Tanya Jawb Hukum Pidana (asiamaya.com)

Ini tentang hukum pidana dan ini soal soalnya.. oke.. met menikmati

  1. 1. Apakah hukum pidana mati masih diperlukan ? 2. Apakah pelaksanaan pidana mati ini menghambat penegakan HAM di Indonesia karena HAM melarang adanya pidana mati dan menganggap sbg tindakan pelanggaran HAM ? (Jawaban)
  2. 1.Siapa yang harus bertanggung jawab atas perbuatan tindak pidana yang telah dilakukan yang menurut undang-undang, sebenarnya tidak atau belum mampu bertanggung jawab. 2. Bagaimana keputusan yang dapat dijatuhkan hakim terhadap pelaku suatu tindak pidana apabila ybs masih dibawah umur (belum mencapai 16 tahun).(Jawaban)
  3. Saya ingin bercerita sedikit tentang permasalahan ini. Perselingkuhan ini tidak dapat dibuktikan dengan sesuatu benda,tetapi dapat dilihat dengan mata.Namun orang yang melihat perselingkuhan tersebut tidak mau dijadikan saksi mata (maklum orang desa, takut ikut bermasalah). Dan perselingkuhan ini sudah berlangsung lama dan hampir bukan rahasia lagi. Dan keadaan ini sudah dilaporkan ke atasan laki.Tetapi atasannya malah menekan korban agar tidak memperpanjang permasalahannya(mungkin sudah diganjal “fulus”). Jadi sekarang korban bingung harus bertindak bagaimana. Maka kami mohon pada pengasuh langkah-langkah apa saja yang dapat dilakukan untuk menjerat secara hukum. Mengingat korban sudah lama menderita. (Jawaban)
  4. 1. Apakah yang dimaksud dengan Visum et Repertum ? 2. Untuk kepentingan apakah Visum et Repertum selain sebagai bukti di persidangan. 3. Bagaimana prosedur permintaan Visum et Repertum ? 4. Apakah seorang korban bisa minta Visum et Repertum sendiri ke dokter untuk menuntut pelanggar 5. Untuk apakah fungsi Visum et Repertum ? (Jawaban)
  5. Saya mempunyai kesan bahwa hukum di Indonesia kurang keras, dibandingkan dengan hukum di US, saya telah mendengar tentang perkara dimana pencurian hanya di penjara 3 bulan, dan pembunuh keluar dari penjara kurang dari 10 tahun. Saya merasa heran untuk pelanggaran, hukuman mati betul-betul di jalankan. (Jawaban)
  6. Saya mohon informasi mengenai segala hal yang berkaitan dengan aborsi lebih khusus lagi mengenai wewenang dokter dan sarana kesehatan yang dipakai dalam praktek aborsi, baik berupa kasus-kasus, peraturan/UU, artikel, dsb. (Jawaban)

ini short but sweet.. tidak capek kopi past soal soal ini.. he he he he he he

Tanya Jawab Hukum Perusahaan (asiamaya.com)

    lagi lagi persoalan yang di hadapai oleh perusahaan .. met menikmati soal soal ini..

    1. Dokumen dan persyaratan apa saja yang dibutuhkan untuk mendirikan sebuah PT? (Jawaban)
    2. 1. Dengan hormat bersama ini saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan kepada ibu mengenai “MERGER” sebuah perusahaan, kami karyawan sebuah perusahaan ritail yang sudah berganti nama namun pengelolanya masih pada 3 (tiga) PT, hal tersebut menyebabkan terjadinya merger untuk membuat tiga PT tersebut menjadi satu. 1. Bagaimana nantinya nasib para karyawan ? 2. Hak-hak apa saja yang akan kami dapatkan ? 3. Kemungkinan-kemungkinan apa saja yang akan timbul/terjadi dalam peristiwa merger tersebut yang akan terjadi pada para karyawan tolong juga diberitahukan landasan-landasan hukum apa saja yang dapat menguatkan posisi para karyawan nantinya, juga bagaimana prosedur merger tersebut semestinya( tata cara dan kemungkinan-kemungkinan yang timbul) besar harapan kami kiranya ibu dapat memberi jawaban dan saran karena semua itu akan membantu kami para pekerja yang tidak tahu apa-apa atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih banyak. (Jawaban)
    3. Saya bekerja pada sebuah perusahaan property yang saat ini menjadi obligor/debitur BPPN. Seandainya saya ditunjuk oleh perusahaan untuk menindaklanjuti atau menyelesaikan masalah restrukturisasi, khususnya dari segi hukum, apa dan dengan pihak mana di BPPN yang harus saya hubungi ? Apakah saya harus memakai jasa konsultan hukum yang telah ditunjuk oleh BPPN? Langkah-langkah apa yang harus segera saya lakukan ? Terima kasih atas bantuan sarannya. (Jawaban)
    4. Sejauhmana tanggungjawab perusahaan induk terhadap anak perusahaannya terutama terhadap hutang si anak perusahaan kepada pihak ketiga? Bagaimana jika si anak perusahaan wanprestasi? Apakah anak perusahaan itu pailit? Bagaimana penyelesaiannya? (Jawaban)
    5. Saya bekerja pada sebuah Bank swasta yang berkantor pusat di Bandung. Untuk selanjutnya kami sebut Bank Bandung. Saat ini Bank Bandung telah diakuisisi oleh sebuah Bank di Jakarta senilai Rp 300 JT. Untuk selanjutnya kita sebut saja Bank Jakarta. Bank Bandung telah menerima pembayaran sebesar 40%, dan sesuai perjanjian dia telah menjadi pemegang saham mayoritas. Ternyata Bank Jakarta bukanlah Bank yang sehat atau bonafid, karena nyatanya dia telah di-BTOkan dan menjadi pasien BPPN. Selanjutnya Bank Bandung berusaha menagih sisa 60% ke BPPN tapi hingga kini belum berhasil. Hal tersebut konon karena Bank Jakarta mempergunakan ahli hukum profesional sehingga sulit untuk ditagih. 1. Apakah setelah diakuisisi (40%) Bank Bandung pun turut menjadi pasien BPPN ?  2. Apakah dengan kondisi Bank Jakarta yang di-BTOkan sisa pembayaran 60% tidak akan pernah dapat ditagih ? 3. Apakah setelah bank Jakarta masuk BPPN, dia tidak lagi bertanggung jawab terhadap kewajibannya sebesar 60% ? 4. Apakah sebaiknya kasus ini diselesaikan melalui pengadilan ? 5. Apakah untungnya apabila Bank Bandung mempailitkan Bank Jakarta sementara dia sendiri masih menjadi pasien BPPN ? 6. Bagaimana jalan terbaik untuk menagih sisa 60% tersebut padahal Bank Jakarta telah menjadi pemegang saham mayoritas ?(Jawaban)
    6. Bagaimana syarat mendaftarkan Perseroan Terbatas di Indonesia. (Jawaban)
    7. Saya seorang karyawan bank salah satu Bank BUMN. Dengan adanya UU terbaru yang mengatur independensi BI saya sangat tertarik dengan tanggung jawab dan peranan Bank Indonesia atas kejahatan perbankan. Sebagaimana dimaklumi, saat ini banyak bank-bank di Indonesia yang sedang kolaps dan menjadi beban RAPBN. Dari beberapa kasus yang dilansir terindikasi bahwa terjadi kejahatan perbankan a.l : pemberian kredit pada group sendiri, pelanggaran BMPK, pelarian dana BLBI, pembelian valas dengan special rate untuk keuntungan pemilik. Dalam hal ini BI sebagai pengawas dapat dipastikan mengetahui tindak kejahatan tersebut. Walau demikian toh BLBI masih tetap dikucurkan. Sehubungan dengan hal tersebut, harap tanggapan Saudara atas hal2 sbb. : – Bagaimana tanggung jawab Bank Indonesia terhadap bank2 bermasalah ditinjau dari hukum perbankan Indonesia? – Apakah BI bisa dituntut? – Siapa yang bisa mewakili masyarakat kita selaku pembayar pajak untuk menuntut? – Organ apa / siapa dari organisasi BI yang bisa dituntut? – Dalam hal ini walaupun belum dapat dibuktikan secara langsung sebagai memperkaya diri bisakah kelonggaran pengawasan BI diklasifikasikan sebagai tindak pidana korupsi?(Jawaban)
    8. 1. Apakah sebuah Perusahaan mempunyai hak untuk meminta & menahan IJAZAH ASLI para Karyawan agar para Karyawan tetap/terikat bekerja di Perusahaan tersebut ? 2. Kalau YA kenapa dan sebaliknya kalau TIDAK kenapa ? adakah undang-undangnya dan tolong dijelaskan undang-undang tersebut.(Jawaban)

    yah ini adalah sedidik bisa menjawab tidak kalo aku hany abisa ngarang… he he he

      Tanya Jawab Hukum Perburuhan/Ketenagakerjaan (asiamaya.com)

