Tanya Jawab Hukum Perkawinan (asiamaya.com)

Soal ujian lagi..

    1. 1. Saya adalah seorang pegawai dari suatu perusahaan swasta yang telah bekerja. Saya pria beristri dengan 1 anak dan beragama islam, saya ingin menikah lagi secara islam dengan wanita single beragama islam. Menurut undang-2 perkawinan hal tersebut tidak dapat dilakukan, tetapi menurut teman hal tersebut dapat dilakukan dengan cara membuat KTP didaerah dengan status single.Yang ingin saya tanyakan apabila saya menikah dengan cara tersebut adalah : 1. Bagaimana status hukumnya baik perdata maupun agama ? 2. Bagaimana pembagian harta warisan apabila saya meninggal ? (Jawaban)
    2. 2. Saya berwarganegara Malaysia dan beristerikan warganegara Indonesia. Hidup kami aman dan damai sejak kami bernikah di Jakarta secara sah mengikut undang undang negara Indonesia. Selepas perkawinan, saya pulang ke Kuala Lumpur bersama isteri saya.Kami saling mencintai dan mengasihi rumah-tangga kami. Sekarang isteri saya telah dipaksa pulang ke Indonesia oleh keluarganya dan sekarang isteri saya sudah ada di Jakarta dan keluarga nya telah mengurungnya dirumah dan tidak benarkan dia keluar atau hubungi suaminya di Malaysia. Pertanyaan saya: 1. Apakah mertua saya (keluarga isteri) berhak untuk paksa isteri saya pulang ke Indonesia dengan alasan saya telah berlaku kezaliman kepada isteri saya.? 2. Bolehkah mertua saya (keluarga isteri) memaksa supaya isteri saya bercerai dengan saya, walaupun isteri saya tidak mau ? 3. Dari segi undang undang Indonesia, siapa yang berhak ke atas paspor? Sebab paspor isteri saya telah di simpan oleh bapaknya dan difahamkan paspornya telah dibatalkan supaya isteri saya tidak boleh keluar negara Indonesia lagi. 4. Bolehkah isteri mohon paspor baru dengan alasan paspor asalnya telah disimpan oleh bapak nya atau paspor asalnya telah hilang? Sekian saja. Harap dapat membantu saya.(Jawaban)
    3. 3. Saya WNI yang mempunyai hubungan dengan warga negara asing. Saya mempunyai beberapa kesulitan tentang pengertian mengenai hukum – hukum di Indonesia mengenai UU perkawinan dan UU kewarganegaraan. Saya mempunyai beberapa pertanyaan mengenai hal-hal tersebut. 1. Saya beragama Islam dan partner beragama Hindu. Bolehkah kami menikah secara resmi di Indonesia? 2. Bila saya punya anak dari hasil perkawinan tersebut, apakah dia dapat hak-haknya sebagai WNI? 3. Apakah partner akan mendapat kewarganegaraan Indonesia bila kami menikah di Indonesia? Saya sangat membutuhkan keterangan ini karena saya ingin membawa partner saya ke Indonesia untuk melangsungkan perkawinan ini. Sementara ini saya tinggal Di NZ untuk study. Saya sangat mengharapkan pertolongan saudari dalam hal ini. Terima kasih atas bantuan saudari. Saya akan tetap memeluk agama saya sebagai muslim dan dia Hindu. Bisakah kami menikah tanpa dipaksa untuk memeluk agama satu sama lainnya?(Jawaban)
    4. 4. Kami ingin mengajukan pertanyaan apakah akta perkawinan yang hilang dapat diurus duplikasinya mengingat pentingnya surat ini. Apabila dapat diurus kemana kami harus mengurus dan apakah ada jasa yang dapat membantu kami?Terima kasih atas bantuannya.(Jawaban)
    5. 5. Saya seorang lajang berusia 28 thn, memiliki orang tua dan saudara tiga (keluarga Batak). Kakak saya perempuan pernah menikah secara resmi di Gereja, dan menghasilkan seorang anak (Kini berusia 10 tahun). Kemudian karena orang tua suami kakak saya, akhirnya mereka berpisah/dipisahkan untuk dikawinkan dengan wanita pilihan orang tuanya. Tetapi tanpa pernah resmi bercerai ke pengadilan. saat itu si anak baru lahir..(atau usia perkawinan sekitar 12 bulan) Saat ini anak itu (sebut Dama), diasuh dan dibesarkan oleh orang tua saya. Dan perlu saya ceritakan bahwa sejak kepergian Bapaknya sampai saat ini, Bapaknya tidak pernah lagi melihat anaknya…pun dari pihak keluarganya. 1. Bagaimana kekuatan hukum kami atas “pemilikan” anak itu, karena dia mewarisi MARGA bapaknya. 2. Dapatkan anak ini menjadi “milik” saya/kami seutuhnya, tanpa digugat hak kami atas anak itu. Seumpamanya dari pihak Bapaknya menuntut hak atas anak itu.3. Masih berhakkah Bapaknya atas anak itu 4. Bagaimana konsekwensinya, karena saat ini dia saya programkan ke asuransi pendidikan?(Jawaban)
    6. 6. Dalam waktu dekat ini saya berencana untuk menikah. Usia saya 16 tahun dan calon suami saya 25 tahun, kami telah siap untuk menikah tetapi orang tua saya menyarankan untuk menunda rencana tersebut karena menganggap usia saya terlalu muda untuk menikah. Saya ingin mengetahui, berapakah usia minimal perkawinan?(Jawaban)
    7. 7. Menurut informasi yang saya dengar bahwa hukum di indonesia tidak memungkinkan untuk melaksanakan hukum antaragama (islam dan kristen). benarkah demikian? seandainya sepasang lelaki dan perempuan yang berbeda agama ingin melangsungkan pernikahan, bagaimana caranya, apakah bisa dilakukan di indonesia atau harus pergi ke luar negeri. Apakah perkawinan beda agama dapat dilakukan melalui nikah siri? mohon penjelasan. terima kasih.(Jawaban)
    8. 8. Hi, I’m a Swiss male and have been in Indonesia for several times. During my last visit, I met a wonderful Indonesian lady, and we have discussed getting married. I would now like to know whether I could settle in Indonesia. I would even like to become an Indonesian citizen. What would I have to do?(Jawaban)
    9. 9. saya seorang perempuan berumur 25 tahun. Lima tahun lalu, saya nikah sama suami saya di bawah tangan. Pada saat itu, orang tua saya tidak mau setujuh dengan perkawinan saya dengan Purnama, suami saya. Kami sudah punyah dua orang anak, berumur 2 dan 4. Suami saya sekarang mau tinggalkan saya. Bagaimana tentang hak saya.(Jawaban)
    10. 10. Bagaimanakah definisi pisah ranjang. Apakah isteri bisa menggugat dengan alasan sudah tidak sayang dan sudah tidak ada komunikasi lagi sampai kami pisah ranjang. Apakah masalah anak bisa dijadikan alasan untuk menggugat, selain itu isteri menggugat dengan alasan suami meninggalkan isteri dalam keadaaan sakit lahir batin ? Bagaimana bila saya tidak hadir lagi dalam sidang ? Sebelum dan sesudahnya saya ucapkan terima kasih.(Jawaban)
    11. 11. Pada tahun 1994 terjadi pernikahan beda agama dengan melalui catatan sipil. Karena saat ini salah satu pihak menyadari kesalahan tsb ( dari sisi agama ), maka dia ingin mengakhiri perkawinan yang telah berlangsung tersebut. Bisakah perbedaan agama itu dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan cerai ?(Jawaban)
    12. 12. Saya seorang wanita bekerja beragama Islam, telah menikah selama 2 tahun lebih dan mempunyai seorang anak di bawah umur. Saya bermaksud melakukan gugat cerai ataupun talak kepada suami saya. Kami tidak pernah melakukan hubungan suami istri lagi sejak 2 tahun yang lalu dan sering terjadi pertengkaran. Suami saya belum pernah melukai jasmani saya, tetapi sudah beberapa kali ia melempar saya dengan benda-benda ringan dan berkinginan memukul/menampar saya. Suami saya tidak pernah memberikan uang kepada saya setiap bulan karena saya juga bekerja. Keperluan saya pribadi (pakaian, jajan, dsb) dipenuhi oleh saya sendiri. Namun keperluan rumah tangga seperti belanja bulanan, gaji pembantu, keperluan anak, kadang dibayar oleh saya kadang oleh suami, tergantung siapa saat itu yang memiliki uang cash. Awalnya saya ingin melakukan perceraian secara baik-baik, tetapi suami saya mengancam antara lain mau membunuh saya, tidak mau menceraikan saya dan akan membuat saya menderita dan kalau pun proses perceraian terjadi ia akan merebut hak atas anak saya. Berdasarkan research yang saya lakukan saya ketahui bahwa menurut UU, perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan berikut: a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok; pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan; b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah karena hal lain di luar kemampuannya; c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung. d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain; e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri; f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. g. suami melanggar taklik-talak; h. peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga. Pertanyaan saya: 1. Dari kasus saya dapatkan saya menggugat cerai atau talak berdasarkan UU/hukum dan kuatkah alasan saya? Apakah ada kemungkinan gugatan saya ditolak jika seandainya suami saya benar-benar tidak mau menceraikan saya? 2. Dapatkah saya memperoleh hak atas anak saya, dalam arti anak ikut saya setelah perceraian? Dan sebesar apa chance saya?(Jawaban)
    13. 13. Saya adalah pria usia 35 thn dan sudah menikah 12 tahun dengan 2 orang anak. Pernikahan saya tidak ada surat Catatan Sipil, hanya ada surat dari gereja. Sudah 1 tahun terakhir saya pisah dengan istri dan tidak pernah tinggal serumah lagi. 1. Apakah surat nikah dari gereja punya kekuatan hukum di pengadilan ? 2. Apakah bila saya menikah lagi dengan gadis lain dan ingin membuat Catatan Sipil dapat dilakukan ? Syaratnya ? 3. Haruskah saya membuat surat cerai di Catatan Sipil sementara saya tidak pernah membuat surat nikah di Catatan Sipil ? 4. Kemanakah saya harus meminta bantuan untuk pembuatan surat Catatan Sipil seperti pada point 2 ?(Jawaban)
    14. 14. 1.Bagaimana menurut hukum utk tatacara perceraian yg pernikahannya dilaksanakan tercatat laki2 dan wanita secara islam di KUA, kemudian karena istrinya pindah agama sang suami ingin bercerai. Lalu bagaimana status/kedudukan anaknya dengan adanya perceraian tsb. Setahu saya menurut islam agama anak ikut ayahnya. Pendidikan agama menjadi tanggung jawab siapa? 2.Bisakah dilaksanakan pernikahan kedua tanpa persetujuan istri pertama secara sah menurut hukum (menikah diam2).(Jawaban)
    15. 15. Bagaimana tata cara utk mengajukan gugat cerai menurut UU Perkawinan No. 1 thn 1974 pasal 40 ayat 2? Seandainya gugatan yang diajukan gugur / ditolak, apakah alasan yg sama masih bisa dipakai sebagai gugatan berikutnya?(Jawaban)
    16. 16. Saya digugat cerai oleh istri, karena saya juga tidak tahan terhadap perlakuan dan kemauan istri yang demikian keras selama persidangan saya selalu membantah semua tuduhannya dan memang tidak ada bukti dan saksi. Tetapi saya meminta hakim untuk mengabulkan permintaannya walaupun semua tuduhan tidak benar. Tetapi dalam keputusan semua tuduhan dibenarkan oleh hakim dan saya dianggap sudah mengakui semua tuduhannya. Sekarang saya mengajukan Banding untuk membantah semua tuduhan itu dan secara tidak langsung saya tolak keputusan tersebut. Apakah saya dapat melakukan hal itu ? Kemudian selama proses banding bagaimana status hukum saya dengan istri ? Apabila dalam proses banding ini saya menemukan istri saya tidur satu ranjang dengan penasehat hukumnya dengan pakaian yang tidak sopan dengan disaksikan oleh dua orang saksi, apakah saya bisa melakukan pengaduan dengan dalil perzinahan, dan berapa lama waktu kadaluwarsa pengaduan itu. Ataukah saya hanya melaporkan si penasehat hukumnya saja.(Jawaban)

      Belum menikah malah harus menjawab persoalan tentang menikah gawat nih… met menikmati soal soalnya..

