Hukum Komersial

HUKUM KOMERSIAL

FAKULTAS EKONOMI

Universitas Muhammadiyah

Sidoarjo

Oleh:

Khoirul Ulum, SH.,MM.

PENGERTIAN HUKUM

  • Manusia adalah mahluk sosial. Di mana ada masyarakat, di sana ada hukum (Ubi Societas Ubi Ius).
  • Hukum : aturan-aturan perilaku yang dapat diberlakukan/diterapkan untuk mengatur hubungan hubungan antar manusia dan antara manusia dan masyarakatnya.

PENGERTIAN HUKUM

ALIRAN LEGISME

Hukum identik dengan undang-undang, yaitu peraturan tertulis yang dibuat oleh badan atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditentukan untuk pembuatan peraturan yang sudah ditetapkan terlebih dahulu dan dirumuskan dalam bentuk yang telah ditentukan untuk itu.

ALIRAN HUKUM BEBAS

undang-undang tidak pernah lengkap, oleh karenanya undang-undang bukan satu-satunya sumber hukum, jika perlu hakim dapat menyimpangi undang-undang untuk mewujudkan keadilan

ALIRAN HUKUM MODERN

Hukum terbentuk dari berbagai cara. Pertama dari pembuat undang-undang, penerapan undang-undang menurut penafsiran, hakim harus mengisi kekosongan hukum, di samping undang-undang hukum terbentuk melalui kebiasaan.

ALIRAN-ALIRAN TENTANG HUKUM

Hukum sebagai IlmuPengetahuan: yakni pengetahuan yang tersusun secara sistematis (metodis) atas dasar kekuatan pemikiran

Hukum sebagai kaidah: yakni pedoman atau patokan sikap tindak atau perikelakuan yang pantas atau diharapkan

Hukum sebagai tata hukum: yakni struktur dan proses perangkat kaidah-kaidah hukum yang berlaku pada suatu waktu dan tempat tertentu.

Hukum sebagai petugas: yakni pribadi-pribadi yang merupakan kalangan yang berhubungan erat dengan penegakan hukum (law-enforcement officer)

PENGERTIAN HUKUM

Hukum sebagai keputusan penguasa: yakni hasil proses diskresi yang menyangkut keputusan-keputusan untuk perbuatan tertentu dalam lingkungan ketatanegaraan

Hukum sebagai sikap tindak yang ajeg atau perikelakuan yang ’teratur’: yakni perikelakuan yang diulang-ulang dengan cara yang sama, yang bertujuan untuk mencapai kedamaian dan keadilan

Hukum sebagai jalinan nilai-nilai: yakni jalinan dari konsepsi-konsepsi abstrak tentang apa yang dianggap baik dan buruk (kaitannya moral)

PENGERTIAN HUKUM


DEFINISI HUKUM

Marcus Tullius Cicero (Romawi)

Hukum adalah akal tertinggi (the higest reason) yang ditanamkan oleh akal dalam diri manusia untuk menetapkan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan.

Rudolf von Jhering (Jerman)

Hukum adalah keseluruhan peraturan yang memaksa (compulsary rules) yang berlaku dalam suatu negara.

Mochtar Kusumaatmadja (Indonesia)

Hukum tidak hanya perangkat kaidah dan asas-asas yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat melainkan mencakup pula lembaga-lembaga (intitutions) dan proses-proses (processes) untuk mewujudkan hukum itu dalam kenyataan.

PENGERTIAN HUKUM


PENERAPAN HUKUM

Bagaimana penerapan hukum dalam kegiatan bisnis?

Subyek hukum pelaku bisnis

Peristiwa hukum yang dilakukan oleh pelaku bisnis

Obyek hukum dari suatu kegiatan bisnis

Keterangan dari suatu kegiatan bisnis, yaitu : akibat hukum, pilihan hukum

Hal tersebut juga harus diperhatikan dalam bisnis pada teknologi informasi.