      Ini tentang hukum perburuhan lagi… met menikmati soal soalnya..oke

        1. Saya adalah seorang pegawai dari suatu perusahaan swasta yang telah bekerja selama 6 tahun. Perusahaan saya baru saja pindah lokasi ke daerah Cikande ( kurang lebih 2 jam perjalanan dari Jakarta ). Saya memutuskan untuk tidak melanjutkan hubungan kerja dengan alasan jarak yang terlalu jauh. – Apakah saya berhak untuk mendapatkan uang pesangon dan uang penghargaan seperti yang tercantum dalam KEPMEN No 150 thn 2000 bab IV pasal 28 ? – Dapatkah saya menuntut hak pesangon saya ? (Jawaban)
        2. Saya adalah seorang calon karyawan yang akan menandatangani sebuah kontrak kerja dengan satu perusahaan. Namun saya masih belum mengetahui mengenai undang-undang mengenai kontrak kerja. Maka saya memohon kepada Bpk/Ibu, untuk memberikan informasi secukupnya mengenai undang-undang tentang kontrak kerja . Demikian permohonan saya, sebelumnya saya ucapkan terimakasih.(Jawaban)
        3. Saya sudah bekerja kurang lebih 10 tahun dan apakah saya dapat pesangon ?  Dapatkah anda memberikan UU / Pasal Ketenaga kerjaan.(Jawaban)
        4. Saya ingin bertanya apakah seorang karyawan yg mengundurkan diri akan mendapat uang jasa? Sebab saya dengar dari beberapa orang dikatakan seorang karyawan yang sudah bekerja selama 1 th akan mendapatkan uang jasa jika dia mengundurkan diri. Sedangkan HRD pada perusahaan saya bilang bahwa hal itu hanya berlaku untuk karyawan yg bekerja selama 3 th.(Jawaban)
        5. Dengan majunya dunia Komputer dan telekomunikasi, perusahaan saya menjalankan project sentralisasi suatu proses yaitu yang ada dalam divisi saya documentasi (pembuatan Bill of Lading) dimana perusahaan saya bergerak dalam pelayaran International. Dalam sentralisasi itu divisi documentasi dari beberapa negara ASEAN dan Australia akan dipusatkan di salah satu negara yang menurut perusahaan saya memenuhi kreteria yaitu Malaysia dalam proses ini karyawan yang ada di Indonesia dan negara lain akan di PHK dan tentunya perusahaan saya yang di Malaysia akan merekrut karyawan baru. 1) Pertanyaan saya apakah karyawan saya harus menerima PHK karena alasan di atas, mereka (karyawan saya) berpedoman pada Kep-150/Men/2000 Pasal 6. 2) Pada tahun 1997 perusahaan saya mengadakan juga pengurang karyawan (PHK) karena perusahaan kami melakukan akusisi dan paket yang di berikan jumlahnya cukup memuaskan tentunya melebihi ketentuan uang pesangon pada masa itu. Pertanyaan saya, apakah karyawan saya bisa mengajukan jumlah uang pesangon paling sedikit sama dengan jumlah perkalian (total bulan gaji) pada masa itu. 3) Perusahaan saya memotong gaji karyawan untuk Pajak Penghasilan, dan pada masa lalu kami diberikan lampiran bukti pembayaran pajak untuk tiap tiap karyawan setiap tahunnya tetapi sekarang kami tidak menerimanya lagi lebih kurang sudah tiga tahun. Pertanyaan saya, apakah kami sebagai karyawan berhak untuk menerima bukti pembayaran pajak penghasilan dari perusahaan.Demikianlah pertanyaan saya, dan saya mengucapkan banyak terima kasih.(Jawaban)
        6. Berdasarkan SK Men No.150 Thn 2000 Bab IV pasal 26, maka bila ada seorang karyawan mengundurkan diri apakah orang tersebut berhak mendapatkan uang perhargaan sesuai dengan pasal 23 dan pasal 24 ? Karena pada saat ini pihak Apindo masih belum menyetujui SK tersebut, maka apa yang harus kita lakukan untuk meyakinkan perusahaan bahwa SK tersebut tetap berlaku.(Jawaban)
        7. Rekan kerja saya mengundurkan diri atas kemauan sendiri dia (telah bekerja kurang lebih 15 tahun), dan berlandaskan SK Men No 150 Thn 2000 memberanikan diri meminta uang jasa. Tetapi tidak diberi oleh perusahaan dengan alasan Apindo masih belum setuju dengan SK tersebut. Dan pada saat ini rekan kerja saya ada yang akan keluar juga atas kemauan sendiri (dia sudah bekerja selama 7 tahun), dia juga akan mempertanyakan uang jasa nya sesuai dengan sk men 150 Tahun 2000. 1. Apakah ada prosedur yang harus dilakukan untuk mendapatkan uang jasa tersebut ? 2. Apakah sk men no 150 tahun 2000 tersebut tidak berlaku hingga rekan kami tidak mendapatkan haknya ? 3. Apakah yang harus kami lakukan apabila sk men tersebut masih berlaku tetapi perusahaan tidak mengakuinya dengan alasan tersebut ? 4. Mohon penjelasan mengenai Bab V ayat 34 tentang peraturan peralihan ?(Jawaban)
        8. 1. Adakah peraturannya untuk pekerja shift jika melakukan kerja pada hari raya/hari nasional berhak memperoleh lembur di hari libur ? 2. Perihal penetapan THR untuk karyawan yang sudah bekerja di atas 3 (tiga) bulan, apakah berlaku untuk seluruh karyawan baik kontrak maupun permanen atau hanya untuk permanen saja? dan bagaimana pula dengan karyawan yang masa kerjanya kurang dari 3 (tiga) bulan?(Jawaban)
        9. Teman saya adalah office boy pada sebuah kantor konsultan hukum di Jakarta. Ia sudah bekerja selama 2 tahun dari senin sampai jum’at pukul 8.00-17.00 dan sabtu pukul 8.30-14.00. Tiga hari yang lalu ia di berhentikan oleh pimpinan dengan alasan bahwa ia telah pulang lebih awal pada hal pekerjaan kantor belum selesai–pada saat itu ia pulang pukul 22.00 WIB (kantornya sedang melakukan renovasi sehingga ada beberapa hal yang perlu dibereskan). Ketika ia menanyakan uang pesangon, pimpinan mengatakan oleh karena dirinya adalah pegawai tidak tetap maka tidak berhak memperoleh pesangon sebagai tambahan antara ia dengan kantor tidak dibuat perjanjian kerja. 1. Benarkah kantor itu dapat memPHK tanpa pesangon ? 2. Ia dianjurkan untuk membuat permohonan kepada pimpinan agar diberikan pesangon adakah hal tersebut diatur dalam hukum ketenagakerjaan ?(Jawaban)
        10. Saya ingin menanyakan, teman dekat saya baru-baru ini diterima sebagai tenaga desainer freelance pada sebuah perusahaan manufaktur furniture yang berorientasi ekspor. Kami sangat awam dalam masalah perlindungan hukum bagi tenaga kerja khususnya tenaga freelance. Teman yang bersangkutan hanya diberi gambaran bahwa dari setiap desain yang diterima perusahaan untuk kemudian diproduksi, ia akan mendapat bagian dengan prosentase tertentu. Berkaitan dengan hal tersebut, kami mohon saran-saran mengenai hal-hal yang perlu diperhatikan oleh seorang tenaga freelance dalam hubungannya dengan perusahaan tempatnya bekerja. Demikian, terima kasih sebelumnya. (Jawaban)
        11. Bagaimana dasar-dasar pengadaan kontrak tenaga kerja (jasa) serta Kepres, PP serta dasar-dasar kontrak kerja (untuk tenaga lokal) dilingkungan MIGAS ? (Jawaban)
        12. Bagaimana status kami sebagai karyawan, apabila Bank Bandung harus tutup atau seandainya kami mengundurkan diri atau di PHK (Jawaban)
        13. 1. Adakah peraturannya untuk pekerja shift jika melakukan kerja pada hari raya/hari nasional berhak memperoleh lembur di hari libur ? 2. Perihal penetapan THR untuk karyawan yang sudah bekerja di atas 3 (tiga) bulan, apakah berlaku untuk seluruh karyawan baik kontrak maupun permanen atau hanya untuk permanen saja? dan bagaimana pula dengan karyawan yang masa kerjanya kurang dari 3 (tiga) bulan?(Jawaban)

          wah lumyan dapat persektif yang baru dan permasalahan yang baru…

          Tanya Jawab Hukum Jual Beli, Sewa dan Hibah (asiamaya.com)

          wah ini tentang duit.. dandapat duit atau mengeluarkan duit..

