Month: November 2008

Tanya Jawab Hukum Perusahaan (asiamaya.com)

    lagi lagi persoalan yang di hadapai oleh perusahaan .. met menikmati soal soal ini..

    1. Dokumen dan persyaratan apa saja yang dibutuhkan untuk mendirikan sebuah PT? (Jawaban)
    2. 1. Dengan hormat bersama ini saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan kepada ibu mengenai “MERGER” sebuah perusahaan, kami karyawan sebuah perusahaan ritail yang sudah berganti nama namun pengelolanya masih pada 3 (tiga) PT, hal tersebut menyebabkan terjadinya merger untuk membuat tiga PT tersebut menjadi satu. 1. Bagaimana nantinya nasib para karyawan ? 2. Hak-hak apa saja yang akan kami dapatkan ? 3. Kemungkinan-kemungkinan apa saja yang akan timbul/terjadi dalam peristiwa merger tersebut yang akan terjadi pada para karyawan tolong juga diberitahukan landasan-landasan hukum apa saja yang dapat menguatkan posisi para karyawan nantinya, juga bagaimana prosedur merger tersebut semestinya( tata cara dan kemungkinan-kemungkinan yang timbul) besar harapan kami kiranya ibu dapat memberi jawaban dan saran karena semua itu akan membantu kami para pekerja yang tidak tahu apa-apa atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih banyak. (Jawaban)
    3. Saya bekerja pada sebuah perusahaan property yang saat ini menjadi obligor/debitur BPPN. Seandainya saya ditunjuk oleh perusahaan untuk menindaklanjuti atau menyelesaikan masalah restrukturisasi, khususnya dari segi hukum, apa dan dengan pihak mana di BPPN yang harus saya hubungi ? Apakah saya harus memakai jasa konsultan hukum yang telah ditunjuk oleh BPPN? Langkah-langkah apa yang harus segera saya lakukan ? Terima kasih atas bantuan sarannya. (Jawaban)
    4. Sejauhmana tanggungjawab perusahaan induk terhadap anak perusahaannya terutama terhadap hutang si anak perusahaan kepada pihak ketiga? Bagaimana jika si anak perusahaan wanprestasi? Apakah anak perusahaan itu pailit? Bagaimana penyelesaiannya? (Jawaban)
    5. Saya bekerja pada sebuah Bank swasta yang berkantor pusat di Bandung. Untuk selanjutnya kami sebut Bank Bandung. Saat ini Bank Bandung telah diakuisisi oleh sebuah Bank di Jakarta senilai Rp 300 JT. Untuk selanjutnya kita sebut saja Bank Jakarta. Bank Bandung telah menerima pembayaran sebesar 40%, dan sesuai perjanjian dia telah menjadi pemegang saham mayoritas. Ternyata Bank Jakarta bukanlah Bank yang sehat atau bonafid, karena nyatanya dia telah di-BTOkan dan menjadi pasien BPPN. Selanjutnya Bank Bandung berusaha menagih sisa 60% ke BPPN tapi hingga kini belum berhasil. Hal tersebut konon karena Bank Jakarta mempergunakan ahli hukum profesional sehingga sulit untuk ditagih. 1. Apakah setelah diakuisisi (40%) Bank Bandung pun turut menjadi pasien BPPN ?  2. Apakah dengan kondisi Bank Jakarta yang di-BTOkan sisa pembayaran 60% tidak akan pernah dapat ditagih ? 3. Apakah setelah bank Jakarta masuk BPPN, dia tidak lagi bertanggung jawab terhadap kewajibannya sebesar 60% ? 4. Apakah sebaiknya kasus ini diselesaikan melalui pengadilan ? 5. Apakah untungnya apabila Bank Bandung mempailitkan Bank Jakarta sementara dia sendiri masih menjadi pasien BPPN ? 6. Bagaimana jalan terbaik untuk menagih sisa 60% tersebut padahal Bank Jakarta telah menjadi pemegang saham mayoritas ?(Jawaban)
    6. Bagaimana syarat mendaftarkan Perseroan Terbatas di Indonesia. (Jawaban)
    7. Saya seorang karyawan bank salah satu Bank BUMN. Dengan adanya UU terbaru yang mengatur independensi BI saya sangat tertarik dengan tanggung jawab dan peranan Bank Indonesia atas kejahatan perbankan. Sebagaimana dimaklumi, saat ini banyak bank-bank di Indonesia yang sedang kolaps dan menjadi beban RAPBN. Dari beberapa kasus yang dilansir terindikasi bahwa terjadi kejahatan perbankan a.l : pemberian kredit pada group sendiri, pelanggaran BMPK, pelarian dana BLBI, pembelian valas dengan special rate untuk keuntungan pemilik. Dalam hal ini BI sebagai pengawas dapat dipastikan mengetahui tindak kejahatan tersebut. Walau demikian toh BLBI masih tetap dikucurkan. Sehubungan dengan hal tersebut, harap tanggapan Saudara atas hal2 sbb. : – Bagaimana tanggung jawab Bank Indonesia terhadap bank2 bermasalah ditinjau dari hukum perbankan Indonesia? – Apakah BI bisa dituntut? – Siapa yang bisa mewakili masyarakat kita selaku pembayar pajak untuk menuntut? – Organ apa / siapa dari organisasi BI yang bisa dituntut? – Dalam hal ini walaupun belum dapat dibuktikan secara langsung sebagai memperkaya diri bisakah kelonggaran pengawasan BI diklasifikasikan sebagai tindak pidana korupsi?(Jawaban)
    8. 1. Apakah sebuah Perusahaan mempunyai hak untuk meminta & menahan IJAZAH ASLI para Karyawan agar para Karyawan tetap/terikat bekerja di Perusahaan tersebut ? 2. Kalau YA kenapa dan sebaliknya kalau TIDAK kenapa ? adakah undang-undangnya dan tolong dijelaskan undang-undang tersebut.(Jawaban)

