Tanya Jawab Hukum Perusahaan (asiamaya.com)

    lagi lagi persoalan yang di hadapai oleh perusahaan .. met menikmati soal soal ini..

    1. Dokumen dan persyaratan apa saja yang dibutuhkan untuk mendirikan sebuah PT? (Jawaban)
    2. 1. Dengan hormat bersama ini saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan kepada ibu mengenai “MERGER” sebuah perusahaan, kami karyawan sebuah perusahaan ritail yang sudah berganti nama namun pengelolanya masih pada 3 (tiga) PT, hal tersebut menyebabkan terjadinya merger untuk membuat tiga PT tersebut menjadi satu. 1. Bagaimana nantinya nasib para karyawan ? 2. Hak-hak apa saja yang akan kami dapatkan ? 3. Kemungkinan-kemungkinan apa saja yang akan timbul/terjadi dalam peristiwa merger tersebut yang akan terjadi pada para karyawan tolong juga diberitahukan landasan-landasan hukum apa saja yang dapat menguatkan posisi para karyawan nantinya, juga bagaimana prosedur merger tersebut semestinya( tata cara dan kemungkinan-kemungkinan yang timbul) besar harapan kami kiranya ibu dapat memberi jawaban dan saran karena semua itu akan membantu kami para pekerja yang tidak tahu apa-apa atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih banyak. (Jawaban)
    3. Saya bekerja pada sebuah perusahaan property yang saat ini menjadi obligor/debitur BPPN. Seandainya saya ditunjuk oleh perusahaan untuk menindaklanjuti atau menyelesaikan masalah restrukturisasi, khususnya dari segi hukum, apa dan dengan pihak mana di BPPN yang harus saya hubungi ? Apakah saya harus memakai jasa konsultan hukum yang telah ditunjuk oleh BPPN? Langkah-langkah apa yang harus segera saya lakukan ? Terima kasih atas bantuan sarannya. (Jawaban)
    4. Sejauhmana tanggungjawab perusahaan induk terhadap anak perusahaannya terutama terhadap hutang si anak perusahaan kepada pihak ketiga? Bagaimana jika si anak perusahaan wanprestasi? Apakah anak perusahaan itu pailit? Bagaimana penyelesaiannya? (Jawaban)
    5. Saya bekerja pada sebuah Bank swasta yang berkantor pusat di Bandung. Untuk selanjutnya kami sebut Bank Bandung. Saat ini Bank Bandung telah diakuisisi oleh sebuah Bank di Jakarta senilai Rp 300 JT. Untuk selanjutnya kita sebut saja Bank Jakarta. Bank Bandung telah menerima pembayaran sebesar 40%, dan sesuai perjanjian dia telah menjadi pemegang saham mayoritas. Ternyata Bank Jakarta bukanlah Bank yang sehat atau bonafid, karena nyatanya dia telah di-BTOkan dan menjadi pasien BPPN. Selanjutnya Bank Bandung berusaha menagih sisa 60% ke BPPN tapi hingga kini belum berhasil. Hal tersebut konon karena Bank Jakarta mempergunakan ahli hukum profesional sehingga sulit untuk ditagih. 1. Apakah setelah diakuisisi (40%) Bank Bandung pun turut menjadi pasien BPPN ?  2. Apakah dengan kondisi Bank Jakarta yang di-BTOkan sisa pembayaran 60% tidak akan pernah dapat ditagih ? 3. Apakah setelah bank Jakarta masuk BPPN, dia tidak lagi bertanggung jawab terhadap kewajibannya sebesar 60% ? 4. Apakah sebaiknya kasus ini diselesaikan melalui pengadilan ? 5. Apakah untungnya apabila Bank Bandung mempailitkan Bank Jakarta sementara dia sendiri masih menjadi pasien BPPN ? 6. Bagaimana jalan terbaik untuk menagih sisa 60% tersebut padahal Bank Jakarta telah menjadi pemegang saham mayoritas ?(Jawaban)
    6. Bagaimana syarat mendaftarkan Perseroan Terbatas di Indonesia. (Jawaban)
    7. Saya seorang karyawan bank salah satu Bank BUMN. Dengan adanya UU terbaru yang mengatur independensi BI saya sangat tertarik dengan tanggung jawab dan peranan Bank Indonesia atas kejahatan perbankan. Sebagaimana dimaklumi, saat ini banyak bank-bank di Indonesia yang sedang kolaps dan menjadi beban RAPBN. Dari beberapa kasus yang dilansir terindikasi bahwa terjadi kejahatan perbankan a.l : pemberian kredit pada group sendiri, pelanggaran BMPK, pelarian dana BLBI, pembelian valas dengan special rate untuk keuntungan pemilik. Dalam hal ini BI sebagai pengawas dapat dipastikan mengetahui tindak kejahatan tersebut. Walau demikian toh BLBI masih tetap dikucurkan. Sehubungan dengan hal tersebut, harap tanggapan Saudara atas hal2 sbb. : – Bagaimana tanggung jawab Bank Indonesia terhadap bank2 bermasalah ditinjau dari hukum perbankan Indonesia? – Apakah BI bisa dituntut? – Siapa yang bisa mewakili masyarakat kita selaku pembayar pajak untuk menuntut? – Organ apa / siapa dari organisasi BI yang bisa dituntut? – Dalam hal ini walaupun belum dapat dibuktikan secara langsung sebagai memperkaya diri bisakah kelonggaran pengawasan BI diklasifikasikan sebagai tindak pidana korupsi?(Jawaban)
    8. 1. Apakah sebuah Perusahaan mempunyai hak untuk meminta & menahan IJAZAH ASLI para Karyawan agar para Karyawan tetap/terikat bekerja di Perusahaan tersebut ? 2. Kalau YA kenapa dan sebaliknya kalau TIDAK kenapa ? adakah undang-undangnya dan tolong dijelaskan undang-undang tersebut.(Jawaban)

