15 Hukum Perdata

Hukum Perdata

Pengantar Hukum Indonesia
Materi Hukum Benda, Hukum Hak Kekayaan
Intelektual, Hukum Jaminan dan Hukum
Perikatan
Disampaikan oleh : Fully Handayani R, S.H.,M.Kn

Hukum Benda
A. Arti Benda

1. Menurut Ilmu pengetahuan (dalam buku Prof. R.Soebekti, SH) dibedakan menjadi :
- Benda dalam arti Sempit : meliputi segala sesuatu yg dapat dilihat. (berbentuk barang)
- Benda dalam arti luas : segala sesuatu yg dapat dijadikan obyek hukum / dpt dihaki.
2. Menurut KUHPER :
“Segala sesuatu yang dapat dikuasai oleh manusia dan dapat dijadikan obyek hukum.

B. Hukum Benda adalah Hukum yg mengatur hubungan hukum antara subyek hukum dengan obyek hukum

C. Pengaturan aturan mengenai hukum benda terdapat dalam :
- Buku Ke-II KUHPER
- UUPA No.5 Tahun 1960
- UUHT No.4 Tahun 1996
- UUJF No.42 Tahun 1999

D. Sistem yang dianut Hukum Benda adalah Sistem Tertutup sesuai dengan sistem yg
dianut buku ke-II KUHPER

E. Asas Hukum Benda
“Isi hak kebendaan tidak dapat dipengaruhi oleh si empunya hak, tidak mungkin diperjanjikan agar hak kebendaan tidak dapat dipindahtangankan”

F. Macam-macam Benda antara lain dibedakan menjadi ;
- Benda berwujud
- Benda tidak berwujud
- Benda Bergerak
- Benda tidak bergerak
- Benda yg dapat diperdagangkan
- benda yg tidak dapat diperdagangkan
Pembagian yang terpenting adalah Benda bergerak dan Benda Tidak Bergerak
Kriteria Pembedaan dilihat pada : Sifat dan tujuan pemakaiannya serta ketentuan UU yg mengaturnya.

Pembedaan Benda Bergerak dan Benda tidak bergerak dalam arti yuridis berkaitan dengan
1. Bezit;
2. Levering;
3. Daluwarsa
4. Pembebanan

Dalam Kerangka RUU Benda Nasional, Benda dibedakan
Menjadi :
1. Tanah dan bukan tanah;
2. Berwujud dan tidak berwujud;
3. Terdaftar dan tidak terdaftar
4. Bergerak dan tetap.