    yah ini adalah sedidik bisa menjawab tidak kalo aku hany abisa ngarang… he he he

      Tanya Jawab Hukum Perburuhan/Ketenagakerjaan (asiamaya.com)

      Ini tentang hukum perburuhan lagi… met menikmati soal soalnya..oke

        1. Saya adalah seorang pegawai dari suatu perusahaan swasta yang telah bekerja selama 6 tahun. Perusahaan saya baru saja pindah lokasi ke daerah Cikande ( kurang lebih 2 jam perjalanan dari Jakarta ). Saya memutuskan untuk tidak melanjutkan hubungan kerja dengan alasan jarak yang terlalu jauh. – Apakah saya berhak untuk mendapatkan uang pesangon dan uang penghargaan seperti yang tercantum dalam KEPMEN No 150 thn 2000 bab IV pasal 28 ? – Dapatkah saya menuntut hak pesangon saya ? (Jawaban)
        2. Saya adalah seorang calon karyawan yang akan menandatangani sebuah kontrak kerja dengan satu perusahaan. Namun saya masih belum mengetahui mengenai undang-undang mengenai kontrak kerja. Maka saya memohon kepada Bpk/Ibu, untuk memberikan informasi secukupnya mengenai undang-undang tentang kontrak kerja . Demikian permohonan saya, sebelumnya saya ucapkan terimakasih.(Jawaban)
        3. Saya sudah bekerja kurang lebih 10 tahun dan apakah saya dapat pesangon ?  Dapatkah anda memberikan UU / Pasal Ketenaga kerjaan.(Jawaban)
        4. Saya ingin bertanya apakah seorang karyawan yg mengundurkan diri akan mendapat uang jasa? Sebab saya dengar dari beberapa orang dikatakan seorang karyawan yang sudah bekerja selama 1 th akan mendapatkan uang jasa jika dia mengundurkan diri. Sedangkan HRD pada perusahaan saya bilang bahwa hal itu hanya berlaku untuk karyawan yg bekerja selama 3 th.(Jawaban)
        5. Dengan majunya dunia Komputer dan telekomunikasi, perusahaan saya menjalankan project sentralisasi suatu proses yaitu yang ada dalam divisi saya documentasi (pembuatan Bill of Lading) dimana perusahaan saya bergerak dalam pelayaran International. Dalam sentralisasi itu divisi documentasi dari beberapa negara ASEAN dan Australia akan dipusatkan di salah satu negara yang menurut perusahaan saya memenuhi kreteria yaitu Malaysia dalam proses ini karyawan yang ada di Indonesia dan negara lain akan di PHK dan tentunya perusahaan saya yang di Malaysia akan merekrut karyawan baru. 1) Pertanyaan saya apakah karyawan saya harus menerima PHK karena alasan di atas, mereka (karyawan saya) berpedoman pada Kep-150/Men/2000 Pasal 6. 2) Pada tahun 1997 perusahaan saya mengadakan juga pengurang karyawan (PHK) karena perusahaan kami melakukan akusisi dan paket yang di berikan jumlahnya cukup memuaskan tentunya melebihi ketentuan uang pesangon pada masa itu. Pertanyaan saya, apakah karyawan saya bisa mengajukan jumlah uang pesangon paling sedikit sama dengan jumlah perkalian (total bulan gaji) pada masa itu. 3) Perusahaan saya memotong gaji karyawan untuk Pajak Penghasilan, dan pada masa lalu kami diberikan lampiran bukti pembayaran pajak untuk tiap tiap karyawan setiap tahunnya tetapi sekarang kami tidak menerimanya lagi lebih kurang sudah tiga tahun. Pertanyaan saya, apakah kami sebagai karyawan berhak untuk menerima bukti pembayaran pajak penghasilan dari perusahaan.Demikianlah pertanyaan saya, dan saya mengucapkan banyak terima kasih.(Jawaban)
        6. Berdasarkan SK Men No.150 Thn 2000 Bab IV pasal 26, maka bila ada seorang karyawan mengundurkan diri apakah orang tersebut berhak mendapatkan uang perhargaan sesuai dengan pasal 23 dan pasal 24 ? Karena pada saat ini pihak Apindo masih belum menyetujui SK tersebut, maka apa yang harus kita lakukan untuk meyakinkan perusahaan bahwa SK tersebut tetap berlaku.(Jawaban)
