerja di atas 3 (tiga) bulan, apakah berlaku untuk seluruh karyawan baik kontrak maupun permanen atau hanya untuk permanen saja? dan bagaimana pula dengan karyawan yang masa kerjanya kurang dari 3 (tiga) bulan?(Jawaban)
    9. Teman saya adalah office boy pada sebuah kantor konsultan hukum di Jakarta. Ia sudah bekerja selama 2 tahun dari senin sampai jum’at pukul 8.00-17.00 dan sabtu pukul 8.30-14.00. Tiga hari yang lalu ia di berhentikan oleh pimpinan dengan alasan bahwa ia telah pulang lebih awal pada hal pekerjaan kantor belum selesai–pada saat itu ia pulang pukul 22.00 WIB (kantornya sedang melakukan renovasi sehingga ada beberapa hal yang perlu dibereskan). Ketika ia menanyakan uang pesangon, pimpinan mengatakan oleh karena dirinya adalah pegawai tidak tetap maka tidak berhak memperoleh pesangon sebagai tambahan antara ia dengan kantor tidak dibuat perjanjian kerja. 1. Benarkah kantor itu dapat memPHK tanpa pesangon ? 2. Ia dianjurkan untuk membuat permohonan kepada pimpinan agar diberikan pesangon adakah hal tersebut diatur dalam hukum ketenagakerjaan ?(Jawaban)
    10. Saya ingin menanyakan, teman dekat saya baru-baru ini diterima sebagai tenaga desainer freelance pada sebuah perusahaan manufaktur furniture yang berorientasi ekspor. Kami sangat awam dalam masalah perlindungan hukum bagi tenaga kerja khususnya tenaga freelance. Teman yang bersangkutan hanya diberi gambaran bahwa dari setiap desain yang diterima perusahaan untuk kemudian diproduksi, ia akan mendapat bagian dengan prosentase tertentu. Berkaitan dengan hal tersebut, kami mohon saran-saran mengenai hal-hal yang perlu diperhatikan oleh seorang tenaga freelance dalam hubungannya dengan perusahaan tempatnya bekerja. Demikian, terima kasih sebelumnya. (Jawaban)
    11. Bagaimana dasar-dasar pengadaan kontrak tenaga kerja (jasa) serta Kepres, PP serta dasar-dasar kontrak kerja (untuk tenaga lokal) dilingkungan MIGAS ? (Jawaban)
    12. Bagaimana status kami sebagai karyawan, apabila Bank Bandung harus tutup atau seandainya kami mengundurkan diri atau di PHK (Jawaban)
    13. 1. Adakah peraturannya untuk pekerja shift jika melakukan kerja pada hari raya/hari nasional berhak memperoleh lembur di hari libur ? 2. Perihal penetapan THR untuk karyawan yang sudah bekerja di atas 3 (tiga) bulan, apakah berlaku untuk seluruh karyawan baik kontrak maupun permanen atau hanya untuk permanen saja? dan bagaimana pula dengan karyawan yang masa kerjanya kurang dari 3 (tiga) bulan?(Jawaban)

      wah lumyan dapat persektif yang baru dan permasalahan yang baru…

      About these ads

      18 thoughts on “Tanya Jawab Hukum Perburuhan/Ketenagakerjaan (asiamaya.com)

      1. BAGAIMANA PERATURAN JAM KERJA BAGI KARYAWAN TETAP PERUSAHAAN SWASTA, DAN BAGAIMANA JIKA KERJA MELEBIHI JAM KERJA YANG DITETAPKAN? APAKAH BERHAK MEMINTA UPAH LEMBUR