Pentingnya pembedaan Benda bergerak dan Benda Tidak
bergerak berkaitan dengan :
Bezit
1.
- Benda bergerak : berlaku asas Ps. 1977 KUHPER
- Benda tidak bergerak : tunduk pada ketentuan daluwarsa
2. Levering (Penyerahan)
- Benda bergerak : Secara Fisik atau nyata dari tangan ke
tangan
- Benda tidak bergerak : Dengan Akta
3. Verjaring (Daluwarsa)
- Benda bergerak : Ps. 1977 KUHPER
- Tidak Bergerak : Ps. 1963 KUHPER
- dengan alas hak = 20 th
- Tanpa alas hak = 30 th
4. Pembebanan
- Benda bergerak : Pand recht
- Benda tidak bergerak : Hipotek
Hukum Benda
Ciri Pokok Hak Kebendaan :
Hak kebendaan merupakan hak absolut;
1.
Jangka waktunya tidak terbatas;
2.
Bersifat “droit de suite” yaitu hak kebendaan mengikuti
3.
kemanapun bendanya.
Memberikan wewenang yang luas pada pemegangnya
4.
artinya dapat dialihkan, dipakai sendiri atau disewakan.
Hak Kebendaan juga merupakan hak preferen/ “droit de
5.
preferen” artinya hak yg terjadi lebih dahulu atau lebih
tinggi lebih memiliki prioritas.
Berbeda dengan hak perseorangan yang
bercirikan :
Hak Perseorangan bersifat relatif, artinya hanya dapat
1.
dipertahankan terhadap debitur tertentu.
Jangka waktunya terbatas.
2.
Wewenangnya terbatas, pengalihannya harus dengan
3.
persetujuan pemilik.
Hukum Benda
Macam Hak Kebendaan dibedakan menjadi :
Yang langsung memberikan kenikmatan :
A.
Bezit
1.
Eigendom
2.
Opstal
3.
Erfpacht
4.
Vrucht gebruik
5.
B. Yang dijadikan sebagai Jaminan
Dahulu :
Creditverband
1.
FEO
2.
Sekarang :
Gadai
1.
Hipotik
2.
Hak Tanggungan
3.
Fidusia
4.
Hukum Jaminan
Hukum jaminan merupakan bagian dari hukum
perdata. Sifat dari Hukum jaminan ini adalah
melengkapi hukum kebendaan.
Hukum Jaminan bersifat accesoir dimana ia baru
dapat timbul ketika terdapat perjanjian pokok.
Seperti Perjanjian Kredit yang dapat
menimbulkan Perjanjian penjaminan.
Untuk Benda bergerak lembaga hukum jaminan
yg dikenal saat ini adalah Fidusia berdasarkan
pada ketentuan UU No.42/1999
Sedangkan untuk Benda Tidak Bergerak,
lembaga hukum jaminan yg dikenal saat ini
adalah Hak Tanggungan sesuai UU No.4/1996
Pembuatan Perjanjian Penjaminan harus
dilakukan oleh Pejabat yg berwenang dan ada
mekanisme Pendaftaran.
Hukum Hak Kekayaan Intelektual
Hak Kebendaan yang bersifat immateriil
atau dikenal dengan Hak Kekayaan
Intelektual merupakan bagian dari
Hukum Kebendaan.
Bagian-bagian hak yang mendapat
perlindungan HKI antara lain :
Hak Cipta
1.
Merek
2.
Desain Industri
3.
Rahasia Dagang
4.
DTLST
5.
Paten
6.
Hak Kekayaan Intelektual
Hak cipta diatur dalam Undang-undang No. 19 Tahun
2002, menggantikan Undang-undang No. 6 Tahun 1982,
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 7
Tahun 1987 dan terakhir Undang-Undang No. 12 Tahun
1997. pengertian Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi
pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau
memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk
itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan
menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Yang dapat diberikan perlindungan hak cipta antara lain:
buku, program komputer, karya tulis, lagu, musik,
drama, seni rupa, arsitektur, fotografi, dan lainnya. Masa
berlaku hak cipta adalah selama hidup pencipta dan
berlangsung sampu 50 tahun setelah pencipta meninggal
dunia. Perlindungan atas hak cipta dapat didaftarkan
pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual,
Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia.
Hak Kekayaan Intelektual
Merek diatur dalam Undang-undang No. 15
Tahun 2001, menggantikan Undang-undang No.
19 Tahun 1992, sebagaimana telah diubah
dengan Undang-undang No. 14 Tahun 1997.
pengertian Merek adalah tanda yang berupa
gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka,
susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur
tersebut yang memiliki daya pembeda dan
digunakan dalam kegiatan perdagangan barang
atau jasa.