        7. Rekan kerja saya mengundurkan diri atas kemauan sendiri dia (telah bekerja kurang lebih 15 tahun), dan berlandaskan SK Men No 150 Thn 2000 memberanikan diri meminta uang jasa. Tetapi tidak diberi oleh perusahaan dengan alasan Apindo masih belum setuju dengan SK tersebut. Dan pada saat ini rekan kerja saya ada yang akan keluar juga atas kemauan sendiri (dia sudah bekerja selama 7 tahun), dia juga akan mempertanyakan uang jasa nya sesuai dengan sk men 150 Tahun 2000. 1. Apakah ada prosedur yang harus dilakukan untuk mendapatkan uang jasa tersebut ? 2. Apakah sk men no 150 tahun 2000 tersebut tidak berlaku hingga rekan kami tidak mendapatkan haknya ? 3. Apakah yang harus kami lakukan apabila sk men tersebut masih berlaku tetapi perusahaan tidak mengakuinya dengan alasan tersebut ? 4. Mohon penjelasan mengenai Bab V ayat 34 tentang peraturan peralihan ?(Jawaban)
        8. 1. Adakah peraturannya untuk pekerja shift jika melakukan kerja pada hari raya/hari nasional berhak memperoleh lembur di hari libur ? 2. Perihal penetapan THR untuk karyawan yang sudah bekerja di atas 3 (tiga) bulan, apakah berlaku untuk seluruh karyawan baik kontrak maupun permanen atau hanya untuk permanen saja? dan bagaimana pula dengan karyawan yang masa kerjanya kurang dari 3 (tiga) bulan?(Jawaban)
        9. Teman saya adalah office boy pada sebuah kantor konsultan hukum di Jakarta. Ia sudah bekerja selama 2 tahun dari senin sampai jum’at pukul 8.00-17.00 dan sabtu pukul 8.30-14.00. Tiga hari yang lalu ia di berhentikan oleh pimpinan dengan alasan bahwa ia telah pulang lebih awal pada hal pekerjaan kantor belum selesai–pada saat itu ia pulang pukul 22.00 WIB (kantornya sedang melakukan renovasi sehingga ada beberapa hal yang perlu dibereskan). Ketika ia menanyakan uang pesangon, pimpinan mengatakan oleh karena dirinya adalah pegawai tidak tetap maka tidak berhak memperoleh pesangon sebagai tambahan antara ia dengan kantor tidak dibuat perjanjian kerja. 1. Benarkah kantor itu dapat memPHK tanpa pesangon ? 2. Ia dianjurkan untuk membuat permohonan kepada pimpinan agar diberikan pesangon adakah hal tersebut diatur dalam hukum ketenagakerjaan ?(Jawaban)
        10. Saya ingin menanyakan, teman dekat saya baru-baru ini diterima sebagai tenaga desainer freelance pada sebuah perusahaan manufaktur furniture yang berorientasi ekspor. Kami sangat awam dalam masalah perlindungan hukum bagi tenaga kerja khususnya tenaga freelance. Teman yang bersangkutan hanya diberi gambaran bahwa dari setiap desain yang diterima perusahaan untuk kemudian diproduksi, ia akan mendapat bagian dengan prosentase tertentu. Berkaitan dengan hal tersebut, kami mohon saran-saran mengenai hal-hal yang perlu diperhatikan oleh seorang tenaga freelance dalam hubungannya dengan perusahaan tempatnya bekerja. Demikian, terima kasih sebelumnya. (Jawaban)
        11. Bagaimana dasar-dasar pengadaan kontrak tenaga kerja (jasa) serta Kepres, PP serta dasar-dasar kontrak kerja (untuk tenaga lokal) dilingkungan MIGAS ? (Jawaban)
        12. Bagaimana status kami sebagai karyawan, apabila Bank Bandung harus tutup atau seandainya kami mengundurkan diri atau di PHK (Jawaban)
        13. 1. Adakah peraturannya untuk pekerja shift jika melakukan kerja pada hari raya/hari nasional berhak memperoleh lembur di hari libur ? 2. Perihal penetapan THR untuk karyawan yang sudah bekerja di atas 3 (tiga) bulan, apakah berlaku untuk seluruh karyawan baik kontrak maupun permanen atau hanya untuk permanen saja? dan bagaimana pula dengan karyawan yang masa kerjanya kurang dari 3 (tiga) bulan?(Jawaban)