      2. 1. Saya adalah seorang pegawai dari suatu perusahaan swasta yang telah bekerja selama 6 tahun. Perusahaan saya baru saja pindah lokasi ke daerah Cikande ( kurang lebih 2 jam perjalanan dari Jakarta ). Saya memutuskan untuk tidak melanjutkan hubungan kerja dengan alasan jarak yang terlalu jauh. – Apakah saya berhak untuk mendapatkan uang pesangon dan uang penghargaan seperti yang tercantum dalam KEPMEN No 150 thn 2000 bab IV pasal 28 ? – Dapatkah saya menuntut hak pesangon saya ?
        2. Saya adalah seorang calon karyawan yang akan menandatangani sebuah kontrak kerja dengan satu perusahaan. Namun saya masih belum mengetahui mengenai undang-undang mengenai kontrak kerja. Maka saya memohon kepada Bpk/Ibu, untuk memberikan informasi secukupnya mengenai undang-undang tentang kontrak kerja . Demikian permohonan saya, sebelumnya saya ucapkan terimakasih.
        3. Saya sudah bekerja kurang lebih 10 tahun dan apakah saya dapat pesangon ? Dapatkah anda memberikan UU / Pasal Ketenaga kerjaan.
        4. Saya ingin bertanya apakah seorang karyawan yg mengundurkan diri akan mendapat uang jasa? Sebab saya dengar dari beberapa orang dikatakan seorang karyawan yang sudah bekerja selama 1 th akan mendapatkan uang jasa jika dia mengundurkan diri. Sedangkan HRD pada perusahaan saya bilang bahwa hal itu hanya berlaku untuk karyawan yg bekerja selama 3 th.
        5. Dengan majunya dunia Komputer dan telekomunikasi, perusahaan saya menjalankan project sentralisasi suatu proses yaitu yang ada dalam divisi saya documentasi (pembuatan Bill of Lading) dimana perusahaan saya bergerak dalam pelayaran International. Dalam sentralisasi itu divisi documentasi dari beberapa negara ASEAN dan Australia akan dipusatkan di salah satu negara yang menurut perusahaan saya memenuhi kreteria yaitu Malaysia dalam proses ini karyawan yang ada di Indonesia dan negara lain akan di PHK dan tentunya perusahaan saya yang di Malaysia akan merekrut karyawan baru. 1) Pertanyaan saya apakah karyawan saya harus menerima PHK karena alasan di atas, mereka (karyawan saya) berpedoman pada Kep-150/Men/2000 Pasal 6. 2) Pada tahun 1997 perusahaan saya mengadakan juga pengurang karyawan (PHK) karena perusahaan kami melakukan akusisi dan paket yang di berikan jumlahnya cukup memuaskan tentunya melebihi ketentuan uang pesangon pada masa itu. Pertanyaan saya, apakah karyawan saya bisa mengajukan jumlah uang pesangon paling sedikit sama dengan jumlah perkalian (total bulan gaji) pada masa itu. 3) Perusahaan saya memotong gaji karyawan untuk Pajak Penghasilan, dan pada masa lalu kami diberikan lampiran bukti pembayaran pajak untuk tiap tiap karyawan setiap tahunnya tetapi sekarang kami tidak menerimanya lagi lebih kurang sudah tiga tahun. Pertanyaan saya, apakah kami sebagai karyawan berhak untuk menerima bukti pembayaran pajak penghasilan dari perusahaan.Demikianlah pertanyaan saya, dan saya mengucapkan banyak terima kasih.
        6. Berdasarkan SK Men No.150 Thn 2000 Bab IV pasal 26, maka bila ada seorang karyawan mengundurkan diri apakah orang tersebut berhak mendapatkan uang perhargaan sesuai dengan pasal 23 dan pasal 24 ? Karena pada saat ini pihak Apindo masih belum menyetujui SK tersebut, maka apa yang harus kita lakukan untuk meyakinkan perusahaan bahwa SK tersebut tetap berlaku.