            1. Saya penyewa sebuah rumah per satu tahun dan ada perjanjian kontraknya. Dua bulan mulai berjalan, rumah mau dijual oleh pemiliknya, beberapa orang sudah datang untuk melihat-lihat rumah tersebut, sampai ke dalam (kamar-kamar). Hal seperti ini sangat menggangu saya dan keluarga. Yang ingin saya tanyakan adalah :1. Apakah saya boleh menolaknya dengan alasan tersebut di atas? 2. Kalau sampai rumah tersebut dijual, bagaimana posisi saya secara hukum? (Jawaban)
            2. Rumah kami di kontrak (2 th) oleh suatu badan usaha (PT), tapi di akhir masa kontrak, tidak ada penyerahan kunci kembali dari pihak PT, rumah dalam keadaan rusak, tunggakan2 telpon (diputus). Bagaimana cara melacak suatu badan usaha PT, yg masih aktif atau pindah alamat ? Bagaimana dgn status barang2 yg ditinggal ? apakah otomatis menjadi milik saya ? Akta sewa menyewa mempunyai kekuatan hukum berapa lama ? Apakah saya tidak bisa dituntut oleh pihak penyewa atas barang2 yg ditinggal ? Saya sendiri sudah melapor ke pihak kepolisian mengenai hal ini, tapi tidak ada tindak lanjutnya (sudah 2 tahun berjalan), apakah saya bisa melaporkan ke pihak yg lebih tinggi atau memasukkan gugatan di pengadilan ? dan ditujukan kepada siapa berhubung pihak PT sudah tidak jelas alamat dsb.(Jawaban)
            3. Saya ingin menghibahkan rumah yang saya beli sebelum nikah ke orang tua saya. Apakah saya perlu mendapat persetujuan isteri saya padahal ini adalah harta bawaan bukan harta bersama? Berapa besar pajak yang akan dikenakan ke pemberi dan penerima hibah?(Jawaban)
            4. Orang tua saya bersama kakaknya membeli tanah di th 70-an. Berhubung saat itu status mereka WNA, papa saya mengadopsi anak WNI (yg masih keponakan) pada saat umurnya 20 th. Setelah papa saya WNI, dan saya lahir sebagai anak kandungnya, papa menyuruh nama sang anak adopsi menghibahkan ke nama saya. Sekarang dia menggugat untuk meminta bagian ketika saya berniat menjual rumah itu. Kuatkah posisi saya ? Apakah memang dia bisa menggugat kembali haknya yg telah dihibahkan ? Mohon jawaban segera (Jawaban)
            5. Situasi yang saya hadapi : 1. papa saya dalam masalah penipuan (papa ditipu orang dalam usaha jual beli minyak ) dan setahu saya sampai sekarang masih berlanjut  2. saya dibelikan rumah dengan atas nama saya dan adik saya tetapi belum balik nama dengan pemilik lama hanya saja surat jual beli memang atas nama kami, tetapi di bulan februari kami diusir dan surat jual beli serta sertifikat ada di tangan papa 3. papa saya sering memukul terakhir saya ingin dibekap dengan bantal di kamar tidur tetapi untung saja ada adik saya yang melarang Pertanyaan : 1. Apa yang harus saya lakukan terhadap rumah tersebut karena menurut analisa mama saya, papa saya mengatasnamakan saya dan adik supaya dia tidak tercium oleh pihak berwajib mengingat sepak terjangnya di hongkong sebagai mafia, menurut saya dia sangat menakutkan. jadi yang mama takutkan adalah apabila ada suatu hal maka kami akan terseret pula dan juga perlu diketahui ketika diusir kami dilarang untuk membawa barang apapun tapi kami mengambil semua barang jadi yang dikhawatirkan dia akan menuduh balik bahwa kami pencuri karena telah mencuri semua barang yang dia belikan ( hal seperti ini pernah terjadi)  2. Apakah kami harus melaporkan ke pihak yang berwajib tentang hal ini ?(Jawaban)
            6. Saat ini saya berniat untuk membeli sebuah rumah di kawasan Cimanggis – Bogor. Setelah semua urusan ‘paper work’ dan pembayaran uang muka selesai, pihak agen developer tempat saya selama ini berhubungan mengatakan bahwa saya akan dikenakan pajak sebesar 10 %, yaitu untuk PPN. Pajak tersebut diluar dari PPH sebesar 5% yang telah saya bayarkan sebelumnya. Saya membeli rumah tsb secara kredit lewat Bank BTN. 1. Apakah betul pembelian rumah lewat developer (Real Estate) dikenakan PPN sebesar 10%? 2. Apakah bedanya PPH dengan PPN? Atas bantuannya saya ucapkan terimakasih.(Jawaban)
            7. Saya mempunyai sebidang tanah yang diatasnya berdiri sebuah bangunan, kemudian tanah beserta bangunannya tersebut akan saya alihkan (Jual), dan untuk Surat Hak Miliknya hanya berupa segel yang menyatakan tanah tersebut benar milik saya dan telah disahkan oleh PPAT (Camat). Pertanyaan saya : Jika tanah/rumah tersebut dijual berapa persenkan kira-kira biaya balik nama dll yang berhubungan dengan pengalihan tersebut yang akan saya tanggung, apakah masing masing daerah berbeda-beda, untuk diketahui saya tinggal di Kota Balikpapan – Kalimantan Timur. Atas jawabannya tidak lupa saya ucapkan terima kasih.(Jawaban)

              Tanya Jawab Hukum Waris (asiamaya.com)

              masalah waris dapat memecahkan keluarga… tapi yang saya ingin wariskan adalah warisan yang terbaik adalah pengetahuan…

