02 Kampus

REPOSISI LEMBAGA PENDIDIKAN HUKUM DALAM PROSES LEGISLASI DI INDONESIA

Oleh: Arfan Faiz Muhlizi, S.H.,M.H.[2]

A. Pendahuluan

Tujuan hukum antara antara lain dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, yaitu untuk mencapai keadilan (gerechtigkeit); kemanfaatan (zweck-massigkeit); dan untuk memberikan kepastian (rechtssicherheit).[3] Sayangnya tujuan ini masih terasa sulit dijangkau karena dalam kenyataannya hukum masih tampil mengecewakan ketika hadir di tengah masyarakat.[4] Departemen Hukum dan HAM RI sebagai lembaga yang mempunyai tugas pokok dan fungsi menyelenggarakan sebagian urusan pemerintah di bidang hukum,[5] mempunyai tanggung jawab yang besar untuk memperbaiki keadaan ini.

Ada berbagai ragam faktor yang menyebabkan kondisi hukum yang demikian mengecewakan ini. Di antaranya adalah substansi hukum positif yang ada masih belum harmonis,[6] dan pembentukan hukum positif yang ada terkesan hanya didasarkan pada pertimbangan sesaat dan kurang menyentuh kepentingan masyarakat luas.[7] Selain itu, lemahnya law enforcement juga ikut memberi andil buruknya tampilan hukum di tengah masyarakat.[8] Untuk itu maka diperlukan upaya terus-menerus untuk melakukan pembangunan hukum. Namun yang tak kalah pentingnya dalam membenahi kondisi hukum di Indonesia adalah dengan memmbenahi pula sistem pendidikan hukum di Indonesia.

Hukum sesungguhnya mengandung nilai-nilai kebenaran, kejujuran, keadilan, nilai kepercayaan dan cinta kasih antar sesama, yang hanya dapat diwujudkan oleh orang-orang yang mempunyai kualitas dan integritas tinggi dalam menghayati nilai-nilai tersebut. Sofian Effendi, mantan rektor UGM, pernah mengemukakan bahwa salah satu persoalan mendasar di bidang hukum adalah memang masalah pendidikan hukum. Sebagaimana juga dikemukakan oleh Mochtar Kusumaatmadja,[9] tentang reformasi pendidikan dalam rangka pembinaan hukum nasional sangat dibutuhkan menghasilkan ahli hukum yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan (decision making process), dan penetapan kebijaksanaan, tidak hanya sebagai petugas pelaksanan kebijakan. Para ahli hukum juga diarahkan untuk aktif terlibat dalam kegiatan legislatif secara aktif. Para ahli hukum di pengadilan, profesi hukum, dan pendidikan diharapkan memiliki orientasi terhadap kemajuan bangsa dan pembangunan (pembinaan hukum).

Kita tidak bisa berharap banyak kepada insan-insan hukum untuk menegakkan hukum dan keadilan, apabila mereka tidak diajari dan dibekali ilmu dengan baik. Padahal sistem pembelajaran yang berlangsung pada lembaga-lembaga pendidikan hukum yang ada sekarang ini adalah masih bersifat transfer pengetahuan belaka dan berorientasi positivistik, sehingga cenderung hanya mencetak tukang (legal mechanics) dan tidak membentuk perilaku calon insan-insan hukum yang memiliki integritas diri yang adil, jujur, dan humanis[10].

Secara sosiologis Satjipto Rahardjo mengemukakan bahwa lingkungan mempengaruhi perbuatan seseorang.[11] Dibandingkan dengan lima puluh tahun yang lalu lingkungan kita sekarang memang jauh lebih korup.[12] Selanjutnya beliau mengutip pendapat Geery Spence, seorang advokat senior Amerika Serikat mengatakan bahwa sebelum menjadi ahli hukum profesional, jadilah manusia berbudi luhur” (evolved person) lebih dulu. Kalau tidak, para ahli hukum hanya akan menjadi monster dari pada malaikat penolong.[13]

Permasalannya adalah bagaimana kontribusi pendidikan hukum bisa mencetak ahli hukum yang profesional dan berbudi luhur” (evolved person)? dan apa peran pemerintah untuk mengembangkan pendidikan hukum di Indonesia?

B. Konsep Pendidikan

Secara umum, pendidikan bermakna sebagai usaha untuk menumbuhkan dan mengembangkan potensi-potensi bawaan, baik jasmani maupun rohani, sesuai dengan nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat dan kebudayaan. Bagi kehidupan umat manusia, pendidikan merupakan kebutuhan mutlak yang harus dipenuhi sepanjang hayat. Tanpa pendidikan, mustahil suatu kelompok manusia dapat hidup dan berkembang sejalan dengan aspirasi (cita-cita) untuk maju, sejahtera dan bahagia menurut konsep pandangan hidup mereka. [14]

Dalam UU No.20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan didefinisikan sebagai “usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kemampuan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Definisi pendidikan juga dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantoro dalam Kongres Taman Siswa yang pertama pada tahun 1930 ia menyebutkan, bahwa pendidikan umumnya berarti daya upaya untuk memajukan bertumbuhnya budi pekerti (kekuatan batin, karakter), pikiran (intelek), dan tubuh anak. Dalam Taman Siswa tidak boleh dipisah-pisahkan bagian-bagian itu agar kita dapat memajukan kesempurnaan hidup, kehidupan dan penghidupan anak-anak yang kita didik selaras dengan dunianya.[15]

Objek formal ilmu pendidikan adalah pendidikan, yang dapat diartikan secara maha luas, sempit, dan luas terbatas. Dalam pengertian maha luas, pendidikan sama dengan hidup. Pendidikan adalah segala situasi dalam hidup yang mempengaruhi pertumbuhan seseorang. Pendidikan adalah pengalaman belajar. Oleh karena itu, pendidikan dapat pula didefinisikan sebagai keseluruhan pengalaman belajar setiap orang sepanjang hidupnya. Dalam pengertian yang maha luas, pendidikan berlangsung tidak dalam batas usia tertentu, tetapi berlangsung sepanjang hidup (lifelong), sejak ia lahir (bahkan sejak awal hidup dalam alam kandungan) hingga mati.[16]

Kemahaluasan pendidikan ini tersirat pula dalam tujuannya. Setiap pengalaman belajar dalam hidup dengan sendirinya terarah (self derected) menuju pertumbuhan. Tujuan pendidikan tidak berada di luar pengalaman belajar, tetapi terkandung dan melekat di dalamnya. Misi atau tujuan pendidikan yang tersirat dalam pengalaman belajar memberi hikmah tertentu bagi pertumbuhan seseorang.[17] Dengan demikian, pendidikan sebagai keseluruhan pengalaman belajar dalam hidup berada dalam harmoni dengan cita-cita yang diharapkan oleh kebudayaan hidup. Singkatnya, tujuan pendidikan dalam pengertian luas adalah pertumbuhan. Tujuan pendidikan ini secara pragmatis diarahkan pada pengembangan individu dalam pengusahaan pengetahuan (knowledge), ketrampilan (skill) dan sikap (attitude) yang dinyatakan dalam bentuk taksonomi tujuan pendidikan.

Pendidikan dewasa ini harus dilaksanakan dengan teratur dan sistematis, agar dapat memberikan hasil yang sebaik-baiknya. Apalagi, dunia pendidikan, dihadapkan dengan perkembangan kemajuan teknologi dan informasi, juga dihadapkan pada realitas sosial, budaya yang sangat beragam (multikultural). Dengan demikian, pendidikan mau tidak mau juga harus merespons dan menyesuaikan (adaptasi) dengan persinggungan budaya masyarakat sekitar. Maka, persoalannya adalah bagaimana pendidikan berperan dalam merespons perubahan sosiokultural masyarakat dan menstransformasikan nilai-nilai budaya tersebut.[18]

Sebagaimana kita ketahui, bahwa bangsa Indonesia mempunyai filsafat hidup Pancasila, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) pun disusun atas dasar pancasila. Oleh karena itu, sudah selayaknya jika pendidikan di Indonesia juga berdasarkan pada Pancasila, seperti termaktub dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1950, Bab III pasal 4 tentang dasar-dasar pendidikan dan pengajaran, yang berbunyi :

Pendidikan dan pengajaran berdasar atas asas-asas yang termaktub dalam pancasila, undang-undang dasar (UUD) negara kesatuan republik Indonesia dan atas kebudayaan kebangsaan Indonesia”.[19]

Hingga kini, dasar pendidikan nasional secara yuridis masih sama, belum berubah. Hal itu ditetapkan kembali dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional 2003, bahwa pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.[20]

Berbeda dengan dasar pendidikan di Indonesia yang tidak berubah, yakni Pancasila dan UUD 1945, tujuan penyelenggaraan pendidikan di negeri ini secara yuridis (undang-undang) selalu berubah-ubah. Hal itu bisa kita lacak dalam informasi tentang perubahan-perubahan yang dimaksud berikut ini :[21]

1. Rumusan tujuan pendidikan menurut UU No.4 Tahun 1950. Tercantum dalam bab II pasal 3, ungkapan yang berbunyi : “Tujuan pendidikan dan pengajaran ialah membentuk manusia susila yang cakap dan warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab tentang kesejahteraan masyarakat dan tanah air”.

2. Rumusan tujuan pendidikan menurut ketetapan MPRS Nomor II Tahun 1960 adalah : “Tujuan pendidikan ialah mendidik anak ke arah terbentuknya manusia yang berjiwa Pancasila dan bertanggung jawab atas terselenggaranya masyarakat sosialis Pancasila yang adil dan makmur material dan spiritual.”

3. Rumusan tujuan pendidikan menurut Sistem Pendidikan Nasional Pancasila dengan penetapan presiden No.19 tahun 1965 adalah sebagai beirkut : “Tujuan pendidikan nasional kita, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta, dari pendidikann pra-sekolah sampai pendidikan tinggi, supaya melahirkan warganegara-warganegara sosialis Indonesia yang susila, yang bertanggung jawab atas terselenggaranya masyarakat sosialis Indonesia, adil makmur baik spiritual maupun material dan yang berjiwa Pancasila, yaitu : ketuhanan yang maha esa, perikamanusiaan yang adil dan beradab, kebangsaan, kerakyatan, keadilan sosial, seperti dijelaskan dalam manipol/usdek”.

4. Rumusan tujuan pendidikan menurut ketetapan MPRS No.XXVII Tahun 1966, berbunyi sebagai berikut : “Tujuan pendidikan ialah membentuk manusia pancasilais sejati berdasartkan ketentuan-ketentuan yang dikehendaki oleh Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 dan isi Undang-undang Dasar 1945”.

5. Dan tujuan pendidikan nasional menurut UU No. 20 Tahun 2003 adalah “untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berahlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kratif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.”

Perubahan-perubahan tersebut dimungkinkan akan terus terjadi, akibat dari perkembangan zaman dan seiring dengan perubahan iklim politik atau rezim pemerintahan yang berkuasa. Jelas, pengaruh negara terhadap terselenggaranya pendidikan di tanah air sangat kuat. Kita sering mendengar bahwa setiap ganti presiden, menteri, departemen, maka akan ganti kebijakan. Dalam konteks ini, dunia pendidikan tidak lepas dari rezim yang berkuasa. Dan bila kita ingin melacak lebih jauh tentang sebab musabab terjadinya perubahan, kita sebenarnya bisa berawal dari asumsi atau anggapan tersebut.

Tentu saja, kita berharap bahwa perubahan tersebut menuju ke arah yang lebih sempurna dan berpijak pada prinsip keadilan dalam segala aspek kehidupan, dan pada nilai-nilai sosio budaya Bangsa Indonesia yang multikultural, bukan hanya pada pertimbangan politis saja. Bila dalam melakukan perubahan ini masih memakai kaca mata kuda, maksudnya hanya mempertimbangkan satu sisi saja, katakanlah demi kepentingan politis, maka pasti landasan yuridis tentang tujuan pendidikan tersebut akan terombang-ambing, bahkan akan mudah hancur dalam menghadapi perkembangan dan tantangan dunia pendidikan yang sangat kompleks seiring dengan perkembangan global.

C. Pendidikan Hukum Sebagai Sub Sistem Pendidikan Nasional dan Sub Sistem Hukum

Sistem pendidikan hukum tidak terlepas dari sistem pendidikan nasional. Sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional yang berdasarkan pancasila, pendidikan haruslah diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistemik. Ruang bagi pendidikan hukum sebenarnya ada dalam seluruh wilayah pendidikan, baik dalam jenjang pendidikan dasar, menengah atau pendidikan tinggi. Disamping itu ia juga akan berada dalam pendidikan formal, maupun informal. Namun dari segi penamaan, istilah pendidikan hukum hanya baru dikenal dalam jenjang pendidikan tinggi tingkat universitas atau jenjang S1, S2 dan S3 pada fakultas hukum. Pendidikan hukum juga merupakan sub system dari sistem hukum. [22]

Sistem adalah suatu susunan atau tatanan yang teratur, suatu keseluruhan yang terdiri dari bagian-bagian yang berkaitan satu sama lain, tersusun menurut suatu rencana atau pola, hasil dari suatu pemikiran untuk mencapai suatu tujuan.[23] Keinginan untuk menciptakan suatu Sistem Hukum tidak terlepas dari pendidikan hukum yang diberikan kepada masyarakat itu sendiri, karena salah satu fungsi pendidikan secara umum yang amat penting dan strategis ialah mendorong perkembangan kebudayaan dan peradaban pada tingkatan sosial yang berbeda. Secara umum pendidikan pada level individu, membantu mengembangkan potensi dirinya menjadi manusia yang berakhlak mulia, berwatak, cerdas, kreatif, sehat, estetis serta mampu melakukan sosialisasi dan transformasi, dari manusia pemain menjadi manusia pekerja dan dari manusia pekerja menjadi manusia pemikir[24], pendidikan menimbulkan kemampuan individu untuk menghargai dan menghormati adanya perbedaan dan pluralitas budaya sehingga memiliki sikap yang lebih terbuka dan demokratis. Dengan demikian semakin banyak orang yang terdidik baik, maka semakin dapat dijamin adanya toleransi dan kerjasama antar budaya dalam suasana yang demokratis, yang pada gilirannya akan membentuk integrasi budaya nasional dan regional dari sini jelas terlihat peranan pendidikan terhadap perkembangan kebudayaan.