      Tanya Jawab Hukum Perizinan (asiamaya.com)

      ini soal soal lagi:

        1. 1. Apakah tindakan saya mengambil berita dari tempat lain tersebut salah disisi hukum?2. Ada satu pertanyaan lagi , misalnya saya ingin membuat sebuah homepage artis , misalnya aja homepagenya Dessy Ratnasary , terus saya ingin menempatkan foto fotonya Dessy di sana , apakah saya perlu mendapat izin dari dia terlebih dahulu?(Jawaban)
        2. Dimana tempat mengurus IMB (kecamatan atau dinas bangunan atau ada instansi lain) ?Berapa biaya sesungguhnya dari mengurus IMB ?Apa sangsinya bila tidak ada IMB, karena saya merasa dipermainkan jadi saya malas untuk mengurusnya ?Bagaimana kalau kita mengadukan aparat yang nakal dan kemana tepatnya?(Jawaban)

          sedikitkan lebih enak dong…

          Tanya Jawab Hukum Perusahaan (hukumonline.com)

          ini tentang perusahaan, penting nih…

          1. Yth. Pengasuh Hukumonline Saya mohon bantuan bapak/ibu pengasuh tentang batasan perusahaan satu group dan referensinya apakah ada UU atau PP atau hal lainnya yang bisa menjelaskan hal tersebut. Terimakasih atas penjelasannya. Salam, A. Hakim
          2. Apakah barang jaminan berupa sepeda motor seharga pasaran 4 juta beserta BPKB & STNK boleh dijual atas hutang orang yg menjaminkan sebesar 10 juta. karena yg punya hutang dan yg menjaminkannya tidak ada itikad baik untuk menyelesaikan dan tidak bisa dihubungi lagi. janjinya 1 minggu akan datang menyelesaikan, tapi setelah tiga bulan ngga datang2 dan tidak bisa dihubungi lagi. karena kalo dijual pun tidak mencukupi hutangnya malah masih sisa banyak. sedangkan uangnya adalah uang perusahaan yg harus segera dipertanggung jawabkan. apakah kalo itu dijual kita bisa dituntut pasal penggelapan nggak?
          3. Dapatkah dijelaskan dengan rinci perlindungan apa yang telah diakomodir oleh UUPT kita terhadap pemegang saham baik pemegang saham mayoritas maupun minoritas?
          4. Saya tadinya presiden direktur diperusahaan dan pemegang saham 30%, saya mengundurkan diri dengan surat pengunduran diri bermeterai, tapi pengalihan saham dan penggantian saya sebagai presiden direktur tidak dilakukan dalam bentuk RUPS, apakah dengan begitu saya sudah sah? Kemudian pertanyaan saya sahkah seorang komisaris mewakili perusahaan di dalam maupun di luar pengadilan? Demikianlah pertanyaan saya, terimakasih.
          5. Mengapa badan hukum asing yang ingin beroperasi di Indonesia harus menjadi Perseroan Terbatas dulu?
          6. Bagaimana jika PT. PMA mengalami pailit dan semua aktiva sudah dijual untuk membayar hutang-hutang PT? Apakah harta kekayaan pribadi Dewan Direksi dan komisaris dapat disita untuk membayar hutang PT tersebut?. Dan jika dapat, bagaimana kalau semua harta pribadi Dewan komisaris dan Direksi sudah habis untuk membayar hutang tetapi masih hutang PT, belum lunas juga, apakah dapat dituntut dengan kurungan penjara? Terimakasih atas jawabannya.
          7. Saya mendirikan sebuah perseroan terbatas dengan seorang rekan. Rekan saya selaku Direktur Utama, sedangkan saya selaku Komisaris Utama dan juga masing-masing sebagai pemegang saham. Tanpa sepengetahuan saya, saham saya telah dibagi-bagikan kepada saudara rekan saya. Itu dilakukan tanpa RUPS dan persetujuan saya, di mana seolah-olah saya melakukan jual beli. Ketika saya mengetahuinya, ternyata rekan saya sudah membuatkan akta di depan notaris dan saat ini perkembangannya sedang dalam proses pengesahan di Menteri Kehakiman. Yang menjadi pertanyaan saya 1.Bagaimana notaris bisa membuatkan akta jual beli tsb tanpa persetujuan saya (apalagi sebagai Komisaris Utama)? 2.Apakah bisa akta jual beli tersebut dibatalkan dan kembali ke akta yg berisi susunan pemegang saham semula? 3.Notarisnya mengusulkan diadakannya akta jual beli kembali kepada saya. Apa bisa demikian dan apa resikonya? Jika begitu berarti akta jual beli palsu itu bisa dinyatakan berlaku? Terima kasih atas bantuannya.
          8. Bagaimana status suatu perseroan terbatas ( yang pendiriannya sesuai Undang-undang  No. 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman dan HAM ) di mana para pendirinya/pemegang sahamnya sejak awal hingga saat ini adalah sepasang suami istri yang tidak pisah harta, apakah pendirian PT tsb sah dan bagaimana bila dikaitkan dengan persyaratan pendirian PT minimal oleh 2 orang?
          9. Pada tahap pendirian PT, tahap pengesahan adalah agar PT dapat memperoleh status badan hukum, namun PT baru menjadi badan hukum yang sempurna apabila sudah sampai tahap pendaftaran dan pengumuman. Bagaimanakah wewenang dan tanggung jawab direksi pada PT yang telah mendapatkan pengesahan tetapi belum melalui tahap pendaftaran dan pengumuman?
          10. Saya ingin mendirikan CV dan saya ingin mendaftarkan secara resmi. CV yang akan saya jalankan bila telah berjalan nantinya, apakah ada dampaknya terhadap hukum bila belum didaftarkan secara resmi? apa syarat mendirikan CV dan berapa biayanya? ke lembaga mana yang berhak mensahkan pendirian CV saya tersebut? terima kasih…
          11. Saya ingin mendirikan usaha dagang (UD) tapi sebelumnya saya belum ingin mendaftarkan resmi (menjadi badan hukum). UD tersebut akan saya daftarkan jika sudah bisa berjalan jadi untuk sementara tanpa badan hukum yang resmi -bisakah hal itu saya lakukan? Apakah ada dampaknya terhadap hukum? apa syarat mendirikan UD dan berapa biayanya? Terima kasih atas jawaban yang diberikan.
          12. Saya sedang menjajaki untuk membuat usaha jasa kurir, yang hendak saya tanyakan bagaimana cara permohonan dan persyaratan pendiriannya?
          13. Mengapa kita perlu mengesahkan akta pendirian sebuah Perseroan Terbatas pada Menteri Hukum dan Perundang-undangan? Apakah tidak cukup disahkan di notaris saja?
          14. Pasca lahirnya UU No. 16 tahun 2001 tentang yayasan, orang kemudian sibuk berlaih pada perkumpulan/perhimpunan. Apa sih sebenarnya perbedaan antara keduanya ? Dari sisi hukum, legalitas dan kekuatan hukumnya lebih kuat yang mana ? Apa hak dan kewajiban dari masing-masing itu ?
          15. Apakah yang seharusnya dilakukan dalam menangani proses keberatan pelaku usaha terhadap putusan KPPU?. Apakah tetap berpegangan pada hukum acara perdata yang berlaku ataukah dengan PERMA?. Lalu bagaimana agar keputusan KPPU bisa berkekuatan hukum?.
          16. Apakah ada sanksi bagi sebuah PT.yang didirikan sebelum UU PT. No.1 Tahun 1995, tetapi setelah diberlakukannya UU PT tidak melakukan penyesuaian dengan UU No.1 tahun 1995? Terima Kasih
          17. apakah dana untuk pembagian deviden suatu perusahaan itu diambil dari laba bersih atau dari saldo laba ?(dengan mengingat pada ketentuan di UU Perseroan Terbatas dan anggaran dasar perusahaan)
          18. Bagaimana cara-cara mendirikan sebuah kantor hukum di Jakarta ? Apa saja syarat-syarat minimalnya ? Lalu, diatur dimana cara-cara mendirikan kantor hukum tersebut ? Terima Kasih.
          19. Halo Bung Pokrol. Saya ingin menanyakan menganai peraturan hukum yang mengatur usaha di bidang entertainment atau event organizer, apakah benar usaha seperti ini di atur dalam hukum impresariat? Kalau Ya, apakah yang dimaksud dengan hukum Impresariat itu? bagaimana prosedur pengurusannya dan berapa biayanya? Jika bukan, peraturan badan hukum apa yang mengatur jenis usaha seperti ini? dan di mana saya bisa mendapatkan informasi yang sejelas-jelasnya mengenai peraturan ini?
          20. Ijin apa saja yang kita perlukan untuk mendirika suatu yayasan? Apakah ada aturan yang mengaturnya?
          21. Saya ingin menanyakan, apakah orang asing atau Badan Hukum Asing boleh mendirikan Yayasan di Indonesia?
          22. Saya ingin menanyakan mengenai struktur permodalan perusahaan. Seperti yang kita ketahui bahwa pada saat suatu perusahaan didirikan jumlah modal ditempatkan haruslah minimal 25% dari jumlah modal dasar dan modal disetor harus telah disetor minimal 50% dari modal ditempatkan dan saat pengesahan seluruh modal yang telah ditempatkan harus sudah disetor penuh. Bagaimanakah akibat hukumnya bila pada saat perusahaan telah berdiri modal ditempatkan komposisinya berkurang menjadi dibawah 25% dari modal dasar mengingat UUPT hanya mengatur bahwa pengurangan modal (modal dasar, ditempatkan, atau disetor) hanya berlaku setelah mendapat persetujuan menteri Kehakiman. Apakah hal tersebut sebenarnya diperbolehkan?
          23. Apakah yang menjadi perbedaan antara perusahaan tertutup dan perusahaan terbuka?
          24. Menurut ketentuan Undang-undang No.16 tahun 2001, tanggung jawab pengurus yayasan tidak terbatas, bahkan sampai dengan kepada pribadi pengurusnya. Bagaimana jika kita menggunakan “Lembaga” sebagai alternatif penggantinya dan bagaimana pengaturannya menurut hukum positif Indonesia, mohon penjelesan, terima kasih.
          25. 1. Apakah Firma itu? 2. Bagaimana pertanggungjawaban anggota Firma? 3. Bagaimana tata cara pendiriaan Firma? 4. Bagaimana stattus hukum Firma? 5. Bagaimana berakhirnya Firma?
          26. Apakah firma sebuah badan hukum dan apakah sebuah firma boleh menjadi pemegang saham dalam PT?
          27. Saya, pemegang saham sebesar 2%, mengetahui bahwa RUPS Tahunan di tahun kemarin tidak terlaksana. Terlintas saya berpikir, “Apakah hukumnya untuk sebuah perusahaan yang lalai dalam melaksanakan RUPS tahunan?” Akhirnya, saya menanyakan hal tersebut kepada A, pemegang saham 44%. A menjawab, ” RUPS tidak perlu dilaksanakan karena tiap hari telah diadakan RUPS, karena A digabung B [pemegang saham 18%] sudah lebih dari setengahnya.” Perlu diketahui bahwa B bisa dikatakan pasti selalu mengikuti kata A. Di samping itu, A juga yang selalu menggunakan/ mengatasnamakan management dalam membuat keputusan-keputusan yang bersifat prinsip. Dimana dalam management itu sendiri, 1 orang adalah adik kandungnya A sendiri dan 2 orang adalah adik iparnya A, yang masing-masing juga merupakan pemegang saham. Hal-hal yang saya hendak tanyakan adalah: 1. Apakah pernyataan A dapat dibenarkan menurut hukum yang berlaku untuk sebuah perusahaan baik lokal maupun internasional? 2. Apabila A salah, maka hukuman apa yang dapat dilakukan pada A? 3. Apa langkah yang sebaiknya dilaksanakan oleh saya selaku pemegang saham 2% dalam hal ini? 4. Bagaimanakah peraturan/pasal yang mengatur tentang hukum perusahaan, khususnya yang menyangkut tentang pemegang saham mayoritas dan minoritas? 5. Berapa persen sahamkah minimal untuk seorang pemegang saham dapat menguasai sebuah perusahaan secara mutlak, dalam hal membuat keputusan yang bersifat prinsip?
          28. Bagaimana persyaratan mendirikan perseroan terbatas yang merupakan penanaman modal asing?
          29. Dengan UU Yayasan yang baru No.16 tahun 2001, apakah ada perbedaan yang krusial kalau kita ingin membentuk suatu yayasan. Misalnya, apakah masih harus melalui proses pengadilan atau langsung menunggu Berita Acara dari Depkeh dan HAM? Tolong uraikan juga persyaratannya sebelum menghadap ke notaris untuk membuat aktanya, terima kasih.
          30. Apakah hukum perusahaan indonesia mengenal derivative action suit (gugatan derivatif)?
          31. Saya dan seorang rekan mendirikan PT. Dalam anggaran dasar pendirian PT, rekan A selaku Direktur dan memiliki 30 % saham. Saya selaku Komisaris dan memiliki 70 % saham (dimana berdasarkan perjanjian dan kuasa notaris, dalam PT tersebut saya memiliki 30 % saham dan sisanya 40 % milik rekan B yg memberikan kuasa kepada saya untuk mengurus segalanya). Bulan lalu rekan B meninggal dunia. Tanpa sepengetahuan saya, rekan A telah menjual saham saya (70%) kepada anak-anaknya. Sehingga saya hanya tersisa 15 % saja (termasuk saham B). Bahkan jual beli palsu ini sudah dibuatkan akta oleh notaris berikut akta perubahan susunan pemegang saham. Saat ini sedang dalam pengesahan di MenKeh. Saya memiliki bukti bahwa notulen rapat tidak ada tanda tangan saya, karena memang saya tidak diundang dalam RUPS itu. Saya rasa ini bentuk penipuan. Saya juga sudah mendatangi notaris ybs dan menegurnya. Mungkin karena takut notaris tsb sulit sekali utk dihubungi. Pertanyaan saya : 1. Saya ingin membatalkan jual beli saham fiktif tsb dan kembali ke susunan pemegang saham awal. Apakah bisa dilakukan pembatalan akta? Krn notaris sengaja mengulur waktu dan tidak ingin membatalkan (krn takut minta di MenKeh). Notaris mengusulkan jual beli lagi. Tetapi rekan A tidak mau tanda tangan jual beli utk kembali ke susunan awal. 2. Sanksi apa yg akan dikenakan kepada notaris yg berani membuatkan akta jual beli saham tanpa persetujuan saya? 3. Langkah apa yang harus saya diambil? Saya harus menghubungi siapa? Terima kasih atas jawabannya dan saya sangat menunggu jawaban secepatnya karena situasi di PT makin panas.
          32. Apakah hukum membenarkan suatu usaha dagang dan jasa tidak berbadan hukum? Jika benar, pada kondisi bagaimana. Jika salah, dasar hukumnya apa, dan harus bagaimana? Bagaimana pula kedudukan usaha dagang dan jasa yang tidak berbadan hukum dalam membuat ikatan kontrak? Siapa yang harus menanggung kewajiban bila terjadi wanprestasi? Sampai sejauh mana?
          33. Apakah saat sekarang ini sudah dapat pihak asing melakukan investasi di bidang iklan? tolong dong dengan aturannya, terimakasih.
          34. UU tentang yayasan mengatur, bahwa harta yayasan yang bubar agar dialihkan kepada yayasan yang sejenis dan semaksud dengan yayasan yang telah bubar atau kepada negara. Mengapa demikian? Apakah betul harta yayasan yang sudah bubar tsb (tentunya setelah ada likuidasi) tidak ada pemiliknya, sehingga perlu campur tangan negara?
          35. Tolong dijelaskan implementasi UU no.16/2001 dan kaitannya dengan penyelenggara pendidikan (tinggi). Apakah ada aturan pelaksanaannya? Adakah contoh konkret skema hubungan yayasan dengan badan usaha/lembaga pendidikan, dan lain-lain.
          36. Saya dikeluarkan sebagai Direktur dan pemegang saham, tapi tidak diberi kesempatan untuk membela diri sehingga ngambang, pertanyaannya adalah: 1. Bagaimana status saya apakah dapat mengajukan ke pengadilan Negri atas hak saya yang dimaksud. 2. Apakah Direksi dan komisaris dapat mengeluarkan saya sebagai Direktur meskipun tanpa kehadiran saya. Terima kasih atas kerja samanya.
          37. Saya berencana untuk medirikan sebuah pabrik ADK (air minum dalam kemasan) dan yang menjadi pertanyaan saya adakah peraturan dari menteri perdagangan yang menyatakan bahwa untuk mendirikan pabrik tsb. Apakah saya harus memiliki peralatan laboratorium (untuk menganalisa kadar air)? Ataukah saya boleh menggunakan jasa lab-lab yang ada di luar perusahaan? Mohon bimbingannya. Terima Kasih
          38. Apakah untuk melakukan hibah saham perlu dilakukan penawaran terlebih dahulu kepada pemegang saham lainnya.
          39. Peraturan investasi yang berlaku membatasi kepemilikan saham bagi pemegang saham asing untuk bidang-bidang tertentu atau sama sekali tertutup bagi asing. Akan tetapi untuk tetap dapat berusaha dalam bidang yang tertutup tersebut atau untuk dapat memegang saham lebih dari yang ditentukan oleh peraturan, para pemegang saham asing menggunakan pihak ketiga/nominee yang berupa individu/badan hukum Indonesia untuk menjadi pemegang saham dalam perusahaan tersebut. Individu/badan hukum Indonesia tersebut mendapatkan dananya melalui loan ari si pihak asing, menggadaikan sahamnya kepada pihak asing dan menyerahkan hak-haknya sebagai pemegang saham melalui surat kuasa. Dengan demikian secara tidak langsung si pihak asing tersebut telah menjalankan hak dan kewajibannya sebagaimana pemegang saham dalam perusahaan tersebut. Padahal bidang usaha perusahaan tersebut tertutup/ terbatas bagi asing. Bagaimana pendapat Anda menganai hal ini? Walaupun penanaman modal tidak langsung/indirect shareholding tsb tidak bertentangan dengan hukum, tapi hal tersebut dapat merugikan karena bidang usaha tertentu tersebut terbatas atau tertutup bagi pihak asing?
          40. Bisakah badan hukum asing mengakuisisi perusahaan telekomunikasi indonesia seperti PT.Telkom, tbk. misalnya, hingga memiliki 100% saham ?
          41. Apakah yang dinamakan integrasi vertikal?
          42. Dalam jenis kontrak bisnis yang biasa dipakai dalam praktek sehari-hari, Ada berapa macam baik yang sifatnya insidental atau standard (seperti TAC, BOT, TAA, joint operation, production sharing, dll) Dimanakah bisa diperoleh copy dari jenis-jenis kontrak tersebut?
          43. Sejauh manakah pemegang saham bertanggungjawab dalam “debt restructuring”?
          44. Bisakah Pemegang Saham lama atau Pengurus Lama (Direksi dan Komisaris) pada suatu Perseroan dimintai pertanggungan Jawaban atas hutang sewa menyewa rumah, yang dilakukan semasa periode jabatan pemegang saham lama dan pengurus lama..diasumsikan pemegang saham baru atau Direksi dan Komisaris Baru tidak mau bertanggung jawab atas perbuatan Pemegang saham Lama dan Pengurus lama tersebut..?\
          45. Bagaiamana pemakaian mengenai asset perusahaan yang khususnya yang disebut dengan benda bergerak dan tidak bergerak? Kebetulan saya lagi membuat daftar asset perusahaan, apa aja yang penting buat saya ketahui, terima kasih sebelumnya
          46. Saya pernah melihat di sebuah media cetak laporan keuangan suatu Perseroan Terbuka yang bergerak di bidang Perbankan. Namun begitu saya lihat komposisi pemegang saham, saya menemukan bahwa hanya tiga orang saja yang memegang saham perseroan tersebut walaupun Perseroan itu suatu Perseroan Terbuka. Pertanyaan saya adalah bagaimana hal ini bisa terjadi, karena menurut sepengetahuan saya bahwa suatu Perseroan Terbuka memiliki setidaknya dua syarat, yaitu: a. memiliki modal disetor minimal Rp. 3 milyar b. pemilik saham sekurang-kurangnya 300 pemegang saham. Demikianlah saya sangat berterima kasih atas jawabannya.
          47. Apakah materi dari Peraturan Pemerintah no. 15 tahun 1999 pasal 2 (1) bertentangan dengan pasal 28 (1) Undang-undang No.1 tahun 1995 tentang Perseroan terbatas? Terimakasih.
          48. Bila sebuah PT A yang adalah sebuah PMA modal patungan (joint venture) antara Perusahaan Asing dan Perusahaan Nasional melakukan ekspor barang ke luar negeri tanpa sepengetahuan Perusahaan Nasional yang merupakan salah satu pemegang saham PT A tersebut, bagaimana tindakan hukumnya, saya minta pendapatnya, beserta sanksi, dan peraturan yg mengaturnya, terima kasih.

