Tanya Jawab Hukum Perusahaan (hukumonline.com)

ini tentang perusahaan, penting nih…

  1. Yth. Pengasuh Hukumonline Saya mohon bantuan bapak/ibu pengasuh tentang batasan perusahaan satu group dan referensinya apakah ada UU atau PP atau hal lainnya yang bisa menjelaskan hal tersebut. Terimakasih atas penjelasannya. Salam, A. Hakim
  2. Apakah barang jaminan berupa sepeda motor seharga pasaran 4 juta beserta BPKB & STNK boleh dijual atas hutang orang yg menjaminkan sebesar 10 juta. karena yg punya hutang dan yg menjaminkannya tidak ada itikad baik untuk menyelesaikan dan tidak bisa dihubungi lagi. janjinya 1 minggu akan datang menyelesaikan, tapi setelah tiga bulan ngga datang2 dan tidak bisa dihubungi lagi. karena kalo dijual pun tidak mencukupi hutangnya malah masih sisa banyak. sedangkan uangnya adalah uang perusahaan yg harus segera dipertanggung jawabkan. apakah kalo itu dijual kita bisa dituntut pasal penggelapan nggak?
  3. Dapatkah dijelaskan dengan rinci perlindungan apa yang telah diakomodir oleh UUPT kita terhadap pemegang saham baik pemegang saham mayoritas maupun minoritas?
  4. Saya tadinya presiden direktur diperusahaan dan pemegang saham 30%, saya mengundurkan diri dengan surat pengunduran diri bermeterai, tapi pengalihan saham dan penggantian saya sebagai presiden direktur tidak dilakukan dalam bentuk RUPS, apakah dengan begitu saya sudah sah? Kemudian pertanyaan saya sahkah seorang komisaris mewakili perusahaan di dalam maupun di luar pengadilan? Demikianlah pertanyaan saya, terimakasih.
  5. Mengapa badan hukum asing yang ingin beroperasi di Indonesia harus menjadi Perseroan Terbatas dulu?
  6. Bagaimana jika PT. PMA mengalami pailit dan semua aktiva sudah dijual untuk membayar hutang-hutang PT? Apakah harta kekayaan pribadi Dewan Direksi dan komisaris dapat disita untuk membayar hutang PT tersebut?. Dan jika dapat, bagaimana kalau semua harta pribadi Dewan komisaris dan Direksi sudah habis untuk membayar hutang tetapi masih hutang PT, belum lunas juga, apakah dapat dituntut dengan kurungan penjara? Terimakasih atas jawabannya.
  7. Saya mendirikan sebuah perseroan terbatas dengan seorang rekan. Rekan saya selaku Direktur Utama, sedangkan saya selaku Komisaris Utama dan juga masing-masing sebagai pemegang saham. Tanpa sepengetahuan saya, saham saya telah dibagi-bagikan kepada saudara rekan saya. Itu dilakukan tanpa RUPS dan persetujuan saya, di mana seolah-olah saya melakukan jual beli. Ketika saya mengetahuinya, ternyata rekan saya sudah membuatkan akta di depan notaris dan saat ini perkembangannya sedang dalam proses pengesahan di Menteri Kehakiman. Yang menjadi pertanyaan saya 1.Bagaimana notaris bisa membuatkan akta jual beli tsb tanpa persetujuan saya (apalagi sebagai Komisaris Utama)? 2.Apakah bisa akta jual beli tersebut dibatalkan dan kembali ke akta yg berisi susunan pemegang saham semula? 3.Notarisnya mengusulkan diadakannya akta jual beli kembali kepada saya. Apa bisa demikian dan apa resikonya? Jika begitu berarti akta jual beli palsu itu bisa dinyatakan berlaku? Terima kasih atas bantuannya.
  8. Bagaimana status suatu perseroan terbatas ( yang pendiriannya sesuai Undang-undang  No. 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman dan HAM ) di mana para pendirinya/pemegang sahamnya sejak awal hingga saat ini adalah sepasang suami istri yang tidak pisah harta, apakah pendirian PT tsb sah dan bagaimana bila dikaitkan dengan persyaratan pendirian PT minimal oleh 2 orang?