                1. 1. Mertua kami baru meninggal Mei 2000 (Nasution), meninggalkan seorang istri (istri kedua), kemudian anak perempuan (32 yang sekarang istri saya) dan anak laki-laki (32 th). Sebelumnya almarhum sudah pernah mempunyai anak (anak laki-laki) dari istri pertama (almarhumah), anak laki-laki ini sudah ada pada saat almarhum menikah dengan istri ke dua. – Siapa saja ahli waris dari mertua kami ini, apakah anak dari istri pertama termasuk ahli waris ? – Apa saja yang termasuk warisan, apakah isi rumah juga termasuk ? – Bagaimana proses pembagian warisan ini, presentase pembagian ? – Jika kami memakai notaris, berapa kami harus membayarnya ?(Jawaban)
                2. 2. Saya 6 bersaudara, misalkan: A, B, C, D, E, F. Dan saya adalah F yaitu saudara yang paling bungsu. E dan F merupakan kakak beradik yang satu Ayah dan satu Ibu, sedangkan A,B,C dan D merupakan saudara saya yang satu Ayah tetapi lain Ibu. Saudara saya yang nomor 2 atau B meninggal dunia 4 tahun yang lalu tepatnya pada tahun 1997, selama dalam pernikahan itu tidak dikaruniai seorang anak pun. Harta peninggalan saudara saya ini adalah berupa sebidang tanah kavling, satu buah mobil dan satu buah rumah yang diperolehnya sebelum beliau menikah dan semuanya atas nama kakak saya. Beliau tidak meninggalkan sepucuk surat wasiat. Adapun tanah yang dimiliki saudara saya telah dijual setelah beliau menikah dan uangnya dibelikan lagi sebidang sawah yang terletak dekat dengan rumah saudara isterinya. Sedangkan mobil yang saya sebutkan tadi sekarang sudah dijual oleh isteri kakak saya tersebut dengan alasan sering mogok dan sebidang sawah yang dibeli oleh kakak saya dari hasil penjualan tanah kavling tadi telah pula di jual oleh isterinya dengan alasan sebagai biaya untuk pengobatan kakak saya selama beliau di rawat di rumah sakit. Terakhir saya ketahui pula bahwa rumah yang ditempati oleh kakak saya semula, telah pula di kontrak kan oleh isteri kakak saya. 1. Bagaimana sebenarnya status hukum kepemilikan harta waris kakak saya itu ? 2. Kemudian tindakan apa yang sebaiknya kami lakukan jika memang kami adik beradik lebih berhak atas kepemilikan harta peninggalan kakak saya itu(Jawaban)
                3. 3. Apakah istri tidak resmi dan anak tidak resmi berhak menuntut bagian warisan? Apakah surat warisan diketik sendiri tapi ditandatangani tanpa materai dan bukan di depan notaris adalah sah ? Bila ada harta waris diluar negeri hukum mana yang berlaku ?(Jawaban)
                4. 4. Bagaimana halnya dengan hukum adat batak, apakah benar bahwa anak laki sebagai ahli waris mempunyai hak lebih besar dari anak perempuan. Apabila sebagai ahli waris perempuan merasa dirugikan apakah dimungkinkan untuk memakai hukum waris barat ? Mohon penjelasan atas hal tersebut.Hormat kami,(Jawaban)
                5. 5. Kakek dan Nenek saya berasal dari Jakarta, Agama Islam dan keduanya saat ini masih hidup dan memiliki banyak rumah sewa dan tanah di Jakarta, sedangkan Bapak saya telah meninggal (th.1985), Bapak saya adalah anak kandung kedua dari Kakek dan Nenek disamping 2 orang anak kandung lainnya masih hidup (pertama laki-laki dan ketiga perempuan). Bapak saya meninggalkan seorang istri serta 4 orang anak (2 laki-laki dan 2 perempuan). 1) Apakah dengan meninggalnya Bapak saya lebih dahulu dibandingkan Kakek, maka hak waris Bapak saya menjadi terputus sehingga tidak dapat mewarisi harta peninggalan Kakek ? 2) Apakah saya beserta adik-adik saya masih dapat warisan dari Kakek sebagai pengganti hak waris Bapak saya dan mempunyai kedudukan yang sama dengan Paman dan Bibi saya yang masih hidup ? 3) Apakah Paman dan Bibi saya yang masih hidup menutup hak waris saya beserta adik-adik saya ? 4) Bagaimana hukumnya kalau sekarang ini, ada beberapa Rumah dan Tanah milik Kakek yang sudah dialihkan kepemilikannya menjadi milik Paman dan Bibi? Mohon pencerahan, apabila dapat atau tidak dapat waris apa alasannya dan apa dasar hukumnya (hk.Islam, hk.Adat, hk.Perdata Barat), bagaimana cara perhitungannya, apa sebaiknya yang harus saya lakukan sekarang kepada Kakek beserta Paman/ Bibi saya ini berhubung sebagian rumah dan tanah telah beralih nama ke nama Bibi serta dikuasai oleh Anak-anak Bibi.(Jawaban)
                6. 6. Istri saya beragama Kristen, keturunan Tapanuli dan anak bungsu dr tujuh bersaudara ( 5 lelaki & 2 perempuan). Setahun yg lalu, kedua mertua saya telah meninggal dunia dengan meninggalkan beberapa warisan (rumah,tanah, deposito, perhiasan, dsb). Semua/seluruh dari warisan tsb dikuasai oleh Abang ipar pertama dengan alasan u/ membiayai/membantu Abang ipar yg bungsu (baru menikah) dan kakak ipar yg telah menjanda dg tanggungan 1 putri. Apakah kami dapat melakukan gugatan hukum atas kondisi tsb.(Jawaban)
                7. 7. Apa dasar hukum di Indonesia bagi pelimpahan beban hutang maupun bukan hutang (harta kekayaan yang sifatnya menambah kekayaan dalam bentuk apapun) yang ditinggalkan oleh seseorang kepada ahli warisnya. Misalnya: seseorang bernama A menandatangani perjanjian pembiayaan sewa guna usaha dan membuka rekening di perusahaan sekuritas untuk bermain saham. Pada saat meninggal, si A tersebut berdasarkan perjanjian sewa guna usaha masih mempunyai kewajiban yang harus dibayarkan sebesar Rp. 200 juta dan meninggalkan hutang sebanyak Rp. 100 juta di perusahaan sekuritas karena kalah bermain saham. Si A mempunyai istri bernama B dan 2 anak masing-masing C (laki-laki) berumur 15 tahun dan D (perempuan) berumur 20 tahun. Status kedua anak tersebut belum menikah. Apa dasar hukumnya bagi perusahaan pembiayaan dan perusahaan sekuritas untuk menagih hutang si A kepada ahli warisnya (keturunannya)?(Jawaban)
                8. 8. Sewaktu saya masih bujangan, saya membangun rumah diatas tanah milik orang tua saya. Setelah saya dan saudara-saudara saya menikah, terjadi ketidakcocokan antara orangtua, dan saudara-saudara (kakak maupun adik saya) karena rumah tersebut saya tinggali bersama isteri dan anak-anak. Rumah itu akan saya jual dan hasilnya akan saya bagi dua dengan pembagian separuh untuk orangtua dan separuhnya untuk saya. Apakah pembagian tersebut cukup baik dan adil ?(Jawaban)
                9. 9. Orang tua saya (masih hidup) mempunyai tanah sawah yang sudah bersertifikat (hak milik) atas nama orang tua saya. Sekarang tanah tersebut digugat oleh pihak ketiga (X), dengan alasan bahwa tanah tersebut milik orang tua X (sudah meninggal) ,dengan bukti-bukti jaman Jepang. Menurut X, orang tuanya tidak pernah mengalihkan hak atas tanah tersebut, bahkan X mempunyai bukti di bawah tangan (jaman jepang) bahwa tanah tersebut sebenarnya tanah X untuk bagi hasil termasuk dengan orangtua saya. Sedangkan bukti yang ada pada orang tua saya, adalah akta jual beli tanah antara orang tua saya dengan B, sedang B memperolehnya dari A. Artinya orang tua saya membelinya dari B, yang tidak ada hubungan sama sekali dengan X. Orang tua saya sudah dipanggil ke Pengadilan, tetapi tidak bisa hadir karena cucunya kecelakaan. Disamping itu, dalam gugatannya X menyebutkan/menyatakan bahwa sudah berkali-kali menghubungi orang tua saya, padahal dalam kenyataannya, tatap muka saja tidak pernah (bahkan selama lebih kurang 20 tahun terakhir), nama A saja orang tua saya baru tahu dari surat panggilan Pengadilan 1. Apakah benar gugatan X terhadap orangtua saya, dasar hukum apa yang bisa saya gunakan untuk menolaknya. 2. Sampai berapa kali -karena musibah- orang tua saya dapat menghindari pengadilan.  3. Dapatkah orang tua saya menuntut X secara pidana dengan alasan pencemaran nama baik. Artinya X akan kami laporkan ke polisi dengan dasar bukti pernyataan palsu tersebut. 4. Kalau bisa menuntut X, apakah sudah bisa dijalankan sebelum pengadilan gugatan dilakukan. (Jawaban)

                  waris memang ribet… met menikmati soal ujiannya

                  Tanya Jawab Hukum Perkawinan (asiamaya.com)

                  Soal ujian lagi..