PENGERTIAN HUKUM

DILIHAT DARI WAKTU, HUKUM DIBEDAKAN MENJADI:

IUS CONSTITUTUM

IUS CONTITUENDUM

DARI BENTUKNYA, HUKUM DIBEDAKAN MENJADI:

HUKUM TERTULIS

HUKUM TIDAK TERTULIS


• Dikodifikasikan

• Tidak dikodifikasikan


Kaidah Agama

Kaidah Kesusilaan

Kaidah Sopan Santun

Kaidah Hukum

TUJUAN

Penyempurnaan manusia agar jangan menjadi manusia yang jahat

Ketertiban masyarakat

ISI

Ditujukan kepada sikap batin

Ditujukan kepada sikap lahir

ASAL USUL

Dari Tuhan

Dari diri sendiri (nurani)

Dari masyarakat secara tidak resmi

Dari masyarakat secara resmi

SANKSI

Dari Tuhan

Dari diri sendiri dan masyarakat secara tidak resmi

Dari masyarakat secara tidak resmi

Dari masyarakat secara resmi

PERSAMAAN DAN PERBEDAAN KAIDAH

TUJUAN HUKUM

BEBERAPA TEORI TENTANG TUJUAN HUKUM

TEORI ETIS

Tujuan hukum semata-mata keadilan. Hukum bertujuan mewujudkan keadilan.

TEORI UTILITIES (ENDAEMONITIS)

hukum ingin menjamin kebahagiaan terbesar bagi manusia dalam jumlah sebanyak-banyaknya (the greatest good of greatest number)-Jeremy Bentham

TEORI CAMPURAN

Tujuan pokok dari hukum adalah ketertiban. Kebutuhan akan ketertiban ini syarat pokok bagi suatu masyarakat yang teratur. Di samping itu tujuan lain dari hukum adalah tercapainya keadilan yang berbeda-beda isi dan ukurannya menurut masyarakat dan jamannya. Mochtar Kusumaatmadja

TUJUAN HUKUM

TUJUAN HUKUM ADALAH KEADILAN

– Keadilan (arti sempit)

– Kepastian Hukum

– Kemanfaatan/Kedayagunaan

KEADILAN

Justitia distributiva (ius suum cuique tribuere)

Justitia commutativa


TUJUAN HUKUM

KEADILAN DISTRIBUTIF

(Aristoteles)

adalah keadilan yang memberikan kepada tiap orang jatah menurut jasanya. Ia tidak menuntut supaya tiap orang mendapat bagian sama banyaknya, bukan persamaan melainkan kesebandingan.

KEADILAN KOMUTATIF

ialah keadilan yang memberikan pada setiap orang sama banyaknya dengan tidak mengingat jasa-jasa perseorangan.

TUJUAN H UKUM

KEADILAN KOMUTATIF (lanjutan)

(Adam Smith)

keadilan komutatif dibangun atas di atas dasar pengandaian hakiki antara umat manusia. Berhubungan dengan konsep keseteraan nilai. Prinsip utama yaitu no harm, tidak melukai atau merugikan orang lain (baik menyangkut pribadinya, miliknya atau reputasinya), baik sebagai manusia, sebagai anggota keluarga ataupun sebagai warga masyarakat.

Apabila keadilan ini dilanggar maka orang yang dilukai atau dirugikan dapat secara sah menuntutnya dari orang lain.

Dengan ini terlihat jelas bahwa keadilan komutatif menurut Adam Smith menyangkut jaminan dan penghargaan atas hak-hak individu dan hak-hak asasi. Hak-hak individu tersebut dianggap sebagai hak-hak sempurna (perfect right), sebagai hak-hak yang wajib dituntut dari orang lain untuk dihargai.

TUJUAN HUKUM

KEADILAN KOMUTATIF (lanjutan)

(Adam Smith)

Pengertian Adam Smith mengandung pengertian yang luas karena:

1. Tidak hanya menyangkut pemulihan, melainkan juga pencegahan terhadap dilanggarnya kepentingan dan hak orang lain

2.berkaitan dengan jaminan atas hak-hak sempurna individu, yang berlaku bagi segala bentuk hubungan timbal balik antar individu dengan individu, hubungan dalam keluarga, hubungan sipil dan hubungan ekonomis serta hubungan pemerintah dengan rakyat.

3. Keadilan ini berkaitan dengan perlakuan yang sama bagi semua orang sesuai dengan hukum yang berlaku. Keadilan ini berkaitan dengan prinsip ketidakberpihakan (impartiality)

TUJUAN H UKUM

KEADILAN KOMUTATIF (lanjutan)

(Adam Smith)

Lebih lanjut menurutnya aturan keadilan harus sedapat mungkin memberikan kejelasan bagi setiap tindakan manusia, yang mengatur setepat mungkin tindakan yang dituntut oleh keadilan.

Keadilan adalah keutamaan moral yang dapat dipaksakan, karena:

1. Aturan-aturan itu menyangkut hak-hak manusia yang berharga dan harus dijunjung tinggi oleh siapa saja. Aturan ini menetapkan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam kaitannya dengan hak-hak orang lain.