          Banyak juga yah… pada intinya ini adalah problem based learning, belajar dari permasalahan orang lain.. mungkin itu cara yangterbaik dalam mempelajari.. hukum.. dengan sebuah contoh kasus dan bukan hanya teori belaka…

          Tanya Jawab Hukum HAKI (hukumonline.com)

          Ini tentang HAKI.. nek ra..

          1. Apakah kemiripan nama dari KEBAB TURKI BABA RAFI ada kemiripan nama dengan KEBAB TURKI ABAHANIF dan bisa dituntut secara hukum?setahu saya yang bisa dituntut secara hukum karena ada kesamaan nama, kemiripan pengucapan/frase, dan bukan kesamaan/kemiripan sebagian kata.karena yang dipetenkan adalah satu kalimat bukan perkata. syuaib
          2. Saya bekerja di sebuah perusahaan sistem informasi, dimana produknya adalah sebuah software. Akan tetapi suatu saat timbul suatu masalah terhadap perusahaan tempat saya bekerja tersebut. Nah begitu ada permasalahan dalam perusahaan, ternyata direktur dan beberapa karyawan tempat saya bekerja tersebut mendaftarkan hak cipta semua produk yang dihasilkan atas nama mereka. Meskipun sertifikat hak cipta belum keluar, akan tetapi saat ini mereka telah mengumumkan ke publik bahwa merekalah pemgang hak cipta atas produk tersebut. Nah dalam menghadapi persoalan tersebut, apakah yang sebaiknya kami lakukan? Terima kasih.
          3. Saya ingin tanya, jika kita mengambil gambar yang sekiranya sudah menjadi milik trademark (misal logo perusahaan intel) dari internet, kemudian kita ambil sebagai gambar yang ditempel di kaos dan dijual… Apakah itu melanggar hukum? Terimakasih
          4. Pasal-pasal manakah dalam undang-undang hak cipta yang terkait secara langsung dengan perlindungan terhadap hak cipta program-program komputer? Bagaiman bila mengcopy program comersial yang telah dibeli untuk kepentingan sendiri, seperti misalnya backup data (tanpa ijin)? Sejauh mana sebuah perbuatan dikategorikan sebagai kegiatan “membajak” perangkat lunak? Terimakasih
          5. Kami berniat menyediakan service berupa film dan musik di internet, ijin dan license apa saja yang harus kami penuhi, selain itu surat ijin usahanya seperti apa? Sekarang kami sudah bergerak di software developer. Terimakasih
          6. Saya mau menanyakan tentang prosedur pendaftaran hak cipta dimana bentuk ciptaannya adalah lagu. Berdasarkan Undang-undang No.12 Tahun 1997, dari website http://www.dgip.go.id/article/articleview/32/1/9/ tertulis bahwa untuk lagu: 10 (sepuluh) buah berupa notasi dan atau syair. Apakah prosedur itu berlaku juga pada Undang-undang No.19 tahun 2002? Kalau memang benar, apakah ‘HARUS’ mendaftarkan 10 lagu baru bisa dilindungi oleh hak cipta untuk lagu yang telah diciptakan? Terimakasih
          7. 7. Mengenai kasus klikbca.com, kasus itu bisa disebut typosquatting atau phishing? Karena saya pernah membaca definisi kedua istilah itu mirip. Bisakah dalam penyelesaian nya diterapkan UUHC dan merek, mengingat tampilan website yg serupa dengan website aslinya?
          8. 8. Mohon dijelaskan mengenai royalti hak cipta. Saya saat ini ditagih oleh lembaga KCI, yang meng- atasnama-kan pencipta lagu. Mereka bilang ada undang-undang yang menyatakan kalau memutar / mengumumkan lagu harus bayar royalti ke KCI. Bagaimana ini bisa terjadi ? Apakah itu legal? Bukannya pungutan itu harus dari pemerintah ? Terima kasih
          9. 9. Saya ingin menanyakan beberapa hal pertama, apakah diperbolehkan suatu depot air minum menggunakan kemasan galon merek tertentu (misalnya aqua) untuk diiisikan kembali dengan air minum di depot air minum? 2. Pada kemasan aqua tertulis kode SNI dan MD, kode tersebut melambangkan apa? Terima kasih.
          10. 10. Kami bergerak di bidang garment. Akhir-akhir ini kami menemukan beberapa produk di pasaran yang menggunakan Merek terdaftar kami tanpa persetujuan dari kami. Bagaimana cara penanggulangannya? Jika kami menemukan produsen atau distributor produk merek illegal tersebut, kepada siapa kami harus melaporkan kasus ini? Apakah kami bisa menuntut ganti rugi sebesar-besarnya?
          11. 11. Apakah perlindungan hukum pemegang trade secret sama dengan perlindungan hukum yang diperoleh pemegang desain industri?
          12. 12. Pertanyaan saya tentang bagaimana kualifikasi atau syarat-syarat suatu ciptaan lagu dianggap sudah merupakan milik umum? Apabila saya ingin menggunakan lagu yang sudah dianggap sebagai ciptaan yang sudah merupakan milik umum untuk kepentingan komersial, apakah saya tinggal langsung memakainya tanpa ijin dan prosedur tertentu atau harus ijin ke Dirjen HAKI atau saya harus mengumumkan terlebih dahulu di media massa? Tolong penjelasannya
          13. 13. Salam kenal, saya bekerja di salah satu perpustakaan di Jakarta. Di perpustakaan yang saya kelola terdapat koleksi Audio Visual berbentu VHS, kemudian saya ingin mengubah formatnya menjadi DVD, dengan kata lain VHS dialih mediakan menjadi bentuk DVD, alasannya karena masyarakat Indonesia pada umumnya atau anggota perpustakaan kami jarang sekali yang mempunyai player VHS. Pertanyaan saya, apakah pengalihan bentuk media di perpustakaan merupakan tindakan pelanggaran hukum dalam Hak Cipta menurut hukum positif kita? Terima kasih.
          14. 14. Jika di dalam perjanjian yang judulnya bukan merupakan perjanjian lisensi, apakah penerima lisensi tersebut berhak untuk mendaftarkan merek atas namanya, sedangkan pemberi lisensi tidak memberikan hak tersebut di dalam perjanjian. Apakah Pemberi lisensi bisa mengklaim mengingat sertifikat atas merek tersebut telah keluar dan atas nama penerima lisensi? Apakah perjanjian tersebut sah sebagai perjanjian pemberian lisensi
          15. 15. Saya ingin menanyakan tentang hak cipta. Suatu perusahaan di Indonesia baru2 ini mengklaim dirinya sebagai pemegang hak cipta atas jenis ciptaan: Program Komputer. Misalnya saja untuk program Akuntansi, program HRD, program Pengadaan, atau program ERP dengan merek ‘X’. Kemudian perusahaan tersebut mengirimkan surat ke seluruh perusahaan (calon) client dan mengaku bahwa dia sebagai pemegang hak cipta atas karya tersebut, dan seolah-olah memperingatkan perusahaan (calon) pemakai program sejenis bahwa pemakai akan terkena sanksi; kemudian dia menawarkan barangnya. Saya agak bingung. Apakah dengan hak cipta atas program komputer yang dia miliki dia berhak mengklaim atas aplikasi komputer yang sudah beredar, sudah dipakai, atau yang akan dipakai/dikembangkan oleh perusahaan lain yang memiliki “merek lain”/ “tanpa merek”? Sedangkan fakta menunjukkan bahwa program sejenis dari luar negeri sudah beredar, dan ada, jauh sebelum hak cipta perusahaan tersebut didaftarkan. Dan apakah ‘remake’ atas suatu produk aplikasi komputer, termasuk pelanggaran hak cipta? Misal perusahaan saya membuat suatu aplikasi yang mirip sekali fungsinya dengan MS-Word/Excel atau Powerpoint? Terima kasih atas jawabannya.
          16. 16. 1. Saya mau menanyakan bagaimana saya harus mendaftarkan hak cipta atas software aplikasi yang saya buat sendiri ? 2. Berapa kira-kira biaya yang diperlukan ? 3. Kalau di jakarta, dimana alamat/no.telp. tempat untuk mendaftarkan hak cipta?
          17. 17. Gimana proses mengajukan paten?
          18. 18. saya mau bertanya tentang kepastian mengenai siapakah yang dapat dinyatakan secara sah sebagai pemegang hak cipta. jika kita lihat di bagian penjelasan UU no.19/2002, pasal 5 (2) dan 35 (4), maka secara awam dapat disimpulkan bahwa kita tidak perlu “capek-capek” mendaftarkan ciptaan kita, karena tetap terlindungi. apakah pengertian awam ini benar atau tidak..? mohon penjelasan, terima kasih.
          19. 19. 1. adakah perlindungan hukum terhadap suatu karya desain interior? 2. Ketentuan apa yang mengatur perlindungan tsb? 3. Bagaimanakah caranya seorang pendesain dapat memperoleh perlindungan hak?
          20. 20. saya mendengar istilah passing off dalam bidang haki, apa sih sebenarnya passing off itu, apa bedanya dengan infringement atau istilah-istilah lainnya dalam maslah hukum merek
          21. 21. Saya mau tanya, misalkan di suatu jalan misalnya: “jalan indra” ada beberapa warung soto dengan nama: Soto Jalan Indra (ukuran huruf sama besar, warna dasar kuning, huruf warna hitam), Soto Jalan Indra 35 (ukuran huruf sama besar warna dasar putih, huruf warna hitam & merah untuk angka 35), Soto Asli Jalan Indra (ukuran sama besar, huruf A divariasi, warna dasar putih, huruf warna hitam semua), Soto Jalan Indra 76 (ukuran huruf 76 lebih kecil, warna hitam dan merah untuk huruf 76, dasar putih), Soto Indra 67 (ukuran huruf 67 lebih kecil dan warna merah, dasar putih, huruf lain warna hitam). Ternyata warung dengan nama: Soto Jalan Indra mendaftarkan merek dengan nama: Jalan Indra dengan warna dasar kuning. Apakah warung soto lain dapat dikatakan melanggar UU Merek? Padahal tidak ada yang menggunakan warna dasar kuning, tapi semua menggunakan nama Jalan Indra ada yang ukuran nya sama besar dan ada yang ukurannya tidak sama. Apakah dengan didaftarkan sebagai merek, tulisan jalan indra sama sekali tidak dapat digunakan pihak lain? Karena warung di situ memang terletak di jalan indra semua dan di warung soto selalu menulis soto jalan indra.
            Bagaimana jika yang menggunakan nama atau merek adalah warung makanan bukan soto? Manakah yang terkena atau melanggar dan mana yang tidak? Mohon dijelaskan. Terima kasih.
          22. nama saya rully, saya mahasiswa PTS di bandung. Saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan sbb pada masa sekarang pemasaran merek perusahaan tidak hanya dapat dipasarkan di dunia nyata tetapi dapat juga di pasarkan dalam dunia maya, yaitu di media internet dengan cara membuat nama domain. Yang menjadi pertanyaan saya adalah 1. bagaimanakah pengaturan nama domain di Indonesia? 2. apakah dampak nama domain terhadap pemasaran merek perusahaan? 3. apakah ada persamaan/perbedaan antara nama domain dan merek jika ada tolong sebutkan? 4. bagaimanakah penyelesaian apabila terjadi seketa nama domain di Indonesia?
          23. Untuk ketentuan hukum yang mengatur mengenai permasalahan MEREK, apakah masih dipergunakan UU No. 14 Tahun 1997 tentang Merek….atau sudah ada Undang-Undang lain yang terbaru….
          24. Apakah di Indonesia sudah ada peraturan yang mengatur tentang dunia Cyber internet)terutama tentang hak cipta naskah. Misalnya terjadi pengambilan naskah lewat internet sebagian atau seluruhnya dan kemudian di-posting (dipasang pada web lain, apakah hal ini bisa dituntut dengan hukum yang berlaku di Indonesia.
          25. Saya bekerja di BUMN Migas dalam suatu penelitian telah menemukan suatu formula kimia untuk produk migas. Produk tersebut ready for use dan siap dipasarkan, apa yang harus dilakukan agar produk tersebut mempunyai asas legal?
          26. Saya mempunyai paman yang telah membuat sebuah alat dalam mekanisasi pertanian. Alat ini dapat dibuat massal karena biayanya murah dan manfaatnya besar. Ke manakah paman saya harus mengurus patennya, berapa biayanya, dan apa syarat-syaratnya? Jika ada yang mencontek temuan paman saya itu, apakah ada sanksinya? Benarkah ada jangka waktu untuk massa paten?