  9. Pada tahap pendirian PT, tahap pengesahan adalah agar PT dapat memperoleh status badan hukum, namun PT baru menjadi badan hukum yang sempurna apabila sudah sampai tahap pendaftaran dan pengumuman. Bagaimanakah wewenang dan tanggung jawab direksi pada PT yang telah mendapatkan pengesahan tetapi belum melalui tahap pendaftaran dan pengumuman?
  10. Saya ingin mendirikan CV dan saya ingin mendaftarkan secara resmi. CV yang akan saya jalankan bila telah berjalan nantinya, apakah ada dampaknya terhadap hukum bila belum didaftarkan secara resmi? apa syarat mendirikan CV dan berapa biayanya? ke lembaga mana yang berhak mensahkan pendirian CV saya tersebut? terima kasih…
  11. Saya ingin mendirikan usaha dagang (UD) tapi sebelumnya saya belum ingin mendaftarkan resmi (menjadi badan hukum). UD tersebut akan saya daftarkan jika sudah bisa berjalan jadi untuk sementara tanpa badan hukum yang resmi -bisakah hal itu saya lakukan? Apakah ada dampaknya terhadap hukum? apa syarat mendirikan UD dan berapa biayanya? Terima kasih atas jawaban yang diberikan.
  12. Saya sedang menjajaki untuk membuat usaha jasa kurir, yang hendak saya tanyakan bagaimana cara permohonan dan persyaratan pendiriannya?
  13. Mengapa kita perlu mengesahkan akta pendirian sebuah Perseroan Terbatas pada Menteri Hukum dan Perundang-undangan? Apakah tidak cukup disahkan di notaris saja?
  14. Pasca lahirnya UU No. 16 tahun 2001 tentang yayasan, orang kemudian sibuk berlaih pada perkumpulan/perhimpunan. Apa sih sebenarnya perbedaan antara keduanya ? Dari sisi hukum, legalitas dan kekuatan hukumnya lebih kuat yang mana ? Apa hak dan kewajiban dari masing-masing itu ?
  15. Apakah yang seharusnya dilakukan dalam menangani proses keberatan pelaku usaha terhadap putusan KPPU?. Apakah tetap berpegangan pada hukum acara perdata yang berlaku ataukah dengan PERMA?. Lalu bagaimana agar keputusan KPPU bisa berkekuatan hukum?.
  16. Apakah ada sanksi bagi sebuah PT.yang didirikan sebelum UU PT. No.1 Tahun 1995, tetapi setelah diberlakukannya UU PT tidak melakukan penyesuaian dengan UU No.1 tahun 1995? Terima Kasih
  17. apakah dana untuk pembagian deviden suatu perusahaan itu diambil dari laba bersih atau dari saldo laba ?(dengan mengingat pada ketentuan di UU Perseroan Terbatas dan anggaran dasar perusahaan)
  18. Bagaimana cara-cara mendirikan sebuah kantor hukum di Jakarta ? Apa saja syarat-syarat minimalnya ? Lalu, diatur dimana cara-cara mendirikan kantor hukum tersebut ? Terima Kasih.
  19. Halo Bung Pokrol. Saya ingin menanyakan menganai peraturan hukum yang mengatur usaha di bidang entertainment atau event organizer, apakah benar usaha seperti ini di atur dalam hukum impresariat? Kalau Ya, apakah yang dimaksud dengan hukum Impresariat itu? bagaimana prosedur pengurusannya dan berapa biayanya? Jika bukan, peraturan badan hukum apa yang mengatur jenis usaha seperti ini? dan di mana saya bisa mendapatkan informasi yang sejelas-jelasnya mengenai peraturan ini?
  20. Ijin apa saja yang kita perlukan untuk mendirika suatu yayasan? Apakah ada aturan yang mengaturnya?
  21. Saya ingin menanyakan, apakah orang asing atau Badan Hukum Asing boleh mendirikan Yayasan di Indonesia?