2. Bahwa pada kenyataan pelanggaran atas keadilan akan menimbulkan kerugian dan kejahatan dalam masyarakat, yang pada gilirannya akan mengganggu keteraturan masyarakat.

FUNGSI HUKUM

Menjamin ketertiban dan keteraturan

Kontrol sosial

Penyelesaisn sengketa

Sarana pembaharuan masyarakat

dll

Unsur-unsur dari Sistem Hukum

Kees Schuit suatu sistem hukum terdiri dari tiga unsur :

.Unsur idiil. Unsur ini terbentuk oleh sistem makna dari hukum yang terdiri atas aturan-aturan, kaidah-kaidah, dan asas-asas.

.Unsur operasional. Unsur ini terdiri atas keseluruhan organisasi-organisasi dan lembaga-lembaga yang didirikan dalam suatu sistem hukum.

Unsur aktual. Unsur ini adalah keseluruhan putusan-putusan dan perbuatan-perbuatan konkrit yang berkaitan dengan sistem makna dari hukum, baik dari para pengemban jabatan maupun dari para warga masyarakat, yang di dalamnya terdapat sistem hukum itu.

Komponen sistem hukum

keseluruhan kaidah-kaidah hukum yang berlaku dalam suatu masyarakat atau negara tidaklah terlepas yang satu dari yang lainnya, melainkan saling berkaitan sehingga mewujudkan suatu kesatuan yang utuh yang dipandang sebagai suatu sistem, dan dinamakan sistem hukum positif atau Tata Hukum.

kaidah-kaidah hukum yang berlaku dalam suatu negara (sistem hukum) tersusun atas sejumlah subsistem sebagai komponen-komponennya, misalnya subsistem Hukum Perdata, subsistem Hukum Tata Negara dan sebagainya

KEPENTINGAN DALAM KOMUNITAS MANUSIA

Roscoe Pound mendefinisikan “kepentingan” sebagai:

“Interest as: A demand or desire which human beings, either Individually or through groups or associations in relations seek to satisfy.”

Artinya: Kepentingan sebagai suatu tuntutan atau hasrat yang ingin dipuaskan manusia, baik secara individu ataupun kelompok atau asosiasi.”

KEPENTINGAN DALAM KOMUNITAS MANUSIA

Roscoe Pound membedakan berbagai kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum, yaitu: kepentingan pribadi, kepentingan umum, dan kepentingan sosial atau masyarakat

KEPENTINGAN DALAM KOMUNITAS MANUSIA

Roscoe Pound memberikan tiga pembatasan hukum yang penting sebagai alat kontrol sosial. Pembatasan-pembatasan itu tumbuh dari:

.keperluan yang menjadi syarat bagi hukum, praktis hanya untuk berurusan dengan perbuatan-perbuatan manusia dan barang-barang, dan bukan bagian dalamnya;

.pembatasan-pembatasan yang melekat di dalam sanksi-sanksi hukum, pembatasan atas paksaan terhadap kemauan manusia dengan kekerasan;

keperluan yang mensyaratkan hukum untuk mempergunakan badan luar untuk melaksanakan isi dan maksud tujuannya, karena perintah-perintah hukum itu tidak dapat memaksakan dirinya secara sendiri

PENGGOLONGAN HUKUM

HUKUM PRIVAT

HUKUM PUBLIK

HUKUM KHUSUS

HUKUM PERDATA

HUKUM DAGANG

HUKUM TATA NEGARA

HUKUM TATA USAHA NEGARA

HUKUM PIDANA

HUKUM ACARA

HUKUM EKONOMI

HUKUM PAJAK

HUKUM PERBURUHAN


ASAS HUKUM

Asas dalam Ilmu Hukum hanya bersifat mengatur dan eksplikatif atau menjelaskan. Tujuannya untuk memberi ikhtisar tidak normatif sifatnya dan tidak termasuk Hukum positif

24

Contoh asas Hukum:

- Nulum delictum noela poena sine previa lege poenali

- In du bio pro reo

- Unus testis nullus testis

- Pacta sund servanda


SISTEMATIK KUHP

Sistematik

KUHP

25

BUKU I : tentang Orang

BUKU II : tentang Benda

BUKU III : tentang Perikatan

BUKU IV : tentang Bukti dan Kadaluarsa


SUMBER HUKUM

Sumber Hukum Materiil

merupakan faktor yang membantu pembentukan hukum, antara lain : kekuatan politik, situasi sosial ekonomi dsb.