        7. Rekan kerja saya mengundurkan diri atas kemauan sendiri dia (telah bekerja kurang lebih 15 tahun), dan berlandaskan SK Men No 150 Thn 2000 memberanikan diri meminta uang jasa. Tetapi tidak diberi oleh perusahaan dengan alasan Apindo masih belum setuju dengan SK tersebut. Dan pada saat ini rekan kerja saya ada yang akan keluar juga atas kemauan sendiri (dia sudah bekerja selama 7 tahun), dia juga akan mempertanyakan uang jasa nya sesuai dengan sk men 150 Tahun 2000. 1. Apakah ada prosedur yang harus dilakukan untuk mendapatkan uang jasa tersebut ? 2. Apakah sk men no 150 tahun 2000 tersebut tidak berlaku hingga rekan kami tidak mendapatkan haknya ? 3. Apakah yang harus kami lakukan apabila sk men tersebut masih berlaku tetapi perusahaan tidak mengakuinya dengan alasan tersebut ? 4. Mohon penjelasan mengenai Bab V ayat 34 tentang peraturan peralihan ?
        8. 1. Adakah peraturannya untuk pekerja shift jika melakukan kerja pada hari raya/hari nasional berhak memperoleh lembur di hari libur ? 2. Perihal penetapan THR untuk karyawan yang sudah bekerja di atas 3 (tiga) bulan, apakah berlaku untuk seluruh karyawan baik kontrak maupun permanen atau hanya untuk permanen saja? dan bagaimana pula dengan karyawan yang masa kerjanya kurang dari 3 (tiga) bulan?
        9. Teman saya adalah office boy pada sebuah kantor konsultan hukum di Jakarta. Ia sudah bekerja selama 2 tahun dari senin sampai jum’at pukul 8.00-17.00 dan sabtu pukul 8.30-14.00. Tiga hari yang lalu ia di berhentikan oleh pimpinan dengan alasan bahwa ia telah pulang lebih awal pada hal pekerjaan kantor belum selesai–pada saat itu ia pulang pukul 22.00 WIB (kantornya sedang melakukan renovasi sehingga ada beberapa hal yang perlu dibereskan). Ketika ia menanyakan uang pesangon, pimpinan mengatakan oleh karena dirinya adalah pegawai tidak tetap maka tidak berhak memperoleh pesangon sebagai tambahan antara ia dengan kantor tidak dibuat perjanjian kerja. 1. Benarkah kantor itu dapat memPHK tanpa pesangon ? 2. Ia dianjurkan untuk membuat permohonan kepada pimpinan agar diberikan pesangon adakah hal tersebut diatur dalam hukum ketenagakerjaan ?
        10. Saya ingin menanyakan, teman dekat saya baru-baru ini diterima sebagai tenaga desainer freelance pada sebuah perusahaan manufaktur furniture yang berorientasi ekspor. Kami sangat awam dalam masalah perlindungan hukum bagi tenaga kerja khususnya tenaga freelance. Teman yang bersangkutan hanya diberi gambaran bahwa dari setiap desain yang diterima perusahaan untuk kemudian diproduksi, ia akan mendapat bagian dengan prosentase tertentu. Berkaitan dengan hal tersebut, kami mohon saran-saran mengenai hal-hal yang perlu diperhatikan oleh seorang tenaga freelance dalam hubungannya dengan perusahaan tempatnya bekerja. Demikian, terima kasih sebelumnya.
        11. Bagaimana dasar-dasar pengadaan kontrak tenaga kerja (jasa) serta Kepres, PP serta dasar-dasar kontrak kerja (untuk tenaga lokal) dilingkungan MIGAS ?
        12.