Pendidikan yang bermutu diharapkan dapat mengasilkan masyarakat yang berkualitas sehingga menghasilkan suatu kebudayaan yang bermutu. Dalam kaitan antara sistem pendidikan hukum dengan terciptanya budaya hukum, seperti telah di sebutkan diawal tulisan ini, bahwa Pendidikan hukum baru dikenal dalam tingkat universitas atau jenjang S1 pada fakultas hukum, hal ini pada tingkat universitas diharapkan dapat menghasilkan sarjana hukum yang siap pakai, akan tetapi bila melihat ke belakang, sebenarnya pendidikan S1 baru dapat merupakan pengantar atau persiapan (matrikulasi) untuk menjadi sarjana Hukum program Strata 2 (S2) yang baru boleh dikatakan siap pakai dalam masyarakat yang dengan demikian jenjang S3 dianggap menjadi semakin berbobot karena ilmu yang dikuasainya sudah teruji dalam pengalaman dan penerapan hukum yang sesungguhnya (living law)[25].

Hukum merupakan sarana yang ditujukan untuk mengubah perikelakuan warga masyarakat, oleh sebab itu disebut juga a tool of sosial engineering, sehingga hukum dapat mengubah perilaku warga masyarakat sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Salah satu masalah yang dihadapi di dalam bidang ini adalah apabila terjadi dimana hukum yang dibentuk dan diterapkan ternyata tidak efektif. Efektivitas dari hukum akan terlihat dari seberapa jauh hukum tersebut dipatuhi atau ditaati oleh masyarakat[26]. Gejala semacam itu akan timbul, apabila ada faktor-faktor tertentu yang menjadi halangan. Faktor-faktor tersebut dapat berasal dari pembentuk hukum penegak hukum, para pencari keadilan (Justitiabelen), maupun golongan-golongan lain di dalam masyarakat.[27]

Hukum sebagai suatu institusi sosial melibatkan peranan dari orang-orang yang tersangkut didalamnya. Roscoe Pound berpendapat, pembuat hukum haruslah mempelajari apa efek sosial yang mungkin ditimbulkan oleh institusi dan doktrin hukum, berbanding dengan efek yang mungkin ditimbulkan oleh sarana kontrol atau sarana rekayasa lain yang bukan hukum[28]. Sebagai kontrol sosial, Hukum berkedudukan sebagai aturan dan proses sosial yang mencoba mendorong perilaku yang baik dan berguna atau mencagah perilaku buruk, ini diungkapkan oleh Donald Black dalam bukunya The Behavior of Law, yang menyatakan bahwa hukum adalah kontrol sosial dari pemerintah[29].

Berkaitan dengan kontrol sosial ini, hukum akan selalu terkait dengan sistem hukum yang ada. Sistem hukum ini memiliki unsur-unsur yang berupa Struktur, Substansi, dan Budaya hukum. Friedman [30]menyatakan, pada Struktur dari sistem hukum, sistem hukum terus berubah namun bagian dari sistem ini mengalami perubahan dalam kecepatan yang berbeda. Begitupun dengan substansi dan budaya hukum.[31] Semua sub sistem dari sistem hukum yang diuraikan oleh Freidmen ini sangat dipengaruhi oleh sistem pendidikan hukum.

D. Koordinasi Lembaga Penelitian Universitas Dalam Proses Legislasi

Departemen Hukum dan HAM RI sebagai lembaga yang mempunyai tugas pokok dan fungsi menyelenggarakan sebagian urusan pemerintah di bidang hukum,[32] mempunyai tanggung jawab yang besar untuk pengembangan pendidikan hukum di Indonesia. Beberapa hal yang bisa dilakukan untuk menuju hal ini adalah:

1. Kerjasama dalam perekrutan Profesi Hukum

Sumber Daya Manusia di bidang hukum seperti legislator, hakim, jaksa, polisi, advokat, dan notaris, sesungguhnya memegang kunci dalam mewujudkan supremasi hukum. Hanya memalui pendidikan hukum, sumber daya tersebut dapat terwujud. Namun demikian, disamping pendidikan, ada beberapa hal yang berpengaruh atas pelaksanaan dan penegakan hukum misalnya hal-hal berkaitan dengan ekonomi, pemerintahan, keluarga, dan agama. Komponen ini berhubungan secara langsung dengan fondasi hukum. Hakekatnya hukum diciptakan dan dibuat oleh manusia (lembaga yang berwenang) untuk diberlakukan, dilaksanakan dan ditegakan. Dan, hukum yang tak pernah dijalankan pada hakikatnya telah berhenti menjadi hukum. Hukum dibuat juga untuk ditegakan, karena tanpa hukum, kehidupan masyarakat tidak akan berjalan secara baik, masyarakat sendiri juga dibangun di atas fondasi hukum.

Mochtar Kusumaatmadja mengemukakan bahwa perbaikan pendidikan hukum dalam arti yang sebenarnya hanya akan terjadi apabila diadakan perubahan-perubahan yang radikal dalam sistem pendidikan, sehingga dapat menjamin dipenuhinya kebutuhan-kebutuhan masyarakat.[33] Dari susunan dan isi kurikulum serta cara memberikan pengajaran dapat disimpulkan bahwa pendidikan ini terutama bertujuan untuk mempersiapkan orang-orang yang memiliki kemahiran untuk menerapkan hukum yang ada, orang-orang yang bergunan dalam memelihara ketertiban menurut ketentuan-ketentuan hukum positif yang ada.[34] Padahal seharusnya pendidikan di fakultas hukum juga harus mampu menciptakan masyarakat yang dikehendaki melalui teknik hukum dan perundang-undangan[35] sehingga nantinya akan memberikan kontribusi yang lebih baik bagi pembentukan sistem hukum di Indonesia.

Pendidikan SDM penegak hukum tentu mempunyai pola yang lebih spesifik dibandingkan pendidikan hukum secara umum. Pendidikan SDM Penegak hukum ini tidak saja tergantung dari pendidikan hukum di Universitas, tetapi banyak juga pendidikan militer, atau semi militer, seperti Akademi Kepolisian, Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian, atau pendidikan profesi yang lebih singkat. Namun demikian, tetap saja pendidikan tinggi hukum merupakan dasar pendidikan hukum yang harus benar-benar dipahami oleh semua aparat hukum.

Untuk menghasilkan sumber daya manusia (SDM) di bidang hukum yang mempunyai integritas tinggi, profesional, kompeten, bermoral, jujur, akuntabel, serta menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan, tentunya bukan sebuah persoalan yang mudah, seperti membalikkan telapak tangan, tetapi diperlukan suatu mekanisme yang baik, yang dimulai dari pendidikan hukum.

Profesi hukum bisa dipilih dan dipantau sejak dini di lembaga-lembaga pendidikan hukum dari mahasiswa-mahasiswa yang mempunyai kelayakan secara moral maupun intelektual. Dengan perekrutan semacam ini, SDM yang nantinya akan bekerja pada bidang hukum akan menjadi lebih baik, dan diharapkan akan mampu menjadi agen perubahan bagi terwujudnya sistem hukum dan sistem mayarakat yang lebih baik. Kerjasama ini akan memunculkan semangat kompetisi di antara para mahasiswa hukum untuk meningkatkan kualitas mereka baik secara akademis, moral maupun ketrampilan dan keahlian hukum. Bila semangat ini telah terbentuk maka dapat dipastikan pendidikan hukum akan menjadi kawah candradimuka yang menghasilkan srjana-sarjana hukum yang tangguh secara mental maupun intelektual.

2. Pembentukan pola legislasi yang melibatkan Lembaga Pendidikan Hukum

Kekuasaan legislatif berkembang sejalan dengan perkembangan masyarakat. Sebagaimana dikatakan oleh John Locke, Kekuasaan ini mungkin dipegang oleh satu orang atau lebih banyak orang; mungkin terus-menerus berlangsung, atau berlangsung secara berselang-seling; dan merupakan kekuasaan tertinggi dalam setiap persemakmuran; akan tetapi, pertama-tama, kekuasaan pembuat undang-undang ini bukan dan tidak dapat merupakan kekuasaan yang bersifat sekehendak hati belaka atas hidup dan harta milik orang-orang.[36] Harus pula dipahami bahwa legislator tidak hanya memformulasikan perintah-perintah yang akan menjadi suatu norma tingkah laku bagi orang lain, namun dalam waktu yang bersamaan menciptakan berbagai instrumen peraturan yang akan dikenakan pada diri mereka sendiri.[37] Oleh karenanya norma yang akan dibentuk tersebut harus benar-benar mencerminkan rasa keadilan masyarakat. Hal ini hanya mungkin dilakukan dengan terlebih dulu melakukan kegiatan pengkajian dan penelitian hukum secara mendalam. Sebagaimana yang dikatakan oleh Mhd Shiddiq Tgk Armia bahwa institusi pembuat hukum salah satunya adalah Lembaga Riset Hukum, [38] yang mana banyak terdapat di Universitas. Lembaga Riset Hukum dan Perguruan Tinggi Hukum melalui tokoh-tokoh ilmuwan hukum dapat pula berkembang pemikiran hukum tertentu yang karena otoritasnya dapat saja diikuti secara luas di kalangan ilmuwan dan membangun suatu paradigma pemikiran hukum tertentu ataupun aliran pemikiran hukum tertentu. Aliran dan paradigma pemikiran seperti ini pada gilirannya dapat menciptakan suatu kesadaran hukum tertentu mengenai suatu masalah, sehingga berkembang menjadi doktrin yang dapat dijadikan sumber hukum bagi para penegak hukum dalam mengambil keputusan.

Kegiatan pengkajian, penelitian dan pembentukan naskah akademis sebagai bagian dari proses legislasi inilah yang perlu dikembangkan di Lembaga Pendidikan Hukum dengan dukungan dari Departemen Pendidikan Nasional dan Departemen Hukum dan HAM RI khususnya Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN). Dengan diakomodasinya penelitian-penelitian dari Lembaga Pendidikan Hukum, maka pendidikan hukum juga akan lebih memacu diri untuk meningkatkan kualitasnya sehingga produk-produk penelitiannya bisa diterima dan dimanfaatkan dalam proses legislasi. Pada akhirnya hal ini akan menjadikan pendidikan hukum di Indonesia berkembang menjadi lebih baik.

D. Kesimpulan

1. Pendidikan hukum bisa mencetak ahli hukum yang profesional dan berbudi luhur” (evolved person) dengan cara bahwa pendidikan hukum harus dilaksanakan dengan teratur dan sistematis, agar dapat memberikan hasil yang sebaik-baiknya. Apalagi, dunia pendidikan, dihadapkan dengan perkembangan kemajuan teknologi dan informasi. Pendidikan hukum juga harus menyentuh pada realitas sosial, budaya yang sangat beragam (multikultural). Dengan demikian, pendidikan hukum juga harus merespons dan menyesuaikan (adaptasi) dengan persinggungan budaya masyarakat sekitar. Sistem pendidikan hukum tidak terlepas dari sistem pendidikan nasional. Sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional yang berdasarkan pancasila, pendidikan haruslah diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistemik.

2. Peran Pemerintah, dalam hal ini adalah Departemen Hukum dan HAM RI sebagai salah satu alat pemerintah untuk mengembangkan pendidikan hukum di Indonesia adalah dengan melakukan:

a. Kerjasama dalam perekrutan Profesi Hukum

Profesi hukum bisa dipilih dan dipantau sejak dini di lembaga-lembaga pendidikan hukum dari mahasiswa-mahasiswa yang mempunyai kelayakan secara moral maupun intelektual. Dengan perekrutan semacam ini, SDM yang nantinya akan bekerja pada bidang hukum akan menjadi lebih baik, dan diharapkan akan mampu menjadi agen perubahan bagi terwujudnya sistem hukum dan sistem mayarakat yang lebih baik.

b. Pembentukan pola legislasi yang melibatkan Lembaga Pendidikan Hukum

Kegiatan pengkajian, penelitian dan pembentukan naskah akademis sebagai bagian dari proses legislasi inilah yang perlu dikembangkan di Lembaga Pendidikan Hukum dengan dukungan dari Departemen Pendidikan Nasional dan Departemen Hukum dan HAM RI khususnya Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN). Dengan diakomodasinya penelitian-penelitian dari Lembaga Pendidikan Hukum, maka pendidikan hukum juga akan lebih memacu diri untuk meningkatkan kualitasnya sehingga produk-produk penelitiannya bisa diterima dan dimanfaatkan dalam proses legislasi. Pada akhirnya hal ini akan menjadikan pendidikan hukum di Indonesia berkembang menjadi lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

Arifin, Anwar. Sistem Pendidikan Nasional Dan Peran Budaya terhadap Pembangunan Berkelanjutan,” (Makalah disampaikan pada Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII tema Penegakan Hukum dalam Era Pembangunan Berkelanjutan, Denpasar, 14-18 Juli 2003)

Armia, Mhd Shiddiq Tgk. Perkembangan Pemikiran Dalam Ilmu Hukum, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2003) hal. 78-81

BPHN, Pola Pikir dan Kerangka Sistem Hukum Nasional Serta Rencana Pembangunan Hukum Jangka Panjang, (Jakarta: BPHN, 1995/1996)

.

Effendi, Sofyan. Sambutan Rektor Universitas Gadjah Mada pada pembukaan Simposium Peningkatan Kurikulum Fakultas Hukum dan metode Pangajaran yang mendukung Pembangunan Hukum Nasional, , 21-22 Juli 2004

Friedman, Lawrence M. American Law An Introduction, diterjemahkan oleh Wishnu Bahkti, Ed.2.( Jakarta: Tatanusa, 2001)

Goesniadhie, Kusnu S. Harmonisasi Hukum Dalam Perspektif Perundang-undangan (Lex Spesialis Suatu Masalah), (Surabaya: JP BOOKS, 2006)

Hartono, Sunaryati. Menyesuaikan Paradigma Tentang Pendidikan Hukum Nasional dengan Kebutuhan Masyarakat Indonesia Di Awal Abad Ke-21 (Makalah disampaikan pada simposium Peningkatan Kurikulum Fakultas Hukum dan Metode Pengajaran yang Mendukung Pembangunan Hukum Nasional, Yogyakarta, 21-22 juli 2004)

Ihsan, Fuad. Dasar-dasar Kependidikan (Jakarta : Rineka Cipta, 2001 Cet. II.