26

Sumber Hukum Formil

Undang-undang, Kebiasaan, Traktat, Yurisprudensi


SUMBER HUKUM

UNDANG-UNDANG

KEBIASAAN

TRAKTAT

YURISPRUDENSI

DOKTRIN

PENEMUAN HUKUM

SUMBER HUKUM CIVIL LAW / EROPA KONTINENTAL

Peraturan (regel)

Penetapan atau Ketetapan (beschikking)


SUMBER HUKUM

YURISPRUDENSI


STATUTA LAW

CUSTOM

REASON (AKAL SEHAT)

SUMBER HUKUM COMMON LAW / ANGLO SAXON


ISI KAIDAH HUKUM

PERINTAH

Harus dijalankan, merupakan keharusan.

Contoh: pasal 1 UU 1/1974 tentang Perkawinan. (Perkawinan dan tujuannya berdasarkan Ketuhanan YME)

LARANGAN

Hal-hal yang tidak boleh/dilarang dilakukan

Contoh: pasal 8 UU 1/1974 tentang Perkawinan. (larangan perkawinan)

PERKENAN

Hal-hal yang boleh dilakukan namun bukan keharusan.

Contoh: pasal 29 UU 1/1974 tentang Perkawinan. (Perjanjian kawin)

SISTEM HUKUM

Sistem Hukum yang berpengaruh yaitu:

Common law (anglo saxon)

Civil Law (eropa continental)

Pengertian Hukum Bisnis

HUKUM:

Aturan-aturan perilaku yang dapat diberlakukan/diterapkan untuk

mengatur hubungan-hubungan antar manusia dan antara manusia dan

masyarakatnya.

Jadi hukum diciptakan:

Menjamin stabilitas sosial: mengatur perilaku tertentu.

Menjamin ketentraman (security): warga masyarakat dalam mewujudkan tujuan-tujuan hidupnya.

Pengertian Hukum Bisnis

Salah satu aspek penting dalam upaya mempertahankan eksistensi manusia di dalam masyarakat adalah membangun sistem perekonomian yang mendukung upaya mewujudkan tujuan hidup itu.

Sistem perekonomian yang sehat seringkali bergantung pada sistem perdagangan (System of trade and commerce) yang sehat.

Oleh karenanya:

Masyarakat membutuhkan seperangkat aturan yang dengan pasti dapat diberlakukan untuk menjamin berjalannya sistem perdagangan (System of trade and commerce) itu.

Pengertian Hukum Bisnis

Perangkat aturan-aturan perilaku yang dianggap paling dapat menjamin sistem perdagangan itu adalah aturan-aturan hukum yang secara sederhana dapat dipahami sebagai:


HUKUM BISNIS (BUSINESS LAW)

Pengertian Hukum Bisnis

Suatu tata perkonomian yang sehat akan banyak bergantung pada sistem perdagangan yang sehat pula;

Sistem perdagangan pada dasarnya selalu dikaitkan dengan upaya manusia untuk memenuhi kebutuhannya akan barang dan jasa (The need of goods and services);

Upaya manusia untuk memenuhi kebutuhan akan barang dan jasa itu yang dapat disebut sebagai proses produksi;

Pengertian Hukum Bisnis

Proses produksi dalam masa ini sering diartikan sebagai indirect production, dalam arti orang cenderung memenuhi kebutuhannya dengan bantuan dan kerjasama orang lain, berarti mengandung unsur-unsur spesialisasi dan pemanfaatan surplus;

Melalui spesialisasi: mengkhususkan diri pada keahlian, keunggulan (Advantage) yang ada pada dirinya;memanfaatkan faktor waktu, sarana dan faktor-faktor produksi lain secara intensif, efisien dan efektif.

Melalui pemanfaatan surplus orang berusaha untuk memanfaatkan kelebihan hasil produktivitasnya untuk memenuhi kebutuhan orang lain.

Pengertian Hukum Bisnis

Berdasarkan kondisi di atas maka kegiatan perdagangan (Trade) pada dasarnya merupakan kegiatan:

PERTUKARAN BARANG DAN JASA (EXCHANGE OF GOODS AND SERVICES)

Pengertian Hukum Bisnis

Yang berlangsung dalam kerangka spesialisasi dan pemanfaatan surplus di atas.

Kegiatan trade ini dipahami sebagai kegiatan bisnis (business) karena:

KEGIATAN “EXCHANGE OF GOODS AND SERVICES” TADI DILAKUKAN DALAM RANGKA MEMPEROLEH KEUNTUNGAN EKONOMIS (ECONOMIC PROFIT) TERTENTU.