        Bagaimana status kami sebagai karyawan, apabila Bank Bandung harus tutup atau seandainya kami mengundurkan diri atau di PHK
        13.

        1. Adakah peraturannya untuk pekerja shift jika melakukan kerja pada hari raya/hari nasional berhak memperoleh lembur di hari libur ? 2. Perihal penetapan THR untuk karyawan yang sudah bekerja di atas 3 (tiga) bulan, apakah berlaku untuk seluruh karyawan baik kontrak maupun permanen atau hanya untuk permanen saja? dan bagaimana pula dengan karyawan yang masa kerjanya kurang dari 3 (tiga) bulan?

      3. apakah kep men 150 tahun 2000 masih berlaku untuk di jadikan dasar hukum, padahal kan sudah ada UU 13 tahun 2003?
        so…. mana yang harus di berlakukan. karena jika sudah ada revisi berarti kepmen yang lama artinya sudah tidak berlaku lagi, mohon untuk di jawab, karena saat ini saya masih binggung mana yng di jadikan dasar yang sebenarnya.

      4. untuk perkembangan terakhir dari Depnakertrans: Kepmen Tidak Bisa Atur PKWT dan “Outsourcing”… oleh karena itu PKWT dan pegawai out sourcing tidak berhak mendapatkan hak hak yang tercantum dalam kepmen tersebut

      5. sy ingin menanyakan, sy pernah bekerja di perusahaan asing selama hampir 5 thn pada tahun 2007 nah pada saat itu sy mengundurkan diri, memang pada saat itu sy tidak langsung mengurus uang penghargaan, nah maksud sy kalau pada saat ini pada september 2009 apakah masih dapat diurus dan bila dapat dimana tempat pengurusannya kalau lokasi sy di medan,mohon bantuannya Terimakasih

      6. Saya adalah karyawan suatu perusahaan yg bergerak dibidang perminyakan dibawah perusahaan minyak terbesar nasional. Saya terkena program cost efficency perusahaan pada bulan Mei. Pada hari terakhir saya bekerja saya diberikan surat kesepakatan PHK yang berisi alasan perusahaan mem PHK, table pesangon, sisa gaji dan uang cuti. Dalam surat kesepakatan phk ini disebut kan janji bahwa perusahaan akan membayarkan semua hak karyawan apabila perusahaan sudah mendapatkan investor baru dan atau paling lambat tgl 31 Juli.
        Pada tanggal 1 Juli 09, saya mendapatkan informasi bahwa perusahaan tsb sudah mendapatkan investor baru akan tetapi sampai dengan saat ini perusahaan ingkar janji untuk membayarkan hak-hak saya.
        Pertanyaan saya:
        1. Dalam antara bulan mei-okt diadakan beberapa kali pertemuan, tetapi tidak ada putusan pembayaran dari perusahaan. Apakah bulan berjalan ini harus tetap dibayarkan oleh perusahaan?
        2. Kemana saya harus meminta bantuan hukum dalam hal ini?
        3. Apa saja sanksi perusahaan bila tidak membayarkan hak2 saya?

        Terimakasih atas bantuannya.

      7. Saya seorang karyawan di suatu retail store di sebuah mall di Jakarta. Saya bekerja dengan sistem kontrak selama 6 bulan, dan baru 4 bulan saya menjalaninya. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan :

        1. Adakah peraturan undang-undang yang mengatur mengenai bekerja di hari libur nasional? Apakah karyawan di-HARUS-kan masuk bekerja ataukah ada hak untuk menolak bekerja pada hari libur nasional? Apabila bekerja, hak apakah yang bisa di tuntut oleh karyawan, apakah hari libur pengganti atau uang lembur 2x lipat? (boleh saya minta peraturan undang-undang yang mengatur hal ini?)

        2. Jam kerja saya adalah 11 siang – 9 malam, namun selama bekerja tidak ada waktu istirahat. Apakah sebagai karyawan di mall, bukankah saya berhak untuk meminta waktu jam (keluar dari toko selama beberapa waktu)? berapa jam istirahat yang sesuai dengan peraturan perundangan di Indonesia dilihat dari jam kerja saya?

        3. Apabila karyawan sakit, apakah HARUS disertai dengan surat dokter? saya pernah merasa tidak enak badan dan saya tidak ke dokter, namun atasan saya memaksa saya untuk memberikan surat dokter, sebagai karyawan, terkadang untuk sakit yang biasa saja mungkin tidak perlu ke dokter karena biaya yang mahal, hanya butuh istirahat. Saya tidak keberatan untuk dipotong uang gaji saya sesuai dengan ketentuan, namun apakah surat dokter itu di HARUS kan?

        4. Saya masih bekerja dalam masa percobaan selama 6 bulan ini, apakah saya berhak untuk memutuskan hubungan kerja ini secara langsung tanpa pemberitahuan 1 bulan sebelumnya seperti layaknya karyawan tetap?

        Terima kasih atas waktu yang diberikan untuk membaca masalah saya ini, saya harapkan Anda dapat membantu saya untuk lebih jelas memahami peraturan ketenaga kerjaan sehingga saya dapat meminta hak-hak saya sesuai dengan kewajiban yang telah saya lakukan. Mohon untuk penjelasan Anda disertai dengan peraturan perundangan nya sehingga saya memiliki dasar hukum untuk berbicara dengan atasan saya.

      8. Ini sedikit jawaban untuk Mr. X Said, saya hanya mencoba membagikan sedikit pengetahuan saya, dan ini hanya merupakan fakta hukum terhadap analisa kasus yang telah Bapak uraikan, sehingga tidak akan ada dampak dan akibat hukum apapun terhadap saya dan Bapak dan pihak manapun dikemudian hari.