          Sampai disini untuk sekarang

          Tanya Jawab Hukum Perjanjian (hukumonline.com)

          Ini sedikit pertanyaan tentang hukum perjanjian…. met menikamatinya…

          1. Apa perbedaan antara “pengalihan hak atas merek karena (berdasarkan) perjanjian” dengan “pemberian hak atas merek berdasarkan perjanjian lisensi”?
          2. bagaimanakah dapat membedakan antara perbuatan melanggar hukum(onrectmatiedaad) dan wanprestasi dalam sebuah perjanjian ?
          3. Pasal 82 dan 89 UU No. 1/95, demikian pula dalam anggaran dasar, suatu PT menyatakan bahwa direksi mewakili PT baik di dalam maupun di luar pengadilan serta dapat memberi kuasa tertulis kepada karyawan dan orang lain untuk melakukan perbuatan hukum tertentu atas nama PT. Permasalahannya adalah bagi PT yang sudah cukup besar kegiatannya, maka :1. Apabila ada suatu perjanjian yang akan ditandatangani oleh orang yang bukan direksi, apakah orang harus mendapatkan kuasa tertulis lebih dulu dari direksi? 2. Apakah tidak ada jalan lain selain pemberian kuasa sebagaimana tersebut di atas, misal direksi membuat surat keputusan yang berisi bahwa untuk suatu nilai tertentu penandatanganan perjanjian cukup oleh setingkat kabag atau manajer? Atau 3. Bisakah dengan cara membuat surat kuasa yang berlaku umum bagi pegawainya yang setingkat kabag atau manajer tersebut ?
          4. Ada dua orang mahasiswa berumur 17 dan 19 tahun akan mengadakan perjanjian pinjaman untuk memenuhi biaya kuliah. Saya ingin mengetahui pada usia berapa seseorang dapat menandatangani kontrak pinjaman tersebut, atas tanggung jawabnya sendiri, tanpa persetujuan dari orang tua/wali mereka sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
          5. Bagaimana kekuatan dan dasar hukum dari sebuah perjanjian sepihak? Dalam hal ini perjanjian sepihak adalah perjanjian yang berkaitan dengan dua buah pihak. Namun yang bertandatangan hanyalah satu pihak didampingi oleh saksi-saksi dan materai.
          6. Seperti diketahui, e-commerce itu mencakup B2C dan B2B dan dapat dilakukan melalui IRC, e-mail dan web. Dimensi e-commerce juga mencakup transaksi antar pihak domestik (nasional) maupun antar pihak domestik dan non domestik (internasional). Dalam perjanjian apa pun kita harus memperhatikan BW sebagai pedoman dalam pembentukan perjanjian. Lalu, apakah transaksi e-commerce B2C melalui website telah memenuhi syarat sahnya perjanjian dalam Pasal 1320 BW? Kapankah saat lahir perjanjian dalam transaksi tersebut? Siapa sajakah pihak yang teribat dalam e-commerce selain penjual dan pembeli?
          7. Mohon dapat dijelaskan mengenai unsur-unsur perbuatan melawan hukum dan apakah pembatalan suatu rencana kerja secara sepihak sebelum adanya kontrak kerjasama dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum?
          8. saya minta tolong untuk dijelaskan tentang hapusnya perikatan. kemudian apabila ada seorang pelukis yang telah dibayar (baik sebagian ataupun seluruhnya) untuk menyelesaikan suatu lukisan diri tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya itu karena ia meninggal dunia, bagaimana perikatan yang terjadi antara pelukis tadi dengan orang yang memberinya pekerjaan? apakah perikatan itu hapus atau masih berlanjut? mengapa? terima kasih.
          9. Apakah kesalahan identitas para pihak dalam suatu perjanjian membatalkan suatu perjanjian? Pasal KUHPerdata mana yang mengaturnya?
          10. Bagaimana kekuatan hukum suatu MOU (Memorandum Of Understending ) Apakah dapat dilakukan penuntutan dimuka pengadilan untuk pihak yang melanggar (Mohon dengan dasar hukumnya) ( terima kasih
          11. Jika melihat dalam KUHPerdata maka terdapat pengaturan mengenai Perjanjian Untung-untungan. Saya bingung ketika mendapat pertanyaan, apakah asuransi juga sama dengan judi Togel yang dikategorikan sebagai perjanjian Untung-untungan ? apa perbedaan mendasar dari keduanya ? dilihat dari koneksitas hukumnya. terima kasih.
          12. Perjanjian apa saja yang dapat menggunakan fidusia sebagai jaminan dan apakah perjanjian fidusia efektif dalam melindungi kepentingan kreditur? Bagaimana prosedur pendaftaran fidusia? Terima kasih.
          13. Apakah peraturan perundangan RI (ICW, KHUPerdata, Keppres 18/2000)memperbolehkan klaim atas kontrak yang dibiayai dengan APBN/D atau anggaran BUMN/D ?
          14. Tolong jelaskan mengenai perbuatan melawan hukum dan wanprestasi, dan perbedaannya. Terimakasih sebelumnya
          15. Dapatkah pencabutan kuasa hukum kepada Pengacara/advokat dilakukan secara sepihak oleh si Pemberi kuasa/client? Bagaimana aturan hukumnya ? Terima kasih.
          16. adakah syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seorang klien terhadap pengacara dalam menyelesaikan suatu kasus dan dapatkah seorang klien menuntut pengacaranya apabila pengacara yang bersangkutan melanggar perjanjian yang telah mereka sepakati begitu pula sebaliknya dan adakah kaitan kasus tersebut dengan BK III KUHPerdata yang mengatur tentang perjanjian jasa
          17. Transaksi sewa jasa disepakati dalam kurs US$, selang beberapa waktu, pada saat ditagih, klien mau bayar pakai Rupiah. Karena kurs selalu berubah-ubah, maka kurs mana yang dipergunakan ? (saat transaksi / saat pemberian jasa / saat penagihan / pembayaran – kurs jual / kurs beli / kurs tengah)
          18. Apakah Somasi itu ? terima kasih
          19. Katakan kami melakukan investasi pada bidang usaha pertanian tertentu.Kami memberikan sejumlah modal dan dia yang akan mengelola usaha tersebut, dan dia akan mengembalikan modal investasi ditambah bunga dengan dicicil setiap bulan selama satu tahun. Untuk itu kami menandatangani surat perjanjian bermeterai dan disahkan oleh notaris secara bawah tangan (penandatanganan tidak dilakukan di depan notaris).Akan tetapi setelah kurang lebih 2 bulan,orang tersebut kabur dan tidak meninggalkan pesan apapun (semua lahan dan rumah tinggalnya yg ternyata hanya menyewa bulanan sudah kosong), dan dia tidak memenuhi pembayaran/kewajibannya tersebut hingga saat ini. Pertanyaan saya adalah, apakah perjanjian bawah tangan kami tersebut (diatas meterai dan disahkan oleh notaris) dapat dijadikan sebagai barang bukti? Apakah kami bisa mengadukan perkara tersebut dan kemana kami harus mengadu? Terima kasih atas jawabannya.
          20. Sebut saja A, meminjamkan uangnya kepada B dengan bunga yang disetujui kedua belah pihak sebesar 13 %. Perjanjian tersebut dilakukan dengan lisan (tanpa perjanjian tertulis), A berasumsi bahwa perjanjian lisan ini dapat ditepati oleh B (karena A percaya sepenuhnya kepada B, dikarenakan B masih ada hubungan keluarga dengan A; B adalah istri dari sepupu kandung A). Hubungan Pinjam meminjam berlangsung sampai mencapai angka rupiah yang cukup besar (sekitar 60 jutaan), A terus meminjamkan karena tergiur oleh bunga yang disepakatinya. Sampai pada batas waktu tertentu A sadar akan kondisi keuangannya, A lalu menagih pinjaman uang tersebut kepada B. B berjanji akan membayar pada tanggal yang sudah ditentukan, tetapi selalu ada alasan (seperti dirampok, kecopetan dll). Suatu saat A menagih kembali kepada B, B dengan yakin menjawab bahwa sebagian uang tersebut sudah dikirim via ATM BCA ke no. rek A (bukti transfer ATM BCA dikirim lewat Fax ke kantor A), tetapi setelah diperiksa (lewat print out) uang tersebut tidak ada, menurut petugas bank bukti transfer ini tidak benar atau palsu. A dan keluarga (saudara-saudaranya) datang ke rumah B, kesimpulan yang didapat dari kunjungan tersebut B bersedia membuat pernyataan yang isinya menyatakan bahwa B mengakui memiliki hutang kepada A sebesar sekian juta rupiah dan akan dilunasi pada tanggal X bulan Y tahun 2001. Apabila B tidak melunasi pada tanggal tersebut maka persoalan akan diselesaikan melalui jalur hukum. Surat pernyataan tersebut ditandatangani pula oleh suaminya B sebagai penanggungjawab. Pada tanggal yang sudah ditentukan B (suami) hanya membayar kurang lebih 25 % dengan alasan 75 %-nya sudah dibayar cash kepada A pada waktu lalu yang dibawa sendiri oleh B ke kantor A. Menurut pengakuan A hal tersebut tidak pernah terjadi, sampai A pun berani diangkat sumpah. Sampai saat ini B selalu mencari-cari kesalahan A, dan pernah pada suatu hari B telepon ke kantor A dan mengaku dari Polda untuk menangkap A. Mohon diberikan pendapat, jalan apa yang harus ditempuh A untuk menyelesaikan permasalahan ini.

          coba jawab ini…. mampus lho..

          Tanya Jawab Hukum Perbankan (hukumonline.com)

          Yah asik pertanyaan pertanyaan tentang bank… met menikamati yah..