  22. Saya ingin menanyakan mengenai struktur permodalan perusahaan. Seperti yang kita ketahui bahwa pada saat suatu perusahaan didirikan jumlah modal ditempatkan haruslah minimal 25% dari jumlah modal dasar dan modal disetor harus telah disetor minimal 50% dari modal ditempatkan dan saat pengesahan seluruh modal yang telah ditempatkan harus sudah disetor penuh. Bagaimanakah akibat hukumnya bila pada saat perusahaan telah berdiri modal ditempatkan komposisinya berkurang menjadi dibawah 25% dari modal dasar mengingat UUPT hanya mengatur bahwa pengurangan modal (modal dasar, ditempatkan, atau disetor) hanya berlaku setelah mendapat persetujuan menteri Kehakiman. Apakah hal tersebut sebenarnya diperbolehkan?
  23. Apakah yang menjadi perbedaan antara perusahaan tertutup dan perusahaan terbuka?
  24. Menurut ketentuan Undang-undang No.16 tahun 2001, tanggung jawab pengurus yayasan tidak terbatas, bahkan sampai dengan kepada pribadi pengurusnya. Bagaimana jika kita menggunakan “Lembaga” sebagai alternatif penggantinya dan bagaimana pengaturannya menurut hukum positif Indonesia, mohon penjelesan, terima kasih.
  25. 1. Apakah Firma itu? 2. Bagaimana pertanggungjawaban anggota Firma? 3. Bagaimana tata cara pendiriaan Firma? 4. Bagaimana stattus hukum Firma? 5. Bagaimana berakhirnya Firma?
  26. Apakah firma sebuah badan hukum dan apakah sebuah firma boleh menjadi pemegang saham dalam PT?
  27. Saya, pemegang saham sebesar 2%, mengetahui bahwa RUPS Tahunan di tahun kemarin tidak terlaksana. Terlintas saya berpikir, “Apakah hukumnya untuk sebuah perusahaan yang lalai dalam melaksanakan RUPS tahunan?” Akhirnya, saya menanyakan hal tersebut kepada A, pemegang saham 44%. A menjawab, ” RUPS tidak perlu dilaksanakan karena tiap hari telah diadakan RUPS, karena A digabung B [pemegang saham 18%] sudah lebih dari setengahnya.” Perlu diketahui bahwa B bisa dikatakan pasti selalu mengikuti kata A. Di samping itu, A juga yang selalu menggunakan/ mengatasnamakan management dalam membuat keputusan-keputusan yang bersifat prinsip. Dimana dalam management itu sendiri, 1 orang adalah adik kandungnya A sendiri dan 2 orang adalah adik iparnya A, yang masing-masing juga merupakan pemegang saham. Hal-hal yang saya hendak tanyakan adalah: 1. Apakah pernyataan A dapat dibenarkan menurut hukum yang berlaku untuk sebuah perusahaan baik lokal maupun internasional? 2. Apabila A salah, maka hukuman apa yang dapat dilakukan pada A? 3. Apa langkah yang sebaiknya dilaksanakan oleh saya selaku pemegang saham 2% dalam hal ini? 4. Bagaimanakah peraturan/pasal yang mengatur tentang hukum perusahaan, khususnya yang menyangkut tentang pemegang saham mayoritas dan minoritas? 5. Berapa persen sahamkah minimal untuk seorang pemegang saham dapat menguasai sebuah perusahaan secara mutlak, dalam hal membuat keputusan yang bersifat prinsip?
  28. Bagaimana persyaratan mendirikan perseroan terbatas yang merupakan penanaman modal asing?
  29. Dengan UU Yayasan yang baru No.16 tahun 2001, apakah ada perbedaan yang krusial kalau kita ingin membentuk suatu yayasan. Misalnya, apakah masih harus melalui proses pengadilan atau langsung menunggu Berita Acara dari Depkeh dan HAM? Tolong uraikan juga persyaratannya sebelum menghadap ke notaris untuk membuat aktanya, terima kasih.
  30. Apakah hukum perusahaan indonesia mengenal derivative action suit (gugatan derivatif)?