          wah lumyan dapat persektif yang baru dan permasalahan yang baru…

          Tanya Jawab Hukum Jual Beli, Sewa dan Hibah (asiamaya.com)

          wah ini tentang duit.. dandapat duit atau mengeluarkan duit..

            1. Saya penyewa sebuah rumah per satu tahun dan ada perjanjian kontraknya. Dua bulan mulai berjalan, rumah mau dijual oleh pemiliknya, beberapa orang sudah datang untuk melihat-lihat rumah tersebut, sampai ke dalam (kamar-kamar). Hal seperti ini sangat menggangu saya dan keluarga. Yang ingin saya tanyakan adalah :1. Apakah saya boleh menolaknya dengan alasan tersebut di atas? 2. Kalau sampai rumah tersebut dijual, bagaimana posisi saya secara hukum? (Jawaban)
            2. Rumah kami di kontrak (2 th) oleh suatu badan usaha (PT), tapi di akhir masa kontrak, tidak ada penyerahan kunci kembali dari pihak PT, rumah dalam keadaan rusak, tunggakan2 telpon (diputus). Bagaimana cara melacak suatu badan usaha PT, yg masih aktif atau pindah alamat ? Bagaimana dgn status barang2 yg ditinggal ? apakah otomatis menjadi milik saya ? Akta sewa menyewa mempunyai kekuatan hukum berapa lama ? Apakah saya tidak bisa dituntut oleh pihak penyewa atas barang2 yg ditinggal ? Saya sendiri sudah melapor ke pihak kepolisian mengenai hal ini, tapi tidak ada tindak lanjutnya (sudah 2 tahun berjalan), apakah saya bisa melaporkan ke pihak yg lebih tinggi atau memasukkan gugatan di pengadilan ? dan ditujukan kepada siapa berhubung pihak PT sudah tidak jelas alamat dsb.(Jawaban)
            3. Saya ingin menghibahkan rumah yang saya beli sebelum nikah ke orang tua saya. Apakah saya perlu mendapat persetujuan isteri saya padahal ini adalah harta bawaan bukan harta bersama? Berapa besar pajak yang akan dikenakan ke pemberi dan penerima hibah?(Jawaban)
            4. Orang tua saya bersama kakaknya membeli tanah di th 70-an. Berhubung saat itu status mereka WNA, papa saya mengadopsi anak WNI (yg masih keponakan) pada saat umurnya 20 th. Setelah papa saya WNI, dan saya lahir sebagai anak kandungnya, papa menyuruh nama sang anak adopsi menghibahkan ke nama saya. Sekarang dia menggugat untuk meminta bagian ketika saya berniat menjual rumah itu. Kuatkah posisi saya ? Apakah memang dia bisa menggugat kembali haknya yg telah dihibahkan ? Mohon jawaban segera (Jawaban)
            5. Situasi yang saya hadapi : 1. papa saya dalam masalah penipuan (papa ditipu orang dalam usaha jual beli minyak ) dan setahu saya sampai sekarang masih berlanjut  2. saya dibelikan rumah dengan atas nama saya dan adik saya tetapi belum balik nama dengan pemilik lama hanya saja surat jual beli memang atas nama kami, tetapi di bulan februari kami diusir dan surat jual beli serta sertifikat ada di tangan papa 3. papa saya sering memukul terakhir saya ingin dibekap dengan bantal di kamar tidur tetapi untung saja ada adik saya yang melarang Pertanyaan : 1. Apa yang harus saya lakukan terhadap rumah tersebut karena menurut analisa mama saya, papa saya mengatasnamakan saya dan adik supaya dia tidak tercium oleh pihak berwajib mengingat sepak terjangnya di hongkong sebagai mafia, menurut saya dia sangat menakutkan. jadi yang mama takutkan adalah apabila ada suatu hal maka kami akan terseret pula dan juga perlu diketahui ketika diusir kami dilarang untuk membawa barang apapun tapi kami mengambil semua barang jadi yang dikhawatirkan dia akan menuduh balik bahwa kami pencuri karena telah mencuri semua barang yang dia belikan ( hal seperti ini pernah terjadi)  2. Apakah kami harus melaporkan ke pihak yang berwajib tentang hal ini ?(Jawaban)
            6. Saat ini saya berniat untuk membeli sebuah rumah di kawasan Cimanggis – Bogor. Setelah semua urusan ‘paper work’ dan pembayaran uang muka selesai, pihak agen developer tempat saya selama ini berhubungan mengatakan bahwa saya akan dikenakan pajak sebesar 10 %, yaitu untuk PPN. Pajak tersebut diluar dari PPH sebesar 5% yang telah saya bayarkan sebelumnya. Saya membeli rumah tsb secara kredit lewat Bank BTN. 1. Apakah betul pembelian rumah lewat developer (Real Estate) dikenakan PPN sebesar 10%? 2. Apakah bedanya PPH dengan PPN? Atas bantuannya saya ucapkan terimakasih.(Jawaban)
            7. Saya mempunyai sebidang tanah yang diatasnya berdiri sebuah bangunan, kemudian tanah beserta bangunannya tersebut akan saya alihkan (Jual), dan untuk Surat Hak Miliknya hanya berupa segel yang menyatakan tanah tersebut benar milik saya dan telah disahkan oleh PPAT (Camat). Pertanyaan saya : Jika tanah/rumah tersebut dijual berapa persenkan kira-kira biaya balik nama dll yang berhubungan dengan pengalihan tersebut yang akan saya tanggung, apakah masing masing daerah berbeda-beda, untuk diketahui saya tinggal di Kota Balikpapan – Kalimantan Timur. Atas jawabannya tidak lupa saya ucapkan terima kasih.(Jawaban)

              Tanya Jawab Hukum Waris (asiamaya.com)

              masalah waris dapat memecahkan keluarga… tapi yang saya ingin wariskan adalah warisan yang terbaik adalah pengetahuan…