Indrakusuma, Amir Daien. Pengantar Ilmu Pendidikan (Malang: fakultas ilmu pendidikan IKIP 1973)

Kusumaatmadja, Mochtar. Pembinaan Hukum Dalam Rangka Pembangunan Hukum Nasional, (Bandung: Lembaga Penelitian Hukum dan Kriminologi FH UNPAD)

Locke, John. Kuasa itu Milik Rakyat: Esai Mengenai Asal Mula Sesungguhnya, Ruang Lingkup, dan Maksud Tujuan Pemerintahan Sipil, Terjemahan A Widyamartaya, (Yogyakarta: Kanisius, 2002) hal.107

Mahfud, Choirul. Pendidikan Multikultural, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006)

Mertokusumo, Sudikno dan A. Pitlo. Bab-bab tentang Penemuan Hukum, (Yogyakarta: Citra Adtya Bakti, 1993)

Mudyahardjo, Redja. Filsafat Ilmu Pendidikan, Suatu Pengantar (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001)

Naisbitt, John. Global Paradox: Semakin Besar Ekonomi Dunia, Semakin Kuat Perusahaan Kecil, Terjemahan Budijanto, (Jakarta: Binarupa Aksara, 1994)

.

Pound, Roscoe. Pengantar Filsafat Hukum, Terjemahan Mohamad Radjab, (Jakarta: Bhratara, 1996)

Purnomo, Aloys Budi. “Uji Nyali” Memberantas Korupsi, Kompas, 23 Februari 2005.

Rahardjo, Satjipto. Kompas, Rabu 23 Mei 2007

Rahardjo, Satjipto. Ilmu Hukum, Cet.5 (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000)

Soekanto, Soerjono. Pokok-pokok Sosiologi Hukum, Ed.1.,Cet.12. (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002).

Subekti. Beberapa Pemikiran Mengenai Sistem Hukum Nasional Yang Akan Datang, Makalah Seminar Hukum Nasional IV, tahun 1979

Umar, Musni. (ed), Korupsi: Musuh Bersama, (Jakarta: Lembaga Pencegah Korupsi, 2004),

Wignjosoebroto, Soetandyo. Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya, Cet.1 (Jakarta: ELSAM dan HUMA, 2002)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional 2003 (Jakarta: Cemerlang, 2003)

Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. M.03-PR.07.10 Tahun 2005

http://www.depdagri.go.id


[1] Tulisan ini diambil dari Jurnal Konstitusi Volume 6 No.2, 2009

[2] Dosen Fakultas Hukum UNTAG Jakarta

[3] Sudikno Mertokusumo, dan A. Pitlo, Bab-bab tentang Penemuan Hukum, (Yogyakarta: Citra Adtya Bakti, 1993) , hal 1. Sementara itu Roscue Pond secara lebih konkrit menunjukkan bahwa pada dasarnya tujuan hukum adalah untuk menjaga ketentraman, keamanan, perdamaian, ketertiban dan persamaan. Lebih jauh tentang ini lihat Roscoe Pound, Pengantar Filsafat Hukum, Terjemahan Mohamad Radjab, (Jakarta: Bhratara, 1996) hal. 35-41, 199. Dalam Kamus Umum Belanda Indonesia, Prof. Drs.S. Wojowasito, Ichtiar Baru, Van Hove, Jakarta, keadilan diartikan sebagai rechtvaardigheid (justice/ Inggris), kemanfaatan sebagai voordeligheid (profitable/Inggris), dan kepastian sebagai rechtzekerheid (certainty /Inggris).

[4] Salah satu persoalan yang perlu mendapatkan perhatian adalah banyak sekali Peraturan Daerah (PERDA) yang bermasalah. Departemen Dalam Negeri telah membatalkan 506 Peraturan Daerah (PERDA) mulai tahun 1999 hingga Maret 2006. Lebih jauh tentang ini lihat www.depdagri.go.id. Khusus dalam menyikapi banyak persoalan yang berkaitan dengan PERDA, Departemen Hukum dan HAM RI seharusnya mampu mendampingi Pemerintah Daerah (PEMDA) melalui Kantor Wilayah yang tersebar di setiap Provinsi. Sayangnya hingga saat ini peran Kantor Wilayah masih belum begitu maksimal.

[5] menyelenggarakan sebagian urusan pemerintah di bidang hukum tersebut ditentukan dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. M.03-PR.07.10 Tahun 2005

[6] Hal ini dibuktikan dengan banyaknya undang-undang yang diajukan dan di-judicvial review oleh Mahkamah Konstitusi, serta peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang oleh Mahkamah Agung. Tapi bukan berarti bahwa saat ini lebih buruk daripada masa orde lama maupun orde baru meskipun pada masa itu tidak ada undang-undang yang di-judicial review karena memang saat itu mekanisme untuk itu belum ada.

[7] Pernyataan ini merupakan wujud ketidakpercayaan masyarakat kepada parlemen (DPR) yang dianggap sebagai pemegang kekuasaan legislasi. Ketidakpercayaan pada parlemen ini tidak saja terjadi di Indonesia, tetapi merupakan gejala global. Hal ini diakui oleh John Neisbitt yang menyatakan bahwa “Politikus dan aktivitas politik di seluruh dunia sedang diperiksa dengan teliti, dan di mana respek untuk standar kesusilaan dan tingkah laku etis didapat masih kurang, publik pun menuntut pemberian hukuman yang setimpal”. Lebih jauh tentang ini lihat John Naisbitt, Global Paradox: Semakin Besar Ekonomi Dunia, Semakin Kuat Perusahaan Kecil, Terjemahan Budijanto, (Jakarta: Binarupa Aksara, 1994) , hal.160.

[8] Hal ini dibuktikan dengan banyaknya perkara korupsi yang tidak terselesaikan serta lambannya penanganan kasus-kasus pelanggaran HAM. Salah satu tulisan tentang rendahnya mentalitas aparat ini bisa dibaca dalam Aloys Budi Purnomo, “Uji Nyali” Memberantas Korupsi, yang dimuat di Kompas, 23 Februari 2005. Sedangkan Hartojo Wignjowijoto menyoroti korupsi di Indonesia dengan menyebutnya sebagai “industri korupsi” yang berfungsi sebagai instrumen politik para elit politik untuk bukan saja mempertahankan kekuasaan, tetapi juga sebagai alat untuk merebut kekuasaan. Lebih jauh tentang ini lihat Musni Umar (ed), Korupsi: Musuh Bersama, (Jakarta: Lembaga Pencegah Korupsi, 2004), hal.104

[9] Mochtar Kuaumaatmadja, Hukum, Masyarakat, Dan Pembinaan Hukum Nasional,Binacipta, , Bandung, 1976, hal. 24-25

[10] Sofyan Effendi, Sambutan Rektor Universitas Gadjah Mada pada pembukaan Simposium Peningkatan Kurikulum Fakultas Hukum dan metode Pangajaran yang mendukung Pembangunan Hukum Nasional, , 21-22 Juli 2004.

[11] Satjipto Rahardjo, Kompas, Rabu 23 Mei 2007

[12] ibid

[13] Ibid

[14] Keterangan lebih lanjut dapat dilihat dalam Fuad Ihsan, Dasar-dasar Kependidikan, Cet. II. (Jakarta: Rineka Cipta, 2001) Hal.1.

[15] Ibid., hal 5.

[16] Redja Mudyahardjo, Filsafat Ilmu Pendidikan, Suatu Pengantar (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001), 45-46

[17] Ibid

[18] Choirul Mahfud, Pendidikan Multikultural, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hal.36

[19] Amir Daien Indrakusuma, pengantar ilmu pendidikan (Malang: fakultas ilmu pendidikan IKIP 1973), hal. 78

[20] Lebih jelas lihat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional 2003 (Jakarta: Cemerlang, 2003), 7

[21] Amir Daien Indrakusuma, opcit, hal. 78-79

[22] BPHN menganggap bahwa hukum merupakan suatu sistem. Sistem ini terdiri dari sejumlah unsur atau komponen atau fungsi/variabel yang selalu pengaruh-mempengaruhi, terkait satu sama lain oleh satu atau beberapa asas dan berinteraksi. Semua unsur/ komponen/ fungsi/ variabel itu terpaut dan terorganisasi menurut suatu struktur atau pola yang tertentu, sehingga senantiasa saling pengaruh mempengaruhi dan berinteraksi. Asas utama yang mengaitkan semua unsur atau komponen hukum nasional itu ialah Pancasila dan UUD 1945, di samping sejumlah asas-asas hukum yang lain seperti asas kenusantaraan, kebangsaan, dan kebhinekaan. Sistem hukum nasional tidak hanya terdiri dari kaidah-kaidah atau norma-norma hukum belaka, tetapi juga mencakup seluruh lembaga aparatur dan organisasi, mekanisme dan prosedur hukum, falsafah dan budaya hukum, termasuk juga perilaku hukum pemerintah dan masyarakat. Lebih jauh lihat BPHN, Pola Pikir dan Kerangka Sistem Hukum Nasional Serta Rencana Pembangunan Hukum Jangka Panjang, (Jakarta: BPHN, 1995/1996) hal.19.

[23] Subekti, Beberapa Pemikiran Mengenai Sistem Hukum Nasional Yang Akan Datang, Makalah Seminar Hukum Nasional IV, tahun 1979. Lihat juga Kusnu Goesniadhie S, Harmonisasi Hukum Dalam Perspektif Perundang-undangan (Lex Spesialis Suatu Masalah), (Surabaya: JP BOOKS, 2006) hal. 75

[24]Anwar Arifin, Sistem Pendidikan Nasional Dan Peran Budaya terhadap Pembangunan Berkelanjutan,” (Makalah disampaikan pada Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII tema Penegakan Hukum dalam Era Pembangunan Berkelanjutan, Denpasar, 14-18 Juli 2003), hal. 3

[25]Sunaryati Hartono, Menyesuaikan Paradigma Tentang Pendidikan Hukum Nasional dengan Kebutuhan Masyarakat Indonesia Di Awal Abad Ke-21 (Makalah disampaikan pada simposium Peningkatan Kurikulum Fakultas Hukum dan Metode Pengajaran yang Mendukung Pembangunan Hukum Nasional, Yogyakarta, 21-22 juli 2004)

[26]Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Cet.5 (PT. Citra Aditya Bakti, Bandung:2000). 157

[27]Soerjono Soekanto, Pokok-pokok Sosiologi Hukum, Ed.1.,Cet.12. (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002).hal.119.

[28]Soetandyo Wignjosoebroto, Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya, Cet.1 (Jakarta: ELSAM dan HUMA, 2002).hal.48.

[29]Lawrence M Friedman,” American Law An Introduction,” diterjemahkan oleh Wishnu Bahkti, Ed.2.( Jakarta: Tatanusa, 2001). hal.3.

[30] ibid

[31] Perkembangan hukum otonomi daerah misalnya, menunjukkan hubungan yang bervariasi dari waktu ke waktu mengenai hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Namun pada dasarnya harus tetap dipahami bahwa hal ini tetap merupakan upaya kontrol dari pemerintah terhadap pemerintah daerah maupun masyarakat.

[32] Lihat pasal 2 Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. M.03-PR.07.10 Tahun 2005

[33] Mochtar Kusumaatmadja, Pembinaan Hukum Dalam Rangka Pembangunan Hukum Nasional, (Bandung: Lembaga Penelitian Hukum dan Kriminologi FH UNPAD, 1979), hal 5.

[34] Ibid, hal.6

[35] Ibid

[36] John Locke, Kuasa itu Milik Rakyat: Esai Mengenai Asal Mula Sesungguhnya, Ruang Lingkup, dan Maksud Tujuan Pemerintahan Sipil, Terjemahan A Widyamartaya, (Yogyakarta: Kanisius, 2002) hal.107

[37] ibid, hal.226

[38] Menurut Mhd Shiddiq Tgk Armia bahwa institusi pembuat hukum salah satunya adalah; Pertama, Institusi Negara, yang terdiri dari Pemerintah, Parlemen dan Pengadilan. Kedua, Institusi Masyarakat yang terdiri dari Institusi masyarakat adat, Institusi hukum dalam praktek, Lembaga Riset Hukum. Lebih jauh lihat Mhd Shiddiq Tgk Armia, Perkembangan Pemikiran Dalam Ilmu Hukum, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2003) hal. 78-81

Sumber: http://dialektikahukum.blogspot.com/2009/10/reposisi-lembaga-pendidikan-hukum-dalam.html

Pers Mahasiswa dan Pendidikan Hukum

Pers Mahasiswa sarana bagi mahasiswa untuk menyalurkan ide kreatif dalam bentuk tulisan dan melahirkan pikiran guna mengaktualisasikan diri dalam merespon permasalahan. Keberadaan pers kampus dalam realita empiris sangat signifikan untuk mensosialisasi alternatif pemikiran-pemikiran terhadap permasalahan-permasalahan yang tengah berlangsung di mahasiswa maupun masyarakat.

Pada dasarnya fungsi pers mahasiswa sama seperti fungsi pers umum, yaitu sebagai sarana pendidikan, hiburan, informasi dan kontrol sosial. Posisi mahasiswa sebagai artikulator antara pemerintah dan masyarakat, menjadikan ia sebagai sumber informasi yang sangat berpengaruh dalam negara yang berkembang.

Pers Kampus atau Pers Mahasiswa harus peka terhadap perubahan kondisi sosial politik yang terjadi di tanah air sekarang ini. Sebelum reformasi, pers mahasiswa dapat tampil sebagai media alternatif. Saat itu pers mahasiswa masih dapat menyajikan berita atau tulisan yang pedas, keras, dan kental dengan idealismenya.

Sayangnya, meski kini sudah ada di era reformasi, industri pers umum Indonesia belum bisa membangun suatu kultur jurnalisme yang baik dan kode etik yang baik. Dibandingkan dengan pers umum, pers kampus akan lebih mudah dalam mengakomodasi nilai-nilai idealis yang sebagian di antaranya tertuang dalam kode etik wartawan Indonesia. Namun demikian, bukan berati bahwa pers kampus bebas dari intervensi. Ada kalanya, pers kampus mendapat intervensi dari pihak rektorat atau pun pihak lainnya.

Intervensi yang demikian amat sulit dihindari karena pengelolaan pers kampus berada dalam lingkungan kampus di mana penghuninya bukan mahasiswa saja. Apalagi, selama ini, pembiayaan pers kampus juga mendapat donasi dari pihak rektorat.