          1. Dalam UU No.25/2003 tentang TPPU disebutkan bahwa yg dimaksud dgn pencucian uang adalah perbuatan…dst… yang diketahuinya dan patut diduga merupakan hasil tindak pidana.. dst. Yang kami tanyakan adalah apakah dalam pengenaan UU TTPU ini seseorang sudah harus terlebih dahulu dinyatakan bersalah (berkekuatan hukum tetap) dalam hal melakukan tindak pidana utamanya ataukah sebaliknya.. terima kasih
          2. Bagaimana tanggung jawab manajer investasi terhadap investor reksa dana apabila investor tersebut mengalami kerugian yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian yang dilakukan oleh manajer investasi tersebut? Bagaimana perlindungan hukumnya terhadap investor tersebut? Apakah pernah terjadi kasus seperti tersebut di atas? Dan bagaimana penyelesaiannya? Terima kasih.
          3. Apa landasan hukum positif bagi beroperasinya pasar modal syariah di Indonesia? Dan bagaimana fungsi dan kewenangan Dewan Syariah Nasional dalam pasar modal syariah di Indonesia?
          4. Saya ingin mengetahui dengan jelas mengenai bank syariah. Apa yang menjadikannya berbeda dengan bank umum.Dan bagaimana mengenai peraturan khusus mengenai bank syariah ini.Terus terang saya adalah orang awam tentang hukum.Terima kasih.
          5. Apakah semua bank dibolehkan mengeluarkan bank garansi untuk menggaransikan suatu pekerjaan konstruksi. Adakah landasan hukumnya bahwa hanya bank-bank tertentu yang dibolehkan mengeluarkan garansi itu.
          6. Baru-baru ini sedang melambungnya pamor perbankan syariah seiring fatwa MUI tentang status bunga bank. Nah, bagaimana bila terjadi sengketa menyangkut perbankan syariah, apakah merupakan wewenang Peradilan Umum(PN perdata) ataukah wewenang Peradilan Agama? Apakah ditentukan juga adanya perkara koneksitas antara PU-PA bila misalnya kasus tersebut menyangkut pihak perbankan konvensional dan perbankan syariah? Apa dasar hukumnya dalam pemecahan masalah tersebut?
          7. Surat Utang Negara diterbitkan dalam bentuk warkat (klausula atas nama ataupun atas unjuk) dan bentuk tanpa warkat (Scripless). Bagaimanakah cara pengalihan SUN dalam bentuk tanpa warkat?
          8. Saya dulu pemegang kartu kredit salah satu bank swasta.Selama saya masih bekerja pembayaran lancar tetapi saat ini saya dalam kondisi sdg tidak bekerja shg pembayaran terhenti.Saya saat ini pasrah soalnya penghasilan tidak tentu tiap bulannya dan itupun hanya buat makan dan kebutuhan sehari-hari.Menurut seorang teman saya apabila masalah ini sampai kepihak ketiga (pengadilan).Dan apabila dipengadilan saya menyatakan kesanggupan mengangsur meskipun katakan hanya Rp.50.000/bulannya maka oleh pengadilan sudah dianggap selesai benarkah begitu ? Terus apakah kemungkinan terburuk bagi saya ? mengingat saya benar-benar sudah tidak sanggup lagi menyelesaikan sisa hutang saya (Rp.6.500.000) Terima kasih sebelumnya atas jawaban yang diberikan
          9. Sebenarnya bagaimana hukum RI mengenai kartu kredit. Jika customer (pemegang kartu kredit) tidak sangup membayar hutang & bunganya, lalu apa tindakan dari pihak Bank yg dibenarkan oleh hukum ? Mengingat pada waktu aplikasi kartu kredit tidak ada perjanjian sita menyita ataupun dijelaskan sanksi-sanksi pidananya.
          10. Jikalau hak penagihan telah dialihkan oleh debitur kepada bank berdasarkan cessie dalam rangka pelunasan hutang debitur dan ternyata bank tidak melakukan kewajibannya untuk melaksanakan hak tagih berdasarkan cessie tersebut sehingga kredit dari debitur tersebut menjadi macet, apakah bank tersebut dapat dikategorikan melakukan perbuatan melanggar hukum? Dan apa alasannya?
          11. Dengan dikeluarkannya UU No.25 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, bagaimana dengan status pasal 42 & 45 UU perbankan?
          12. Bung Pokrol, dalam sebuah artikel saya membaca istilah Convertible Bond dan Zero Coupun Bond. Saya coba untuk mencari istilah dan penjelasan tentang hal tersebut di buku finance, namun tidak mendapatkan jawaban yang memuaskan. Untuk itu saya harap anda anda dapat membantu saya memberikan jawaban atas pertanyaan berikut ini. Apa perbedaan antara Mandatory CB, Optional CB, Zero Coupon Bond dan Exchangeable Bond? Didalam salah satu CB yang pernah saya baca (maturity datenya 5 thn), ada pasal yang menyatakan bahwa Holder hanya dapat mengkonversikan Bond menjadi saham setelah 2 tahun dikeluarkannya Bond tersebut. Mengapa bukan pada saat Maturity Date (jatuh tempo) saja? Hal-hal apakah yang harus diperhatikan dalam pembuatan CB? Terimakasih terlebih dahulu atas bantuannya.
          13. bung pokrol, Saya menerima 4 lembar giro dari rekan kongsi saya sebagai perhitungan pengakhiran kerjasama, yang akan saya tanyakan sejauhmana kekuatan hukumnya apabila giro yang bersangkutan ternyata kosong. Apakah bila perjanjian tsb dibuat dalam bentuk akte di depan notaris, dapat dilakukan tindakan hukum terhadap yang bersangkutan. Bagaimana bunyi pasal yg sebaiknya dicantumkan dalam akte penyelesaian kerjasama untuk mengamankan posisi saya sebagai pihak yang akan menerima giro tsb, mohon pendapatnya

          hmm interesting.. ain’t it … bisa ngak menjawabnya

          Tanya Jawab Ilmu Hukum (hukumonline.com)

          ini adalah kumpulan pertanyaan dari hukum online… semoga bisa bermanfaat..

          1. Apa yang dimaksud dengan Fundamentum Petendi?Apa isinya? 2. Apa yang dimaksud dengan Rekonvensi? dalam hal apa rekonvensi tidak diperbolehkan?
          2. Apa isi Pasal 176 & Pasal 145 KUHD? Apakah masih berlaku sampai sekarang?
          3. Mohon penjelasan sejelas-jelasnya mengenai pernyataan bahwa konvensi wina 1969 sebagai induk pengaturan perjanjian internasional dan mohon referensi yang bagus mengenai hal tersebut.. terima kasih.
          4. apakah putusan praperadilan,dapat di mintakan banding atau upaya hukum dan dasar hukumnya?
          5. Bagaimana sesungguhnya kekuatan hukum dari penjelasan atas UU? Apakah sama mengikatnya dengan UU? Bagaimana jika penjelasan suatu pasal dalam UU ternyata bertentangan dengan pasal lainnya dalam UU tersebut? Terima kasih atas bantuannya.
          6. Adakah aturan/konvensi internasional yang mengatur masalah pemberian kuasa hukum dalam konteks antar negara?
          7. apakah jenis/macam putusan arbitrase sama dgn putusan perdata, ada putusan yang menghukum (condemnatoir), constitutif, dan declaratoir? Tolong saya minta contoh nya juga utk putusan tsb. terima kasih
          8. apakah advokat itu?apa yang membedakan antara advokat dengan pengacara biasa?bagaimana kedudukkan advokat sebelum dan sesudah uu ttg advokat dalam peradilan di indonesia?baik peradilan agama,peradilan umum maupun peradilan militer?
          9. Apa yang dimaksud dengan Legal Audit? Untuk kepeluan apa Legal Audit dibutuhkan? Hal-hal apa saja yang masuk dalam kategori Legal Audit? dan Dokumen apa saja yag dibutuhkan sehubungan dengan keperluan tersebut?
          10. Berapa macamkah eksepsi di dalam hukum acara perdata? Dan tolong disebutkan serta diuraikan masing-masing eksepsi tersebut? Terima Kasih
          11. Apakah class action itu dan bagaimana bentuk serta kegunaannya. Terimakasih bung.
          12. Kalo tidak salah, hingga tahun ini UU tentang Wakaf masih merujuk pada UU tahun 1977, yang mendefinisikan benda wakaf hanya terbatas pada tanah (pasal 1 ayat 1 no. 28 th. 1977). Adapun jika merujuk pada hukum islam, benda wakaf tidak hanya dibatas oleh tanah milik, dan realitas perkembangan zaman menjadi bukti kongkrit. Dari situ, ada beberapa pertanyaan tentang hal-hal diatas, 1. masih relevankah UU 1977 tersebut? 2. kalaupun sudah ada UU baru, pada pasal berapa dan ayat berapa (mohon lengkap)? 3. Juga di buku apa saya bisa mengetahui secara detail tentang benda wakaf, baik secara hukum positif maupun hukum islam?
          13. Saya ingin minta contoh kasus tentang Error In Persona & Error In Objecto.Dan arti dari Error In Persona juga In Objecto itu sendiri apa?.. Tolong beri saya penjelasan atas permasalahan ini.
          14. 1. mengapa perundang-undangan merupakan sebagian kecil dari hukum? 2. Mengapa perundang-undangan tidak identik dengan hukum? 3. mengapa memahami perundang-undangan juga merupakan pemahaman sisi lain dari hukum? 4. mengapa perundang-undangan mempunyai struktur/sistematika? Tanpa struktur itu maka tidak dapat disebut perundang-undangan. Struktur itu antara lain: a. membaca; b. menimbang; c. memperhatikan; d. mengingat; e. menetapkan; f. memutuskan. 5. Kenapa susunannya harus seperti itu?
          15. Menurut TAP MPR no III tahun 2000 tentang hierarki perundang-undangan,bagaimana jika suatu peraturan daerah bertentangan dengan peraturan pelaksana dari PP/UU?Boleh/tidak, mohon penjelasan

          yah semoga ini bisa membantu


          Tanya Jawab Hukum Pidana (hukumonline.com)

          hmmm.. ini juga bagus bagi mereka yanglagi kena kasus.. he he he ini tanya jawab dari hukumonline.com.. mungkin dari ini bisa memberi gambaran apa yang akan di hadapi di lapangan…