    yah ini adalah sedidik bisa menjawab tidak kalo aku hany abisa ngarang… he he he

      About these ads

      7 thoughts on “Tanya Jawab Hukum Perusahaan (asiamaya.com)

      1. Persyaratan pendirian perseroan terbatas berdasarkan Undang-Undang No. 40 tahun 2007 adanya akta pendirian yang dibuat oleh notaris dengan menyertakan anggaran dasar kepada menteri hukum dan HAM untuk disyahkan sebagai badan hukum

      2. Kasus PT (“NF”):

        NF adalah PT. PMA y’ang didirikan tahun 1995 dengan komposisi kepemilikan saham : 70 % dimiliki oleh “KFI” suatu Perusahaan yang dikuasai oleh Asing dan 30 % dimiliki oleh PT. “RDM” , suatu perusahaan nasionaI di Indonesia. Kedudukan “KFI” adalah mengantikan pemegang saham lama yaitu: “NFI” Inc pada tahun 2003. Direksi terdiri dari 3 orang, dengan komposisi : Presiden Direktur dan 1 orang Direktur nominasi asing, 1 Direktur lain nominasi RDM. Dewan Komisaris (Dekom) juga 3 orang dengan kompisisi sama yaitu : Preskom dan 1 Komisaris nominasi asing, sedang 1 Komisaris lainnya nominasi “RDM”.
        Pada juli 2004 “RDM” rnenqajukan permohonan pemeriksaan atas kinerja “NFI” kepada PN Jakarta Pusat atas dugaan perbuatan melawan hukum berkaitan dEngan perbedaan kerugian antara “unaudited report” dengan “audited report” sekitar Rp.24,5 milyar. PN Jakpus mengabulkan dengan menunjuk Ernst & Young ( “EY”) sebagai ahli yang diminta untuk memeriksa pembukuan ” NFI”.
        Dengan adanya pemeriksaan tersebut, Presdir dan 1 Direktur nominasi asing mengundurkan diri dan efektif sejak 15 Nopember 2004, sementara belum ada penggantinya, “KFI” tidak mengakui 1 Direktur yang masih ada sebagai orang yang berhak mewakili ” NFI” dalam kegiatan sehari-hari. Argumentasi “MFI” adalah karena berdasarkan Pasal 11 (6) AD NFI hanya Direktur yang ditunjuk secara tertulis oleh Presdir yang berwenang mewakili “NFI”. Disamping itu “KFI” juga mendasarkan pad a Pasal 19 (lO & 2) AD “NFl” yang berbunyi : ” Direksi atau Komisaris berwenang menyelenggarakan RUPSLB; Direksi dan Komisaris wajib memanggil dan menyelenggarakan RUPSLB atas permintaan tertulis pemegang saham yang mewakili 1/10 dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah. Atas dasar Posal 19 AD ” KFI” tersebut, “KFI” mengaiukan permintaan RUPSLB langsung kepada Komisaris tanpa terlebih dahuJu meJalui Direksi yang masih ada.
        Dekom “NFI” tidak bisa mencapai kesepakatan untuk mengabulkan dalam 30 harl karena adanya perbedaan tentang beberapa masalah yang ada yaitu :
        1. Dalam usulannya “KFI” minta pengangkatan Direktur baru diberlakukan secara retroaktif, yaitu sejak tanggal 15 November 2004; “RDM” menolak usul tersebut karena diyakini bahwa hal itu tidak sesuai dengan praktek hokum dan prinsip-prinsip UUPT dan cenderung melanggar ketertiban umum, sebab akan menimbulkan pertanyaan bagaimana dengan pertanggungjawaban Direksi yang baru diangkat atas hal-hal yang terjadi antara tanggal 15 Nopember s.d. tanggal pengangkatan mereka. .
        2. Meskipun AD “NFI” menyatakan bahwa Direksi atau Komisaris berwenang menyelenggarakan RUPSLB, namun semestinya permintaan’ untuk menyelenggarakan RUPSLB tersebut tetap harus diajukan kepada Direksi dahulu sesuai dengan prinsip-pl’insip Pasal 66 (1) dan Pasal 68 (1) & (2) beserta penjelasannya.