                1. 1. Mertua kami baru meninggal Mei 2000 (Nasution), meninggalkan seorang istri (istri kedua), kemudian anak perempuan (32 yang sekarang istri saya) dan anak laki-laki (32 th). Sebelumnya almarhum sudah pernah mempunyai anak (anak laki-laki) dari istri pertama (almarhumah), anak laki-laki ini sudah ada pada saat almarhum menikah dengan istri ke dua. – Siapa saja ahli waris dari mertua kami ini, apakah anak dari istri pertama termasuk ahli waris ? – Apa saja yang termasuk warisan, apakah isi rumah juga termasuk ? – Bagaimana proses pembagian warisan ini, presentase pembagian ? – Jika kami memakai notaris, berapa kami harus membayarnya ?(Jawaban)
                2. 2. Saya 6 bersaudara, misalkan: A, B, C, D, E, F. Dan saya adalah F yaitu saudara yang paling bungsu. E dan F merupakan kakak beradik yang satu Ayah dan satu Ibu, sedangkan A,B,C dan D merupakan saudara saya yang satu Ayah tetapi lain Ibu. Saudara saya yang nomor 2 atau B meninggal dunia 4 tahun yang lalu tepatnya pada tahun 1997, selama dalam pernikahan itu tidak dikaruniai seorang anak pun. Harta peninggalan saudara saya ini adalah berupa sebidang tanah kavling, satu buah mobil dan satu buah rumah yang diperolehnya sebelum beliau menikah dan semuanya atas nama kakak saya. Beliau tidak meninggalkan sepucuk surat wasiat. Adapun tanah yang dimiliki saudara saya telah dijual setelah beliau menikah dan uangnya dibelikan lagi sebidang sawah yang terletak dekat dengan rumah saudara isterinya. Sedangkan mobil yang saya sebutkan tadi sekarang sudah dijual oleh isteri kakak saya tersebut dengan alasan sering mogok dan sebidang sawah yang dibeli oleh kakak saya dari hasil penjualan tanah kavling tadi telah pula di jual oleh isterinya dengan alasan sebagai biaya untuk pengobatan kakak saya selama beliau di rawat di rumah sakit. Terakhir saya ketahui pula bahwa rumah yang ditempati oleh kakak saya semula, telah pula di kontrak kan oleh isteri kakak saya. 1. Bagaimana sebenarnya status hukum kepemilikan harta waris kakak saya itu ? 2. Kemudian tindakan apa yang sebaiknya kami lakukan jika memang kami adik beradik lebih berhak atas kepemilikan harta peninggalan kakak saya itu(Jawaban)
                3. 3. Apakah istri tidak resmi dan anak tidak resmi berhak menuntut bagian warisan? Apakah surat warisan diketik sendiri tapi ditandatangani tanpa materai dan bukan di depan notaris adalah sah ? Bila ada harta waris diluar negeri hukum mana yang berlaku ?(Jawaban)
                4. 4. Bagaimana halnya dengan hukum adat batak, apakah benar bahwa anak laki sebagai ahli waris mempunyai hak lebih besar dari anak perempuan. Apabila sebagai ahli waris perempuan merasa dirugikan apakah dimungkinkan untuk memakai hukum waris barat ? Mohon penjelasan atas hal tersebut.Hormat kami,(Jawaban)
                5. 5. Kakek dan Nenek saya berasal dari Jakarta, Agama Islam dan keduanya saat ini masih hidup dan memiliki banyak rumah sewa dan tanah di Jakarta, sedangkan Bapak saya telah meninggal (th.1985), Bapak saya adalah anak kandung kedua dari Kakek dan Nenek disamping 2 orang anak kandung lainnya masih hidup (pertama laki-laki dan ketiga perempuan). Bapak saya meninggalkan seorang istri serta 4 orang anak (2 laki-laki dan 2 perempuan). 1) Apakah dengan meninggalnya Bapak saya lebih dahulu dibandingkan Kakek, maka hak waris Bapak saya menjadi terputus sehingga tidak dapat mewarisi harta peninggalan Kakek ? 2) Apakah saya beserta adik-adik saya masih dapat warisan dari Kakek sebagai pengganti hak waris Bapak saya dan mempunyai kedudukan yang sama dengan Paman dan Bibi saya yang masih hidup ? 3) Apakah Paman dan Bibi saya yang masih hidup menutup hak waris saya beserta adik-adik saya ? 4) Bagaimana hukumnya kalau sekarang ini, ada beberapa Rumah dan Tanah milik Kakek yang sudah dialihkan kepemilikannya menjadi milik Paman dan Bibi? Mohon pencerahan, apabila dapat atau tidak dapat waris apa alasannya dan apa dasar hukumnya (hk.Islam, hk.Adat, hk.Perdata Barat), bagaimana cara perhitungannya, apa sebaiknya yang harus saya lakukan sekarang kepada Kakek beserta Paman/ Bibi saya ini berhubung sebagian rumah dan tanah telah beralih nama ke nama Bibi serta dikuasai oleh Anak-anak Bibi.(Jawaban)