          1. Meskipun ada pengecualian-pengecualiannya, eksekusi dalam hukum acara pidana maupun perdata, tidak dapat dilakukan jika belum ada putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap. Yang ingin saya tanyakan adalah dimana pengaturan tentang hal tersebut? Selanjutnya, sertifikat tanah yang berada dalam sengketa yang belum diputus apakah masih menjadi milik dari pemilik awal? Pengaturannya bagaimana? Terima kasih banyak.
          2. Saya seorang ibu rumah tangga yang juga berprofesi sebagai PNS di daerah. Suami saya berprofesi sebagai seorang pelaut. Dari perkawinan kami mempunyai seorang anak yang tinggal bersama orangtua saya di daerah lain. Keluarga saya bisa dikatakan tidak harmonis, kami sangat jarang kumpul, mungkin 2-3 bulan sekali ketemu. Itu pun dengan waktu yang sangat terbatas. Bahkan secara materi pun saya tidak terpenuhi. Memang betul saya dikirimi uang 1-2 bulan sekali oleh suami. Namun apabila ada keperluan keluarganya (orang tua dan adik-adik suami saya) saya harus kirimkan kembali uang tersebut, hampir-hampir saya tidak pernah merasakan hasil kerjanya. Bahkan dia pernah meminta saya untuk mengambil kredit di bank untuk kepetingan orangtuanya, dan sampai sekarang saya harus menanggung hutang tersebut. Pada intinya saya tidak pernah merasakan kepuasan batin dan materi. Namun semua itu saya tutupi dan tetap bersikap baik terhadap suami saya. Demikian sedikit tentang latar belakang keluarga saya. Semua masalah ini berawal dari saya mengenal seseorang setahun yang lalu, sebut saja Hari, seorang bujangan yang juga berprofesi sebagai PNS. Saya simpatik kepadanya dan perasaan simpatik itu berubah menjadi perasaan suka. Singkat cerita kami saling suka dan pernah melakukan hubungan badan. Empat bulan berjalan, saya sadar apa yang saya lakukan itu salah, karena saya memiliki suami, dan saya memiliki rumah tangga. Inilah kebodohan saya. Maksud hati ingin memperbaiki kesalahan dengan mengaku kepada suami bahwa saya telah menjalin hubungan dengan Hari. Tapi iktikad baik saya itu malah menjadi petaka bagi saya. Pada November 2007 lalu suami saya melaporkan saya dan Hari ke Polisi, dan kami dijerat dengan pasal 284 dengan dasar pernyataan saya dan dengan saksi tetangga yang sering melihat Hari berkunjung ke rumah saya. Laporan pun diproses polisi. Satu bulan berjalan, atas kesepakatan keluarga, suami saya bersedia mencabut laporannya. Sehari sebelumnya, suami saya menelepon ke polisi bahwa akan mencabut laporannya. Namun ketika suami saya datang ternyata berkas sudah dilimpahkan ke Kejaksaan dan langsung ditangani oleh seorang Jaksa. Polisi yang menangani bilang bisa saja dicabut walaupun sudah dilimpahkan. Suami saya membuat surat pernyataan pencabutan bermaterai 6000, satu diserahkan kepada saya (sampai sekarang masih saya pegang) dan yang satu diserahkan kepada Jaksa. Tapi jaksa menolak dan membujuk suami saya untuk membatalkan pencabutan laporan dan tetap melanjutkannya ke persidangan dengan alasan yang tak logis dan membakar emosi suami saya. Jaksa bilang kepada saya dan suami bahwa sidang satu kali saja dan selesai. Jadi tidak perlu dicabut. Sidang berjalan, saya dan Hari yang awam dan tidak mengerti tentang hukum mengikuti persidangan tanpa didampingi penasehat hukum. Di persidangan saya dan Hari mengaku bersalah dan menyesal, kami sangat malu, malu dengan keluarga, teman dan di masyarakat. Menurut kami itulah hukuman yang paling berat bagi kami. Sidang kedua berlanjut, saya dan Hari mulai merasa aneh. Seminggu sebelum sidang Tuntutan, Hari dipanggil Jaksa, dan sangat mengejutkan Hari dimintai sejumlah uang yang bagi kami lumayan besar jumlahnya dan tidak sanggup kami siapkan dalam waktu singkat, alasan Jaksa itu adalah “harga PNS itu mahal”, apabila hukumannya 6 bulan atau lebih maka kami akan dipecat dari pekerjaan kami. Seminggu berjalan, kami juga tidak bisa menyediakan uang tersebut dan mengaku pasrah kepada Jaksa. Sayangnya untuk ini kami tidak memiliki bukti yang cukup, seandainya saja Hari waktu itu merekam pembicaraanya dengan Jaksa itu. Akhirnya Jaksa menuntut saya berupa kurungan selama 6 bulan dan menuntut Hari dengan kurungan selama 8 bulan (ini sangat aneh, harusnya tuntutannya sama). Sebelum sidang Putusan, saya dan Hari menemui Hakim secara pribadi. Kami ceritakan semuanya dari awal sampai akhir, Hakim mengerti keadaan itu dan ingin membantu. Menurut hakim akan sangat sulit seandainya kami dibebaskan, Jaksa akan melakukan banding. Jalan satu-satunya Hakim menjatuhkan Hukuman yang tinggi, jadi Jaksa tidak banding dan kami yang naik banding. Sidang putusan berjalan, Hakim menjatuhkan hukuman kepada kami masing-masing 5 bulan kurungan. Tapi tidak berhenti sampai di sini. Hakim sudah menjatuhkan lebih dari separuh tuntutan jaksa, namun jaksa tetap mengejar kami dengan ikut naik banding. Dan sampai sekarang prosesnya masih sampai pengajuan naik banding. Sekarang suami saya pergi berlayar dengan rute luar negeri, dan masa bodoh dengan urusan ini. Ada yang kami bingungkan, paman Hari seorang polisi mengatakan bahwa kasus kami ini tidak mungkin disidangkan karena akan mengakibatkan perceraian. Tapi buktinya kami tetap disidangkan. Manakah yang benar? Apa yang harus kami lakukan selanjutnya? Apakah langkah-langkah pengajuan banding itu? Apakah memori banding cukup membantu? Apa saja yang perlu saya tulis dalam memori banding? Saya tidak mungkin maafkan tindakan suami saya ini, ini cukup berat bagi saya, sementara keluarga suami saya juga tidak bisa menerima saya lagi. Terhitung sejak bulan November 2007 suami saya tidak pernah menafkahi saya lahir dan batin. Bagaimana jadinya seandainya saya bercerai dengan suami saya dan saya menikah dengan Hari? Apakah kasus ini tetap dilanjutkan? Langkah apa saja yang harus saya lakukan untuk mengajukan tuntutan perceraian? Dalam sidang perceraian apakah saya wajib memberikan uang kasih sayang kepada suami saya? Bagaimana seandainya saya tidak mampu memberikannya apakah sidang perceraian itu dibatalkan? Mengingat sepertinya suami saya hanya ingin menyiksa saya dengan tidak menceraikan saya lalu meninggalkan saya pergi berlayar. Terus terang kami yang awam tentang hukum tidak mengerti dengan keadaan ini, tidak ada tempat saya untuk bertanya. Sebagian besar keluarga saya menyalahkan saya, kami tidak punya muka lagi untuk berada di tempat umum. Sempat saya frustasi dan berfikir yang macam-macam, terus terang saya stres berat. Beruntung Hari orang yang baik, dia tidak meninggalkan saya, kami hadapi masalah bersama, dialah yang mensupport saya hingga saya bisa bertahan sampai sekarang. Pengasuh boleh tidak percaya dengan cerita saya ini, tapi Demi Tuhan inilah yang terjadi pada saya saat ini. Maaf cerita dan pertanyaan saya ini terlalu panjang. Terimakasih sebelumnya.
          3. Apakah kepala lembaga pemasyarakatan dapat dikatakan subyek tergugat dalam kasus praperadilan karena tidak mengeluarkan tahanan yang sudah habis masa penahananya?Dan dasar hukumnya? Terimakasih.
          4. Apakah boleh bila terdakwa memilih untuk tidak menggunakan penasehat hukum dalam sidang pengadilan pidana dikarenakan ia sendiri adalah seorang pengacara dan ia merasa bisa menjadi penasehat hukum atas dirinya sendiri?
          5. Bagaimanakah tata cara peradilan anak, proses hukumnya dan hal apa saja yang akan mengakibatkan seorang anak dapat di adili?
          6. Dapatkah diterpkan penerapan pertanggungjawaban pidana berganda antara UU Perlindungan Anak dan UU Narkotika dalam kasus orangtua yang memaksa anaknya menjadi penjual narkotika? Apa dasar argumennya?
          7. mohon penjelasanya atas perbedaan hak tersangka & terpidana, dan bagaimana dalam pelaksanaanya. terima kasih!
          8. Apakah Lembaga Bantuan Hukum adalah sebuah lembaga yang benar benar Non-Profit? Bagaimana jalan keluarnya untuk mencari “Orang Pintar Hukum” atau Pengacara yang terjangkau oleh saya yang sedang sangat membutuhkan tapi tidak mempunyai biaya untuk membayar pengacara. Terima Kasih.
          9. Kenapa setiap ada masalah terhadap kekerasan terhadap wartawan, yang dipakai dipengadilan hanya KUHP, contoh kasus pemukulan wartawan tempo oleh David A Miauw? Padahal Undang-undang Pers No 40 tahun 1999, pasal 18 ayat (1) juga ada pidananya tapi tidak dipakai. Apa dasar menggunakan UU Pers dan apa dasar menggunakan  KUHP? bukankah semestinya semua yang berhubungan dengan pers seharusnya juga memakai UU Pers? Apakah wartawan yang terlibat sengketa saat menjalankan tugas dapat sama hukumnya jika wartawan sedang tidak dalam kapasitas menjalankan tugas? Terimakasih
          10. Mohon info tentang dasar hukum tentang status dan cara mengadili anggota Polisi yang melanggar hukum, terimakasih.
          11. apakah hukuman tambahan dapat diberikan tanpa dikenakan hukuman pokok
          12. Pada beberapa waktu yg lalu teman karyawan teman saya melakukan perbuatan melanggar hukum dengan tanpa sepetahuan prosedur perusahaan untuk melakukan pencetakan salah satu pruduk pemerintah, dan mesin cetak disita oleh pihak berwajib, apakah ada kemungkinan mesin tersebut untuk dibebaskan apabila yang bersangkutan telah ditangkap, sebab perusahaannya sudah tidak memungkinkan untuk terus berjalan karena konsumen tidak ada lagi, sedang dia sudah rugi besar dan bermaksud untuk menjual mesin dan menutup usahanya.
          13. berkaitan dengan alat-alat bukti yang terdapat dalam hukum acara,mengapa saksi tidak dijadikan sebagai alat bukti dalam hukum acara perdata,padahal dalam hukum acara pidana digunakan? dan adakah dasar hukumnya? terima kasih.
          14. 1.Bagaimanakah bila seseorang yang dituntut oleh suaminya telah melakukan zina tanpa adanya barang bukti tetapi telah membuat pengakuan didalam BAP (tanpa adanya sumpah). Dan bagaimanakah tuntutan tersebut apabila statusnya telah bercerai, tetapi si suami belum mencabut tuntutannya. Apakah tuntutan tersebut dapat diteruskan atau tidak, mengingat statusnya telah cerai. 2. Apakah BAP tersebut dapat dijadikan barang bukti ? padahal pada saat itu ada kesepakatan damai (dijanjikan damai oleh polisi yang memeriksa), makanya adanya pengakuan di BAP tersebut. Setelah adanya pengakuan tersebut memang terjadi kesepakatan damai. Tetapi sebulan kemudian si suami tidak terima karena tidak puas dan ingin membuka kembali kasus tersebut. Kemudian setelah ada pembicaran si suami mau damai lagi asalkan si istri mau mencabut gugatan cerai terhadap dirinya. Tetapi si istri tidak mau. Bagaimanakah posisi si istri apakah dia dapat meneruskan gugatan cerainya?
          15. bagaimanakah proses penyidikan dalam kejahatan cyber, pengadilan negeri mana yang berwenang mengadili dalam hal tindak kejahatan cyber,pemerikasaan /sidang perkara tindak pidana bi bidang kejahatan internet dilakukan dengan acara pemeriksaan biasa atau singkat?dan bagaimana dengan alat bukti?sebelumnya terima kasih.
          16. Apa yang dimaksud dengan putusan sela, bagaimana hubungannya dengan upaya hukum lainnya, apa akibatnya pada terpidana
          17. Berapa lama penahanan tersangka sebelum di ajukan ke pengadilan dan proses apa yang akan dijalani oleh tersangka? Apa yang harus kami lakukan sebagai keluarga tersangka? Bila tidak bersalah dan sudah ditahan sebegitu lama, bisakah kami mengajukan tuntutan balik kepada polisi Terima kasih atas bantuannya.
          18. Bagaimanakah hubungan kausalitas hukum pidana?
          19. Kita sering mendengar atau melihat sendiri tindakan plagiat entah dalam bidang seni atau karya tulis . Dalam bidang akademik plagiat banyak dilakukan dalam penyusunan karya tulis/ilmiah dalam penyusunan skripsi atau thesis . tindakan ini apakah melanggar undang 2x yang berlaku khususnya dalam KUHP . Kalau melanggar pada pasal berapa ? apakah pelanggaran bisa dimasukan dalam pelanggaran tindak pidana ?
          20. bagaimana perkembangan hukum nasional terhadap kejahatan canggih ini.apakah perlu diterbitkan uu mengenai cyber crime tersebut. atau KUHPidana kita sudah dapat dianggap cukup untuk menanggulangi cyber crime. terima kasih.
          21. seseorang telah melakukan pembakaran terhadap orang lain . Untuk itu dia dikenai pasal 338 dan dikenai hukuman 10 tahun. Setelah 10 tahun dia menjalani hukuman,dan dia bebas .kemudian selang beberapa waktu ternyata korban yang 10 tahun yanglalu dia bunuh dengan cara membakar ,tidak mati.dan akhirnya dia membunuh lagi orang yang sama waktu dia membunuh 10 tahun yang lalu. yangmenjadi pertanyaan saya : apakah dia dapat dihukum lagi apalagi kita mengetahui adanya asas nebis in idem yaitu seseorang tidak dapat dituntut atas kesalahan yang sama apabila telah diputuskan hakim sebagai keputusan akhir .
          22. bagaimana cara melakukan pembuktian di pengadilan terhadap transaksi melalui internet, jika pada suatu saat terjadi suatu sengketa (problem hukum)
          23. Istri saya berselingkuh, bagaimana saya dapat meminta pertanggungjawaban mereka? jelas saya dirugikan, saya ingin memperkarakan masalah ini ke pengadilan. Bagaimana caranya, dan pasal-pasal apa yang dapat dipakai? terimakasih
          24. Apakah seseorang yang melakukan wanprestasi suatu perjanjian dapat dikatakan melakukan suatu penipuan?
          25. Bagaimana sangsi hukum bagi anak berumur 14 tahun yang melakukan pencurian motor? Apakah dibebaskan dengan syarat? Apakah bebas tanpa syarat jika pihak korban menarik kembali tuntutannnya? Jika bebas tanpa syarat, berhakkah pihak polisi menahan anak tersebut? Jika tidak apa yang harus saya lakukan sebagai wali anak tersebut, mengingat pihak polisi bersikukuh menahannya!

          waduh orang orang yang berkasus semua.. he he he he eh

          Tanya Jawab Hukum Perburuhan & Ketenagakerjaan (hukumonline.com)

          Yaiks.. ini penting banget karena hampir semua orang akan mulai dari menjadi seorang buruh atau tenaga kerja… maka hukum tentang ini akan sangat penting kalo mau kerja beneran dan bukan kerja boong boongan… oleh karena itu kita harus mengetahui hal hal, persoalan persoalan yang mungkin kita jumpai pas menjadi buruh atau pun tenaga kerja… oke..