  31. Saya dan seorang rekan mendirikan PT. Dalam anggaran dasar pendirian PT, rekan A selaku Direktur dan memiliki 30 % saham. Saya selaku Komisaris dan memiliki 70 % saham (dimana berdasarkan perjanjian dan kuasa notaris, dalam PT tersebut saya memiliki 30 % saham dan sisanya 40 % milik rekan B yg memberikan kuasa kepada saya untuk mengurus segalanya). Bulan lalu rekan B meninggal dunia. Tanpa sepengetahuan saya, rekan A telah menjual saham saya (70%) kepada anak-anaknya. Sehingga saya hanya tersisa 15 % saja (termasuk saham B). Bahkan jual beli palsu ini sudah dibuatkan akta oleh notaris berikut akta perubahan susunan pemegang saham. Saat ini sedang dalam pengesahan di MenKeh. Saya memiliki bukti bahwa notulen rapat tidak ada tanda tangan saya, karena memang saya tidak diundang dalam RUPS itu. Saya rasa ini bentuk penipuan. Saya juga sudah mendatangi notaris ybs dan menegurnya. Mungkin karena takut notaris tsb sulit sekali utk dihubungi. Pertanyaan saya : 1. Saya ingin membatalkan jual beli saham fiktif tsb dan kembali ke susunan pemegang saham awal. Apakah bisa dilakukan pembatalan akta? Krn notaris sengaja mengulur waktu dan tidak ingin membatalkan (krn takut minta di MenKeh). Notaris mengusulkan jual beli lagi. Tetapi rekan A tidak mau tanda tangan jual beli utk kembali ke susunan awal. 2. Sanksi apa yg akan dikenakan kepada notaris yg berani membuatkan akta jual beli saham tanpa persetujuan saya? 3. Langkah apa yang harus saya diambil? Saya harus menghubungi siapa? Terima kasih atas jawabannya dan saya sangat menunggu jawaban secepatnya karena situasi di PT makin panas.
  32. Apakah hukum membenarkan suatu usaha dagang dan jasa tidak berbadan hukum? Jika benar, pada kondisi bagaimana. Jika salah, dasar hukumnya apa, dan harus bagaimana? Bagaimana pula kedudukan usaha dagang dan jasa yang tidak berbadan hukum dalam membuat ikatan kontrak? Siapa yang harus menanggung kewajiban bila terjadi wanprestasi? Sampai sejauh mana?
  33. Apakah saat sekarang ini sudah dapat pihak asing melakukan investasi di bidang iklan? tolong dong dengan aturannya, terimakasih.
  34. UU tentang yayasan mengatur, bahwa harta yayasan yang bubar agar dialihkan kepada yayasan yang sejenis dan semaksud dengan yayasan yang telah bubar atau kepada negara. Mengapa demikian? Apakah betul harta yayasan yang sudah bubar tsb (tentunya setelah ada likuidasi) tidak ada pemiliknya, sehingga perlu campur tangan negara?
  35. Tolong dijelaskan implementasi UU no.16/2001 dan kaitannya dengan penyelenggara pendidikan (tinggi). Apakah ada aturan pelaksanaannya? Adakah contoh konkret skema hubungan yayasan dengan badan usaha/lembaga pendidikan, dan lain-lain.
  36. Saya dikeluarkan sebagai Direktur dan pemegang saham, tapi tidak diberi kesempatan untuk membela diri sehingga ngambang, pertanyaannya adalah: 1. Bagaimana status saya apakah dapat mengajukan ke pengadilan Negri atas hak saya yang dimaksud. 2. Apakah Direksi dan komisaris dapat mengeluarkan saya sebagai Direktur meskipun tanpa kehadiran saya. Terima kasih atas kerja samanya.
  37. Saya berencana untuk medirikan sebuah pabrik ADK (air minum dalam kemasan) dan yang menjadi pertanyaan saya adakah peraturan dari menteri perdagangan yang menyatakan bahwa untuk mendirikan pabrik tsb. Apakah saya harus memiliki peralatan laboratorium (untuk menganalisa kadar air)? Ataukah saya boleh menggunakan jasa lab-lab yang ada di luar perusahaan? Mohon bimbingannya. Terima Kasih
  38. Apakah untuk melakukan hibah saham perlu dilakukan penawaran terlebih dahulu kepada pemegang saham lainnya.