Oleh karena itu penggunaan merek dagang dan
merek jasa wajib didaftarkan di Direktorat
Jenderak hak Kekayaan Intelektual. Jangka
waktu perlindungan merek terdaftar adalah
selama 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal
penerimaan dan jangka waktu perlindungan itu
dapat diperpanjang.
Hak Kekayaan Intelektual
Pengaturan mengenai Desain Industri terdapat
dalam Undang-undang No. 31 Tahun 2000
dengan mempertimbangkan Undang-undang No.
5 Tahun 1984 tentang Perindustrian. Desain
Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk,
konfigurasi, atau komposisi garis atau warna,
atau garis dan warna, atau gabungan
daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau
dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan
dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau
dua dimensi serta dapat dipakai untuk
menghasilkan suatu produk barang, komoditas
industri, atau kerajinan tangan. Perlindungan
terhadap desain industri adalah selama 10
(sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal
penerimaan. Desain Industri wajib didaftarkan.
Hak Kekayaan Intelektual
Rahasia dagang diatur dalam Undang-Undang No.
30 Tahun 2000. Rahasia dagang adalah informasi
yang tidak diketahui oleh umum di bidang
teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai
ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha,
dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik Rahasia
Dagang. Lingkup perlindungan rahasia dagang
adalah metode produksi, metode pengolahan,
metode penjualan, atau informasi lain di bidang
teknologi dan/atau bisnis yang memiliki nilai
ekonomi dan tidak diketahui oleh masyarakat
umum. Contohnya resep makanan suatu restoran
terkenal tidak akan dipublikasikan ke khalayak
umum, karena resep merupakan rahasia dagang
restoran tersebut. Oleh karena itu rahasia dagang
tidak wajib didaftarkan.
Hak Kekayaan Intelektual
Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu diatur dalam
Undang-undang No. 32 Tahun 2000. Desain tata
letak adalah kreasi berupa rancangan peletakan tiga
dimensi dari berbagai elemen, sekurang-kurangnya
satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, serta
sebagian atau semua interkoneksi dalam suatu
Sirkuit Terpadu dan peletakan tiga dimensi tersebut
dimaksudkan untuk persiapan pembuatan sirkuit
terpadu. Sirkuit Terpadu sendiri adalah suatu
produk dalam bentuk jadi atau setengah jadi, yang
di dalamnya terdapat berbagai elemen dan
sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut
adalah elemen aktif, yang sebagian atau seluruhnya
saling berkaitan serta dibentuk secara terpadu di
dalam sebuah bahan semikonduktor yang
dimaksudkan untuk menghasilkan fungsi elektronik.
Hak Kekayaan Intelektual
Pengaturan tentang perlindungan Paten diatur
dalam Undang-undang No. 14 Tahun 2001,
sebagaimana menggantikan Undang-undang No.
6 Tahun 1989, yang diubah dalam Undang-
undang No. 13 Tahun 1997. Paten adalah hak
eksklusif yang diberikan Negara kepada Inventor
atas hsil invensinya di bidang teknologi, yang
untuk selama waktu tertentu melaksanakan
sendiri invensinya tersebut atau memberikan
persetujuannya kepada pihak lain untuk
melaksanakannya. Paten dapat dilindungi apabila
inventornya mendaftarkan invensinya ke
Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual.
Jangka waktu perlindungan paten adalah selama
20 (duapuluh) tahun terhitung sejak tanggal
penerimaan dan jangka waktu itu tidak dapat
diperpanjang.
Hukum Perikatan
Perikatan adalah Suatu Hubungan Hukum, antara
dua orang atau dua pihak atau lebih,
berdasarkan mana pihak yg satu berhak
menuntut sesuatu hal dari pihak yg lain dan
pihak yg lain berkewajiban untuk memenuhi
tuntutan tersebut.
Perjanjian adalah Suatu peristiwa dimana
seorang berjanji pada seorang lain atau dimana
dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan
sesuatu hal.
Peristiwa Perjanjian tersebut timbul dari suatu