Masalah keterbatasan dana dan manajemen menjadi penyebab kurang berkembangnya pers kampus di negara ini, sebagaimana pernah diungkapkan oleh dosen jurnalistik Fikom Unisba, Septiana Setiawan.

Tidak heran apabila disebutkan bahwa pers adalah pilar keempat dari demokrasi. Jadi beralasan pula, jika kita mengatakan bahwa yang diturunkan oleh pers kampus bukan berita tetapi sikap demokratis.

Kerja pers kampus sama beratnya dengan pergerakan dan aksi lapangan semacam demonstrasi. Apalagi, dengan tuntutan harus menyampaikan informasi sejernih dan seakurat mungkin, pers kampus harus peka dan lebih berani daripada semua elemen pergerakan mahasiswa umumnya. Seperti kata pepatah, mata pena lebih tajam dari mata pedang, mungkin itulah yang menjadi kelebihan pers kampus.

Menurut telaah Siregar (1983), pers mahasiswa di jaman demokrasi liberal (1945­1959) ditandai dengan visi untuk pembangunan karakter bangsa atau kita kenal dengan sebutan nation building. Sedang pada masa demokrasi terpimpin (1959‑1965/66) keberadaan pers mahasiswa sarat dengan pergolakan ideologi politik diantara para pelakunya.

Kehidupan pers mahasiswa di awal Orde Baru sangat dinamis. Mereka menikmati kebebasan pers sepenuhnya. Sampai dengan tahun 1974, pers mahasiswa hidup di luar lingkungan kampus. Periode 1980‑an, pers mahasiswa berada di kampus kembali. Hal itu tidak bisa dilepaskan dari keadaan sistem politik waktu itu yang mulai melakukan kontrol ketat atas pers mahasiswa. Pers mahasiswa pun mulai tergantung pada pihak universitas. Seiring dengan ketergantungan itu, visi mereka pun mulai mengalami perubahan.

Tidak dapat disangkal, perjuangan pers kampus pada masa itu menuai sejumlah pujian dari berbagai kalangan masyarakat. Bahkan, sejumlah media ternama di luar negeri pun menggunakan pers kampus sebagai narasumber berita. Salah satunya yaitu mingguan Time edisi 30 Maret 1998 menyebut Pers Kampus sebagai salah satu “pendukung yang tak terduga”.
Di bawah judul “Behind the Scenes” mingguan itu pernah menulis, kini kampus-kampus di Indonesia sudah saling terhubung melalui Internet, yang praktis tidak mudah dikendalikan oleh penguasa. Dengan mudah dan cepat segala macam informasi bisa disebarkan atau di-share bersama-sama. Jaringan informasi, yang dibentuk oleh pers mahasiswa itulah yang merupakan “pendukung tak terduga” dari aksi-aksi unjuk rasa di berbagai kampus Nusantara.

Pers mahasiswa, menjadi apa yang dikatakan oleh Nugroho Notosusanto sebagai community press sebagaimana hidup di negara‑negara yang sudah maju. Pers mahasiswa hanya untuk melayani komunitas mereka saja, yaitu dari, oleh, dan untuk mahasiswa. Fungsi mahasiswa sebagai pelaksana aksi sosio‑kebudayaan ataupun perjuangan politik sebagaimana telah dilakukan oleh para aktivis “Mahasiswa Indonesia” (dalam Raillon,1989) kini hanya tinggal mitos belaka. Betulkah demikian halnya? Bagaimana dengan pers mahasiswa di masa reformasi sekarang ini?

Tumbangnya orde baru digantikan oleh orde reformasi, dipenuhi dengan harapan­-harapan idealistis akan makin bersihnya tatanan kehidupan sosial politik kita dengan nilai‑nilai konstruktif untuk membangun peradaban bangsa yang jauh dari nilai‑nilai koruptif, kolutif, maupun nepotif.Dalam proses reformatif ini, harus diakui peran pers mahasiswa ternyata masih cukup menonjol. Pada awal‑awal kejatuhan rejim orde baru, peran pers mahasiswa sangat terasa. Melalui apa yang mereka sebut sebagai newsletter, para aktivis pers mahasiswa di Jakarta melalui “Bergerak”, Yogyakarta melalui, “Gugat” ataupun kota‑kota besar lainnya mengadakan liputan jurnalistik mengenai berbagai aksi mahasiswa untuk menggulingkan rejim orde baru. Kegiatan mereka terlihat kompak, karena antara satu kota dengan kota yang lainnya terjalin kontak melalui media internet

Kehidupan pers mahasiswa dewasa ini memang tidak jauh dari visi jurnalistik. Para pengelola pers mahasiswa sekarang ini lebih concern dengan hal‑hal yang berhubungan aspek jurnalistik dibanding aspek idealistik. Hal ini sangat bisa dimaklumi mengingat semangat profesionalisme merupakan satu nilai dominan di masa depan. Aktif di lembaga semacam pers mahasiswa merupakan satu peluang penting untuk mempelajari satu profesi tertentu yaitu dunia kewartawanan pada khususnya dan dunia tulis‑menulis pada umumnya. Apapun latar belakang pendidikan para pengelola pers mahasiswa, setelah mereka lulus nanti, mereka telah mempunyai satu profesi tertentu untuk digeluti lebih lanjut. Terlebih sekarang ini telah terjadi booming media massa, baik cetak ataupun elektronika. Profesi sebagai jurnalis terbuka lebar bagi mereka yang berkiprah di lembaga pers mahasiswa.

Analisis saya:

Pers mahasiswa harus mampu mengembangkan kreativitas dan menyajikan berita-berita yang fresh, sehingga dapat menarik minat para pembaca. Dan jangan sampai mematikan pers mahasiswa, karena matinya pers mahasiswa berarti matinya demokrasi di kampus mereka.

Sumber: http://indah-im0et.blogspot.com/2009/01/pers-mahasiswa-dan-pendidikan-hukum.html

MENGGAGAS PENDIDIKAN HUKUM PROGRESIF

“….bahwa sejak mahasiswa memasuki pintu fakultas hukum, maka rasa kemanusiannya dirampas dan direnggutkan. Mereka hanya dicekoki untuk menjadi ahli hukum profesional, tetapi mengabaikan dimensi kemanusiaannya (Gerry Spence)”.

Kutipan pendapat Gerry Spence, menggawali tulisan ini untuk melihat kembali perjalanan pendidikan hukum di Indonesia yang merupakan bagian integral dalam usaha membentuk manusia yang berbudaya serta berkualitas guna menciptakan masyarakat hukum yang berperikemanusiaan dan berkeadilan. Akan tetapi cita-cita tersebut bertolak belakang dengan dinamika penegakan hukum saat ini, karena tidak jarang kita dihadapkan pada fenomena yang sekan sulit untuk diterima ketika beberapa penegak hukum ikut andil dalam menciptakan ketidakadilan. Masih segar dalam ingatan kita bersama, bagaimana reaksi publik terhadap kepongahan hukum di Indonesia semakin nyata, dimana kasus suap yang melibatkan Urip Tri Gunawan sebagai ketua tim penyelidik kejaksaan agung merupakan satu dari sekian rentetan pasang surut penegakan hukum di negeri ini. Mestinya kejaksaan agung sebagai struktur penegak hukum menjadi benteng terdepan dalam mewujudkan supremasi hukum, malah sebaliknya menciptakan ketidakteraturan.

Potret di atas semestinya menjadi refleksi bagi pendidikan hukum yang selama ini hanya menyentuh pada dimensi ilmu hukum normatif belaka, karena jika yang digunakan dalam dunia pendidikan hukum kita cenderung normatif-positivistik, dengan demikian hukum hanya dilihat sebagai “suatu sarana yang harus dijalankan”. Pendidikan hukum yang menggunakan optik ini akan mengajarkan kepada mahasiswanya keterampilan tentang bagaimana menguasai sarana itu dan bagaimana pula menggunakannya.

Hal ini berarti, bahwa pendidikan hukum kita tidak mendidik mahasiswa untuk benar-benar dan sistematis mengkaji hukum sebagai sarana pengatur dalam masyarakat secara responsif, melainkan hanya bagaimana menjalankan hukum dengan benar sesuai dengan anjuran bunyi pasal/undang-undang yang ada. Secara singkat barangkali bisa dikatakan, bahwa keterampilan yang diajarkan adalah keterampilan tukang dan semua itu hadir diberikan oleh pendidikan hukum yang mencerminkan fakultas undang-undang.

Semestinya pendidikan hukum kita lebih diarahkan untuk menciptakan ahli hukum yang berdedikasi progresif dan bukan ahli hukum yang “jualan hukum”. Sehingga sangat wajar pendidikan hukum kita tidak atau kurang mampu membantu dan mendorong para mahasiswanya untuk menghadapi problematika hukum secara kritis dan juga kreatif.

Dosen selaku pendidik tentu harus bertanggung jawab atas realitas semacam ini. Bangunan pendidikan hukum kita seharusnya tidak lepas dari bagaimana cara penanaman nilai filosofi hukum dalam tataran teoritik maupun etik. Pengajaran nilai moral serta sosial kemanusiaan semestinya dilakukan lewat beberapa aspek keilmuan hukum secara proporsional. Sehingga pendidikan hukum tidak saja transfer knowledge belaka, namun juga dengan penanaman nilai-nilai. Seperti, konsep etik dalam pendidikan hukum saat ini mutlak diperlukan, karena konsep etik berangkat dari sebuah nilai, dan tidak saja diartikan pada ruang lingkup nilai etik dalam arti profesi hukum, akan tetapi juga nilai etik berskala progresif yang dapat memberikan manfaat sosial bagi masyarakat secara luas. Sehingga nilai-nilai tersebut menuntut kita kepada orientasi kebenaran, dan tugas pendidik adalah bagaimana menginternalisasikan nilai-nilai tersebut kepada mahasiswa.

Tulisan ini tidak akan berlarut-larut menguraikan titik lemah dari pendidikan hukum kita, seolah-olah pendidikan hukum diletakkan menjadi victim (korban) kritikan, tanpa ada solusi yang ditawarkan untuk kedepan. Berawal dari keprihatinan Pro. Tjip (sebutan akrab bagai Prof. Dr. Satjipto Rahardjo) terhadap keterpurukan hukum di Indonesia, yang dinyatakan baik berupa wacana lisan maupun tulisan, sering membuat banyak kalangan terhenyak dan membuat para akedemisi dan praktisi hukum mengernyitkan kening. Salah satu kritiknya ialah “bahwa hukum itu sudah cacat sejak dilahirkan”. Hal ini sejatinya adalah kritik internal terhadap hukum. Masyarakat diatur oleh hukum yang penuh ketidakjelasan, karena ketidakmampuannya untuk merumuskan secara tepat hal-hal yang ada di masyarakat, akibatnya masyarakat diatur oleh hukum yang sudah cacat sejak lahir.

Tentu saja kritik tersebut ditujukan bagi legislatif, serta tidak luput juga penegak hukum dan para insan hukum dalam memahami dan menjalankan hukum hanya berdasarkan aturan undang-undang, tanpa mau melihat dan memahami kondisi masyarakat secara utuh. Sehingga beliau yang berawal dari akar rumput sosiologi hukum memberikan refleksi kritis mengenai hukum, yaitu hukum dilukiskan sebagai perilaku manusia yang dilandasi pandangan filosofis bahwa hukum itu untuk manusia dan tidak sebaliknya. Apabila manusia adalah untuk hukum, maka dinamika masyarakat akan terhambat, bahkan mungkin berhenti, saat dihadapkan pada hukum yang mempertahankan status quo. Sebaliknya, apabila hukum adalah untuk manusia, maka hukum itu hendaknya dapat mendatangkan kebahagiaan dan kemanfaatan yang sebesar-besarnya bagi masyarakat secara luas.

Gagasan hukum progresif menjelaskan ilmu hukum tidak bisa bersifat steril dan mengisolasi diri dari sekalian perubahan yang terjadi di dunia. Ilmu pada dasarnya harus selalu mampu memberi pencerahan terhadap subjek persoalan yang dilayani. Untuk memenuhi peran itulah maka ilmu hukum dituntut untuk menjadi progresif. Ilmu hukum normatif dan berbasis negara dan pikiran abad sembilan belas misalnya, niscaya tidak akan berhasil mencerahkan masyarakat abad ke-duapuluhan dengan sekalian perubahan dan perkembangannya. Maka sudah selayaknya suatu konsep pendidikan hukum normatif-positivistik yang cenderung kuno/usang, tidak dapat lagi dipakai untuk melayani kehidupan masa kini.

Dalam kualitas yang demikian itu maka ilmu hukum progresif adalah tipe ilmu yang selalu gelisah melakukan pencarian dan pembebasan. Pencarian terus dilakukan, oleh karena memang hakikat ilmu itu adalah; mencari kebenaran. Artinya kebenaran yang dimaksud pada orientasi tujuan ilmu hukum ialah keadilan sosial. Tibalah saatnya pendidikan hukum kita berada pada jalur keilmuan secara utuh, menuju pendidikan hukum progresif yang memahami ilmu hukum itu tidak lagi sebagai suatu institusi yang otonom, melainkan sebagai bagian dari proses sosial yang lebih besar.

Mahasiswa hukum sekalian, apakah anda merasakan, bahwa pendidikan hukum selain memberikan ilmu pengetahuan juga menghaluskan jiwa anda, memulikan jiwa anda? Jika tidak, maka sesungguhnya pendidikan hukum kita belum berhasil secara penuh”. Semoga petikan kata Prof. Tjip yang terakhir dalam tulisan ini membuat kita tergerak pada batas kesadaran serta kemampuan yang kita miliki.

Kurnia Yulianto

Koordinator Lingkar Studi Hukum Progresif (Lshp)

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Sumber: http://progresif-lshp.blogspot.com/2008/12/menggagas-pendidikan-hukum-progresif.html

Potret Pendidikan Hukum di Indonesia: Memajang “Para Pemburu Dolar”

Artikel ini dimuat di hukumonline.com tanggal 18 Juli 2008

Seperti rutin terjadi setiap tahun, berbagai perguruan tinggi mulai membuka pendaftaran bagi para calon mahasiswa. Salah satu yang banyak diminati adalah fakultas hukum. Mau jadi sarjana hukum untuk berburu dolar?