  39. Peraturan investasi yang berlaku membatasi kepemilikan saham bagi pemegang saham asing untuk bidang-bidang tertentu atau sama sekali tertutup bagi asing. Akan tetapi untuk tetap dapat berusaha dalam bidang yang tertutup tersebut atau untuk dapat memegang saham lebih dari yang ditentukan oleh peraturan, para pemegang saham asing menggunakan pihak ketiga/nominee yang berupa individu/badan hukum Indonesia untuk menjadi pemegang saham dalam perusahaan tersebut. Individu/badan hukum Indonesia tersebut mendapatkan dananya melalui loan ari si pihak asing, menggadaikan sahamnya kepada pihak asing dan menyerahkan hak-haknya sebagai pemegang saham melalui surat kuasa. Dengan demikian secara tidak langsung si pihak asing tersebut telah menjalankan hak dan kewajibannya sebagaimana pemegang saham dalam perusahaan tersebut. Padahal bidang usaha perusahaan tersebut tertutup/ terbatas bagi asing. Bagaimana pendapat Anda menganai hal ini? Walaupun penanaman modal tidak langsung/indirect shareholding tsb tidak bertentangan dengan hukum, tapi hal tersebut dapat merugikan karena bidang usaha tertentu tersebut terbatas atau tertutup bagi pihak asing?
  40. Bisakah badan hukum asing mengakuisisi perusahaan telekomunikasi indonesia seperti PT.Telkom, tbk. misalnya, hingga memiliki 100% saham ?
  41. Apakah yang dinamakan integrasi vertikal?
  42. Dalam jenis kontrak bisnis yang biasa dipakai dalam praktek sehari-hari, Ada berapa macam baik yang sifatnya insidental atau standard (seperti TAC, BOT, TAA, joint operation, production sharing, dll) Dimanakah bisa diperoleh copy dari jenis-jenis kontrak tersebut?
  43. Sejauh manakah pemegang saham bertanggungjawab dalam “debt restructuring”?
  44. Bisakah Pemegang Saham lama atau Pengurus Lama (Direksi dan Komisaris) pada suatu Perseroan dimintai pertanggungan Jawaban atas hutang sewa menyewa rumah, yang dilakukan semasa periode jabatan pemegang saham lama dan pengurus lama..diasumsikan pemegang saham baru atau Direksi dan Komisaris Baru tidak mau bertanggung jawab atas perbuatan Pemegang saham Lama dan Pengurus lama tersebut..?\
  45. Bagaiamana pemakaian mengenai asset perusahaan yang khususnya yang disebut dengan benda bergerak dan tidak bergerak? Kebetulan saya lagi membuat daftar asset perusahaan, apa aja yang penting buat saya ketahui, terima kasih sebelumnya
  46. Saya pernah melihat di sebuah media cetak laporan keuangan suatu Perseroan Terbuka yang bergerak di bidang Perbankan. Namun begitu saya lihat komposisi pemegang saham, saya menemukan bahwa hanya tiga orang saja yang memegang saham perseroan tersebut walaupun Perseroan itu suatu Perseroan Terbuka. Pertanyaan saya adalah bagaimana hal ini bisa terjadi, karena menurut sepengetahuan saya bahwa suatu Perseroan Terbuka memiliki setidaknya dua syarat, yaitu: a. memiliki modal disetor minimal Rp. 3 milyar b. pemilik saham sekurang-kurangnya 300 pemegang saham. Demikianlah saya sangat berterima kasih atas jawabannya.
  47. Apakah materi dari Peraturan Pemerintah no. 15 tahun 1999 pasal 2 (1) bertentangan dengan pasal 28 (1) Undang-undang No.1 tahun 1995 tentang Perseroan terbatas? Terimakasih.
  48. Bila sebuah PT A yang adalah sebuah PMA modal patungan (joint venture) antara Perusahaan Asing dan Perusahaan Nasional melakukan ekspor barang ke luar negeri tanpa sepengetahuan Perusahaan Nasional yang merupakan salah satu pemegang saham PT A tersebut, bagaimana tindakan hukumnya, saya minta pendapatnya, beserta sanksi, dan peraturan yg mengaturnya, terima kasih.