hubungan yang dinamakan Perikatan
Jadi Sumber dari perikatan adalah Perjanjian
Hukum Perikatan
Sumber-sumber perikatan berdasarkan Pasal 1233
KUHPerdata adalah:
1.   Perjanjian (Pasal 1314 KUHPerdata);
2.   Undang-undang
Perbedaan antara perikatan dan perjanjian adalah bahwa
perikatan adalah suatu pengertian yang abstrak sedangkan
perjanjian adalah sesuatu yang konkret dan merupakan suatu
peristiwa. Perikatan yang lahir dari perjanjian memang
dikehendaki oleh 2 (dua) pihak yang membuat suatu perjanjian,
sedangkan perikatan yang lahir dari undang-undang diadakan
oleh undang-undang diluar kemauan para pihak yang
bersangkutan.
Pihak dalam Perikatan dikenal dengan :
1. Kreditur (yg berhak atas piutang)
2. Debitur (yg berkewajiban melunasi hutang)
Atau
1. Penjual/ Pemilik
2. Pembeli/ Penyewa
Hukum Perikatan
Syarat sahnya suatu perjanjian (Pasal 1320
KUHPerdata) -> Mengandung asas
konsesualisme
Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan 4
(empat) syarat:
1. Kata sepakat, dimana para pihak sepakat untuk
mengikatkan diri dalam perjanjian (Pasal 1321-
1328 KUHPerdata);
2. Cakap, dalam melakukan perjanjian para pihak
dianggap cakap dalam melakukan perbuatan
hukum (Pasal 1329-1331 KUHPerdata);
3. Mengenai hal tertentu, dalam perjanjian
ditentukan hal yang akan diperjanjikan (Pasal
1332-1334 KUHPerdata);
4. suatu sebab yang halal, dalam perjanjian diatur
hal-hal yang tidak melanggar hukum atau
kesusilaan (Pasal 1335 -1337 KUHPerdata).
Hukum Perikatan
Dua syarat pertama disebut syarat
subyektif, karena mengenai orang-
orangnya atau subyek yang mengadakan
perjanjian, sedangkan dua syarat yang
terakhir dinamakan syarat obyektif
karena mengenai perjanjiannya sendiri
atau obyek dari perbuatan hukum yang
dilakukan itu.
Konsekwensi apabila tidak terpenuhi syarat
Subyektif maka perjanjian tersebut dapat
dimintakan pembatalan oleh salah satu
pihak dalam perjanjian. Sedangkan apabila
tidak terpenuhi syarat Obyektif maka
perjanjian tersebut menjadi Batal demi
hukum secara serta merta.
Hukum Perikatan
Macam-macam perikatan antara lain;
Perikatan bersyarat (Pasal 1253-1267
1.
KUHPerdata);
Perikatan dengan ketetapan waktu (Pasal 1268-
2.
1271 KUHPerdata);
Perikatan mana suka (Pasal 1272-1277
3.
KUHPerdata);
Perikatan tanggung menanggung (Pasal 1278-
4.
1295 KUHPerdata);
Perikatan yang dapat dibagi dan tidak dapat
5.
dibagi (Pasal 1296-1303
KUHPerdata);
6.
Perikatan dengan ancaman hukuman (Pasal
7.
1312-1340 KUHPerdata).
Hukum Perikatan
Macam-macam perjanjian antara lain:
Perjanjian jual beli;
1.
Perjanjian sewa menyewa;
2.
Perjanjian hibah;
3.
Perjanjian persekutuan;
4.
Perjanjian penyuruhan;
5.
Perjanjian pinjam meminjam;
6.
Penanggungan hutang;
7.
Perjanjian kerja; serta
8.
Perjanjian perdamaian.
9.
Hukum Perikatan
Isi perjanjian dapat dibagi menjadi 3
(tiga), yaitu:
Perjanjian untuk memberikan sesuatu
1.
atau menyerahkan suatu barang, contoh
jual beli dan sewa menyewa;
Perjanjian untuk berbuat sesuatu, contoh
2.
perjanjian untuk membuat suatu lukisan,
perjanjian perburuhan;
Perjanjian untuk tidak berbuat sesuatu,
3.
contoh perjanjian untuk tiak mendirikan
pagar.
Hukum Perikatan
Hapusnya suatu perikatan
Pasal 1381 KUHPerdata menyebutkan 10 (sepuluh) cara hapusnya perikatan, yaitu:
pembayaran (Pasal 1382-1403 KUHPerdata);
penawaran pembayaran tunai diikuti dengan penyimpanan
(Pasal 1404-1412 KUHPerdata);
pembaharuan hutang (Pasal 1413-1424 KUHPerdata);
perjumpaan hutang atau kompensasi (Pasal 1425-1435
KUHPerdata);
percampuran hutang (Pasal 1436-1437 KUHPerdata);
pembebasan hutang (pasal 1438-1443 KUHPerdata);
musnahnya barang yang terhutang (pasal 1444-1445
KUHPerdata);
batal atau pembatalan (Pasal 144-1456 KUHPerdata);
berlakunya suatu syarat batal (Pasal 1253, 1265-1267
KUHPerdata);
lewat waktu (pasal 1946-1962, Pasal 1967-1993
KUHPerdata).
Sumber: repository.ui.ac.id/dokumen/lihat/1645.pdf