                6. 6. Istri saya beragama Kristen, keturunan Tapanuli dan anak bungsu dr tujuh bersaudara ( 5 lelaki & 2 perempuan). Setahun yg lalu, kedua mertua saya telah meninggal dunia dengan meninggalkan beberapa warisan (rumah,tanah, deposito, perhiasan, dsb). Semua/seluruh dari warisan tsb dikuasai oleh Abang ipar pertama dengan alasan u/ membiayai/membantu Abang ipar yg bungsu (baru menikah) dan kakak ipar yg telah menjanda dg tanggungan 1 putri. Apakah kami dapat melakukan gugatan hukum atas kondisi tsb.(Jawaban)
                7. 7. Apa dasar hukum di Indonesia bagi pelimpahan beban hutang maupun bukan hutang (harta kekayaan yang sifatnya menambah kekayaan dalam bentuk apapun) yang ditinggalkan oleh seseorang kepada ahli warisnya. Misalnya: seseorang bernama A menandatangani perjanjian pembiayaan sewa guna usaha dan membuka rekening di perusahaan sekuritas untuk bermain saham. Pada saat meninggal, si A tersebut berdasarkan perjanjian sewa guna usaha masih mempunyai kewajiban yang harus dibayarkan sebesar Rp. 200 juta dan meninggalkan hutang sebanyak Rp. 100 juta di perusahaan sekuritas karena kalah bermain saham. Si A mempunyai istri bernama B dan 2 anak masing-masing C (laki-laki) berumur 15 tahun dan D (perempuan) berumur 20 tahun. Status kedua anak tersebut belum menikah. Apa dasar hukumnya bagi perusahaan pembiayaan dan perusahaan sekuritas untuk menagih hutang si A kepada ahli warisnya (keturunannya)?(Jawaban)
                8. 8. Sewaktu saya masih bujangan, saya membangun rumah diatas tanah milik orang tua saya. Setelah saya dan saudara-saudara saya menikah, terjadi ketidakcocokan antara orangtua, dan saudara-saudara (kakak maupun adik saya) karena rumah tersebut saya tinggali bersama isteri dan anak-anak. Rumah itu akan saya jual dan hasilnya akan saya bagi dua dengan pembagian separuh untuk orangtua dan separuhnya untuk saya. Apakah pembagian tersebut cukup baik dan adil ?(Jawaban)
                9. 9. Orang tua saya (masih hidup) mempunyai tanah sawah yang sudah bersertifikat (hak milik) atas nama orang tua saya. Sekarang tanah tersebut digugat oleh pihak ketiga (X), dengan alasan bahwa tanah tersebut milik orang tua X (sudah meninggal) ,dengan bukti-bukti jaman Jepang. Menurut X, orang tuanya tidak pernah mengalihkan hak atas tanah tersebut, bahkan X mempunyai bukti di bawah tangan (jaman jepang) bahwa tanah tersebut sebenarnya tanah X untuk bagi hasil termasuk dengan orangtua saya. Sedangkan bukti yang ada pada orang tua saya, adalah akta jual beli tanah antara orang tua saya dengan B, sedang B memperolehnya dari A. Artinya orang tua saya membelinya dari B, yang tidak ada hubungan sama sekali dengan X. Orang tua saya sudah dipanggil ke Pengadilan, tetapi tidak bisa hadir karena cucunya kecelakaan. Disamping itu, dalam gugatannya X menyebutkan/menyatakan bahwa sudah berkali-kali menghubungi orang tua saya, padahal dalam kenyataannya, tatap muka saja tidak pernah (bahkan selama lebih kurang 20 tahun terakhir), nama A saja orang tua saya baru tahu dari surat panggilan Pengadilan 1. Apakah benar gugatan X terhadap orangtua saya, dasar hukum apa yang bisa saya gunakan untuk menolaknya. 2. Sampai berapa kali -karena musibah- orang tua saya dapat menghindari pengadilan.  3. Dapatkah orang tua saya menuntut X secara pidana dengan alasan pencemaran nama baik. Artinya X akan kami laporkan ke polisi dengan dasar bukti pernyataan palsu tersebut. 4. Kalau bisa menuntut X, apakah sudah bisa dijalankan sebelum pengadilan gugatan dilakukan. (Jawaban)