Banyak juga yah… pada intinya ini adalah problem based learning, belajar dari permasalahan orang lain.. mungkin itu cara yangterbaik dalam mempelajari.. hukum.. dengan sebuah contoh kasus dan bukan hanya teori belaka…

About these ads

6 comments

  1. hay . ada yg bsa bantu saia gag ? skripsi saia kn ngebahas ttg pertanggung jawaban dari direksi dan komisaris berdasarkan prinsip derivative action . tapi saia sndiri masi blun paham banget sama derivative action . apa ada yg punya bahasan ttg derivative action, dri pngertian ampe … yg lengkap gtu ? ada gag ? mhon bantuan nyah yaah . makasi banyak sblumnya . i’ll appreciate it whatever it is .

  2. Saya wanita WNI menikah resmi secara gereja Kristen Protestan dengan pria Belanda dan mempunyai satu anak perempuan berumur 4 tahun. Kami menikah dengan surat perjanjian pisah harta karena suami saya takut kehilangan hartanya jika terjadi hal- hal yang tidak diinginkan dalam pernikahan di kemudian hari. Surat perjanjian tersebut hanya didaftarkan di kedubes RI tetapi tidak di didaftarkan dinegaranya. Karena kami menikah resmi maka saya mempunyai hak untuk bekerja dinegaranya dan mendapat perlakuan sama seperti warga dinegaranya. Saat ini saya bekerja sebagai pegawai negri sementara dinegranya karena saya mempunyai ijasah universitas dari Indonesia. Saya ingin menggugat cerai kepada suami saya karena alasan kekerasan rumah tangga. Pertanyaan saya: apakah anak saya yang sekarang ini WNA juga mempunyai hak untuk mendapatkan WNI? Apakah suami saya akam membayar uang tunjangan (alimitatie) kepada saya dan anak saya setelah kami bercerai?Berapa besar alimitatie tersebut yang akan kami terima? Bagaimana kalau suami saya tidak mau membayar alimitatie tersebut dengan alasan bahwa surat perjanjian pisah harta sebelum menikah? Mohon nasihat hukum. Terima kasih.