Tanya Jawab Hukum Keluarga dan Waris (hukumonline.com)

Ini juga tentang hukum keluarga dan waris .. penting karena pasti akan di jumpa dalam kehidupan sebagai mahasiswa hukum yangtelah mengikuti mata kuliah ini apakah anda bisa menjawab persoalan yang mungkin terjadi di masa depan? apakah anda mempunyai jawabannya? Coba saja test memampuan ada sendiri apakah teori yang di dapatkan di kelas sesuai dengan yangterjadi di lapangan… met menikmati dalam mencoba menjawab pertanyaan ini oke?

  1. 1. yth. redaksi saya selaku PNS akan mengajukan cerai dgn istri ku, jika mendasari PP yang ada harus ada perstujuan pimpinan, jika saya mengajukan tanpa persetujuan pimpinan untuk resiko hukumnya bagaimana untuk saya, jujur saja saya sudah pisah 3 tahun dgn istriku, dan saya sudah diminta pamitan oleh istriku kemudian saya sudah pamitan untuk berpisah dengannya pada org tuanya, untuk kewajiban keuangan untuk anak ku setiap bulan aku penuhi. mohon bantuan kepada redaksi yang terhormat, atas bantuannya saya ucapkan sangat berterimah kasih.
  2. Saya (WNI) menikah dengan WNA Prancis di Jepang. Kami berdua beragama Kristen Katolik, tetapi kami tidak melangsungkan perkawinan menurut hukum agama (pernikahan di gereja). Perkawinan ini telah didaftarkan di kedutaan besar masing-masing di Jepang. Kami masih akan berdomisili di Jepang dalam minimal 1-2 tahun mendatang. Setelahnya, kami masih belum memutuskan, tetapi kami sepakat bahwa anak di kemudian hari akan dilahirkan dan dibesarkan di Prancis. Sehubungan dengan ini, saya ingin menanyakan 2 hal. Pertama mengenai status kesahan perkawinan saya menurut hukum perkawinan Indonesia: 1. Dengan kondisi di atas, menurut UU no.1 tahun 1974 tentang perkawinan, Bab 1, Pasal 2, ayat 1 dan 2, apakah perkawinan tersebut belum sah karena belum didaftarkan di Catatan Sipil di Indonesia (walaupun telah didaftarkan di Kedubes Indonesia di Jepang)? Apakah proses pencatatan sipil hanya bisa diadakan di Indonesia, dan harus dihadiri oleh kedua belah pihak yang menikah? Apakah kerugian dan keuntungan saya jika mendaftarkan catatan sipil di Indonesia? Jika saya tidak mendaftarkan catatan sipil, apa saja konsekuensi negatifnya, khususnya terhadap anak yang dilahirkan kelak, terutama dalam kejadian misalkan perceraian atau salah satu pihak meninggal? Kedua, saya ingin menanyakan mengenai pembuatan surat kontrak/perjanjian perkawinan: 1. Dengan kondisi di atas, berdasarkan hukum negara mana sebaiknya kami membuat perjanjian perkawinan? Misalnya Indonesia, apakah betul bahwa hal tersebut hanya mungkin dilaksanakan sebelum atau bersamaan dengan pendaftaran catatan sipil? Dengan kata lain, jika saya sudah mendaftarkan catatan sipil, lalu setelahnya ingin membuat perjanjian perkawinan, ini tidak dapat dilaksanakan menurut hukum Indonesia? Selanjutnya, apakah perjanjian perkawinan berdasarkan hukum Indonesia hanya dapat dibuat di Indonesia, dan dihadiri/tanda tangani di Indonesia? Atau apakah sebaiknya dibuat berdasarkan hukum Prancis karena kami berencana melahirkan dan membesarkan anak di Prancis? Atau di Jepang karena kami menikah di Jepang dan masih akan berdomisili di Jepang dalam beberapa tahun mendatang? Apakah perjanjian pernikahan yang dibuat di negara A berdasarkan hukum negara tersebut, hanya efektif dan sah selama digunakan di negara A tersebut? Tanpa kepastian tentang di negara mana masalah yang memerlukan penggunaan perjanjian perkawinan terjadi, bagaimana masing-masing pihak melindungi hak dasar dirinya dan anaknya di kemudian hari, misalnya dalam kasus perceraian atau kematian salah satu pihak lainnya? Apakah perjanjian pernikahan tersebut (terlepas dibuat di mana pun, berdasarkan hukum negara mana pun) adalah yang paling kuat secara hukum dibanding hukum perkawinan negara tertentu? Atau apakah ada hukum internasional yang mengatur pernikahan dan perjanjian pernikahan?