Fakultas hukum sebagai salah satu dari sekian banyak pilihan untuk berkuliah semakin digemari oleh para lulusan SMU di Indonesia. Saat artikel ini ditulis, misalnya, sudah 230 mahasiswa baru angkatan 2008 terdaftar dalam data Program Sarjana Reguler Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI). Ke-230 orang itu lolos menjadi anggota baru FHUI setelah disaring melalui Ujian Masuk Bersama (UMB) yang diselenggarakan awal Juni lalu. UMB adalah salah satu jalur yang dapat ditempuh oleh para lulusan SMU untuk mendaftarkan diri sebagai mahasiswa strata-1 (S1) FHUI. Tahun ini, FHUI menerapkan beberapa jalur masuk bagi para calon mahasiswanya. Selain UMB, dibuka pula jalur Prestasi dan Pemerataan Kesempatan Belajar (PPKB), Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN), serta Kerja Sama Daerah dan Industri (KSDI).

Luasnya bidang kerja yang dapat dilakoni oleh para sarjana hukum memang menjadi daya tarik tersendiri bagi pelajar Indonesia dalam memilih bidang kuliah. Seperti diterapkan di banyak negara, sistem pendidikan hukum di Indonesia merupakan jenis pendidikan akademis, yaitu sistem yang memungkinkan setiap lulusan SMA untuk menempuh pendidikan hukum di perguruan tinggi, tanpa mengharuskan para lulusan nantinya bekerja di bidang hukum.

Berbeda dengan Amerika Serikat yang menerapkan jenis pendidikan profesi, di mana pendidikan hukum di universitas (law school) hanya diperuntukkan bagi orang-orang tertentu, yaitu orang yang berniat bekerja di lapangan hukum (Prof. Hikmahanto Juwana, 2003). Dengan alasan lapangan kerja yang luas inilah lulusan-lulusan SMA berlomba-lomba mewujudkan keinginan untuk menjadi sarjana hukum.

Pertanyaannya, ke arah manakah Fakultas Hukum menjadikan para lulusannya kelak? Mencetak sarjana hukum yang berusaha mewujudkan pembaruan hukum di Indonesia dengan kemampuan yang dimiliki, ataukah sarjana hukum yang sekadar puas akan manfaat ekonomis karena gelar yang menghiasi?

Hukum Ekonomi Terfavorit, Hukum tentang Masyarakat Sepi

Sebuah artikel dari majalah Tempo dipajang di lobi depan gedung kampus FHUI beberapa waktu lalu. “Para Pemburu Dolar”, begitu judul artikel tersebut. Sebelum membaca isi liputan jurnalis majalah yang tertuang dalam artikel itu, tentu sangat banyak tafsir untuk memaknai kalimat tersebut. Namun, setelah membaca isi tulisan, orang akan paham bahwa judul tulisan merujuk pada suatu profesi yang banyak diminati para lulusan fakultas hukum saat ini, yaitu konsultan hukum.

Selanjutnya, masing-masing pembaca tentu akan mempunyai kesan atas tulisan tersebut, baik kesan positif atau justru kesan negatif. Sebagai seorang alumnus fakultas hukum, kesan negatiflah yang penulis tangkap ketika membaca artikel tersebut karena seolah-olah kesuksesan seorang sarjana hukum hanya diukur dari sisi finansial, tanpa mengedepankan aspek lain yang lebih mendesak, seperti usaha pembenahan sistem peradilan.

Pada intinya, liputan mengenai profil konsultan hukum yang ditampilkan dalam segmen edisi khusus perguruan tinggi itu menggambarkan prospek kerja yang sangat menjanjikan bagi para lulusan fakultas hukum. Dalam artikel itu diuraikan, seorang lulusan fakultas hukum dari sebuah universitas di Jakarta dapat mengumpulkan penghasilan ribuan dolar setiap bulannya dengan bekerja sebagai konsultan hukum. Juga dijelaskan, sebagian besar lulusan yang bekerja sebagai konsultan hukum tersebut, mengambil jurusan (program kekhususan) hukum ekonomi sewaktu kuliah.

Secara lebih rinci juga diungkapkan bahwa setidaknya seratus mahasiswa di setiap angkatan di kampus tersebut memilih jurusan hukum ekonomi. Sebaliknya, program kekhususan hukum tentang masyarakat menjadi jurusan yang paling sepi peminat. Program kekhususan yang terakhir disebut dideskripsikan sebagai jurusan yang mengarahkan mahasiswa untuk bergerak di lembaga-lembaga swadaya masyarakat bidang hukum. Sementara program kekhususan lain, seperti hukum perdata, hukum pidana, hukum acara, hukum tata negara, dan hukum transnasional, memiliki jumlah peminat yang bervariasi tanpa perbandingan signifikan antara satu sama lain.

Terlepas dari pembidangan hukum yang ada, Asep Saefullah dan Herni Sri Nurbayanti (2003) menguraikan pendapat Prof. Mardjono Reksodiputro yang menyebutkan bahwa “spesialisasi” yang diterapkan pada jenjang S1 pendidikan hukum tersebut salah kaprah. Pada level ini, para sarjana hukum diharapkan memiliki kemampuan ilmu hukum yang sama karena pada dasarnya, pendidikan S1 hukum ditempatkan sebagai basis dari pendidikan hukum. Hal ini nantinya menjadi bekal untuk terjun ke berbagai bidang profesi hukum. Lebih lanjut, Prof. Mardjono mengutarakan bahwa idealnya tidak ada penjurusan dalam fakultas hukum pada jenjang S1. Semua mahasiswa mendapatkan dasar-dasar imu hukum yang sama-sama diperlukan, namun pada tahap akhir, misalnya pada penyusunan skripsi, sekitar 10 – 15 % ada penekanan di salah satu bidang tertentu.

Dunia Kerja sebagai Kondisi Nyata

Kondisi di perguruan tinggi hukum, dengan hukum ekonomi sebagai bidang terfavorit dan hukum masyarakat yang minim peminat seperti tergambar di atas, tak ubahnya situasi di dunia kerja bidang hukum di Indonesia. Keadaan bobrok dunia peradilan kita memang telah terjadi sejak masa Orde Lama, namun hal ini semakin diperparah pada 1960-an, ketika Pemerintah Orde Baru membungkam para pesaing politiknya melalui jalan mengintervensi pengadilan. Atas kondisi tersebut, Daniel S. Lev (1988) mengungkapkan bahwa tersisa tiga pilihan bagi sarjana hukum pada masa itu, yaitu: (1) bekerja dalam sistem yang korup dengan menjadi hakim, jaksa, ataupun advokat; (2) berkutat dalam dunia hukum bisnis yang minim risiko dengan menjadi konsultan hukum bisnis; atau (3) melawan sistem yang korup dengan menjadi aktivis-advokat. Namun, hingga kini, keadaan tak kunjung membaik, dan terungkapnya suap seorang pengusaha kepada aparat Kejaksaan Agung menjadi bukti paling mutakhir untuk menggambarkan kondisi carut-marut dunia peradilan kita.

Ketiga pilihan yang diungkapkan Lev tersebut kiranya masih relevan untuk menunjukkan “kotak-kotak” para sarjana hukum saat ini. Sama dengan kondisi di fakultas hukum yang menempatkan jurusan hukum ekonomi sebagai terfavorit, opsi berkarir di dunia hukum bisnis pun paling jamak dipilih oleh para sarjana hukum, terutama lulusan baru. Bedanya, menjadi konsultan hukum bisnis saat ini barangkali lebih didasari motif ekonomi, dibanding memperkecil risiko dengan penguasa. Di sisi berseberangan, jurusan hukum tentang masyarakat sebagai yang paling miskin penggemar dikukuhkan oleh fakta rendahnya jumlah peminat dunia aktivis-advokat. Dunia yang terakhir ini dikatakan oleh Lev tak banyak diambil, namun berdirinya Lembaga Bantuan Hukum (LBH) pada 1971 menegaskan bahwa bidang profesi hukum yang satu ini amat berperan dalam dunia hukum pada umumnya di Indonesia. Apabila dianalogikan dengan masa sekarang, bidang profesi aktivis-advokat ini merupakan profesi yang kini digarap oleh banyak lembaga swadaya masyarakat, misalnya lembaga penelitian dan advokasi hukum. Masih seperti dahulu, lapangan ini tetap minim peminat dibandingkan dua pilihan lainnya.

Penulis berpendapat, tak ada yang salah dari pilihan-pilihan tersebut di atas sepanjang hal itu dipilih dengan alasan yang berpegang pada idealisme memperbaiki hukum di Tanah Air. Kesempatan para sarjana hukum untuk berkontribusi dalam pembaruan hukum di Indonesia pun kini bertambah dengan munculnya “lapangan” baru, yaitu konsultan di bidang hukum konstitusi yang diharapkan paling mahir dalam hal menangani perkara dan beracara di Mahkamah Konstitusi.

Terkait dengan banyaknya pilihan tersebut, menurut penulis, risiko sarjana hukum terjerembab dalam lingkungan korup dunia hukum tidak hanya terdapat pada pilihan bekerja sebagai hakim, jaksa, ataupun advokat. Sebaliknya, bermain di “wilayah aman” dengan menjadi konsultan hukum bisnis maupun terjun sebagai aktivis-advokat, yang disebutkan akan melawan sistem yang korup, tidak pula menjamin seorang sarjana hukum tetap “bersih” dan bertahan pada idealismenya.

Terkait hubungan antara pilihan berprofesi dengan tanggung jawab terhadap perbaikan hukum, perlu kiranya dunia hukum Indonesia mengapresiasi apa yang kini telah dihasilkan oleh aktivis-aktivis muda bidang hukum. Seperti misalnya, Pan Mohamad Faiz dari Mahkamah Konstitusi yang dikenal sebagai pelopor blog hukum Indonesia, Ahmad Zakaria dari salah satu firma hukum ternama di Jakarta yang menjadi sarjana hukum pertama di Indonesia yang memublikasikan skripsi sarjananya melalui situs pribadinya dan rajin berbagi pengetahuan seputar bidang hukum teknologi, serta Dina Savaluna peneliti sebuah LBH di Jakarta yang memaparkan panjang lebar kasus lumpur Lapindo dalam buku yang ditulis dan diterbitkan berdasarkan hasil risetnya sendiri.

Janji Fakultas Hukum: Jaminan Segi Finansial Semata?

Dari ketiga pilihan dunia kerja seperti dijelaskan di atas, tak dapat dipungkiri bahwa bekerja di bidang hukum bisnis sebagai konsultan hukum adalah pilihan yang paling menjanjikan dari segi finansial. Alhasil, dalam lingkup pendidikan hukum, jurusan hukum ekonomi pun dianggap paling tepat untuk memberikan jaminan kepada para mahasiswa hukum terkait masa depan mereka di dunia kerja, namun sekali lagi, hanya jaminan dari segi finansial. Hal inilah—jaminan dari segi finansial semata—yang bagi penulis berpotensi memunculkan kesan negatif di benak sebagian pembaca artikel “Para Pemburu Dolar” yang disebutkan di awal tulisan ini. Lepas dari kesan itu, benarlah adanya apa yang disampaikan oleh jurnalis yang meliput dan menulis artikel di majalah berita mingguan tersebut.

Masa depan cerah. Janji itulah yang ditawarkan fakultas hukum, khususnya program kekhususan hukum ekonomi. Hal itu kiranya yang coba disampaikan jurnalis melalui liputan di majalah berita mingguan itu. Berbekal data dari survei dan wawancara responden, tulisan tersebut memang seakan menggambarkan keadaan sebenarnya. Dan begitulah adanya, penulis pun setuju dengan data dan fakta yang disajikan dalam berita majalah tersebut.

Akan tetapi, tepatkah jika “masa depan cerah” hanya diindikatori dari penghasilan uang atas pekerjaan? Motif ekonomi tentu merupakan naluri manusiawi. Namun, rusaknya sistem hukum sebagai suatu ancaman nyata di depan mata adalah hal yang patut mendapat prioritas untuk dibenahi. Usaha meminimalisasi risiko dengan jalan menjadi konsultan hukum bisnis, misalnya, nyatanya tidak pula dapat menghindarkan diri para konsultan hukum bisnis dari masalah korupnya sistem peradilan. Padahal, tanpa adanya usaha untuk terjun langsung demi memperbaiki sistem, justru para konsultan hukum bisnis sendiri yang ke depannya dapat mengalami kerugian, yaitu ketika perusahaan tidak lagi mau menyelesaikan sengketa melalui pengadilan.

Lewat tulisan ini, penulis berharap, fakultas hukum sebagai garda terdepan dunia akademik hukum tidak hanya menawarkan prospek cerah di masa mendatang semata dari segi ekonomi. Fakultas hukum sebagai tempat bibit-bibit penegak hukum bersemai semoga tetap memperhatikan kondisi hukum di Indonesia saat ini sebagai sesuatu yang mendesak untuk dibenahi.

Sumber: http://argama.wordpress.com/2008/07/20/potret-pendidikan-hukum-di-indonesia-memajang-%E2%80%9Cpara-pemburu-dolar%E2%80%9D/

REFORMASI PENDIDIKAN HUKUM UNTUK MENGHASILKAN SARJANA HUKUM YANG KOMPETEN DAN PROFESIONAL

Knowledge is power but character is more

Oleh: Bismar Nasution

Yang terhormat,

Bapak Rektor Universitas Sumatera Utara; Bapak/Ibu Dekan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara; Bapak Dekan di lingkungan USU; Para Pembantu Dekan Fakultas Hukum USU; Para Pejabat Pemerintah Propinsi Sumatera Utara; Para Guru Besar dan rekan-rekan Staf Pengajar; Para Alumni dan Pengurus Alumni Fakultas Hukum USU; Para Mahasiswa danPara Undangan Sekalian

Assalamu’alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Maha besar Allah SWT. Kepada-Nya terpanjat segala puja dan puji, dan kepada junjungan Muhammad SAW, disampaikan shalawat dan salam. Mudah-mudahan selalu diberikan rahmat sekaligus kekuatan kepada kita, terutama civitas akademika Fakultas Hukum USU dalam rangka memperingati Dies Natalis  ke-51 Fakultas Hukum USU.

Mudah-mudahan pula mendapatkan ridha dan berkat-Nya jualah dapatnya saya sampai berdiri untuk mengucapkan orasi ilmiah pada mimbar yang terhormat ini. Pada kesempatan ini perkenankanlah saya mengucapkan terimakasih kepada Bapak Dekan dan Panitia Dies Natalis Fakultas Hukum USU yang telah memberikan kehormatan kepada saya untuk menyampaikan orasi ini.