Pengertian Hukum Bisnis

Bila aktivitas trade lebih banyak dikaitkan dengan pengertian “Exchange of Goods and Services”, maka:

AKTIVITAS EXCHANGE OF GOODS AND SERVICES FOR PROFIT LEBIH BANYAK DIARTIKAN SEBAGAI COMMERCIAL ACTIVITIES

KERANGKA DASAR HUKUM BISNIS

Hukum Bisnis adalah seperangkat kaidah-kaidah hukum yang diadakan untuk mengatur dan menyelesaikan persoalan-persoalan dalam aktivitas antas manusia di bidang perdagangan (dalam arti trade and commerce).

Unsur terpenting dalam dalam aktivitas itu adalah persetujuan bisnis/perdagangan di antara para pelaku bisnis (pengusaha, perusahaan-perusahaan, bank, konsumen dsb) mengenai pelbagai transaksi bisnis (produksi, transportasi, penjualan/distribusi dan bahkan konsumsi).

KERANGKA DASAR HUKUM BISNIS

Masyarakat membutuhkan aturan-aturan hukum yang memungkinkan para anggotanya untuk membuat dan melaksanakan persetujuan-persetujuan bisnis itu.

Aturan-aturan hukum dibutuhkan karena:

Pihak-pihak yang terlibat dalam persetujuan bisnis itu membutuhkan sesuatu yang lebih kuat dari sekedar janji yang beritikad baik dari masing-masing pihak dan saling kepercayaan di antara mereka untuk melaksanakan isi persetujuan;

Adanya kebutuhan untuk menciptakan upaya-upaya hukum yang dapat digunakan seandainya salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya atau tidak memenuhi janjinya.

KERANGKA DASAR HUKUM BISNIS

Atas dasar kebutuhan inilah maka salah satu bidang hukum yang paling penting yang membentuk kerangka hukum bisnis adalah:

HUKUM KONTRAK

(The Law of contract)

To be continue

TERIMA KASIH

Hukum Dagang

Ini seharusnya menjadi keahlian ku, hukum dagang salah satu gerbang menuju konsentrasi dagang. Yah wajarlah aku memilih hukum dagang sebagai konsentrasi ku karena aku juga kuliah di fakulas ekonomi jurus manajemen. Aku hanya inget aku sering ikut kuliah ini dan sering fotokopi handout dosen dan juga membeli bukunya.

Lumayan besar bobot nilainya 9 dengan harus masuk 2 kali dalam seminggu. Untung aja aku dapat nilai “B” padahal aku merasa bisa mencapat nail “A”. yah gitu deh, kadang kadang kita itu beruntung dan kadang kadang tidak beruntung walaupun udah berusaha. Dalam Hal ini ada beberapa yang yang menjadi penting untuk di hukum dagang adalah “business minded” dan bukan hanya melihat dari segi hukum saja.

Pada intinya adalah bagaimana kita bisa memenuhi kebutuhan masing masing itu adalah hakikatnya. Paling tidak untuk mata pelajaran ini kita harus yakin apakah ini menjadi pilihan konsentrasi saya nanti. Kenapa tidak memilih yang lain? seperti hukum international, atau hukum islam atau hukum pidana atau perdata? Jawabannya itu sederhana karena hukum dagang adalah hukum yang paling nyata di gunakan dalam kegiatan sehari-hari.

Anda bisa merasakan implementasi hukum dagang dari kehidupan sehari hari hari seperti hukum berbankan mulai dari yang paling kecil seperti menarik uang dari ATM atau membuka rekening, sampai ke hukum inventasi baik dalam negeri maupun luar negeri, bisa menjurus ke asuransi saat naik pesawat atau kendaraan umum atau asuransinya kecelakaan untuk mobil yang baru, itu semua hall yang bisa berguna untuk dikertahua sehari hari.

Selain itu bisa melindungi kita dari pada penipu dan melindungi harta kita dari penyalah gunaan kalo mau memulai business sendiri dengan adanya kontrak ini dan itu, dan prosedur in dan itu. Apabila kita tidak tahu kemungkinan kita harus bayar mahal. Kalo yang lain seperti hukum international hanya omong di awang awang tidak implementatif, kalo hukum pidana yang hanya bekerja kalo ada kejahatan, kalo hukum islam yah.. seharusnya islam seharusnya bukan menjadi terkotak kotak menjadi bagian sendiri tapi seharusnya udah menjadi terpadu di dalamnya.

Paling tidak hukum perdata yang mirip mirip dengan hukum dagang itu bisa membantu untuk kegiatan sehari hari. Maka tetap harus perjuang dan bersemangat.