  3. Saya dalam proses perceraian dengan istri saat ini. Kami memiliki seorang putra berusia 3,5 tahun. Kami berdua benar-benar tidak cocok satu sama lain, selalu bertengkar karena istri saya orangnya terlalu egois dan tidak pernah menghargai suami. Dan sekarang istri bersikukuh ingin mengasuh anak. Apakah yang bisa saya lakukan agar bisa mendapat hak asuh atas anak? Karena saya khawatir apabila anak diasuh istri. Terimakasih.
  4. Saya istri WNA, tapi sebelum surat nikah saya daftarkan kecatatan sipil, saya sudah punya anak dan kemudian saya buatkan akte lahir luar nikah (tanpa ada ayah), dan 8 bulan kemudian surat nikah saya selesai, bagaimana status anak saya? Apakah dia termasuk WNA atau ikut saya karena pada waktu ia lahir belum ada hubungan kewarganegaraan secara hukum dengan ayahnya? Terima kasih
  5. Apa akibat hukumnya bagi PT yang didirikan oleh sepasang suami isteri tanpa adanya perjanjian kawin dan bagaimana status hukum dari PT tersebut? Terima kasih.
  6. Dari pernikahan resmi dengan warga negara asing pihak ibu WNI , ayah WNA, dan anak dibawah usia, dari perceraian dapatkah anak memperoleh kewarganegaraan indonesia jika ikut ibu? Terimakasih
  7. Teman saya baru saja menikah di catatan sipil di luar negri dengan seorang yang bukan WNI. Namun karena sesuatu hal, maka ia berniat untuk membatalkan pernikahannya. Ia dan suaminya berbeda agama, dan tidak pernah tinggal bersama. Yang ingin saya tanyakan adalah, apakah pernikahan tersebut sah di mata hukum Indonesia? Terimakasih
  8. Saya berniat mengadopsi resmi atau legal sehingga ada surat adopsinya yang bisa digunakan untuk mengurus keimmigrasiannya karena saya Permanen Resident USA keponakan saya yang sudah yatim dan atas persetujuan ibunya.Langkah apa yang harus saya lakukan? Terima kasih banyak. Salam.
  9. Saya seorang professional/pegawai bekerja pada sebuah perusahaan. Calon istri bekerja di Perusahaan keluarganya dan memiliki saham disetiap Perusahaan keluarga tsb. Kami berencana menikah. Pihak istri menginginkan adanya Prenuptial Agreement (tandatangan Harta Terpisah) sebelum kami menikah. Pertanyaan saya adalah: Apa saja yang dapat diatur dalam Prenuptial Agreement ini? Bagaimana proses pembuatannya apakah harus dalam bentuk akta notaris? Terimakasih
  10. Dalam pembagian harta gono gini, secara hukum kalau tidak salah dibagi 50 : 50, apakah benar? Dengan pembagian harta gono gini, apakah bisa dituangkan secara tertulis ? Dan siapakah yang mengesahkannya? Hakim peradilan Agama atau Notaris? Terima kasih.
  11. Saya WNI menikah dengan pria WNA Perancis, kami menikah di Perancis 2 tahun yang lalu, dan pernikahan kami sudah terdaftar di kedutaan masing-masing. Kami berdua adalah kristen, tapi karena sesuatu hal, kami tidak menikah di gereja. kami mempunyai satu orang putri. Tapi sampai saat ini kami belum mendaftarkan pernikahan kami di catatan sipil di Indonesia. Pertanyaan kami adalah sebagai berikut bagaimana status pernikahan kami, apakah kami harus mendaftarkannya di catatan sipil, apakah anak kami sah secara hukum Indonesia, bagaimana statusnya? Terimakasih atas bantuannya.
  12. Bagaimanakah sebetulnya konsep pembagian harta gono gini setelah perceraian.dibuat oleh siapakah? Apakah seharusnya dilakukan pada saat setelah perceraian terjadi? Dan disahkan oleh siapa dan siapa sajakah yang harus menjadi saksi-saksinya?
  13. Saya seorang istri dengan dua orang anak (2,5 tahun dan 7 bulan), setelah terjadi masalah dengan suami, saya meninggalkan mereka semua dan pergi ke rumah orang tua saya. Jika terjadi perceraian, apakah anak-anak saya tetap ikut saya, ataukah ikut suami? Terimakasih