                    1. 1. Saya adalah seorang pegawai dari suatu perusahaan swasta yang telah bekerja. Saya pria beristri dengan 1 anak dan beragama islam, saya ingin menikah lagi secara islam dengan wanita single beragama islam. Menurut undang-2 perkawinan hal tersebut tidak dapat dilakukan, tetapi menurut teman hal tersebut dapat dilakukan dengan cara membuat KTP didaerah dengan status single.Yang ingin saya tanyakan apabila saya menikah dengan cara tersebut adalah : 1. Bagaimana status hukumnya baik perdata maupun agama ? 2. Bagaimana pembagian harta warisan apabila saya meninggal ? (Jawaban)
                    2. 2. Saya berwarganegara Malaysia dan beristerikan warganegara Indonesia. Hidup kami aman dan damai sejak kami bernikah di Jakarta secara sah mengikut undang undang negara Indonesia. Selepas perkawinan, saya pulang ke Kuala Lumpur bersama isteri saya.Kami saling mencintai dan mengasihi rumah-tangga kami. Sekarang isteri saya telah dipaksa pulang ke Indonesia oleh keluarganya dan sekarang isteri saya sudah ada di Jakarta dan keluarga nya telah mengurungnya dirumah dan tidak benarkan dia keluar atau hubungi suaminya di Malaysia. Pertanyaan saya: 1. Apakah mertua saya (keluarga isteri) berhak untuk paksa isteri saya pulang ke Indonesia dengan alasan saya telah berlaku kezaliman kepada isteri saya.? 2. Bolehkah mertua saya (keluarga isteri) memaksa supaya isteri saya bercerai dengan saya, walaupun isteri saya tidak mau ? 3. Dari segi undang undang Indonesia, siapa yang berhak ke atas paspor? Sebab paspor isteri saya telah di simpan oleh bapaknya dan difahamkan paspornya telah dibatalkan supaya isteri saya tidak boleh keluar negara Indonesia lagi. 4. Bolehkah isteri mohon paspor baru dengan alasan paspor asalnya telah disimpan oleh bapak nya atau paspor asalnya telah hilang? Sekian saja. Harap dapat membantu saya.(Jawaban)
                    3. 3. Saya WNI yang mempunyai hubungan dengan warga negara asing. Saya mempunyai beberapa kesulitan tentang pengertian mengenai hukum – hukum di Indonesia mengenai UU perkawinan dan UU kewarganegaraan. Saya mempunyai beberapa pertanyaan mengenai hal-hal tersebut. 1. Saya beragama Islam dan partner beragama Hindu. Bolehkah kami menikah secara resmi di Indonesia? 2. Bila saya punya anak dari hasil perkawinan tersebut, apakah dia dapat hak-haknya sebagai WNI? 3. Apakah partner akan mendapat kewarganegaraan Indonesia bila kami menikah di Indonesia? Saya sangat membutuhkan keterangan ini karena saya ingin membawa partner saya ke Indonesia untuk melangsungkan perkawinan ini. Sementara ini saya tinggal Di NZ untuk study. Saya sangat mengharapkan pertolongan saudari dalam hal ini. Terima kasih atas bantuan saudari. Saya akan tetap memeluk agama saya sebagai muslim dan dia Hindu. Bisakah kami menikah tanpa dipaksa untuk memeluk agama satu sama lainnya?(Jawaban)
                    4. 4. Kami ingin mengajukan pertanyaan apakah akta perkawinan yang hilang dapat diurus duplikasinya mengingat pentingnya surat ini. Apabila dapat diurus kemana kami harus mengurus dan apakah ada jasa yang dapat membantu kami?Terima kasih atas bantuannya.(Jawaban)
                    5. 5. Saya seorang lajang berusia 28 thn, memiliki orang tua dan saudara tiga (keluarga Batak). Kakak saya perempuan pernah menikah secara resmi di Gereja, dan menghasilkan seorang anak (Kini berusia 10 tahun). Kemudian karena orang tua suami kakak saya, akhirnya mereka berpisah/dipisahkan untuk dikawinkan dengan wanita pilihan orang tuanya. Tetapi tanpa pernah resmi bercerai ke pengadilan. saat itu si anak baru lahir..(atau usia perkawinan sekitar 12 bulan) Saat ini anak itu (sebut Dama), diasuh dan dibesarkan oleh orang tua saya. Dan perlu saya ceritakan bahwa sejak kepergian Bapaknya sampai saat ini, Bapaknya tidak pernah lagi melihat anaknya…pun dari pihak keluarganya. 1. Bagaimana kekuatan hukum kami atas “pemilikan” anak itu, karena dia mewarisi MARGA bapaknya. 2. Dapatkan anak ini menjadi “milik” saya/kami seutuhnya, tanpa digugat hak kami atas anak itu. Seumpamanya dari pihak Bapaknya menuntut hak atas anak itu.3. Masih berhakkah Bapaknya atas anak itu 4. Bagaimana konsekwensinya, karena saat ini dia saya programkan ke asuransi pendidikan?(Jawaban)
                    6. 6. Dalam waktu dekat ini saya berencana untuk menikah. Usia saya 16 tahun dan calon suami saya 25 tahun, kami telah siap untuk menikah tetapi orang tua saya menyarankan untuk menunda rencana tersebut karena menganggap usia saya terlalu muda untuk menikah. Saya ingin mengetahui, berapakah usia minimal perkawinan?(Jawaban)
                    7. 7. Menurut informasi yang saya dengar bahwa hukum di indonesia tidak memungkinkan untuk melaksanakan hukum antaragama (islam dan kristen). benarkah demikian? seandainya sepasang lelaki dan perempuan yang berbeda agama ingin melangsungkan pernikahan, bagaimana caranya, apakah bisa dilakukan di indonesia atau harus pergi ke luar negeri. Apakah perkawinan beda agama dapat dilakukan melalui nikah siri? mohon penjelasan. terima kasih.(Jawaban)
                    8. 8. Hi, I’m a Swiss male and have been in Indonesia for several times. During my last visit, I met a wonderful Indonesian lady, and we have discussed getting married. I would now like to know whether I could settle in Indonesia. I would even like to become an Indonesian citizen. What would I have to do?(Jawaban)
                    9. 9. saya seorang perempuan berumur 25 tahun. Lima tahun lalu, saya nikah sama suami saya di bawah tangan. Pada saat itu, orang tua saya tidak mau setujuh dengan perkawinan saya dengan Purnama, suami saya. Kami sudah punyah dua orang anak, berumur 2 dan 4. Suami saya sekarang mau tinggalkan saya. Bagaimana tentang hak saya.(Jawaban)
                    10. 10. Bagaimanakah definisi pisah ranjang. Apakah isteri bisa menggugat dengan alasan sudah tidak sayang dan sudah tidak ada komunikasi lagi sampai kami pisah ranjang. Apakah masalah anak bisa dijadikan alasan untuk menggugat, selain itu isteri menggugat dengan alasan suami meninggalkan isteri dalam keadaaan sakit lahir batin ? Bagaimana bila saya tidak hadir lagi dalam sidang ? Sebelum dan sesudahnya saya ucapkan terima kasih.(Jawaban)
                    11. 11. Pada tahun 1994 terjadi pernikahan beda agama dengan melalui catatan sipil. Karena saat ini salah satu pihak menyadari kesalahan tsb ( dari sisi agama ), maka dia ingin mengakhiri perkawinan yang telah berlangsung tersebut. Bisakah perbedaan agama itu dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan cerai ?(Jawaban)
                    12. 12. Saya seorang wanita bekerja beragama Islam, telah menikah selama 2 tahun lebih dan mempunyai seorang anak di bawah umur. Saya bermaksud melakukan gugat cerai ataupun talak kepada suami saya. Kami tidak pernah melakukan hubungan suami istri lagi sejak 2 tahun yang lalu dan sering terjadi pertengkaran. Suami saya belum pernah melukai jasmani saya, tetapi sudah beberapa kali ia melempar saya dengan benda-benda ringan dan berkinginan memukul/menampar saya. Suami saya tidak pernah memberikan uang kepada saya setiap bulan karena saya juga bekerja. Keperluan saya pribadi (pakaian, jajan, dsb) dipenuhi oleh saya sendiri. Namun keperluan rumah tangga seperti belanja bulanan, gaji pembantu, keperluan anak, kadang dibayar oleh saya kadang oleh suami, tergantung siapa saat itu yang memiliki uang cash. Awalnya saya ingin melakukan perceraian secara baik-baik, tetapi suami saya mengancam antara lain mau membunuh saya, tidak mau menceraikan saya dan akan membuat saya menderita dan kalau pun proses perceraian terjadi ia akan merebut hak atas anak saya. Berdasarkan research yang saya lakukan saya ketahui bahwa menurut UU, perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan berikut: a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok; pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan; b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah karena hal lain di luar kemampuannya; c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung. d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain; e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri; f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. g. suami melanggar taklik-talak; h. peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga. Pertanyaan saya: 1. Dari kasus saya dapatkan saya menggugat cerai atau talak berdasarkan UU/hukum dan kuatkah alasan saya? Apakah ada kemungkinan gugatan saya ditolak jika seandainya suami saya benar-benar tidak mau menceraikan saya? 2. Dapatkah saya memperoleh hak atas anak saya, dalam arti anak ikut saya setelah perceraian? Dan sebesar apa chance saya?(Jawaban)
                    13. 13. Saya adalah pria usia 35 thn dan sudah menikah 12 tahun dengan 2 orang anak. Pernikahan saya tidak ada surat Catatan Sipil, hanya ada surat dari gereja. Sudah 1 tahun terakhir saya pisah dengan istri dan tidak pernah tinggal serumah lagi. 1. Apakah surat nikah dari gereja punya kekuatan hukum di pengadilan ? 2. Apakah bila saya menikah lagi dengan gadis lain dan ingin membuat Catatan Sipil dapat dilakukan ? Syaratnya ? 3. Haruskah saya membuat surat cerai di Catatan Sipil sementara saya tidak pernah membuat surat nikah di Catatan Sipil ? 4. Kemanakah saya harus meminta bantuan untuk pembuatan surat Catatan Sipil seperti pada point 2 ?(Jawaban)
                    14. 14. 1.Bagaimana menurut hukum utk tatacara perceraian yg pernikahannya dilaksanakan tercatat laki2 dan wanita secara islam di KUA, kemudian karena istrinya pindah agama sang suami ingin bercerai. Lalu bagaimana status/kedudukan anaknya dengan adanya perceraian tsb. Setahu saya menurut islam agama anak ikut ayahnya. Pendidikan agama menjadi tanggung jawab siapa? 2.Bisakah dilaksanakan pernikahan kedua tanpa persetujuan istri pertama secara sah menurut hukum (menikah diam2).(Jawaban)
                    15. 15. Bagaimana tata cara utk mengajukan gugat cerai menurut UU Perkawinan No. 1 thn 1974 pasal 40 ayat 2? Seandainya gugatan yang diajukan gugur / ditolak, apakah alasan yg sama masih bisa dipakai sebagai gugatan berikutnya?(Jawaban)
                    16. 16. Saya digugat cerai oleh istri, karena saya juga tidak tahan terhadap perlakuan dan kemauan istri yang demikian keras selama persidangan saya selalu membantah semua tuduhannya dan memang tidak ada bukti dan saksi. Tetapi saya meminta hakim untuk mengabulkan permintaannya walaupun semua tuduhan tidak benar. Tetapi dalam keputusan semua tuduhan dibenarkan oleh hakim dan saya dianggap sudah mengakui semua tuduhannya. Sekarang saya mengajukan Banding untuk membantah semua tuduhan itu dan secara tidak langsung saya tolak keputusan tersebut. Apakah saya dapat melakukan hal itu ? Kemudian selama proses banding bagaimana status hukum saya dengan istri ? Apabila dalam proses banding ini saya menemukan istri saya tidur satu ranjang dengan penasehat hukumnya dengan pakaian yang tidak sopan dengan disaksikan oleh dua orang saksi, apakah saya bisa melakukan pengaduan dengan dalil perzinahan, dan berapa lama waktu kadaluwarsa pengaduan itu. Ataukah saya hanya melaporkan si penasehat hukumnya saja.(Jawaban)