  3. Kasus PT (“NF”):

    NF adalah PT. PMA y’ang didirikan tahun 1995 dengan komposisi kepemilikan saham : 70 % dimiliki oleh “KFI” suatu Perusahaan yang dikuasai oleh Asing dan 30 % dimiliki oleh PT. “RDM” , suatu perusahaan nasionaI di Indonesia. Kedudukan “KFI” adalah mengantikan pemegang saham lama yaitu: “NFI” Inc pada tahun 2003. Direksi terdiri dari 3 orang, dengan komposisi : Presiden Direktur dan 1 orang Direktur nominasi asing, 1 Direktur lain nominasi RDM. Dewan Komisaris (Dekom) juga 3 orang dengan kompisisi sama yaitu : Preskom dan 1 Komisaris nominasi asing, sedang 1 Komisaris lainnya nominasi “RDM”.
    Pada juli 2004 “RDM” rnenqajukan permohonan pemeriksaan atas kinerja “NFI” kepada PN Jakarta Pusat atas dugaan perbuatan melawan hukum berkaitan dEngan perbedaan kerugian antara “unaudited report” dengan “audited report” sekitar Rp.24,5 milyar. PN Jakpus mengabulkan dengan menunjuk Ernst & Young ( “EY”) sebagai ahli yang diminta untuk memeriksa pembukuan ” NFI”.
    Dengan adanya pemeriksaan tersebut, Presdir dan 1 Direktur nominasi asing mengundurkan diri dan efektif sejak 15 Nopember 2004, sementara belum ada penggantinya, “KFI” tidak mengakui 1 Direktur yang masih ada sebagai orang yang berhak mewakili ” NFI” dalam kegiatan sehari-hari. Argumentasi “MFI” adalah karena berdasarkan Pasal 11 (6) AD NFI hanya Direktur yang ditunjuk secara tertulis oleh Presdir yang berwenang mewakili “NFI”. Disamping itu “KFI” juga mendasarkan pad a Pasal 19 (lO & 2) AD “NFl” yang berbunyi : ” Direksi atau Komisaris berwenang menyelenggarakan RUPSLB; Direksi dan Komisaris wajib memanggil dan menyelenggarakan RUPSLB atas permintaan tertulis pemegang saham yang mewakili 1/10 dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah. Atas dasar Posal 19 AD ” KFI” tersebut, “KFI” mengaiukan permintaan RUPSLB langsung kepada Komisaris tanpa terlebih dahuJu meJalui Direksi yang masih ada.
    Dekom “NFI” tidak bisa mencapai kesepakatan untuk mengabulkan dalam 30 harl karena adanya perbedaan tentang beberapa masalah yang ada yaitu :
    1. Dalam usulannya “KFI” minta pengangkatan Direktur baru diberlakukan secara retroaktif, yaitu sejak tanggal 15 November 2004; “RDM” menolak usul tersebut karena diyakini bahwa hal itu tidak sesuai dengan praktek hokum dan prinsip-prinsip UUPT dan cenderung melanggar ketertiban umum, sebab akan menimbulkan pertanyaan bagaimana dengan pertanggungjawaban Direksi yang baru diangkat atas hal-hal yang terjadi antara tanggal 15 Nopember s.d. tanggal pengangkatan mereka. .
    2. Meskipun AD “NFI” menyatakan bahwa Direksi atau Komisaris berwenang menyelenggarakan RUPSLB, namun semestinya permintaan’ untuk menyelenggarakan RUPSLB tersebut tetap harus diajukan kepada Direksi dahulu sesuai dengan prinsip-pl’insip Pasal 66 (1) dan Pasal 68 (1) & (2) beserta penjelasannya.

    Oleh karena Dekom tidak merespon permintaan RUPSLB tersebut, maka ” KFI” mengajukan permohonan izin pemanggilan RUPSLB berdasarkan Pasal 67 UUPT.• “RDM”, Direksi “NFI” yang masih ada dan 1 Komisaris “NFl” menolak permohonan ini dengan alasan sebagaimana disebutkan di muka.

    Pertanyaan :
    1. Pada Pasal 68 (2) UUPT dan penjelasannya pada prinsipnya menetapkan bahwa pemanggilan RUPS oleh Komisaris hanya dalam hal-hal tertentu yang ditetapkan AD, bahkan penjelasannya tegas menyatakan Pemanggilan RUPS adalah kewajiban Direksi. Hal senada juga ditetapkan dalam Pasa 66 (1) UUPT. Dengan mengacu pada Pasal-pasal tersebut, apakah ketentuan bahwa Komisaris berwenang memanggil RUPS semestinya dipahami dulam konteks setelah Direksi menolak atau lalai melakukan pemanggilan sesudah diminta? Bagaimana penjelasan filosofi atalJ legal reason dan prinsip hukum yang dianut UUPT mengenai kewenangan Komisaris dan Direksi dalam penyelenggaraan RUPS?