  14. suami istri(2 individu) mendirikan PT boleh atau tidak ?
  15. Saya WNI dan suami saya warga negara Amerika, kami menikah di Indonesia (Gereja+Catatan Sipil) dan di Amerika, saat ini saya ada di Indonesia dan suami saya di Amerika dan pertanyaan saya: 1. Bagaimana cara yang terbaik untuk mengajukan cerai? Di Indonesia atau di Amerika? 2. Suami saya tidak mau mengajukan cerai di Amerika, bisakan saya mengajukan cerai di sini tanpa kehadirannya atau dia harus hadir? 3. Hal-hal lain yang harus saya persiapan untuk pengurusan cerai tersebut. Saya mohon saran yang terbaik yang dapat saya lakukan, atas perhatian yang telah diberikan saya ucapkan terima kasih.
  16. Saya menggugat suami saya untuk bercerai. Suami saya sudah setuju untuk bercerai tetapi tampaknya sekarang suami berubah pendirian tentang pengasuhan anak. Dalam semua berkasnya (jawaban gugatan, dan duplik) suami telah setuju memberikan hak asuh anak pada saya. Tetapi sekarang ia menginginkan untuk mengambil hak asuh anak (anak saat ini berumur 2 tahun). Dan suami mengatakan akan mengajukan banding walaupun putusan belum dijatuhkan. Bila banding itu terjadi siapakah yang menanggung biaya pengacara saya (penggugat menang). Apakah yang mengajukan banding? Bila biaya pengacara ditanggung masing-masing pihak, apakah biaya untuk banding ini sebenarnya sudah termasuk ke dalam biaya yang dibayar oleh klien saat meminta pengacara menjadi kuasanya untuk menyelesaikan kasus klien hingga selesai? Atau merupakan biaya terpisah yang harus dibayar lagi kemudian? Terima kasih.
  17. apa definisi hukum keluarga (family law)? apa saja bidang yg masuk dlm hukum keluarga? apa waris di luar hukum keluarga?
  18. Apakah seorang anak perempuan yang murtad dapat dipersamakan kedudukannya dengan anak kandung perempuan pewaris yang mewaris bersama-sama dengan janda si pewaris? dasar hukumnya apa?
  19. Bagaimana hukumnya bagi orang yang menikah secara muslim ( di KUA ) tetapi kemudian salah satu diantaranya pindah Agama. Apakah pernikahan itu masih dianggap sah ? Memang pernikahan itu serba terpaksa ( hamil dulu ) antara dua remaja dengan perjanjian bahwa jejaka bersedia nikah secara muslim tetapi selesai nikah akan kembali ke agamanya. Akhir-akhirnya jejaka (suami) beberapa kali pernah menganiaya istrinya baik secara phisik maupun mental.
  20. kalau seorang suami (yg sudah memiliki 1 orang anak perempuan berusia 3 tahun)mengajukan gugatan cerai kepada istrinya; kira-kira menurut putusan pengadilan hak asuh anak akan diberikan kepada siapa? dan mungkinkah hak asuh anak diberikan kepada suami?
  21. Istri meninggal tanpa anak, keluarga yang ditinggalkan: suami, ayah kandung, empat saudara perempuan seayah dan seibu kandung, satu saudara laki-laki seayah dan seibu kandung, ibu tiri, empat saudara perempuan seayah (lain ibu), dua saudara laki-laki seayah (lain ibu). Harta yang ditinggalkan: Harta bawaan dan harta yang diperoleh selama perkawinan. Selama perkawinan yang mencari nafkah istri (almarhumah). Bagaimana pembagian waris menurut hukum Islam? Terima kasih atas advicenya.
  22. Jika suami isteri dengan 2 anak berumur 8 th dan 5 th bercerai, siapakah yangg lebih berhak mendapatkan perwalian atas kedua anak tersebut? sedangkan si ibu sama sekali tidak punya penghasilan.
  23. Kawan saya memiliki satu situasi yang unik yaitu bahwa mereka telah menikah tetapi belum dicatat di catatan sipil. Pertannyaannya adalah Apakah pernikahan yang tidak dicatatkan ke catatan sipil adalah pernikahan yang tidak sah, walaupun sudah diresmikan secara agama ?
  24. Profesi saya sekarang seorang mahasiswi perguruan tinggi swasta di Jakarta. Saya ingin bertanya langkah-langkah apa yang sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku sehubungan dengan perkawinan beda warga negara.