Hadirin sekalian,

Perdebatan mengenai sistem mana yang terbaik antara civil law dan common law telah berlangsung selama berabad-abad. Pendukung civil law, Jeremy Bentham yang kemudian didukung oleh John Austin menganggap bahwa sistem common law mengandung ketidakpastian dan menyebutnya sebagai “law of the dog.”[1] Sebaliknya salah satu pendukung sistem common law, F.V Hayek mengatakan bahwa sistem common law lebih baik dari pada civil law karena jaminannya pada kebebasan individu dan membatasi kekuasaan pemerintah.[2]

Untuk lebih memahami pemicu perdebatan diatas cara terbaik adalah dengan menghampirinya dari aspek historis sebagaimana dikatakan Benjamin N. Cordozo “sejarah dalam menerangi masa lalu menerangi masa sekarang, sehingga dalam menerangi masa sekarang dia menerangi masa depan.“[3]

Menurut catatan, tahun 1066  dianggap sebagai tahun kelahiran  tradisi common law ketika bangsa Norman mengalahkan dan menaklukkan kaum asli (Anglo Saxon) di Inggris. Sedangkan civil law lahir terlebih dahulu ketika Corpus Juris Civilis of Justinian diterbitkan di Constatinopel pada tahun 533 yang sangat dipengaruhi oleh hukum Romawi.[4]

Akar  perbedaan yang substansial diantara kedua sistem hukum itu terletak pada sumber hukum yang digunakan oleh Pengadilan dalam memutus sebuah perkara. Sistem civil law menggunakan kodifikasi sebagai sumber hukum, sedangkan sistem common law menggunakan putusan hakim sebelumnya sebagai sumber hukum atau yang lebih dikenal dengan doktrin stare decisis.[5]

Perbedaan menonjol lainnya menyangkut peran pengadilan. Di negara civil law hakim merupakan bagian dari pemerintah.[6] Hal ini tidak terlepas dari sejarah yang melandasi terciptanya perbedaan itu. Sebelum revolusi, para hakim Perancis menjadi musuh masyarakat daripada pembela kepentingan masyarakat karena lebih mendukung kepentingan Raja. Kondisi inilah yang  kemudian memicu revolusi Perancis yang dipimpin oleh Napoleon. Pengalaman sebelum masa revolusi tersebut menjadi inspirasi bagi Napoleon dalam  meletakkan hakim di bawah pengawasan pemerintahan untuk mencegah “pemerintahan oleh hakim” seperti yang pernah terjadi sebelum revolusi. Hal ini membuat kekuasaan pemerintah di negara civil law menjadi sangat dominan.

Sistem hukum Romawi menggambarkan dengan jelas perbedaan antara hukum privat yang mengatur hubungan antara warga negara dan hukum publik yang mengatur hubungan antara warga negara dengan pemerintah. Perbedaan ini tetap dipertahankan dalam sistem civil law di daerah continental yang mewarisi tradisi Hukum Romawi. Di Perancis misalnya, pengadilan membedakan antara kasus-kasus yang berhubungan dengan pemerintah dan memberlakukan hukum yang berbeda dengan hukum yang mengatur hubungan sektor privat.[7] Posisi ini membuat pengadilan biasa di Perancis secara prosedural tidak mempunyai wewenang untuk mengkaji kebijakan pemerintah.[8] Sebaliknya, negara common law yang berasal dari tradisi  Inggris memiliki  lembaga pengadilan yang independen.[9] Oleh karenanya kekuasaan untuk menentukan hukum berada pada Mahkamah Agung sebagai pengadilan tertinggi.[10]

Dalam perjalanannya, kombinasi antara konsep Hukum Romawi dan praktik-praktik di lapangan telah membentuk dasar-dasar hukum yang dianut oleh sebagian besar negara di dunia ini, yaitu  sistem civil law dan sistem common law.[11] Terlepas dari perdebatan di atas, pengalaman menunjukan bahwa negara-negara dengan sistem comon law ternyata relatif lebih makmur secara ekonomi dibanding negara dengan sistem civil law.[12]

Arah Pendidikan Hukum

Perbedaan penerapan hukum diatas berimplikasi terhadap sistem pendidikan hukum di negara-negara penganut kedua sistem hukum tersebut. Sistem pendidikan hukum di negara civil law lebih menekankan kepada metode pengajaran yang bersifat doktrinal. Materi yang diberikan adalah isi pasal-pasal dari perundangan-undangan, dengan metode pengajaran monolog. Para mahasiswa bersifat pasif dan umumnya diajarkan untuk menghapal perundang-undangan.

Perdebatan dan diskusi jarang dilakukan karena selama perkuliahan berlangsung dosen biasanya hanya memberikan penjelasan mengenai teori, isi pasal serta pendapat para sarjana, dan sangat jarang perkuliahan dilakukan untuk membahas suatu kasus. Peranan dosen sangat sentral dalam memberikan pemahaman tentang hukum, dosen berfungsi sebagai narasumber, pembimbing dan legal solver terhadap pertanyaan para mahasiswa. Perbandingan suatu teori atau hukum juga jarang dilakukan, karena umumnya negara-negara civil law berpaham positivisme, sehingga landasan maupun pemikiran tentang hukum hanya berpedoman kepada perundang-undangan yang telah terkodifikasi. Hal ini menyebabkan perbandingan hukum dengan negara lain dianggap kurang penting dan kurang mempunyai kekuatan hukum apabila dijadikan landasan pembelaan dalam sebuah peradilan.

Sebaliknya, sistem pendidikan di negara common law lebih menekankan kepada practical use. Sistem hukum yang menekankan kepada putusan hakim, membuat perkuliahan difokuskan kepada pembahasan kasus hukum dan putusan pengadilan. Pemahaman terhadap teori hanya diberikan di awal perkuliahan dengan metode self learning, dimana para dosen hanya memberikan pengantar dan referensi buku yang harus dipelajari serta dirangkum oleh para mahasiswa. Sedangkan sisa perkuliahan dilakukan dengan diskusi, persentasi dan pemaparan para mahasiswa mengenai suatu kasus. Hal ini membuat peran mahasiswa lebih dominan daripada peran dosen. Dosen hanya berperan sebagai pembimbing dan pengarah diskusi, sedangkan isi perkuliahan lebih banyak diisi oleh perdebatan dan pendapat dari masing-masing mahasiswa mengenai kasus-kasus yang diberikan oleh dosen. Sehingga perkuliahan bersifat terbuka, konsultasi mengenai suatu permasalahan hukum dilakukan secara individual antara dosen dan mahasiswanya. Sehingga hubungan antara dosen dan mahasiswa di negara common law umumnya sangat dekat, dan tidak jarang mereka menjadi sahabat dalam kehidupan pribadi.

Adanya perbedaan dalam sistem pendidikan hukum diatas telah menyebabkan perbedaan besar dalam memahami dan menyelesaikan permasalahan hukum. Sarjana Hukum dari negara civil law cenderung bersifat positifis dan rigid dalam menyelesaikan permasalahan hukum. Mereka hanya memandang suatu permasalahan dengan parameter perundang-undangan. Sehingga penyelesaian suatu permasalahan hukum dilakukan dengan pendekatan doktrinal. Sebaliknya Sarjana Hukum dari negara common law selalu bersifat kritis dan analistis. Peraturan perundang-undangan bukan harga mati bagi sebuah keadilan, sehingga sering sekali putusan hakim dijadikan parameter untuk menilai apakah suatu peraturan dapat diterapkan di masyarakat. Putusan pengadilan itu juga bukan hal yg mutlak harus diikuti, apabila seorang hakim menganggap suatu putusan tidak sesuai lagi dengan perkembangan masyarakat, dia dapat membuat putusan baru tentu dengan argumentasi yang kuat. Putusan ini akhirnya akan diuji oleh Mahkamah Agung apakah diterima atau ditolak, karena adanya doktrin kalau suatu putusan pengadilan tidak boleh bertentangan dengan putusan pengadilan diatasnya. Inilah yang membuat para Sarjana Hukum common law selalu melakukan analisis dan kritis terhadap hukum. Tidak jarang mereka melakukan perbandingan hukum untuk menjustifikasi argumen mereka bahwa hukum yang berlaku tidak sesuai lagi diterapkan di masyarakat.

Dari deskripsi diatas tentu kita dapat menyimpulkan bahwa metode pengajaran civil law membuat para Sarjana Hukum berpikir doktrinal. Kelebihan dari metode ini adalah adanya kepastian dalam pemahaman hukum. Hal ini terjadi karena pembelajaran terfokus pada kodifikasi, sehingga pembelajaran relatif lebih terarah. Sedangkan kelemahannya adalah metode ini menghasilkan Sarjana Hukum yang lemah akan analisis dan kurang kritis terhadap hukum. Sehingga apabila terjadi suatu permasalahan hukum, dimana perundang-undangan yang mengaturnya sudah tidak relevan lagi dengan kondisi masyarakat, para Sarjana Hukum akan gagal mengimplementasikan rasa keadilan masyarakat dalam solusi hukumnya.Sebaliknya, metode pengajaran common law menekankan kepada analisis kasus dan diskusi serta untuk selalu bersikap kritis dalam menghadapi permasalahan hukum. Sehingga metode ini mempunyai kelebihan dalam menghasilkan para Sarjana Hukum yang kritis dalam menghadapi perubahan di masyarakat.

Gambaran mengenai sistem pendidikan hukum di Indonesia tidak berbeda jauh dengan apa yang telah diuraikan mengenai sistem  pendidikan hukum civil law di atas. Pengajaran yang bersifat doktrinal masih mewarnai pembelajaran hukum di Indonesia. Dalam menghadapi persaingan global, metode pendidikan seperti ini harus diperbaiki terutama pada negara berkembang seperti Indonesia, dimana perekonomiannya belum stabil dan tingkat penyelewengan hukum masih tinggi Perundang-undangan belum berfungsi maksimal dalam mengikuti dan memenuhi kebutuhan masyarakat, sehingga penggalian nilai-nilai keadilan juga harus dilakukan disamping pemahaman terhadap peraturan tersebut.

Pandangan yang bersifat doktrinal dan positivisme mutlak harus segera diminimalkan untuk membentuk Sarjana Hukum yang kritis, analistis dan responsif terhadap permasalahan hukum, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap hukum dapat dipulihkan kembali. Sebagai lembaga yang menghasilkan Sarjana Hukum peran Fakultas Hukum sangatlah penting disini. Pembenahan menyeluruh terhadap pendidikan hukum harus segera dilakukan. Fakultas hukum di Indonesia harus kembali kepada khitahnya, yaitu sebagai professional school yang harus dapat menggabungkan unsur profesionalisme dan pendidikan hukum dalam pengajarannya.

Hal ini tentu tidaklah mudah, diperlukan political will yang kuat bagi para petinggi universitas dan pemerintah untuk melakukan pembenahan yang sistematis dalam memperbaiki pendidikan hukum di Indonesia. Pembenahan tersebut harus dilakukan secara serentak, baik dari peningkatan kualitas SDM, metode pengajaran, teaching material atau kurikullum dan kesejahteraan para pengajar. 

Sarjana Hukum Yang Kompeten dan Profesional

Jurang antara dunia akademis  dan praktis di Indonesia dalam beberapa dekade terakhir abad ke-20 semakin melebar. Kondisi ini bermula sebagai konsekwensi pendekatan pembangunan yang diterapkan pemerintah. Dalam upaya mempercepat pertumbuhan ekonomi, pemerintah menerapkan sistem pembangunan ekonomi  pro pasar.

Metode-metode ekonomi pro pasar umumnya diimpor dari negara-negara common law dan juga sistem ekonomi pro pasar  lebih kondusif bila didekati dengan institusi hukum yang berasal dari sistem common law. Dalam sistem common law, pasarlah yang menjadi panglima, sedangkan sistem civil law peran pemerintah sangat dominan. Dalam bahasanya Walter Lippmann “in a free society the states does not administer the affairs of men. It administers justice among men who conduct their own affairs”.Sementara itu, metode pengajaran di kampus-kampus masih berorientasi kepada sistem civil law. Konsekwensinya tamatan Fakultas Hukum seolah terlempar ke dunia lain.

Padahal  L. Michael Hagger menggambarkan, bahwa jalannya suatu sistem hukum tidak akan pernah lebih baik dari mereka yang menjalankannya, seperti Sarjana Hukum. Hal ini disebabkan Sarjana Hukum yang berperan menjalankan hukum bukan hanya berdasarkan cara berpikirnya sendiri, tetapi berasal dari pendidikan yang diperolehnya dari kuliah semasa di Fakultas Hukum. Seharusnya pendidikan itu pulalah yang memperluas ruang lingkup cara berpikirnya, kegiatannya dan kesiapannya yang membedakannya pula dengan kalangan lainnya.[13]

Kondisi di atas memaksa kita memikirkan bagaimana Fakultas Hukum dapat melahirkan Sarjana Hukum yang berpengetahuan luas dan memiliki keterampilan hukum yang sesuai dengan sistem ekonomi pro pasar yang dijalankan pemerintah tersebut. Jalan yang harus ditempuh adalah bagaimana menepis kekhawatiran bahwa apa yang diberikan dalam kuliah berbeda dengan hukum dalam kenyataan. Untuk itu, tentunya staf pengajar di Fakultas Hukum tidak hanya mengajarkan teori atau hal-hal yang normatif sifatnya, doktrinal dan deskriptif, tetapi harus pula mengajarkan keterampilan menggunakan sains (science) untuk memahami hukum disamping dan memperkenalkan hukum sesuai dengan kenyataan.[14] Memperkenalkan hukum sesuai dengan kenyataan dibutuhkan mengingat Fakultas Hukum sebagai professional school diwajibkan untuk mempersiapkan keterampilan para lulusannya.