    2. Apakah yang dimaksud dengan ketentuan bahwa tanggung jawab Direksi itu Bersifat KOLEGIAL? Bagaimana penjelasannya?
    3. Apakah UUPT atau doktrin hukum PT mengenal Dengangkatan Direksi secara RETROAKTIF? Bertentangankah hal itu dengan ketertiban umum atau kepatutan atau kepantasan dalam hukum PT?
    4. Jika seandainya Saudara adalah Hakim yang mengadili perkara tersebut di atas, apakah kira-kira putusan yang akan saudara ambil? Dasar argumentasi Yuridisnya apa?
    5. Mana yang Sdr setujui, meskipun AD “NFI” menyatakan bahwa Direksi atau Komisaris berwenang menyelenggarakan RUPSLB, namun semestinya permintaan untuk menyelenggarakan RUPSLB tersebut tetap harus diajukan kepada Direksi dahuilu sesuai dengan prinsip-prinsip Pasal 66(1) dan Pasal 68 (1) & (2) beserta penjelasannya; atau kalaupun permintaan tersebut sudah terlanjur diajukan ke Komisaris (karena pada dasamya tidak dilarang oleh UUPT atau AD “NFl”) sesuai dengan prinsip UUPT selayaknya Komisaris memberitahukan atau rnenyerahkan atau meneruskan permintaan tersebut kepada Direksi, karena menurut UUPT yang berwenang menyelenggarakan RUPS adalah Direksi ?
    6. Dalam kasus tersebut diatas, setujukah Sdr jika dkatakan bahwa Direksi “NFl” telah berhalangan , sehingga tidak dapat menyelenggarakan RUPS, karena ada 2 Direksi yang mengundurkan diri?. Argumen yuridisnya apa?

    Mohon penjelasan yuridis berdasarkan UUPT (Baru) No. 40 th 2007

    Thanx,
    Best Regards,
    RP

  4. Naning said
    October 3, 2009 at 4:23 pm

    Saya wanita WNI menikah resmi secara gereja Kristen Protestan dengan pria Belanda dan mempunyai satu anak perempuan berumur 4 tahun. Kami menikah dengan surat perjanjian pisah harta karena suami saya takut kehilangan hartanya jika terjadi hal- hal yang tidak diinginkan dalam pernikahan di kemudian hari. Surat perjanjian tersebut hanya didaftarkan di kedubes RI tetapi tidak di didaftarkan dinegaranya. Karena kami menikah resmi maka saya mempunyai hak untuk bekerja dinegaranya dan mendapat perlakuan sama seperti warga dinegaranya. Saat ini saya bekerja sebagai pegawai negri sementara dinegranya karena saya mempunyai ijasah universitas dari Indonesia. Saya ingin menggugat cerai kepada suami saya karena alasan kekerasan rumah tangga. Pertanyaan saya: apakah anak saya yang sekarang ini WNA juga mempunyai hak untuk mendapatkan WNI? Apakah suami saya akam membayar uang tunjangan (alimitatie) kepada saya dan anak saya setelah kami bercerai?Berapa besar alimitatie tersebut yang akan kami terima? Bagaimana kalau suami saya tidak mau membayar alimitatie tersebut dengan alasan bahwa surat perjanjian pisah harta sebelum menikah? Mohon nasihat hukum. Terima kasih.

    pernyataannya perlu lebih dipertegas lagi. Hal lain yang perlu saya tanyakan adalah:
    Saudari menikah dimana dan kapan? Anak saudari lahir dimana dan kapan? Apakah mengenai kelahirannya tersebut sudah dicatatkan di Kedubes RI di Belanda? Kelengkapan dokumen yang dimiliki? Secara Undang-undang, dokumen yang harus dillengkapi untuk memperoleh kewarganegaraan bagi anak dengan perkawinan campuran, diantaranya (dapat diperoleh dan diurus di Kantor Kedutaan Besar/Konsulat Jendral RI):
    – Formulir Permohonan Pendaftaran Anak untuk Memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia
    – Fotokopi akte kelahiran anak
    – Pernyataan orang tua / wali anak bahwa anak belum menikah
    – Fotokopi tanda penduduk atau paspor orang tua / wali anak
    – Pas foto terbaru anak berukuran 4×6 cm sebanyak 6 lembar
    – Fotokopi akte perkawinan, perceraian, kematian orang tua / wali anak.

  5. Permisiii…
    Saya ingin bertanya apakah hibah saham mempunyai akibat hukum tertentu bagi si pemberi maupun penerima? Terima kasih lho sebelumnya…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s