gila ternyata banyak banget pertanyaan aku kopi paste ini sampai aku puyeng mbo’.. met menjawab tapi kalo mau hanya membaca jawabnya maka langsung aja klik di website.. hukumonline.com oke

Hukum Keluarga dan Harta Kekayaan

Yah ini merupakan salah satu mata kuliah yang penting karena berlaku untuk semua orang yang ada di Indonesia, baik itu anak anak sampai dengan orang dewasa. Yang penting di sini adalah bagaimana anda bisa menggunakan ilmu yang barusan anda pelajari dari kuliah.

Intinya adalah gini banyak masalah bisa terjadi di dalam sebuat keluarga dan saya bisa memastikan bahwa biasanya masalah tersebut itu timbul tidak jauh jauh dari masalah uang. kalo orang tidak meninginkan uang makan tidak akan terjadi masalah.

Apabila anda bisa menkaitkan semua permasalahan yang terjadi dengan harta, maka anda baru dapat menyimpulkan bahwa manusia itu betapa rakusnya menincar harta ini dan itu agar bisa menjadi kaya. Ini yang menyebabkan harus ada hukum untuk melindungi hartanya. Tapi aku tidak takut harta ku ambil orang karena di dalam hidup ini harta itu bukan tujuan utama tapi hanya sekedar alat untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Orang yang hanya mengingkan harta saya maka hidup mereka akan sesat dan tidak berarti.

Tidak banyak hal lagi yang saya bisa ceritakan disini maka semoga ini bisa membantu memberi gambaran apa yang aku pikirkan tentang hukum keluarga dan harta kekayaan.