                      Belum menikah malah harus menjawab persoalan tentang menikah gawat nih… met menikmati soal soalnya..

                      Tanya Jawab Hukum Perizinan (asiamaya.com)

                      ini soal soal lagi:

                        1. 1. Apakah tindakan saya mengambil berita dari tempat lain tersebut salah disisi hukum?2. Ada satu pertanyaan lagi , misalnya saya ingin membuat sebuah homepage artis , misalnya aja homepagenya Dessy Ratnasary , terus saya ingin menempatkan foto fotonya Dessy di sana , apakah saya perlu mendapat izin dari dia terlebih dahulu?(Jawaban)
                        2. Dimana tempat mengurus IMB (kecamatan atau dinas bangunan atau ada instansi lain) ?Berapa biaya sesungguhnya dari mengurus IMB ?Apa sangsinya bila tidak ada IMB, karena saya merasa dipermainkan jadi saya malas untuk mengurusnya ?Bagaimana kalau kita mengadukan aparat yang nakal dan kemana tepatnya?(Jawaban)

                          sedikitkan lebih enak dong…

                          Tanya Jawab Hukum Perusahaan (hukumonline.com)

                          ini tentang perusahaan, penting nih…

                          1. Yth. Pengasuh Hukumonline Saya mohon bantuan bapak/ibu pengasuh tentang batasan perusahaan satu group dan referensinya apakah ada UU atau PP atau hal lainnya yang bisa menjelaskan hal tersebut. Terimakasih atas penjelasannya. Salam, A. Hakim
                          2. Apakah barang jaminan berupa sepeda motor seharga pasaran 4 juta beserta BPKB & STNK boleh dijual atas hutang orang yg menjaminkan sebesar 10 juta. karena yg punya hutang dan yg menjaminkannya tidak ada itikad baik untuk menyelesaikan dan tidak bisa dihubungi lagi. janjinya 1 minggu akan datang menyelesaikan, tapi setelah tiga bulan ngga datang2 dan tidak bisa dihubungi lagi. karena kalo dijual pun tidak mencukupi hutangnya malah masih sisa banyak. sedangkan uangnya adalah uang perusahaan yg harus segera dipertanggung jawabkan. apakah kalo itu dijual kita bisa dituntut pasal penggelapan nggak?
                          3. Dapatkah dijelaskan dengan rinci perlindungan apa yang telah diakomodir oleh UUPT kita terhadap pemegang saham baik pemegang saham mayoritas maupun minoritas?
                          4. Saya tadinya presiden direktur diperusahaan dan pemegang saham 30%, saya mengundurkan diri dengan surat pengunduran diri bermeterai, tapi pengalihan saham dan penggantian saya sebagai presiden direktur tidak dilakukan dalam bentuk RUPS, apakah dengan begitu saya sudah sah? Kemudian pertanyaan saya sahkah seorang komisaris mewakili perusahaan di dalam maupun di luar pengadilan? Demikianlah pertanyaan saya, terimakasih.
                          5. Mengapa badan hukum asing yang ingin beroperasi di Indonesia harus menjadi Perseroan Terbatas dulu?
                          6. Bagaimana jika PT. PMA mengalami pailit dan semua aktiva sudah dijual untuk membayar hutang-hutang PT? Apakah harta kekayaan pribadi Dewan Direksi dan komisaris dapat disita untuk membayar hutang PT tersebut?. Dan jika dapat, bagaimana kalau semua harta pribadi Dewan komisaris dan Direksi sudah habis untuk membayar hutang tetapi masih hutang PT, belum lunas juga, apakah dapat dituntut dengan kurungan penjara? Terimakasih atas jawabannya.
                          7. Saya mendirikan sebuah perseroan terbatas dengan seorang rekan. Rekan saya selaku Direktur Utama, sedangkan saya selaku Komisaris Utama dan juga masing-masing sebagai pemegang saham. Tanpa sepengetahuan saya, saham saya telah dibagi-bagikan kepada saudara rekan saya. Itu dilakukan tanpa RUPS dan persetujuan saya, di mana seolah-olah saya melakukan jual beli. Ketika saya mengetahuinya, ternyata rekan saya sudah membuatkan akta di depan notaris dan saat ini perkembangannya sedang dalam proses pengesahan di Menteri Kehakiman. Yang menjadi pertanyaan saya 1.Bagaimana notaris bisa membuatkan akta jual beli tsb tanpa persetujuan saya (apalagi sebagai Komisaris Utama)? 2.Apakah bisa akta jual beli tersebut dibatalkan dan kembali ke akta yg berisi susunan pemegang saham semula? 3.Notarisnya mengusulkan diadakannya akta jual beli kembali kepada saya. Apa bisa demikian dan apa resikonya? Jika begitu berarti akta jual beli palsu itu bisa dinyatakan berlaku? Terima kasih atas bantuannya.
                          8. Bagaimana status suatu perseroan terbatas ( yang pendiriannya sesuai Undang-undang  No. 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman dan HAM ) di mana para pendirinya/pemegang sahamnya sejak awal hingga saat ini adalah sepasang suami istri yang tidak pisah harta, apakah pendirian PT tsb sah dan bagaimana bila dikaitkan dengan persyaratan pendirian PT minimal oleh 2 orang?
                          9. Pada tahap pendirian PT, tahap pengesahan adalah agar PT dapat memperoleh status badan hukum, namun PT baru menjadi badan hukum yang sempurna apabila sudah sampai tahap pendaftaran dan pengumuman. Bagaimanakah wewenang dan tanggung jawab direksi pada PT yang telah mendapatkan pengesahan tetapi belum melalui tahap pendaftaran dan pengumuman?
                          10. Saya ingin mendirikan CV dan saya ingin mendaftarkan secara resmi. CV yang akan saya jalankan bila telah berjalan nantinya, apakah ada dampaknya terhadap hukum bila belum didaftarkan secara resmi? apa syarat mendirikan CV dan berapa biayanya? ke lembaga mana yang berhak mensahkan pendirian CV saya tersebut? terima kasih…
                          11. Saya ingin mendirikan usaha dagang (UD) tapi sebelumnya saya belum ingin mendaftarkan resmi (menjadi badan hukum). UD tersebut akan saya daftarkan jika sudah bisa berjalan jadi untuk sementara tanpa badan hukum yang resmi -bisakah hal itu saya lakukan? Apakah ada dampaknya terhadap hukum? apa syarat mendirikan UD dan berapa biayanya? Terima kasih atas jawaban yang diberikan.
                          12. Saya sedang menjajaki untuk membuat usaha jasa kurir, yang hendak saya tanyakan bagaimana cara permohonan dan persyaratan pendiriannya?
                          13. Mengapa kita perlu mengesahkan akta pendirian sebuah Perseroan Terbatas pada Menteri Hukum dan Perundang-undangan? Apakah tidak cukup disahkan di notaris saja?
                          14. Pasca lahirnya UU No. 16 tahun 2001 tentang yayasan, orang kemudian sibuk berlaih pada perkumpulan/perhimpunan. Apa sih sebenarnya perbedaan antara keduanya ? Dari sisi hukum, legalitas dan kekuatan hukumnya lebih kuat yang mana ? Apa hak dan kewajiban dari masing-masing itu ?
                          15. Apakah yang seharusnya dilakukan dalam menangani proses keberatan pelaku usaha terhadap putusan KPPU?. Apakah tetap berpegangan pada hukum acara perdata yang berlaku ataukah dengan PERMA?. Lalu bagaimana agar keputusan KPPU bisa berkekuatan hukum?.
                          16. Apakah ada sanksi bagi sebuah PT.yang didirikan sebelum UU PT. No.1 Tahun 1995, tetapi setelah diberlakukannya UU PT tidak melakukan penyesuaian dengan UU No.1 tahun 1995? Terima Kasih
                          17. apakah dana untuk pembagian deviden suatu perusahaan itu diambil dari laba bersih atau dari saldo laba ?(dengan mengingat pada ketentuan di UU Perseroan Terbatas dan anggaran dasar perusahaan)
                          18. Bagaimana cara-cara mendirikan sebuah kantor hukum di Jakarta ? Apa saja syarat-syarat minimalnya ? Lalu, diatur dimana cara-cara mendirikan kantor hukum tersebut ? Terima Kasih.
                          19. Halo Bung Pokrol. Saya ingin menanyakan menganai peraturan hukum yang mengatur usaha di bidang entertainment atau event organizer, apakah benar usaha seperti ini di atur dalam hukum impresariat? Kalau Ya, apakah yang dimaksud dengan hukum Impresariat itu? bagaimana prosedur pengurusannya dan berapa biayanya? Jika bukan, peraturan badan hukum apa yang mengatur jenis usaha seperti ini? dan di mana saya bisa mendapatkan informasi yang sejelas-jelasnya mengenai peraturan ini?
                          20. Ijin apa saja yang kita perlukan untuk mendirika suatu yayasan? Apakah ada aturan yang mengaturnya?
                          21. Saya ingin menanyakan, apakah orang asing atau Badan Hukum Asing boleh mendirikan Yayasan di Indonesia?
                          22. Saya ingin menanyakan mengenai struktur permodalan perusahaan. Seperti yang kita ketahui bahwa pada saat suatu perusahaan didirikan jumlah modal ditempatkan haruslah minimal 25% dari jumlah modal dasar dan modal disetor harus telah disetor minimal 50% dari modal ditempatkan dan saat pengesahan seluruh modal yang telah ditempatkan harus sudah disetor penuh. Bagaimanakah akibat hukumnya bila pada saat perusahaan telah berdiri modal ditempatkan komposisinya berkurang menjadi dibawah 25% dari modal dasar mengingat UUPT hanya mengatur bahwa pengurangan modal (modal dasar, ditempatkan, atau disetor) hanya berlaku setelah mendapat persetujuan menteri Kehakiman. Apakah hal tersebut sebenarnya diperbolehkan?
                          23. Apakah yang menjadi perbedaan antara perusahaan tertutup dan perusahaan terbuka?
                          24. Menurut ketentuan Undang-undang No.16 tahun 2001, tanggung jawab pengurus yayasan tidak terbatas, bahkan sampai dengan kepada pribadi pengurusnya. Bagaimana jika kita menggunakan “Lembaga” sebagai alternatif penggantinya dan bagaimana pengaturannya menurut hukum positif Indonesia, mohon penjelesan, terima kasih.
                          25. 1. Apakah Firma itu? 2. Bagaimana pertanggungjawaban anggota Firma? 3. Bagaimana tata cara pendiriaan Firma? 4. Bagaimana stattus hukum Firma? 5. Bagaimana berakhirnya Firma?