        Peraturan mengenai kerja lembur diatur dalam Keputusan Menteri No.102/MEN/VI/2004 Tentang Waktu Kerja Lembur dan Upah Kerja Lembur. Untuk melaksanakan kerja lembur, harus ada permintaan tertulis yang diberikan kepada karyawan yang akan melaksanakan kerja lembur, kemudian permintaan tersebut harus ditandatangani oleh karyawan yang bersangkutan sebagai wujud kesepakatan. Dengan demikian berarti kerja lembur tidak diharuskan untuk dilaksanakan oleh karyawan melainkan harus dimintakan persetujuan terlebih dahulu dari karyawan yang bersangkutan.

        Dalam hal melaksanakan kerja lembur, karyawan berhak atas upah lembur, waktu istirahat yang secukupnya bagi karyawan, dan makanan minuman minimal 1.400 kalori untuk minimal tiga jam kerja lembur, hal ini diatur pada Pasal 7 Keputusan Menteri No.102/MEN/VI/2004 Tentang Waktu Kerja Lembur dan Upah Kerja Lembur. Untuk makanan dan minuman yang wajib disediakan oleh pengusaha ini tidak dapat diganti dengan uang. Penghitungan upah lembur berdasarkan dari upah bulanan, yaitu upah sebulan gaji dibagi 173 sama dengan upah perjam pekerja, diatur pada Pasal 8 Keputusan Menteri No.102/MEN/VI/2004 Tentang Waktu Kerja Lembur dan Upah Kerja Lembur .

        Perhitungan upah lembur bagi karyawan menurut Pasal 11 Keputusan Menteri No.102/MEN/VI/2004 Tentang Waktu Kerja Lembur dan Upah Kerja Lembur, adalah sebagai berikut :

        Apabila kerja lembur dilakukan pada hari kerja, maka penghitungan upahnya dilakukan sebagai berikut :
        1) Untuk 1 jam pertama lembur, dibayar upah lembur sebesar 1,5 kali upah per jam karyawan.
        2) Untuk setiap jam kerja lembur berikutnya, dibayar upah lembur sebesar 2 kali upah per jam karyawan.

        Apabila kerja lembur dilakukan pada hari istirahat mingguan dan/atau hari libur resmi, untuk karyawan yang bekerja 6 hari selama seminggu, maka penghitungan upah lemburnya sebagai berikut :
        1) Untuk 7 jam pertama lembur, dibayar upah lembur sebesar 2 kali upah per jam karyawan.
        2) Untuk jam ke-8 lembur, dibayar upah lembur sebesar 3 kali upah per jam karyawan.
        3) Untuk jam ke-9 dan ke-10 lembur, dibayar upah lembur sebesar 4 kali upah per jam karyawan.
        4) Tetapi apabila hari libur resmi jatuh pada hari kerja terpendek (misalnya hari Sabtu), maka penghitungan upah lembur terhadap 5 jam lembur pertama sebesar 2 kali upah per jam karyawan, jam ke-6 lembur sebesar 3 kali upah per jam karyawan, jam lembur ke-7 dan ke-8 sebesar 4 kali upah per jam karyawan.

        Apabila kerja lembur dilakukan pada hari istirahat mingguan dan/atau hari libur resmi, untuk karyawan yang bekerja selama 5 hari seminggu, maka penghitungan upah lembur untuk 8 jam lembur pertama dibayar sebesar 2 kali upah per jam karyawan, jam ke-9 dibayar sebesar 3 kali upah per jam karyawan, dan jam ke-10 dibayar sebesar 4 kali upah per jam karyawan.

      9. apakah bisa perusahaanmengeluarkan SP tanpa pembubuhan stempel perusahaan tsb dan berapa jaangka waktu SP satu berakhir? M0hon penjelasan secara detil,,trims

      10. Semoga artikel/ rubrik ini menjadi panduan kaum buruh kita, yg amat sangat butuh konsultasi( rata2 awam hukum,sementara sangat butuh pekerjaan ) Saya sarankan dg hormat, agar pemerintah meWAJIBkan pada setiap penanda tanganan surat perjanjian kerja, dilaksanakan didepan pejabat disnaker serta pejabat tsb turut menanda tangani ( mengetahui ) atau kalau perlu dibuat akta didepan notaris, daripada suap2an, calon buruh biasanya mau mengeluarkan biaya notariat, terima kasih ( tgl 10 nov 2010 saya berhasil ambil ijazah anak saya di salah satu perusahaan di purwakarta jawa barat )

      11. saya adalah seorang karyawan sebuah perusahaan swasta. Bulan lau sy menandatangani sebuah kontrak kerja di salah satu perusahaan baru yg akan berlaku per tgl 15sep’11-31Aug’12.
        Bagaimana pendapat Anda jika saya inging membatalkannya karena suatu hal?
        Terima kasih.