                  waris memang ribet… met menikmati soal ujiannya

                  Tanya Jawab Hukum Perkawinan (asiamaya.com)

                  Soal ujian lagi..

                    1. 1. Saya adalah seorang pegawai dari suatu perusahaan swasta yang telah bekerja. Saya pria beristri dengan 1 anak dan beragama islam, saya ingin menikah lagi secara islam dengan wanita single beragama islam. Menurut undang-2 perkawinan hal tersebut tidak dapat dilakukan, tetapi menurut teman hal tersebut dapat dilakukan dengan cara membuat KTP didaerah dengan status single.Yang ingin saya tanyakan apabila saya menikah dengan cara tersebut adalah : 1. Bagaimana status hukumnya baik perdata maupun agama ? 2. Bagaimana pembagian harta warisan apabila saya meninggal ? (Jawaban)
                    2. 2. Saya berwarganegara Malaysia dan beristerikan warganegara Indonesia. Hidup kami aman dan damai sejak kami bernikah di Jakarta secara sah mengikut undang undang negara Indonesia. Selepas perkawinan, saya pulang ke Kuala Lumpur bersama isteri saya.Kami saling mencintai dan mengasihi rumah-tangga kami. Sekarang isteri saya telah dipaksa pulang ke Indonesia oleh keluarganya dan sekarang isteri saya sudah ada di Jakarta dan keluarga nya telah mengurungnya dirumah dan tidak benarkan dia keluar atau hubungi suaminya di Malaysia. Pertanyaan saya: 1. Apakah mertua saya (keluarga isteri) berhak untuk paksa isteri saya pulang ke Indonesia dengan alasan saya telah berlaku kezaliman kepada isteri saya.? 2. Bolehkah mertua saya (keluarga isteri) memaksa supaya isteri saya bercerai dengan saya, walaupun isteri saya tidak mau ? 3. Dari segi undang undang Indonesia, siapa yang berhak ke atas paspor? Sebab paspor isteri saya telah di simpan oleh bapaknya dan difahamkan paspornya telah dibatalkan supaya isteri saya tidak boleh keluar negara Indonesia lagi. 4. Bolehkah isteri mohon paspor baru dengan alasan paspor asalnya telah disimpan oleh bapak nya atau paspor asalnya telah hilang? Sekian saja. Harap dapat membantu saya.(Jawaban)
                    3. 3. Saya WNI yang mempunyai hubungan dengan warga negara asing. Saya mempunyai beberapa kesulitan tentang pengertian mengenai hukum – hukum di Indonesia mengenai UU perkawinan dan UU kewarganegaraan. Saya mempunyai beberapa pertanyaan mengenai hal-hal tersebut. 1. Saya beragama Islam dan partner beragama Hindu. Bolehkah kami menikah secara resmi di Indonesia? 2. Bila saya punya anak dari hasil perkawinan tersebut, apakah dia dapat hak-haknya sebagai WNI? 3. Apakah partner akan mendapat kewarganegaraan Indonesia bila kami menikah di Indonesia? Saya sangat membutuhkan keterangan ini karena saya ingin membawa partner saya ke Indonesia untuk melangsungkan perkawinan ini. Sementara ini saya tinggal Di NZ untuk study. Saya sangat mengharapkan pertolongan saudari dalam hal ini. Terima kasih atas bantuan saudari. Saya akan tetap memeluk agama saya sebagai muslim dan dia Hindu. Bisakah kami menikah tanpa dipaksa untuk memeluk agama satu sama lainnya?(Jawaban)
                    4. 4. Kami ingin mengajukan pertanyaan apakah akta perkawinan yang hilang dapat diurus duplikasinya mengingat pentingnya surat ini. Apabila dapat diurus kemana kami harus mengurus dan apakah ada jasa yang dapat membantu kami?Terima kasih atas bantuannya.(Jawaban)
                    5. 5. Saya seorang lajang berusia 28 thn, memiliki orang tua dan saudara tiga (keluarga Batak). Kakak saya perempuan pernah menikah secara resmi di Gereja, dan menghasilkan seorang anak (Kini berusia 10 tahun). Kemudian karena orang tua suami kakak saya, akhirnya mereka berpisah/dipisahkan untuk dikawinkan dengan wanita pilihan orang tuanya. Tetapi tanpa pernah resmi bercerai ke pengadilan. saat itu si anak baru lahir..(atau usia perkawinan sekitar 12 bulan) Saat ini anak itu (sebut Dama), diasuh dan dibesarkan oleh orang tua saya. Dan perlu saya ceritakan bahwa sejak kepergian Bapaknya sampai saat ini, Bapaknya tidak pernah lagi melihat anaknya…pun dari pihak keluarganya. 1. Bagaimana kekuatan hukum kami atas “pemilikan” anak itu, karena dia mewarisi MARGA bapaknya. 2. Dapatkan anak ini menjadi “milik” saya/kami seutuhnya, tanpa digugat hak kami atas anak itu. Seumpamanya dari pihak Bapaknya menuntut hak atas anak itu.3. Masih berhakkah Bapaknya atas anak itu 4. Bagaimana konsekwensinya, karena saat ini dia saya programkan ke asuransi pendidikan?(Jawaban)
                    6. 6. Dalam waktu dekat ini saya berencana untuk menikah. Usia saya 16 tahun dan calon suami saya 25 tahun, kami telah siap untuk menikah tetapi orang tua saya menyarankan untuk menunda rencana tersebut karena menganggap usia saya terlalu muda untuk menikah. Saya ingin mengetahui, berapakah usia minimal perkawinan?(Jawaban)
                    7. 7. Menurut informasi yang saya dengar bahwa hukum di indonesia tidak memungkinkan untuk melaksanakan hukum antaragama (islam dan kristen). benarkah demikian? seandainya sepasang lelaki dan perempuan yang berbeda agama ingin melangsungkan pernikahan, bagaimana caranya, apakah bisa dilakukan di indonesia atau harus pergi ke luar negeri. Apakah perkawinan beda agama dapat dilakukan melalui nikah siri? mohon penjelasan. terima kasih.(Jawaban)
                    8. 8. Hi, I’m a Swiss male and have been in Indonesia for several times. During my last visit, I met a wonderful Indonesian lady, and we have discussed getting married. I would now like to know whether I could settle in Indonesia. I would even like to become an Indonesian citizen. What would I have to do?(Jawaban)
                    9. 9. saya seorang perempuan berumur 25 tahun. Lima tahun lalu, saya nikah sama suami saya di bawah tangan. Pada saat itu, orang tua saya tidak mau setujuh dengan perkawinan saya dengan Purnama, suami saya. Kami sudah punyah dua orang anak, berumur 2 dan 4. Suami saya sekarang mau tinggalkan saya. Bagaimana tentang hak saya.(Jawaban)