                          26. Apakah firma sebuah badan hukum dan apakah sebuah firma boleh menjadi pemegang saham dalam PT?
                          27. Saya, pemegang saham sebesar 2%, mengetahui bahwa RUPS Tahunan di tahun kemarin tidak terlaksana. Terlintas saya berpikir, “Apakah hukumnya untuk sebuah perusahaan yang lalai dalam melaksanakan RUPS tahunan?” Akhirnya, saya menanyakan hal tersebut kepada A, pemegang saham 44%. A menjawab, ” RUPS tidak perlu dilaksanakan karena tiap hari telah diadakan RUPS, karena A digabung B [pemegang saham 18%] sudah lebih dari setengahnya.” Perlu diketahui bahwa B bisa dikatakan pasti selalu mengikuti kata A. Di samping itu, A juga yang selalu menggunakan/ mengatasnamakan management dalam membuat keputusan-keputusan yang bersifat prinsip. Dimana dalam management itu sendiri, 1 orang adalah adik kandungnya A sendiri dan 2 orang adalah adik iparnya A, yang masing-masing juga merupakan pemegang saham. Hal-hal yang saya hendak tanyakan adalah: 1. Apakah pernyataan A dapat dibenarkan menurut hukum yang berlaku untuk sebuah perusahaan baik lokal maupun internasional? 2. Apabila A salah, maka hukuman apa yang dapat dilakukan pada A? 3. Apa langkah yang sebaiknya dilaksanakan oleh saya selaku pemegang saham 2% dalam hal ini? 4. Bagaimanakah peraturan/pasal yang mengatur tentang hukum perusahaan, khususnya yang menyangkut tentang pemegang saham mayoritas dan minoritas? 5. Berapa persen sahamkah minimal untuk seorang pemegang saham dapat menguasai sebuah perusahaan secara mutlak, dalam hal membuat keputusan yang bersifat prinsip?
                          28. Bagaimana persyaratan mendirikan perseroan terbatas yang merupakan penanaman modal asing?
                          29. Dengan UU Yayasan yang baru No.16 tahun 2001, apakah ada perbedaan yang krusial kalau kita ingin membentuk suatu yayasan. Misalnya, apakah masih harus melalui proses pengadilan atau langsung menunggu Berita Acara dari Depkeh dan HAM? Tolong uraikan juga persyaratannya sebelum menghadap ke notaris untuk membuat aktanya, terima kasih.
                          30. Apakah hukum perusahaan indonesia mengenal derivative action suit (gugatan derivatif)?
                          31. Saya dan seorang rekan mendirikan PT. Dalam anggaran dasar pendirian PT, rekan A selaku Direktur dan memiliki 30 % saham. Saya selaku Komisaris dan memiliki 70 % saham (dimana berdasarkan perjanjian dan kuasa notaris, dalam PT tersebut saya memiliki 30 % saham dan sisanya 40 % milik rekan B yg memberikan kuasa kepada saya untuk mengurus segalanya). Bulan lalu rekan B meninggal dunia. Tanpa sepengetahuan saya, rekan A telah menjual saham saya (70%) kepada anak-anaknya. Sehingga saya hanya tersisa 15 % saja (termasuk saham B). Bahkan jual beli palsu ini sudah dibuatkan akta oleh notaris berikut akta perubahan susunan pemegang saham. Saat ini sedang dalam pengesahan di MenKeh. Saya memiliki bukti bahwa notulen rapat tidak ada tanda tangan saya, karena memang saya tidak diundang dalam RUPS itu. Saya rasa ini bentuk penipuan. Saya juga sudah mendatangi notaris ybs dan menegurnya. Mungkin karena takut notaris tsb sulit sekali utk dihubungi. Pertanyaan saya : 1. Saya ingin membatalkan jual beli saham fiktif tsb dan kembali ke susunan pemegang saham awal. Apakah bisa dilakukan pembatalan akta? Krn notaris sengaja mengulur waktu dan tidak ingin membatalkan (krn takut minta di MenKeh). Notaris mengusulkan jual beli lagi. Tetapi rekan A tidak mau tanda tangan jual beli utk kembali ke susunan awal. 2. Sanksi apa yg akan dikenakan kepada notaris yg berani membuatkan akta jual beli saham tanpa persetujuan saya? 3. Langkah apa yang harus saya diambil? Saya harus menghubungi siapa? Terima kasih atas jawabannya dan saya sangat menunggu jawaban secepatnya karena situasi di PT makin panas.
                          32. Apakah hukum membenarkan suatu usaha dagang dan jasa tidak berbadan hukum? Jika benar, pada kondisi bagaimana. Jika salah, dasar hukumnya apa, dan harus bagaimana? Bagaimana pula kedudukan usaha dagang dan jasa yang tidak berbadan hukum dalam membuat ikatan kontrak? Siapa yang harus menanggung kewajiban bila terjadi wanprestasi? Sampai sejauh mana?
                          33. Apakah saat sekarang ini sudah dapat pihak asing melakukan investasi di bidang iklan? tolong dong dengan aturannya, terimakasih.
                          34. UU tentang yayasan mengatur, bahwa harta yayasan yang bubar agar dialihkan kepada yayasan yang sejenis dan semaksud dengan yayasan yang telah bubar atau kepada negara. Mengapa demikian? Apakah betul harta yayasan yang sudah bubar tsb (tentunya setelah ada likuidasi) tidak ada pemiliknya, sehingga perlu campur tangan negara?
                          35. Tolong dijelaskan implementasi UU no.16/2001 dan kaitannya dengan penyelenggara pendidikan (tinggi). Apakah ada aturan pelaksanaannya? Adakah contoh konkret skema hubungan yayasan dengan badan usaha/lembaga pendidikan, dan lain-lain.
                          36. Saya dikeluarkan sebagai Direktur dan pemegang saham, tapi tidak diberi kesempatan untuk membela diri sehingga ngambang, pertanyaannya adalah: 1. Bagaimana status saya apakah dapat mengajukan ke pengadilan Negri atas hak saya yang dimaksud. 2. Apakah Direksi dan komisaris dapat mengeluarkan saya sebagai Direktur meskipun tanpa kehadiran saya. Terima kasih atas kerja samanya.
                          37. Saya berencana untuk medirikan sebuah pabrik ADK (air minum dalam kemasan) dan yang menjadi pertanyaan saya adakah peraturan dari menteri perdagangan yang menyatakan bahwa untuk mendirikan pabrik tsb. Apakah saya harus memiliki peralatan laboratorium (untuk menganalisa kadar air)? Ataukah saya boleh menggunakan jasa lab-lab yang ada di luar perusahaan? Mohon bimbingannya. Terima Kasih
                          38. Apakah untuk melakukan hibah saham perlu dilakukan penawaran terlebih dahulu kepada pemegang saham lainnya.
                          39. Peraturan investasi yang berlaku membatasi kepemilikan saham bagi pemegang saham asing untuk bidang-bidang tertentu atau sama sekali tertutup bagi asing. Akan tetapi untuk tetap dapat berusaha dalam bidang yang tertutup tersebut atau untuk dapat memegang saham lebih dari yang ditentukan oleh peraturan, para pemegang saham asing menggunakan pihak ketiga/nominee yang berupa individu/badan hukum Indonesia untuk menjadi pemegang saham dalam perusahaan tersebut. Individu/badan hukum Indonesia tersebut mendapatkan dananya melalui loan ari si pihak asing, menggadaikan sahamnya kepada pihak asing dan menyerahkan hak-haknya sebagai pemegang saham melalui surat kuasa. Dengan demikian secara tidak langsung si pihak asing tersebut telah menjalankan hak dan kewajibannya sebagaimana pemegang saham dalam perusahaan tersebut. Padahal bidang usaha perusahaan tersebut tertutup/ terbatas bagi asing. Bagaimana pendapat Anda menganai hal ini? Walaupun penanaman modal tidak langsung/indirect shareholding tsb tidak bertentangan dengan hukum, tapi hal tersebut dapat merugikan karena bidang usaha tertentu tersebut terbatas atau tertutup bagi pihak asing?
                          40. Bisakah badan hukum asing mengakuisisi perusahaan telekomunikasi indonesia seperti PT.Telkom, tbk. misalnya, hingga memiliki 100% saham ?
                          41. Apakah yang dinamakan integrasi vertikal?
                          42. Dalam jenis kontrak bisnis yang biasa dipakai dalam praktek sehari-hari, Ada berapa macam baik yang sifatnya insidental atau standard (seperti TAC, BOT, TAA, joint operation, production sharing, dll) Dimanakah bisa diperoleh copy dari jenis-jenis kontrak tersebut?
                          43. Sejauh manakah pemegang saham bertanggungjawab dalam “debt restructuring”?
                          44. Bisakah Pemegang Saham lama atau Pengurus Lama (Direksi dan Komisaris) pada suatu Perseroan dimintai pertanggungan Jawaban atas hutang sewa menyewa rumah, yang dilakukan semasa periode jabatan pemegang saham lama dan pengurus lama..diasumsikan pemegang saham baru atau Direksi dan Komisaris Baru tidak mau bertanggung jawab atas perbuatan Pemegang saham Lama dan Pengurus lama tersebut..?\
                          45. Bagaiamana pemakaian mengenai asset perusahaan yang khususnya yang disebut dengan benda bergerak dan tidak bergerak? Kebetulan saya lagi membuat daftar asset perusahaan, apa aja yang penting buat saya ketahui, terima kasih sebelumnya
                          46. Saya pernah melihat di sebuah media cetak laporan keuangan suatu Perseroan Terbuka yang bergerak di bidang Perbankan. Namun begitu saya lihat komposisi pemegang saham, saya menemukan bahwa hanya tiga orang saja yang memegang saham perseroan tersebut walaupun Perseroan itu suatu Perseroan Terbuka. Pertanyaan saya adalah bagaimana hal ini bisa terjadi, karena menurut sepengetahuan saya bahwa suatu Perseroan Terbuka memiliki setidaknya dua syarat, yaitu: a. memiliki modal disetor minimal Rp. 3 milyar b. pemilik saham sekurang-kurangnya 300 pemegang saham. Demikianlah saya sangat berterima kasih atas jawabannya.
                          47. Apakah materi dari Peraturan Pemerintah no. 15 tahun 1999 pasal 2 (1) bertentangan dengan pasal 28 (1) Undang-undang No.1 tahun 1995 tentang Perseroan terbatas? Terimakasih.
                          48. Bila sebuah PT A yang adalah sebuah PMA modal patungan (joint venture) antara Perusahaan Asing dan Perusahaan Nasional melakukan ekspor barang ke luar negeri tanpa sepengetahuan Perusahaan Nasional yang merupakan salah satu pemegang saham PT A tersebut, bagaimana tindakan hukumnya, saya minta pendapatnya, beserta sanksi, dan peraturan yg mengaturnya, terima kasih.