Untuk perbandingan, kita dapat melihat sistem pendidikan hukum di Inggris, dimana terdapat syarat yang sangat ketat dalam penerimaan Sarjana Hukum yang ingin melanjutkan ke jenjang pendidikan profesi yang lebih tinggi. Fakultas Hukum di Inggris dituntut untuk memberikan pemahaman hukum yang komprehensif  untuk menyediakan seorang Sarjana Hukum yang kompeten dan profesional. Kriteria yang ditekankan disini bukanlah metode penilaian terhadap tugas atau lamanya pengajaran tetapi yang dituntut adalah proposi beban kerja mahasiswa dan setidak-tidaknya harus menguasai tujuh dasar pengetahuan hukum[15]

Selain itu Sistem Pendidikan Hukum Lanjutan di Inggris juga dibedakan antara Pengacara (Barrister) dan Konsultan Hukum (Solicitor), sehingga menimbulkan perbedaan persyaratan untuk dapat menekuni kedua profesi ini. Untuk dapat menjadi pengacara (Bar), seorang calon harus ikut dalam salah satu Inns of Court dan harus memenuhi dan menyelesaikan dua tahap pendidikan. Tahap pertama adalah “tahap akademik” dimana calon harus mempunyai gelar Sarjana Hukum atau sertifikat lulus dari Common Professional Examination (CPE). Tahap kedua adalah “tahapan pendidikan spesialis atau kejuruan” yang dilakukan dengan mengikuti program the Bar Vocational Course yang diselenggarakan oleh Court School of Law. Kedua tahap ini menyarankan syarat untuk dapat mendaftar menjadi pengacara. [16] Gambaran diatas menunjukkan bahwa Fakultas Hukum sebagai Profesional School harus mempunyai suatu sistem pendidikan atau metode pengajaran yang mempunyai suatu kurikulum yang tepat untuk menghasilkan Sarjana Hukum yang kompeten dan mempunyai kemampuan profesional yaitu kemampuan praktik.

Disinilah esensi sebenarnya dari profesional school, dimana tidak ada pembedaan antara akademisi dan profesional. Kemampuan akademis merupakan dasar pengajaran sedangkan kemampuan profesional adalah pengembangan teori secara praktik. Adanya anggapan bahwa seorang Sarjana Hukum cukup dibekali kemampuan hukum di bidang tertentu saja harus ditentang. Sarjana Hukum haruslah menguasai ilmu hukum dan praktik-praktik dasar secara keseluruhan untuk dapat disebut sebagai kompeten dan profesional. Pendidikan lanjutan hanyalah memberikan suatu spesialisasi terhadap sebuah bidang yang ingin ditekuni oleh Sarjana Hukum tersebut. Hal ini sejalan dengan H.W. Arthur yang menyatakan bahwa, “lawyers must become expert in some field of knowledge and know little about others”.[17]Oleh karena itu adalah suatu kesalahan besar untuk melarang dosen melakukan praktik hukum, karena hal itu akan menghilangkan unsur profesionalisme dalam diri dosen yang pada gilirannya akan menghilangkan unsur esensial Fakultas Hukum sebagai pendidikan profesional. Kekhawatiran akan diabaikannya tugas-tugas pendidikan dapat diatasi dengan dibuatnya sebuah rule of the game dengan sanksi-sanksi yang jelas. Kita harus melihat pada profesional school sejenis, yaitu Fakultas Kedokteran, dimana para pengajaranya juga melakukan praktik, karena mustahil bagi sebuah profesional school mengajarkan pendidikannya jika dosennya tidak mempunyai kemampuan dalam bidang praktik seperti yang telah digambarkan oleh sistem pendidikan hukum di Inggris. Dosen Fakultas Hukum disamping berkewajiban mengajar dan menulis, juga wajib melatih mahasiswanya dengan keterampilan praktis. Mempersiapkan keterampilan praktis dapat dilakukan dengan menggunakan metode pengajaran berbasis pembahasan kasus (case law).[18]

Metode case law pertama sekali digunakan di Harvard Law School yang kemudian diikuti oleh seluruh Fakultas Hukum di AS.[19] Metode ini merupakan hasil dari judicial  reasoning dalam menentukan sebuah kasus dalam sebuah situasi fakta tertentu. Hukum sebagai sumber pengambil keputusan merupakan yang mosaic dimana polanya berkembang dengan perkembangan masyarakat. Hakim-hakim di Inggris menganggap bahwa fungsi seorang hakim bukanlah menghasilkan sebuah sistem hukum atau sebuah perkerjaan institusional yang menggunakan simetri logika.

Mereka menganggap tugas hakim adalah menerapkan sebuah ketentuan atau prinsip hukum terhadap sebuah situasi fakta tertentu dan berbuat yang benar terhadap situasi tersebut. Hal ini dengan tepat digambarkan oleh seorang Hakim Agung Amerika yang sangat terkenal, Oliver Wendell Holmes bahwa “ The life of the Law has not been logic; it has been experience”(kelangsungan hidup dari hukum bukanlah melalui logika tetapi melalui pengalaman).[20]

Oleh sebab itu metode case law ini sangat relevan untuk diajarkan kepada para mahasiswa, karena metode ini dapat mengevaluasi sebuah hukum melebihi dari isi hukum itu sendiri. Sehingga para mahasiswa dapat memahami “Law behind Law” dan dapat memahami hukum yang mendasari isi sebuah putusan bukan hanya memahami isi putusan saja. Sehingga para mahasiswa dapat terhindar dari pemikiran yang positivis dan doktrinal, mereka dapat melihat hukum sebagai hukum yang hidup bukan sebagai “black letter rules”. Hal ini penting mengingat isi pasal sebuah perundang-undangan hanyalah “sebuah kata-kata dalam bahasa Indonesia”, untuk dapat “menghidupkannya” maka perlu dikaitkan dengan fakta-fakta yang timbul dari berbagai kasus yang terjadi di masyarakat.

Diharapkan dengan metode ini mahasiswa dapat mempunyai kemampuan untuk menganalisis dan kritis dalam menghadapi hukum. Seperti yang dikatakan oleh C.G. Weeramantry dalam tulisannya “Legal Education for the Age of technology: A Plea for an Interdisciplinary Perspective”, “selama pengadilan kita dipenuhi dengan hakim dan pengacara yang dilatih untuk melihat hukum sebagai “black letter rule”, maka putusannya akan dengan cepat tidak relevan dengan zaman yang didominasi oleh sains dan tekhnologi”.[21] Oleh karena itu metode ini sangat penting untuk dapat membuat hukum “hidup” tidak hanya di pengadilan seperti yang selama ini terlihat tetapi juga dalam ruangan-ruangan kelas dalam perkuliahan di Fakultas Hukum.

Tepat pula di sini diusulkan agar staf pengajar melakukan “empirical research,[22] yang nantinya mengalihkan keahlian hukum dalam kenyataan itu kepada mahasiswa. Tidak kalah pentingnya, tim pengajar di Fakultas Hukum sekarang ini perlu pula menekankan proses belajar mengajar dengan metode legal reasoning yang didasarkan pada penelitian. [23]Penting pula memperkuat muatan pengajaran perbandingan hukum dalam perkuliahan, mengingat Sarjana Hukum masa kini dalam era globalisasi, baik karena kebutuhan praktik maupun kesamaan model institusi-institusi hukum dan peraturan-peraturannya, perlu mengetahui berbagai peraturan hukum negara lain dan bagaimana ia berjalan dalam perbedaan sistem hukum, budaya dan tradisi.[24]

Perbandingan hukum tidak hanya dapat dilakukan dengan melakukan studi kepustakaan  mengenai hukum di negara lain, tetapi juga dilakukan melalui kuliah bersama dengan para mahasiswa di negara lain. Pesatnya pertumbuhan teknologi, telah memungkinkan kita untuk melakukan kuliah bersama jarak jauh melalui teleconference dengan mahasiswa di negara lain. Hal ini dapat memperluas pengetahuan hukum mahasiswa mengenai hukum di negara lain dengan berdikusi langsung mengenai teori maupun praktik hukum dengan mahasiswa atau para pengajar di negara tersebut. Fasilitas dan peralatan untuk teleconference ini sendiri sudah tersedia di Universitas Sumatera Utara.[25]

Selain itu kita juga harus menyadari bahwa bidang hukum yang semakin hari semakin luas sehingga tidak dapat dihindarkan perlunya pendekatan dengan disiplin ilmu lain. Dalam kaitannya dengan pendekatan disiplin ilmu ekonomi misalnya, terasa dalam pendidikan ilmu hukum belum menjadi kebutuhan. Hal ini ditandai sudah sejak lama pendidikan ilmu hukum mengumandangkan irama yang berbeda dengan pendidikan ilmu ekonomi. Perbedaan irama ini serupa dengan perbedaan antara gamelan Bali yang mengumandangkan tari Baris dan New York Philharmonic Orchestra yang, mengumandangkan Symphony Nomor 5 karya Betthoven. Namun demikian bukanlah tidak mungkin untuk mengumandangkan irama yang satu dengan menggunakan alat musik yang lain.[26]

Oleh karena itu kurikulum pendidikan di Fakultas Hukum harus dirancang untuk dapat mempersiapkan mahasiswa dengan bekal yang cukup untuk tampil di masyarakat sesuai dengan tuntutan masa kini, dimana nantinya lahir Sarjana Hukum yang kompeten dan profesional. Dalam menyusun kurikulum penting kiranya kita memperhatikan apa yang diungkapkan oleh Robert Mac Create, dalam tulisannya “Lecture on Legal Education,Wake Forest School of Law”. Menurut Mc.Create untuk menghasilkan Sarjana Hukum yang kompeten, setidaknya ada 10 keahlian generik yang harus dimiliki. [27] Oleh karena itu kurikulum pendidikan hukum harus benar-benar disusun untuk mendukung hal ini. 

Saudara-saudara

Sarjana Hukum yang lulus dari Fakultas-Fakultas Hukum sekarang ini menghadapi dunia baru, termasuk hubungan yang baru di bidang ekonomi, yang menjadikan kebutuhan untuk adanya spesialisasi di bidang hukum tidak dapat dielakkan, termasuk bidang hukum ekonomi. Apalagi dari sekarang kita sedang melakukan pembangunan ekonomi. Selain bidang ekonomi, bidang teknologi yang saat ini sedang mengalami perkembangannya juga harus diperhatikan dalam menyusun kurikulum. Hal ini dapat dilakukan dengan menambah mata kuliah ini yang menggabungkan kedua disiplin ilmu di Fakultas hukum. Misalnya dalam bidang teknologi kita dapat menambahkan mata kuliah wajib pengenalan dalam bidang sains dan society. Kemudian menambahkan mata kuliah khusus yang membahasa kaitan antara sains dan hukum. Mata kuliah ini mengajarkan tidak hanya tentang hukum tetapi juga dasar-dasar sains sepeti fisika, biologi, dan lain sebagainya.

Untuk mengatasi kesulitan dalam mengajarkan mata kuliah ini, fakultas dapat mengundang dosen-dosen tamu dari bidang disiplin ilmu yang  berbeda. Fakultas dapat juga mengadakan sebuah program khusus dimana kita mengundang pakar-pakar dari fakultas lain untuk bersama-sama melakukan sebuah research atau program tertentu yang mengaitkan hukum dengan bidang tersebut.[28]Hal lain yang tidak kalah penting adalah perpustakaan. Perpustakaan merupakan sentral dari aktivitas di sebuah institusi pendidikan di luar kelas. Metode self learning tidak dapat berjalan dengan baik apabila tidak didukung oleh fasilitas perpustakaan yang memadai. Inilah sebabnya mengapa Law School diluar negeri menyebut perpustakaan sebagai “jantungnya” sebuah institusi pendidikan. Ada sebuah pepatah yang menggambarkan pentingnya perpustakaan di luar negeri yaitu, “a good law is one who knows where to look for the law.[29]

Oleh karena itu, Fakultas Hukum idealnya harus mempunyai sebuah perpustakaan sendiri untuk membantu para mahasiswa dan pengajar untuk lebih memahami hukum.Untuk mencapai pada tingkat pendidikan hukum yang ideal seperti yang digambarkan diatas tentu tidak mudah. Peningkatan kualitas dosen baru dapat tercapai apabila kesejahteraannya dapat terjamin. Peningkatan tersebut bukan hanya akan membantu para dosen untuk meningkatkan pengetahuannya,misalnya melalui kursus atau pembelian buku-buku baru, tetapi juga penting untuk keberlangsungkan suatu institusi pedidikan. Selain itu perlu juga diadakan sebuah trainer for trainee untuk para dosen secara rutin dan berkala.

Adanya pelatihan ini akan memberikan kemampuan praktik langsung dari para praktisi di lapangan kepada para dosen yang belum mempunyai kemampuan tersebut. Selain efektif untuk meningkatkan kualitas pengajar hal ini juga relatif tidak membutuhkan banyak dana, karena Fakultas Hukum dapat meminta bantuan para alumninya yang telah menjadi praktisi di lapangan untuk menjadi trainer secara sukarela. Sedangkan untuk mengatasi ketimpangan para tenaga pengajar, terutama dalam pengajaran hal-hal yang bersifat praktik, fakultas dapat mengundang para praktisi sebagai dosen tamu di dalam perkuliahan.

Dosen tamu yang didampingi oleh dosen tetap dapat membantu para mahasiswa untuk dapat lebih memahami hal-hal yang bersifat praktis di lapangan dan sekaligus berfungsi sebagai “alih pengetahuan.” Sedangkan untuk meningkatkan fasilitas perpustakaan, fakultas selain harus menyediakan dana khusus untuk ini, juga dapat meminta bantuan kepada para institusi pendidikan di luar untuk memberikan sumbangan berupa buku-buku ataupun jurnal-jurnal ilmiah baik yang baru maupun yang tidak lagi mereka butuhkan. Perlu diketahui bahwa tiap tahun banyak Fakultas Hukum di luar negeri mengalami over stock karena masuknya edisi-edisi baru dari koleksi buku yang mereka punyai. Inilah yang biasanya mereka sumbangkan kepada Fakultas-Fakultas hukum di negara lain. Perlu diingat bahwa walaupun buku tersebut bukan edisi terbaru, namun dari segi substansi isinya masih sangat relevan, mengingat hukum bukanlah ilmu pasti yang apabila berubah teori-teori yang lama tidak lagi dapat digunakan. Disinilah diperlukan jaringan atau koneksi dengan Fakultas Hukum di luar negeri. Jaringan dapat dibangun langsung oleh universitas maupun secara individu melalui para dosen-dosen yang sedang melanjutkan pendidikannya di luar negeri. 