          1. Tenaga kerja kami (wanita) meninggal dunia dan meninggalkan suami tanpa anak. Kepada siapa kami memberikan pesangon? sebab kami ditekan oleh pihak adik almarhum agar pesangonnya tidak diberikan kepada suaminya, dengan alasan suaminya sepeninggal almarhum sudah menikah lagi. Mohon penjelasan. Terima kasih.-
          2. Saya bekerja pada bagian personalia disebuah perusahaan, saya mempunyai karyawan dengan status PKWT. Karyawan tersebut tidak performance seperti yang diharapkan, jadi perusahaan mau memutuskan hubungan kerja, dia bekerja sudah 4 bulan. Apa saja hak dan kewajiban perusahaan apabila memutus kontraknya di tengah jalan tersebut. Terima kasih atas perhatian.
          3. Berapa jam kerja dalam 1 minggu menurut peraturan yang berlaku di Indonesia dan dasar hukumnya? Untuk kontrak permanen benarkah bila sudah 3 x kontrak maka perusahaan harus memberikan kontrak permanen atau harus di PHK dan dasar hukumnya? Terimakasih.
          4. Dalam peraturan perusahaan saya apabila pekerja mengundurkan diri dari perusahaan maka “Pekerja yang mengundurkan diri akan menerima uang penghargaan masa kerja dan ganti rugi sesuai ketentuan UU No.13/2003 tentang Ketenagakerjaan pasal 156″. Bagaimana dengan uang pisah kalau tidak di atur dalam perusahaan? Ini berarti perusahaan memberikan saya uang penghargaan masa kerja sesuai UU Ketenagakerjaan, kan? Mohon penjelasannya.
          5. Saya adalah seorang karyawan disalah satu perusahaan swasta dengan masa kerja 3 tahun 9 bulan 15 hari dengan status karyawan tetap dan telah mengundurkan diri secara baik2 atas kemauan sendiri. Dengan status seperti saya tersebut, pertanyaan saya adalah : 1. Apakah saya bisa mendapatkan uang jasa? apa dasar hukumnya? 2. Bila pada akhirnya pihak perusahaan menyatakan bahwa saya tidak mendapatkan uang jasa tetapi berdasarkan peraturan yang berlaku saya dinyatakan mendapatkan hak atas uang jasa, bagaimana prosedur dan cara menyelesaikannya? Demikian pertanyaan dari saya, atas perhatiannya disampaikan terima kasih.
          6. Masalah-masalah apa saja yang harus dicermati dalam pemborongan pekerjaan? Terimakasih.
          7. Rekan saya dalam proses PHK setelah sebelumnya melewati masa skorsing. Beberapa kali sidang di P4D dan putusan akhir P4D (15 Maret 2005) menyatakan Perusahaan wajib membayar pesangon kepada rekan saya tapi Perusahaan mengajukan banding ke P4P (28 Maret 2005) dan rekan saya juga mengajukan kontra banding. Namun pada 19 September 2005 rekan saya meninggal karena sakit. Bagaimana status rekan saya apakah otomatis PHK atau proses di P4P masih berlanjut. Sampai saat ini belum juga ada kelanjutan (surat) dari P4P mengenai proses PHK tersebut sejak April 2005. Terima kasih.
          8. Apakah karyawan yang masih dalam status kontrak berhak untuk memperoleh tunjangan fasilitas kerja? dan apakah bleh tunjangan itu di advance untuk 5 tahun? Terima kasih.
          9. Seorang security telah tidur pada saat bertugas sehingga barang yang dijaga didekatnya hilang (harga barang puluhan juta rupiah). Apakah security tersebut boleh langsung diphk atau harus melalui persidangan di pengadilan, sementara pada saat pemeriksaan polisi dinyatakan bahwa security tersbut tidak terlibat dengan pencurian barang tersebut, hanya benar-benar tidur pada saat bertugas (menyalahi prosedur kerja), kemana pengusaha harus mengadukan, apakah ke P4D atau harus ke pengadilan dulu dan bagaimana jika security tersebut langsung di PHK. Apa maksud keputusan Mahkamah Konstitusi tentang pembatalan pasal 158 UU no 13 tahun 2003?
          10. Saya adalah karyawan dari salah satu perusahaan swasta yang berdomisili di Jakarta, saya telah bekerja di perusahaan ini sejak tahun 2000 hingga kini dengan status sbb: 1. Kontrak I thn 2000-2002, 2. Kontrak II thn 2002-2003, 3. Kontrak III thn 2003-2004, dan 4. Kontrak IV thn 2004-hingga kini. Sampai sekarang status saya masih kontrak, ada beberapa yang ingin saya tanyakan: 1. Apakah benar menurut UU Ketenagakerjaan perusahaan saya yang telah mengikat kontrak kerja terhadap saya hingga 4 kali periode? 2. Kontrak saya akan berakhir bulan ini, di perusahaan saya berlaku bahwa jika seorang karyawan tidak mau diperpanjang kontraknya, maka saya dianggap mengundurkan diri dan tidak dapat pesangon, tolong berikan pasal dari UU Ketenagakerjaan bahwa apa yang berlaku di perusahaan benar/salah 3. Apakah hitungan masa kerja pesangon dihitung jika seorang karyawan telah bekerja selama 3 tahun dan bukan dihitung waktu tahun pertama karyawan bekerja Atas perhatiannya, saya ucapkan banyak terima kasih atas informasi yang diberikan.
          11. Saya adalah general manager disebuah perusahaan yang bergerak di bidang retail. Pertanyaan saya berkisar pada beberapa karyawan kami yang sering sekali datang terlambat dan sudah berkali-kali diperingatkan tapi tetap saja datang terlambat. Nah untuk mendisiplinkan mereka apakah diperbolehkan memotong upah pekerja yang datang terlambat berdasarkan gaji per jam orang tersebut (gaji bulanan / hari kerja / jam kerja dlm 1 hari). Sebab menurut UU No 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pasal 93 ayat 1 dan pasal 95 ayat 1,  Pihak perusahaan diperbolehkan memberi denda pada karyawan yang tidak melakukan pekerjaannya (karena tidak datang pada jam mulai kerja). Apakah ini betul? Jika hal ini tidak diperbolehkan apakah yang kami harus lakukan? Apakah tidak ada tindakan displiner selain mem-phk karyawan (dimana menurut saya itu yang mereka mau agar mendapat pesangon). Terima kasih.
          12. Bagaimana sebetulnya secara umum hubungan intern pekerjaan diatur dalam suatu badan hukum yayasan. Apakah yayasan tersebut harus menundukkan diri pada institusi depnaker/dinas tenaga kerja.Bila terjadi konflik di kemudian hari, bagaimana lantas mekanisme penyelesaian konfliknya?
          13. Sebenarnya apa perbedaan antara pekerja harian dan pekerja bulanan?… terimakasih
          14. Menurut UU 13 /2003 pasal 155 ayat (3) dikatakan bahwa Pengusaha dapat melakukan penyimpangan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 155 ayat (2) berupa tindakan skorsing kepada pekerja/buruh yang sedang dalam proses pemutusan hubungan kerja dengan tetap wajib membayar upah berserta hak-hak lainnya yang biasa diterima pekerja/buruh. Selama masa skorsing dalam proses pemutusan hubungan kerja, 4 bulan pertama dibayar 75% alasannya di PK perusahaan ditentukan hal tersebut. Pada bulan ke 5 dan 6 dibayar 100% karena PK telah diperbaharui. Tetapi setelah sidang P4D diadakan dan belum ada keputusan dari P4D, perusahaan tidak bersedia membayar upah dan hak-hak lain yang biasa diterima pekerja lagi. Pertanyaan saya: apakah benar hal yang dilakukan perusahaan dan dasar hukumnya apa ? Jika hal diatas merupakan penyimpangan, tindakan apa yang dapat dilakukan pekerja?
          15. saya adalah pekerja waktu tertentu yang dibayar bulanan, yang mengundurkan diri sebelum masa kontrak habis. Alasan mengundurkan diri adalah tidak ada job description yang jelas (saya diperintahkan bekerja untuk kepentingan pribadi atasan saya, sebagai distributor MLM). Apakah pasal 62 berlaku? Apakah saya harus mengganti senilai uang kontrak yang belum saya terima? Saat ini perusahaan menahan ijazah saya sebagai jaminan agar saya membayar penalty tersebut.
          16. Saya mohon bantuan, Apakah betul di UU tenaga kerja sebelum ini (no 13/2003) diatur bahwa pengunduran diri karyawan selambat-lambatnyanya 2 bulan sebelum tanggal pengunduran diri. Sebab peraturan yang baru UU no 13/2003 yang saya tahu hanya 1 bulan. Mohon berikan saya acuan atau kopian yang menyatakan hal tersebut
          17. Menurut ketentuan peralihan Undang-undang No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dalam pasal 191 dikatakan bahwa semua peraturan… tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/ atau belum diganti dengan peraturan baru…. Apakah artinya “dan/ atau” dalam pasal tersebut diatas ? Apakah dapat diartikan bahwa kepmen masih berlaku karena belum ada Kepmen pengganti yang sesuai dengan UU?
          18. Saya bekerja di perusahaan konstruksi sudah hampir 17 tahun. Persoalan yang saya hadapi adalah sebagai berikut: 1.Uang Jamsostek yang dibayarkan tidak sesuai dengan gaji yang saya terima sekarang, gaji saya sekitar Rp.2 juta tapi uang jamsostek yang dibayarkan hanya Rp.271000. Apa yang harus saya lakukan dan kemana saya bisa mengadukan masalah ini? 2.Apabila saya mengundurkan diri tapi tidak sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan oleh UU No.13 pasal 162 ayat 3a. Apakah hak saya bisa dibayarkan sesuai dengan UU tersebut?
          19. Undang-undang Penyelesaian  Perselisihan Perburuhan (UU PPHI) mulai berlaku Januari 2005 yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana kepastian hukum terhadap putusan P4P dengan berlakunya UU PPHI tersebut dan pengadilan manakah yang berwenang memeriksa perkara tersebut?
          20. Saya adalah karyawan perusahaan outsourcing yang dipekerjakan di salah satu perusahaan produk kimia. Sampai saat ini (salama 3 tahun) saya masih dikontrak oleh perusahaan outsourcing. Sepengetahuan saya perusahaan outsourcing harus ada ijin resmi dari Menteri Tenaga Kerja. Kenyataannya, perusahaan outsourcing saya dipekerjakan tidak mempunyai ijin tersebut, hanya bermodalkan SIUP dari Departemen Perindustrian. Bagaimana akibat hukum hubungan kerja saya dengan perusahaan outsourcing maupun Perusahaan tempat saya dipekerjakan (Produk kimia) tersebut?
          21. Saya bekerja di perusahaan outsourcing di Jakarta, ada masalah konvensional yang sering muncul dan mohon diberikan jawaban tentang kemenduaan peraturan perusahaan. PERATURAN PERUSAHAAN mana yang harus dipakai? Tempat bekerja atau perusahaan outsourcing? atau boleh dua-duanya.terimakasih
          22. Saya pegawai outsourcing salah satu bank, yang ingin saya tanyakan apakah benar bahwa outsourcing di Indonesia belum ada dasar hukum yang mengaturnya? Sehingga karyawan tidak mempunyai bargaining power? Terima kasih
          23. saya telah bekerja selama 3 tahun 2 bulan. bila saya mengundurkan diri, maka berdasarkan UU ketenagakerjaan 2003, menurut saya, saya akan memperoleh uang ganti kerugian sebesar 15% dari uang pesangon + uang masa kerja, sehingga perhitungannya adalah : (4 + 2)*gaji pokok*15%. Namun perusahaan menyatakan saya tidak memperoleh uang ganti kerugian atau apapun (karena saya mengundurkan diri), dan hal ini telah diputuskan secara Group Company, bahwa setiap karyawan group company tersebut yang mengundurkan diri tidak akan mendapat apapun. Yang menjadi pertanyaan saya, apakah ketentuan company lebih kuat hukumnya dibanding dengan UU, dan bila company tetap tidak mau membayar hak saya apakah yang sebaiknya saya lakukan, karena pada dasarnya saya ingin mengundurkan diri secara baik2, dan record yang baik pula. Mohon penjelasan. Terima kasih.
          24. Apakah ketentuan-ketentuan yang ada dalam UU no 13 th. 2003 dapat disimpangi dengan ketentuan-ketentuan yang ada dalam Kesepakatan Kerja Bersama yang dibuat oleh pihak ybs? Penyelesaian perselisihan perburuhan yang bagaimanakah yang bisa diambil oleh para tenaga kerja berjangka waktu tertentu? Apakah dalam penyelesaian perselihan tersebut, ketentuan dalam UU no 13 th 2003 tentang penyelesaian perselisihan perburuhan juga berlaku bagi para tenaga berjangka waktu tertentu? Sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih.
          25. JIka perhitungan lembur berdasarkan upah (gaji pokok ditambah tunjangan tetap), bagaimana dengan perhitungan absent, apakah pemotongannya berdasarkan upah (gaji pokok ditambah tunjangan tetap) atau berdasarkan gaji pokok saja ? Saya tidak dapat mengakses dokumen SE-11/M/BW/1990, dapatkah pengasuh memberikan sedikit penjelasan atas “tidak masuk kerja” berdasarkan SE tersebut ? Terimakasih.
          26. Dimana posisi pegawai kontrak dan borongan dalam serikat pekerja, saya lihat di Bali hampir semua anggota serikat pekerja hanyalah pegawai tetap, saya pingin tau apakah staf kontrak dan borongan berhak ikut menjadi anggota serikat pekerja
          27. 1. Dengan melihat ayat 3 : … diperpanjang ATAU diperbaharui. Bolehkah KKWT memakai sistem diperpanjang DAN diperbaharui sekaligus (misal setelah diperpanjang lalu diperbaharui lalu diperpanjang lagi lalu diperbaharui lagi demikian seterusnya), atau hanya salah satu (misal diperpanjang saja ATAU diperbaharui saja) ? 2. Dengan melihat ayat 6 : … pembahruan KKWT HANYA BOLEH DILAKUKAN 1 KALI dan paling lama 2 tahun. Contoh kasus : “A” sebagai buruh KKWT 1 tahun, setelah lewat masa 1 tahun ini, kontrak A DIPERPANJANG lagi 1 tahun. Setelah perpanjangan kontrak ini selesai, “A” diberhentikan masa kontraknya (dengan membuat perjanjian bahwa si “A” akan dipekerjakan lagi setelah 1 bulan). Setelah 1 bulan “A” dipekerjakan kembali memakai istilah DIPERBAHARUI dengan sistem kontrak lagi 1 tahun. Setelah lewat 1 tahun, kontrak “A” DIPERPANJANG lagi 1 tahun. Setelah perpanjangan kontrak (yang ke-2) ini selesai, “A” diberhentikan masa kontraknya. Setelah 1 bulan “A” dipekerjakan kembali memakai istilah DIPERBAHARUI (lagi) dengan sistem kontrak lagi 1 tahun. Demikian seterusnya sehingga si “A” tidak pernah menjadi KKWTT (permanen). Pertanyaanya : Bolehkah contoh di atas menurut UUK 13/2003 Psl 59 yang ayat 6-nya mengatakan PEMBAHARUAN HANYA BOLEH 1 KALI ? Terimakasih atas jawaban yang akan diberikan.
          28. Saya baru saja bekerja selama dua minggu, saat saya mulai bekerja saya ditawarkan Surat Penawaran untuk ditandatangani yang isinya hanya memuat posisi, gaji, dan lamanya saya harus bekerja ( 2 tahun) saya. (Surat ini ditulis dalam bahasa Inggris) Saat ini saya ingin mengundurkan diri, apakah dengan menandatangani surat penawaran yang keadaannya demikian dapat dikatakan bahwa saya memiliki keterikatan kerja atau penandatanganan tersebut hanya sebagai tanda bahwa saya mengesahkan adanya penawaran kerja yang demikian keadaannya ? Apakah saya dapat terkena sanksi hukum apabila mengundurkan diri ? Apakah surat tersebut sah sebagai perjanjian kerja sama mengingat ditulis dalam bahasa Inggris ?
          29. Saya mau bertanya tentang prosedur PHK karyawan 1. Jika karyawan di PHK dengan alasan efisiensi, betulkah perusahaan harus membayar uang pesangon sebesar 2 kali pasal 22, uang penghargaan masa kerja sebesar 2 kali sesuai ketentuan pasal 23 dan uang ganti kerugian sebesar 2 kali sesuai ketentuan pasal 24? 2. Sesuai pasal 24 “penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan ditetapkan sebesar 15% dari uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja apabila masa kerjanya telah memenuhi syarat untuk mendapatkan uang penghargaan masa kerja” 15% tersebut apakah dari total keseluruhan uang pesangon ditambah uang penghargaan? Apakah uang pengobatan termasuk kedalam yang 15% juga? 3. Haruskah perusahaan membayar (sesuai pasal 24) walaupun karyawan tersebut belum diterima kerja diperusahan lain ” biaya atau ongkos pulang untuk pekerja dan keluarganya ke tempat dimana pekerja diterima bekerja”, dan sebesar berapa? 4. Apakah perusahaan perlu membayar uang THR dan bagaimana penghitungannya? Apakah THR termasuk dalam penghitungan pembayaran pesangon dan uang penghargaan? 5. Kalau status karyawan part time, apakah tetap menerima pesangon?
          30. Apabila kami KKWT selama 4 tahun terus menerus tanpa terminate/break, apakah dalam perpanjangan kontrak berikutnya menjadi KKWTT (employee permanent) ataukan tetap ataukah dapat di outsourcing ? 2. Bila terjadi outsourcing atau diterminasi atau diberhentikan oleh perusahaan bagaimana sebaiknya sikap kami dan bagaimana dengan uang pesangon. 3. Dalam kasus kedua mungkinkah kami mendapat kompensasi kemahalan yang lebih dari kriteria pasaal 164 ayat 3, karena menurut kami sebenarnya perusahaan telah melanggar UUK 13/ 2003 pasal 59 ? Mohon bantuannya masukannya, karena kami sedang dalam kasus ini dan harus segera kami selesaikan. Terima kasih.
          31. Apakah Kepmennakertrans no.150/2000 masih berlaku sampai saat ini ….?. Kalau ya, rumus untuk pesangon karyawan itu bagaimana? dan Kalau tidak, UU no berapa yang berlaku sekarang 2003 dan bagaimana pula rumusnya..?
          32. Saya bekerja pada sebuah proyek kerjasama internasional mulai Maret 1999. Perjanjian kerja kami memakai aturan hukum yang berlaku di Indonesia. Kontrak kerja saya habis bulan maret 2003 ini namun proyek berkehendak memperpanjang kontrak saya hingga Maret 2004. Pertanyaannya adalah: 1. Apabila saya tidak memperpanjang kontrak yang ditawarkan, hak-hak apa sajakah yang berhak saya terima (misal pesangon, uang jasa dll) dan bagaimana perhitungannya? 2. Apabila saya memperpanjang kontrak kerja saya, hak-hak apa sajakah yang akan saya terima bila nanti selesai kontrak pada bulan Maret 2004? Bagaimana perhitungannya? 3. Setahu saya menurut Keppres 150 tahun 2000, karyawan yang bekerja lebih dari 3 tahun dianggap sebagai karyawan tetap dan bila perusahaan melakukan PHK maka karyawan berhak pesangon 2 kali lipat dari ketentuan pesangon yang ada. Apakah dengan UU tenaga kerja yang baru, pelipatan jumlah pesangon ini masih berlaku? Terima kasih
          33. Kami adalah pengusaha dibidang perhotelan di Bali. Akhir-akhir ini,terutama setelah Bomb Bali tanggal 12 Oktober, omzet kami menurun drastis hingga perusahaan sering merugi. Yang ingin kami tanyakan adalah bolehkah kami mengajukan PHK dengan alasan Force Majeur dan dengan demikian pesangon yang diberikan adalah 1X Kepmen? Dan, dimanakah saya boleh mendapatkan/ mencari definisi Pemerintah mengenai Force Majeur? Di situs: http://www.library.yale.edu/~llicense/forcecls.shtml dijelaskan bahwa Force Majeur tidak harus bencana alam maupun wars & riots namun juga dapat mencakup “performance failures of parties outside control of the contracting party not caused by negligence” contoh: disrupsi servis telepon dikarenakan kerusakan pada TELKOM; apakah di Indonesia juga diterapkan hal yang sama? Saya terima kasih sekali atas adanya rubrik ini yang membantu orang awam seperti saya dapat melakukan business. Terima kasih.
          34. Kami bekerja di wilayah kerja sebuah perusahaan X dan kami bekerja selama 5, dan selama ini kami hanya menandatangi kontrak tiap tahunya; yang perlu diketahui terlebih dahulu bahwa 1. kami bukan karyawan perusahaan X tapi karyawan sebuah yayasan Y (akta notaris)untuk melayani karyawan X 2. dua tahun terakhir tidak menandatangi kontrak tapi masih tetap dipekerjakan 3. isi kontrak hanya berisi kewajiban kerja dan gaji. kami (15 orang tenaga skill sederajat SLTA) merasa terombang-ambing tentang masa depan kami karena status kami yang tidak jelas. Pertanyaan 1. apakah kami ini termasuk tenaga kerja legal / ilegal (ada dasar hukumnya) 2. apakah kami tidak bisa menjadi karyawan permanen sebelumnya kami ucapkan terimakasih
          35. Seorang karyawan swasta sudah 5 hari berturut-turut tidak masuk kerja tanpa pemberitahuan ke atasan maupun ke bagian personalia. Pada saat masuk, dia dipanggil bagian personalia dan kepadanya diberikan surat PHK yang ditanda tangani oleh pimpinan perusahaan karena dinilai telah mangkir/ bolos masuk kerja. Apakah PHK itu sah menurut UU ketenagakerjaan? Sebenarnya prosedurnya atau tata caranya bagaimana?
          36. Apakah benar Permen 03/1987 tidak berlaku pada karyawan yang mendapat upah bulanan
          37. Berdasarkan Undang-undang Ketenagakerjaan No. 13 tahun 2003, pada pasal 59 ayat 7, dinyatakan bahwa status KKWT dapat berubah demi hukum menjadi KKWTT jika tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud ada ayat 1, 2, 4, 5 dan 6 pasal 59 tersebut. Apakah karyawan tersebut secara otomatis dapat menjadi permanent employee?. Contohnya seperti kami pekerja diperusahaan x, dengan masa kerja 4 tahun berjalan tanpa ada terminate/break ( 1 bulan )dan sudah merupakan perpanjangan kontrak kerja waktu tertentu yang ke 4 kali. Pertanyaan kedua: Apakah ada perbedaan antara KKWTT dengan permanent employee ?, apakah yang dimaksud dengan KKWTT itu sama dengan outsourcing yang sekarang sedang mengemuka dan meresahkan karyawan ?. Terima kasih atas bantuan bapak.
          38. Saya bekerja di sebuah perusahaan, selama 1 tahun dengan status pegawai kontrak. Bila di PHK oleh perusahaan, karena alasan efisiensi. Namun pemberitahuannya secara mendadak (kurang 1 bulan)Bagaimana menurut hukum? dan apakah saya dapat uang pesangon/uang jasa.
          39. Bagaimana apabila ada karyawan yang di PHK bukan karena kesalahan pekerja (dengan alasan perusahaan melakukan efisiensi),dan karyawan tersebut memiliki masa kerja 2 tahun 11 bulan, apakah perusahaan hanya memberikan uang pesangon atau ditambah uang penghargaan masa kerja serta uang penggantian hak, kemudian apakah karyawan tersebut perlu diskorsing dahulu sebelum ijin PHK dari depnaker keluar, dalam artian manakah yang berlaku tanggal diajukannya ijin PHK atau tanggal keluarnya ijin tersebut dari depnaker? Tambahan lagi dalam proses tersebut peraturan mana yang berlaku Kepmen 150 sesuai peraturan perusahaan ataukah UUK yang baru?
          40. Saya telah menandatangani kontrak yang akan selesai Des 2003, namun kontrak saya dihentikan sampai bulan januari 2002, apakah saya berhak mendapatkan sisa uang kontrak saya?
          41. Mohon diinformasikan mengenai Keputusan Menaker No.78 tahun 2001 atau kalau mungkin peraturan Penyelesaian PHK dan Penetapan Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa kerja dan Ganti Rugi di Perusahaan. Bagimana pula apabila seorang karyawan dengan masa kerja 3 tahun mengundurkan diri apakah mendapatkan uang pesangon, uang jasa masa kerja atau uang ganti rugi. Mohon bantuannya segera.
          42. Saya seorang karyawan pt.satomo indovyl monomer yg pailit ( lihat berita hukumonline 21 januari 2003).Yang ingin saya tanyakan pasal mana dalam kepmen 150/th 200 yg mestinya berlaku buat kami? Apakah kurator punya hak untuk memperkerjakan kami sampai ada pemilik baru? Bagaimana kalau kami menolak hal tsb? Terimakasih atas bantuannya.
          43. Kami mohon informasi jika terjadi pemutusan kerja apakah dipakai KEPMEN 150 TH 2000 atau KEPMEN 78 TH 2001 soalnya banyak sekali berita yang simpang siur mohon diperjelakan berhubung kami sangat awam sekali
          44. Paman saya mengalami kecelakaan (tabrakan) sewaktu mengantarkan roti kepada langganan perusahaannya (perusahan roti). Dia hendak meminta ganti kerugian kepada perusahaan terhadap biaya-biaya yang telah dikeluarkannya. Sepengetahuan paman saya, perusahaan tempat dia bekerja belum mengikuti program Jamsostek. Apa yang bisa paman saya lakukan? Terima kasih
          45. Dalam ps.3 (1) Permenaker no:per-02/men/1993 disyaratkan bahwa dalam kesepakatan kerja waktu tertentu tidak boleh dipersyaratkan adanya masa percobaan. Pertanyaannya saya apa yang mendasari tidak bolehnya masa percobaan dalam kesepakatan kerja waktu tertentu? Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.
          46. Tolong dijelaskan mengenai pekerja kontrak dan aturan yang mengaturnya. Terima kasih.
          47. Saya telah bekerja di sebuah perusahaan selama hampir tiga tahun dengan sistem perpanjangan kontrak kerja pertahun. Apakah saya bisa merubah status saya menjadi pegawai tetap, mengingat saya sudah mengalami perpanjangan kontrak sebanyak 2 kali? Saya pernah mendengar adanya ketentuan seperti itu (?) Tolong beritahu UU atau PP atau Ketentuannya seandainya memang ada. Benarkah bahwa perusahaan harus mengubah status pegawainya menjadi pegawai tetap setelah 2 kali masa perpanjangan kontrak? Terima kasih
          48. Apabila perusahaan tidak dapat mengangkat pegawai kontrak setelah perpanjangan maks. 6 tahun atau 2 peride dikarenakan dari segi financial. Bagaimana kontraknya agar tidak menyalahi uu tentang kerja dengan batas waktu (UU nya nomor berapa)?
          49. apakah saya mendapat uang jasa sesuai dengan kepmen No. 150 Th 2000, saya telah bekerja (sebagai karyawan tetap) selama 3 tahun 9 bulan, jika saya mengundurkan diri (berhenti bekerja)?
          50. Apakah terhadap Komisaris & Direksi suatu PT yang diberhentikan berlaku KepMenaker no. 150 ?
          51. Diatur dalam peraturan manakah perlindungan tenaga kerja anak? Dan sejauh ini apakah peraturan tersebut telah memadai? Tolong jelaskan juga kendala yang terjadi dewasa ini tentang pekerja yang masih tergolong anak-anak ini. Tolong juga beri saya segala informasi tentang hal-hal yang bersangkutan dengan tenaga kerja anak ini. Terimakasih
          52. Saya telah membaca pertanyaan dari salah satu pembaca mengenai ‘uang jasa’ dari perusahaan ketika mengundurkan diri secara baik-baik. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan, yaitu : 1. Saat ini Kepmennaker mana yang dipakai sebagai patokan untuk pekerja, karena sebelumnya saya sempat mengetahui adanya pemberlakuan Kepmennaker No.78/MEN/2001 dan Kepmennaker No.111/MEN/2001 untuk merevisi Kepmennaker No. 150 tahun 2000, tetapi Kepmennaker 78/2001 dan Kepmennaker 111/2001 itu sendiri juga sempat ditunda pemberlakuannya. 2. Jika saya telah bekerja kurang lebih 4 tahun dan mengundurkan diri secara baik-baik, berapakah uang jasa yang semestinya saya terima ? Demikian pertanyaannya dan saya ucapkan banyak terima kasih.
          53. Apabila telah ada putusan P4D, namun perusahaan tidak mau melaksanakan putusan tersebut apakah yang dapat saya lakukan?
          54. Bila karyawan mengundurkan diri dan akan pindah ke perusahaan saingan (competitor)dengan gaji yang jauh lebih baik.Pertanyaannya adalah (i) apakah perusahaan dapat menahan karyawan tersebut untuk tidak berhenti karena masih dibutuhkan, apalagi bila diketahui akan hengkang ke competitor; (ii) bila karyawan tetap mengundurkan diri, apakah perusahaan harus juga memberlakukan pasal 26 Keputusan Menteri Tenaga Kerja RI No.Kep-150/Men/2000 pada karyawan tersebut?
          55. Setelah bekerja selama tiga tahun di sebuah kantor konsultan hukum, saya mengundurkan diri. Saya diberitahu bahwa seharusnya saya mendapatkan pesangon, namun sampai sekarang tidak pernah menerimanya. Karena itu saya tidak bisa traktir teman-teman di kantor baru saya. Apa sebenarnya hak saya?