        Oleh karena Dekom tidak merespon permintaan RUPSLB tersebut, maka ” KFI” mengajukan permohonan izin pemanggilan RUPSLB berdasarkan Pasal 67 UUPT.• “RDM”, Direksi “NFI” yang masih ada dan 1 Komisaris “NFl” menolak permohonan ini dengan alasan sebagaimana disebutkan di muka.

        Pertanyaan :
        1. Pada Pasal 68 (2) UUPT dan penjelasannya pada prinsipnya menetapkan bahwa pemanggilan RUPS oleh Komisaris hanya dalam hal-hal tertentu yang ditetapkan AD, bahkan penjelasannya tegas menyatakan Pemanggilan RUPS adalah kewajiban Direksi. Hal senada juga ditetapkan dalam Pasa 66 (1) UUPT. Dengan mengacu pada Pasal-pasal tersebut, apakah ketentuan bahwa Komisaris berwenang memanggil RUPS semestinya dipahami dulam konteks setelah Direksi menolak atau lalai melakukan pemanggilan sesudah diminta? Bagaimana penjelasan filosofi atalJ legal reason dan prinsip hukum yang dianut UUPT mengenai kewenangan Komisaris dan Direksi dalam penyelenggaraan RUPS?

        2. Apakah yang dimaksud dengan ketentuan bahwa tanggung jawab Direksi itu Bersifat KOLEGIAL? Bagaimana penjelasannya?
        3. Apakah UUPT atau doktrin hukum PT mengenal Dengangkatan Direksi secara RETROAKTIF? Bertentangankah hal itu dengan ketertiban umum atau kepatutan atau kepantasan dalam hukum PT?
        4. Jika seandainya Saudara adalah Hakim yang mengadili perkara tersebut di atas, apakah kira-kira putusan yang akan saudara ambil? Dasar argumentasi Yuridisnya apa?
        5. Mana yang Sdr setujui, meskipun AD “NFI” menyatakan bahwa Direksi atau Komisaris berwenang menyelenggarakan RUPSLB, namun semestinya permintaan untuk menyelenggarakan RUPSLB tersebut tetap harus diajukan kepada Direksi dahuilu sesuai dengan prinsip-prinsip Pasal 66(1) dan Pasal 68 (1) & (2) beserta penjelasannya; atau kalaupun permintaan tersebut sudah terlanjur diajukan ke Komisaris (karena pada dasamya tidak dilarang oleh UUPT atau AD “NFl”) sesuai dengan prinsip UUPT selayaknya Komisaris memberitahukan atau rnenyerahkan atau meneruskan permintaan tersebut kepada Direksi, karena menurut UUPT yang berwenang menyelenggarakan RUPS adalah Direksi ?
        6. Dalam kasus tersebut diatas, setujukah Sdr jika dkatakan bahwa Direksi “NFl” telah berhalangan , sehingga tidak dapat menyelenggarakan RUPS, karena ada 2 Direksi yang mengundurkan diri?. Argumen yuridisnya apa?

        Mohon penjelasan yuridisnya pak.
        Terima kasih,
        Best Regards,
        RP

      3. Pertanyaan apakah seseorang bekerja didalam satu perusahaan PMA (100%)dengan status PT di Indonesia dapat merangkap dua jabatan, maksudnya seseorang itu menjabat sebagai Sales Manager di perusahan PT tsb dan di akte notaris perusahaan sebagai direktur PT juga.

        Mohon jawaban sesuai dengan peraturan yang ada di Indonesia

        Terima kasih

      4. Selamat siang, bolehkah bertanya? Saya bekerja di suatu perusahaan PMA 100% yang mana untuk saat ini karena berbagai masalah di HRD, ingin menanyakan apakah seorang presdir WNA yang sudah mempunyai KITAS bisa mengPHK GM dan Mgr HRD?

      5. Bapak/Ibu yang terhormat saya mau tanya..,
        Saya sudah bekerja di perusahaan PT. B selama 10 tahun dan dalam 1 tahun terakhir ini saya selalu di tegur oleh bos karena datang terlambat melulu (saya akui memang terlambat, karena disebabkan sekarang ini tempat tinggal saya jauh dari tempat saya kerja) namun perusahaan tidak mau memecat saya dan sekarang di anjur kan untuk di mutasikan ke pabrik (saat ini posisi saya sebagai marketing). Padahal sebelumnya sudah beberapa kali saya mengajukan pengunduran diri ke perusahaan tapi selalu di tolak, kalau sekarang ini saya mengundurkan diri lagi apakah saya bisa mendapatkan pesangon yang layak atau paling tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku.
        Tambahan: Selama saya bekerja sebagai marketing tidak ada bonus/komisi, lewat jam kerja tidak ada lemburan, makan siang di dalam kantor. Bagaimana solusinya agar tidak ada orang yang dirugikan, padahal saya sudah minta toleransinya tapi tidak di berikan

      Leave a Reply

      Fill in your details below or click an icon to log in:

      WordPress.com Logo

      You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

      Twitter picture

      You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

      Facebook photo

      You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

      Google+ photo

      You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

      Connecting to %s