                    10. 10. Bagaimanakah definisi pisah ranjang. Apakah isteri bisa menggugat dengan alasan sudah tidak sayang dan sudah tidak ada komunikasi lagi sampai kami pisah ranjang. Apakah masalah anak bisa dijadikan alasan untuk menggugat, selain itu isteri menggugat dengan alasan suami meninggalkan isteri dalam keadaaan sakit lahir batin ? Bagaimana bila saya tidak hadir lagi dalam sidang ? Sebelum dan sesudahnya saya ucapkan terima kasih.(Jawaban)
                    11. 11. Pada tahun 1994 terjadi pernikahan beda agama dengan melalui catatan sipil. Karena saat ini salah satu pihak menyadari kesalahan tsb ( dari sisi agama ), maka dia ingin mengakhiri perkawinan yang telah berlangsung tersebut. Bisakah perbedaan agama itu dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan cerai ?(Jawaban)
                    12. 12. Saya seorang wanita bekerja beragama Islam, telah menikah selama 2 tahun lebih dan mempunyai seorang anak di bawah umur. Saya bermaksud melakukan gugat cerai ataupun talak kepada suami saya. Kami tidak pernah melakukan hubungan suami istri lagi sejak 2 tahun yang lalu dan sering terjadi pertengkaran. Suami saya belum pernah melukai jasmani saya, tetapi sudah beberapa kali ia melempar saya dengan benda-benda ringan dan berkinginan memukul/menampar saya. Suami saya tidak pernah memberikan uang kepada saya setiap bulan karena saya juga bekerja. Keperluan saya pribadi (pakaian, jajan, dsb) dipenuhi oleh saya sendiri. Namun keperluan rumah tangga seperti belanja bulanan, gaji pembantu, keperluan anak, kadang dibayar oleh saya kadang oleh suami, tergantung siapa saat itu yang memiliki uang cash. Awalnya saya ingin melakukan perceraian secara baik-baik, tetapi suami saya mengancam antara lain mau membunuh saya, tidak mau menceraikan saya dan akan membuat saya menderita dan kalau pun proses perceraian terjadi ia akan merebut hak atas anak saya. Berdasarkan research yang saya lakukan saya ketahui bahwa menurut UU, perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan berikut: a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok; pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan; b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah karena hal lain di luar kemampuannya; c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung. d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain; e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri; f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. g. suami melanggar taklik-talak; h. peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga. Pertanyaan saya: 1. Dari kasus saya dapatkan saya menggugat cerai atau talak berdasarkan UU/hukum dan kuatkah alasan saya? Apakah ada kemungkinan gugatan saya ditolak jika seandainya suami saya benar-benar tidak mau menceraikan saya? 2. Dapatkah saya memperoleh hak atas anak saya, dalam arti anak ikut saya setelah perceraian? Dan sebesar apa chance saya?(Jawaban)
                    13. 13. Saya adalah pria usia 35 thn dan sudah menikah 12 tahun dengan 2 orang anak. Pernikahan saya tidak ada surat Catatan Sipil, hanya ada surat dari gereja. Sudah 1 tahun terakhir saya pisah dengan istri dan tidak pernah tinggal serumah lagi. 1. Apakah surat nikah dari gereja punya kekuatan hukum di pengadilan ? 2. Apakah bila saya menikah lagi dengan gadis lain dan ingin membuat Catatan Sipil dapat dilakukan ? Syaratnya ? 3. Haruskah saya membuat surat cerai di Catatan Sipil sementara saya tidak pernah membuat surat nikah di Catatan Sipil ? 4. Kemanakah saya harus meminta bantuan untuk pembuatan surat Catatan Sipil seperti pada point 2 ?(Jawaban)
                    14. 14. 1.Bagaimana menurut hukum utk tatacara perceraian yg pernikahannya dilaksanakan tercatat laki2 dan wanita secara islam di KUA, kemudian karena istrinya pindah agama sang suami ingin bercerai. Lalu bagaimana status/kedudukan anaknya dengan adanya perceraian tsb. Setahu saya menurut islam agama anak ikut ayahnya. Pendidikan agama menjadi tanggung jawab siapa? 2.Bisakah dilaksanakan pernikahan kedua tanpa persetujuan istri pertama secara sah menurut hukum (menikah diam2).(Jawaban)
                    15. 15. Bagaimana tata cara utk mengajukan gugat cerai menurut UU Perkawinan No. 1 thn 1974 pasal 40 ayat 2? Seandainya gugatan yang diajukan gugur / ditolak, apakah alasan yg sama masih bisa dipakai sebagai gugatan berikutnya?(Jawaban)
                    16. 16. Saya digugat cerai oleh istri, karena saya juga tidak tahan terhadap perlakuan dan kemauan istri yang demikian keras selama persidangan saya selalu membantah semua tuduhannya dan memang tidak ada bukti dan saksi. Tetapi saya meminta hakim untuk mengabulkan permintaannya walaupun semua tuduhan tidak benar. Tetapi dalam keputusan semua tuduhan dibenarkan oleh hakim dan saya dianggap sudah mengakui semua tuduhannya. Sekarang saya mengajukan Banding untuk membantah semua tuduhan itu dan secara tidak langsung saya tolak keputusan tersebut. Apakah saya dapat melakukan hal itu ? Kemudian selama proses banding bagaimana status hukum saya dengan istri ? Apabila dalam proses banding ini saya menemukan istri saya tidur satu ranjang dengan penasehat hukumnya dengan pakaian yang tidak sopan dengan disaksikan oleh dua orang saksi, apakah saya bisa melakukan pengaduan dengan dalil perzinahan, dan berapa lama waktu kadaluwarsa pengaduan itu. Ataukah saya hanya melaporkan si penasehat hukumnya saja.(Jawaban)

                      Belum menikah malah harus menjawab persoalan tentang menikah gawat nih… met menikmati soal soalnya..