          55 soal… gila banyak banget jkalo bisa mejawab semua pasti sudah menjadi pakar… untung kalo bisa jawab satu atau dua…

          Tanya Jawan Hukum Jaminan & Penagihan Hutang (hukumonline.com)

          Waduh aku biasanya menghindari yang namanya utang tapi biasanya nanti masuh utang sana dan sini.. oleh kakrena itu ini sangat berguna untuk di atur… Jaminan & Penagihan Hutang .. he he he he :

          1. Apakah jaminan fidusia yang dibuat tidak sesuai dengan UU No. 42 tahun 1999 tentang Fidusia yaitu masih menggunakan konsep fidusia yang lama (fiduciarie eigendom overdracht) dan tidak didaftarkan adalah tidak sah atau tidak berlaku?
          2. Apakah yang dapat dijadikan dasar eksekusi bagi bank dalam kredit dengan tanpa agunan apabila debitur wanprestasi? terimakasih
          3. Apakah istilah suatu perjanjian yang dilakukan oleh Kreditur dan Debitur, dimana debitur menyerahkan SHM sebagai jaminan kemudian apabila debitur tidak bisa memenuhi kewajibannya membayar maka kreditur berhak mengajukan permohonan sita jaminan yang bersifat eksekutorial kepada PN setempat ? apakah arti dari istilah Gross akta?
          4. Apakah surat pengakuan hutang dapat dibuat di bawah tangan dan bagaimana kekuatan hukumnya? Apakah benar surat pengakuan hutang harus dibuat secara notariil? Apabila ya, mohon informasi dipasal berapa diatur dalam KUH Perdata?
          5. Bersama ini saya minta informasi hukum kepada Bapak sebagai berikut: Dapatkah Pengadilan Negeri melakukan sita jaminan terhadap obyek sita yang sudah diagunkan ke Bank?. Kalupun bisa atau tidak bisa apa dasar hukumnya. Sebelumnya terimakasih atas informasi yang bapak berikan .
          6. Bapak saya utang Rp3,5 juta kepada B dengan jaminan sertifikat tanah. Kemudian B menyerahkan sertifikat itu diserahkan kepada C. Ternyata, sertifikat itu dibalik nama oleh C (dengan syarat-syarat sebagaimana mestinya/pakai akta notaris juga tapi tanpa persetujuan Bapak dan Ibu saya) dan digunakan jaminan untuk mengajukan kredit sebesar Rp90 juta kepada bank pemerintah, masuk pengadilan tapi dihentikan tanpa keputusan apapun (dibekukan). Pertanyaannya: (1) Bagaimana kami dapat memperoleh sertifikat kembali yang telah dibalik nama, sementara C dan Bapak saya udah meninggal? (2) Bank mau melepas sertifikat atas nama C tersebut dengan minta imbalan sebesar Rp45 juta, apakah tindakan ini benar? Tindakan apa yang harus kami ambil? Terimakasih atas jawabannya, kami tunggu.
          7. Apakah yang dimaksud darden verzet? Bagaimanakah tata caranya, melalui gugatankah, atau permohonankah, apa bisa dua-duanya? Kelanjutannya bisa kasasi atau PK kah.
          8. Sejauh ini apa peran MIGA di Indonesia dan bagaimana kejelasan klain MIGA kepada PLN atas kasus Enron Java Power di Pasuruan, Jawa Timur. Banyak yang tidak setuju dengan pembayaran klaim itu padahal Indonesia sendiri sudah meratifikasi konvensi MIGA. Dimanakah dapat saya temukan buku – buku mengenai peranan MIGA di Indonesia.

          yah gitu deh… mati deh gue kalo ini keluar soal ujian benaran pasti aku udah kelepek kelepek..