Saudara-saudara

Perubahan status Perguruan Tinggi Badan Hukum Milik Negara (PT BHMN) dapat dijadikan alasan momentum untuk merealisasikan gagasan-gagasan yang telah dikemukakan. Oleh karena roh dari status PT BHMN menimbulkan independensi universitas baik dalam pengelolaan manajemen maupun keuangan. Independensi dalam pengelolaan keuangan memungkinkan univeristas untuk selain meningkatkan kesejahteraan tenaga pengajarnya, juga untuk mengirim para tenaga pengajarnya untuk melanjutnya pendidikannya di luar negeri. Karena status ini memperbolehkan universitas untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat komersial untuk membiayai pembangunan fasilitas maupun peningkatan kualitas dosen seperti yang telah dijabarkan diatas. Bukankah perubahan status menjadi PTBHMN merupakan suatu perubahan yang radikal. Oleh karena itu, kalaulah diikuti pula dengan reformasi sistem pendidikan dan metode pengajaran. Sehingga status baru sebagai PTBHMN menjadi lebih bermakna.

Bapak Rektor, Bapak Dekan, Guru Besar, Staf Pengajar, Mahasiswa dan Para Undangan

Demikian harapan-harapan dalam reformasi pendidikan hukum untuk melahirkan Sarjana Hukum yang kompeten dan profesional di masa datang ini. Semoga yang Maha Kuasa membantu kita. Akhirnya, dari lubuk hati yang paling dalam, saya mengucapkan terima kasih atas segala perhatian dan kesabaran hadirin dalam penyampaian orasi ilmiah ini.

Billahittaufiq wal hidayah, Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

(Dimuat dalam Harian Waspada 27 Februari 2007)

Daftar Pustaka

Bailey, S.H. dan M.J.Gunn, Smith & Bailey on The Modern English Legal System, London: Sweet & Maxwell, 1996.

Black, Henry Campbell, Black’s Law Dictionary, ST. Paul, Minn: West Publishing Co, 1990.

Cardozo, Benjamin N., The Nature of The Judicial Process, London: Yale University Press, 1962.Dunfee W, et.all , Business and Its Legal Environment, New Jersey: Prentice-Hall. Inc, 1999

Farrar, John H. dan Anthony M. Dugdale, Introduction to Legal Method, London: Sweet & Maxwell, 1984.Hagger, L. Michael, “The role of Lawyer of development country,ABA Journal, (Vol. 58, 1972).Haley, O., Educating Lawyers for the Global Economy, Michigan Journal of International Law, (Vol. 17, Spring 1996).

Himawan, Charles, “Pendekatan Ekonomi Terhadap Hukum Sebagai Sarana Pengembalian Wibawa Hukum,” Pidato Pengukuhan sebagai Guru Besar Tetap pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, tanggal 24 April 1991.

Juwana, Hikmahanto, “Hukum Internasional  Dalam Konflik Kepentingan Ekonomi Negara Berkembang dan Negara Maju,” Pidato Upacara Pengukuhan Sebagai Guru Besar  Pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 10 Nopember 2001.

Kronman, Antony T., The Lost Lawyer Failing Ideals of the Legal Profession, Cambridge: Harvard University Press, 1993.

Mahoney, Paul G., “The Common Law and Economic Growth: Hayek Might Be right”, Journal of Legal Studies, (Vol.XXX, University of Chicago, 2001)

Mc.reate, Robert, “Lecture on Legal Education , Wake Forest School of Law,” Wake Forest Law Review,( Vol. 30 No. 2 , 1995).Merhige Jr, Robert R., “Legal Education: Observation and Perception From the Bench,” Wake Forest Law Review, (Vol. 30,1995)

Merryman, John Henry, The Civil Law Tradition: An Introduction to the Legal  System of Western Europe and Latin America, California: Stanford University Press, 1969.

Nard, Craig Allen, “Empirical Legal Scholarship: Reestablishing a Dialoque Between the Academy and Profession,” Wake Forest Law Review,(Vol. 30, 1995).

Perelman, Chaim, “Legal Ontology and Legal Reasoning”, dalam A.R. Blackshield, ed, Legal Change Essay in Honor of Julius Stone, Sidney: Butterworth, 1983.

Rajagukguk, Erman, “Globalisasi Hukum dan Kemajuan Teknologi: Implikasinya Bagi Pendidikan Hukum dan Pembangunan Hukum Indonesia,” Pidato pada Dies Natalis USU Ke-44, Medan, 20 Nopember 2001.

Weeramantry, C.G., “Legal Education for the Age of technology: A Plea for an Interdisciplinary Perspective Legal Change, Sidney: Butterworth, 1983.

[1] Chaim Perelman, “Legal Ontology and Legal Reasoning”, dalam A.R. Blackshield, ed, Legal Change Essay in Honor of Julius Stone, (Sidney: Butterworth, 1983), hal 6. Pengadilan dalam sistem hukum common law,  tidak memberikan petunjuk bagi manusia bagaimana dia harus bertindak, tetapi jika manusia itu berbuat kesalahan maka pengadilan langsung menghukumnya.

[2] Lebih lanjut Hayek menyatakan bahwa sistem kebebasan di Inggris berasal dari ajaran Locke dan Humme yang menekankan kepada kebebasan individu untuk mencapai tujuan masing-masing, sedangkan model kebebasan Perancis berasal dari ajaran Hobbes dan Rousseau yang menekankan pada kebebasan pemerintah untuk mencapai tujuan bersama lihat Paul G. Mahoney, “The Common Law and Economic Growth: Hayek Might Be Right”, Journal of Legal Studies, (Vol.XXX, University of Chicago, 2001), hal 504-511

[3] Benjamin N. Cardozo, The Nature of The Judicial Process, (London : Yale University Press, 1962), hal. 89

[4] Lihat John Henry Merryman, The Civil Law Tradition: An Introduction to the Legal  System of  Western Europe and Latin America, (California: Stanford University Press, 1969), hal 4-7.

[5] Istilah stare decisis berasal dari istilah stare decisis et non quieta movere, yaitu “stand by the decision and do not disturb what is settled,” lihat W. Dunfee, Janice R. Bellace, David B. Cohen dan Arnold J. Rosoff, Business and Its Legal Environment, (New Jersey: Prentice-Hall Inc.,1999), hal, 40. sedangkan dalam Black’s Law Dictionary diartikan “to adhere to precedents, and not to unsettle things which are established. Lihat Henry Campbell Black, Black’s Law Dictionary, (ST. Paul, Minn: West Publishing Co, 1990), hal 1406.

[6] Di Indonesia, adanya independensi hakim atau berada di bawah Mahkamah Agung, pindah dari naungan Departemen. Kehakiman terjadi sejak tahun 2004

[7] John H. Farrar dan Anthony M. Dugdale, Introduction to Legal Method, (London: Sweet & Maxwell, , 1984), hal 39.

[8] Perancis memang telah mengembangkan suatu Pengadilan Tata Usaha Negara yang berwenang men-review Keputusan Pemerintah, namun demikian Pengadilan ini berada dibawah pengawasan Eksekutif. Para hakimnya juga didik pada administrative school bersama-sama dengan pegawai negeri lainnya yang nantinya keputusan mereka akan diawasi oleh hakim tersebut. Lihat Paul G. Mahoney, Op. Cit, hal 503 – 512.

[9] Independensi pengadilan ini apabila ditelusuri berawal dari pertentangan antara Hakim Coke dengan King Stuart ketika Kerajaan yang memaksakan kehendaknya untuk mengubah hak properti yang merugikan rakyat.  Raja Stuart kemudian membentuk sebuah pengadilan baru bernama Stuart Chamber yang berada di bawah Kerajaan dan merupakan kepanjangan tangan dari Kerajaan Inggris. Setelah revolusi Stuart Chamber ini dibubarkan. Paul G. Mahoney, Op.Cit, hal 508-509

[10] S.H.Bailey dan M.J.Gunn, Smith & Bailey on The Modern English Legal System, (London: Sweet & Maxwell, 1996), hal 413.

[11] Paul G. Mahoney, Op. Cit, hal. 2001, hal 508.

[12] Ibid, hal 253

[13] L. Michael Hagger, “The role of Lawyer of development country,ABA Journal, (Vol. 58,  1972), hal. 33.

[14] Lihat Antony T. Kronman, The Lost Lawyer Failing Ideals of the Legal Profession,(Cambridge: Harvard University Press, 1993), hal.166-239. Penggunaan pendekatan ekonomi terhadap hukum (law and economic) dalam pendidikan hukum di Amerika Serikat bersifat permanen yang dimulai sejak tahun 1960an. Gerakan Law and Economic telah mengubah metode dosen mengajar dan hampir di seluruh subjek hukum pengetahuan praktis ilmu ekonomi merupakan persyaratan. Terlepas setuju atau tidak setuju dengan gerakan ini.

[15] Ketujuh dasar pengetahuan hukum tersebut adalah: obligations 1, obligations 2, Foundation of Criminal Law, Foundation of Equity and the Law of Trust, Foundation of the Law of the European Union, Foundation of Property Law, dan Foundation of Public Law serta Legal Research. Lihat  S.H. Bailey dan M.J.Gunn, Op.Cit, hal 182-183

[16] Seorang calon masih harus mempunyai pengalaman selama 12 bulan dengan Pengacara yang mempunyai pengalaman selama 5 tahun, dimana selama 6 bulan pertama mereka tidak boleh menerima instruksi. Sedangkan untuk menjadi konsultan hukum (solicitor), seorang calon dua tahap sama seperti syarat menjadi Pengacara. Syarat pertama yaitu syarat akademik sama seperti persyaratan untuk menjadi Pengacara. Syarat kedua menuntut calon harus merupakan anggota dari the Law Society dan harus mengikuti dan lulus pelatihan Legal Practice Course Board yang diselenggarakan the Law Society.  Tujuan dari pelatihan ini adalah supaya para lulusannya dapat menguasai pembuatan kontrak dengan kemampuan dan pengetahuan yang cukup untuk mengatasi masalah dan tantangan dengan diawasi oleh instruktur pelatihan. Lihat  S.H. Bailey dan M.J.Gunn, Op.Cit, hal 184-185

[17] H.W.Arthurs, “A lot of Knowledge is a Dangerous Thing: Will the Legal Profession Survive the knowledge Explosion? dalam Michael Feindel dan Oliver Fuldaner, “Access and Specialization in Legal Education and Practice,” Dalhousie Journal of Legal Studies, hal. 286, lihat dalam Erman Rajagukguk, “Globalisasi Hukum dan Kemajuan Teknologi: Implikasinya Bagi Pendidikan Hukum dan Pembangunan Hukum Indonesia,” Pidato pada Dies Natalis USU Ke-44, Medan, 20 Nopember 2001, hal. 13.

[18].Untuk membentuk Fakultas Hukum sebagai profesional school, maka pembenahan metode pendidikan harus dilakukan secara komprehensif dimulai dari perubahan sistem pengajaran yang selama ini bersifat doktrinal. Pengajaran dapat dilakukan dengan menggabungkan pemahaman terhadap isi pasal, filsafat hukum dan case analysis. Pemahaman terhadap doktrin, teori dan filsafat hukum dapat dilakukan di awal perkuliahan, dimana mahasiswa harus bersifat aktif dengan didampingi dan diarahkan oleh dosen agar lebih terarah. Sisa perkuliahan dilakukan dengan pemahaman suatu peraturan perundangan-undangan yang diikuti dengan pembahasan kasus-kasus yang berkaitan dengan peraturan tersebut. Hal ini dilakukan agar para mahasiswa dapat memahami akibat dan konsekwensi hukum yang timbul akibat isi suatu pasal. Kasus yang dipilih tidak hanya berasal dari dalam negeri tetapi juga diberikan kasus-kasus yang berasal dari luar negeri. Hal ini dilakukan agar mahasiswa mendapat gambaran mengenai hukum di luar Indonesia, sehingga mereka dapat membandingkan dan memperluas pandangan mereka terhadap hukum diluar Indonesia.

[19] Antony T. Kronman, Op. Cit, hal. 170.

[20] John H. Farrar dan Anthony M. Dugdale, Op.Cit, 1984, hal 81.

[21] C.G. Weeramantry, “Legal Education for the Age of technology: A Plea for an Interdisciplinary Perspective Legal Change, Sidney: Butterworth, 1983, hal 158.

[22] Lihat. Erman Rajagukguk, Op. Cit, hal. 22. Lihat juga. Craig Allen Nard, “Empirical Legal Scholarship: Reestablishing a Dialoque Between the Academy and Profession,” Wake Forest Law Review, (Vol. 30, 1995), hal. 347-368. Robert R. Merhige Jr, “Legal Education: Observation and Perception From the Bench,” Wake Forest Law Review, (Vol. 30,1995), hal. 275.

[23] Lihat. Hikmahanto Juwana, “Hukum Internasional  Dalam Konflik Kepentingan Ekonomi Negara Berkembang dan Negara Maju,” Pidato Upacara Pengukuhan Sebagai Guru Besar  Pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 10 Nopember 2001, hal. 25.

[24] Erman Rajagukguk, Op. Cit, hal. 24. Bandingkan. O. Haley, Educating Lawyers for the Global Economy, Michigan Journal of International Law, (Vol. 17, Spring 1996), hal. 746.

[25] Selain itu yang tidak kalah penting adalah penguasaan bahasa inggris oleh para dosen dan mahasiswa/i. Hal ini sangat penting karena banyak sekali isu-isu baru tentang hukum di tulis dalam jurnal yang berbahasa inggris. Kemampuan untuk mengikuti perkembangan dalam hukum di dunia internasional akan memberikan pemahaman tentang hukum lebih komprehensif, terutama dalam ketatnya persaingan di dunia global dan tingginya aktivitas perdagangan internasional.

[26] Charles Himawan, “Pendekatan Ekonomi Terhadap Hukum Sebagai Sarana Pengembalian Wibawa Hukum,” Pidato Pengukuhan sebagai Guru Besar Tetap pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, tanggal 24 April 1991, hal. 6.

[27] Kesepuluh keahlian tersebut adalah problem solving, legal analysis and reasoning, legal research, factual investigation, oral and written comunicattion, counseling, negotiation, understanding of the procedures of litigation and alternative dispute resolution, organizing ang managing legal work, dan recognizing and resolving ethical dillemas. Robert Mac reate, “Lecture on Legal Education , Wake Forest School of Law,” Wake Forest Law Review, Vol. 30 No. 2 (1995), hal. 262-263.

[28] Lihat C.G. Wereemantry, Op.Cit, hal 163-165

[29] John H. Farrar dan Anthony M. Dugdale, Op.Cit, hal 274