      12. gan saya mau tanya boleh ngak ya perusahaan membayar upah lemburnya dengan hari penganti (hari libur)..?kalau boleh ketentuan jam lemburnya bagaimana?kau ngak boleh apa konsekuensinya terhadap perusahaan?

      13. Saya bekerja disebuah BUMN terkemuka sebagai tenaga borongan kebersihan.Yang mana kita tidak bisa menolak perjanjian kerja yang disodorkan oleh vendor pemenang.Apabila saya menolak maka resiko kehilangan mata pencaharian.Yang membuat prihatin saya adalah tidak adanya uang makan,uang transport,hak cuti.Apabila tidak masuk kerja baik sakit maupun ijin, gaji yang kita terima dipotong,baju kerjapun kita wajib beli yang menurut kita relatif mahal.Hanya ada JAMSOSTEK,gaji yang saya terima hanya UMR Kota.Saya sebagai orang yang kurang beruntung semakin terjepit,sedangkan mereka bergelimangan harta.Kerja saya dan rekan adalah salah satu ujung tombak penilaian,yang berpengaruh pada bonus karyawan perusahaan tersebut.Tanpa ada rasa belas kasih bila menerima bonus atas kerja keras kita.Saya merasa kecemburuan sosial mulai tercipta dilingkungan BUMN yang dulunya mengerti akan nasib kita sebagai bawahan.Kebijakan perusahaan sekarang semakin tega terhadap orang yang kurang beruntung seperti saya dan rekan-rekan.Saya ucapkan terimakasih atas jawabannya,semoga menambah bekal pengetahuan bagi saya.

      14. 1. Perusahaan saya baru saja melakukan take over, ( bukan karena falid )
        2. Masa kerja karyawan seluruh karyawan 1 ( satu ) tahun ( kurang dalam beberapa hari saja )
        3. Pada perusahaan yang baru, status masa kerja kami dimulai kembali dari awal ( penerimaan baru ),
        yang saya ingin tanyakan :
        1. Apakah kami ada mendapat pesangon dari perusahaan yang lama ?
        jika ada, apa2 saja hak yang kami dapatkan dan berapa besar hak yang kami dapatkan.
        2. mohon rincian cara penghitungan atau undang2 tentang hal tersebut jika ada.
        terima kasih

      15. teman saya bekerja di salah satu perusahaan pertambangan dan diwajibkan bekerja sift mulai jam 06:30 sampai 18:30, istirahat jam 12:00-13:00, apabila awal sift hujan dan pekerjaan dimulai jam 10:00 dipekerjakan kontinyu sampai akhir sift tanpa istirahat,berarti teman saya kerja 8.5 jam tanpa istirahat, saya mau tanya dalam hal ini apakah itu masih wajar dalam kita bekerja seperti itu dan adakah uu yang mengatur tentang jam kerja sift di pertambangan mengenai berapa jam terus menerus kita bekerja dalam sehari dan diberikan waktu istirahat, terima kasih

      16. Pagii pak andri
        Saya mau tanya
        Sy bekerja sebgai kryawn outsorcing bagian teknik mesin akn tetapi sudah setahun lbih sya tidak.teken kontrak kerja.apabila saya diberhentikan
        Secara hukum bagaimana status sya
        Mohon di balz sebelumnya saya ucapkan terima kasih

      17. saya mau tanya,
        sah kah surat pernyataan seorang buruh kepada perusahaan apabila tidak ada identitas perusahaan di dalam surat pernyataan tersebut?

      Leave a Reply

      Fill in your details below or click an icon to log in:

      WordPress.com Logo

      You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

      Twitter picture

      You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

      Facebook photo

      You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

      Google+ photo

      You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

      Connecting to %s