                          Banyak juga yah… pada intinya ini adalah problem based learning, belajar dari permasalahan orang lain.. mungkin itu cara yangterbaik dalam mempelajari.. hukum.. dengan sebuah contoh kasus dan bukan hanya teori belaka…

                          Tanya Jawab Hukum HAKI (hukumonline.com)

                          Ini tentang HAKI.. nek ra..

                          1. Apakah kemiripan nama dari KEBAB TURKI BABA RAFI ada kemiripan nama dengan KEBAB TURKI ABAHANIF dan bisa dituntut secara hukum?setahu saya yang bisa dituntut secara hukum karena ada kesamaan nama, kemiripan pengucapan/frase, dan bukan kesamaan/kemiripan sebagian kata.karena yang dipetenkan adalah satu kalimat bukan perkata. syuaib
                          2. Saya bekerja di sebuah perusahaan sistem informasi, dimana produknya adalah sebuah software. Akan tetapi suatu saat timbul suatu masalah terhadap perusahaan tempat saya bekerja tersebut. Nah begitu ada permasalahan dalam perusahaan, ternyata direktur dan beberapa karyawan tempat saya bekerja tersebut mendaftarkan hak cipta semua produk yang dihasilkan atas nama mereka. Meskipun sertifikat hak cipta belum keluar, akan tetapi saat ini mereka telah mengumumkan ke publik bahwa merekalah pemgang hak cipta atas produk tersebut. Nah dalam menghadapi persoalan tersebut, apakah yang sebaiknya kami lakukan? Terima kasih.
                          3. Saya ingin tanya, jika kita mengambil gambar yang sekiranya sudah menjadi milik trademark (misal logo perusahaan intel) dari internet, kemudian kita ambil sebagai gambar yang ditempel di kaos dan dijual… Apakah itu melanggar hukum? Terimakasih
                          4. Pasal-pasal manakah dalam undang-undang hak cipta yang terkait secara langsung dengan perlindungan terhadap hak cipta program-program komputer? Bagaiman bila mengcopy program comersial yang telah dibeli untuk kepentingan sendiri, seperti misalnya backup data (tanpa ijin)? Sejauh mana sebuah perbuatan dikategorikan sebagai kegiatan “membajak” perangkat lunak? Terimakasih
                          5. Kami berniat menyediakan service berupa film dan musik di internet, ijin dan license apa saja yang harus kami penuhi, selain itu surat ijin usahanya seperti apa? Sekarang kami sudah bergerak di software developer. Terimakasih
                          6. Saya mau menanyakan tentang prosedur pendaftaran hak cipta dimana bentuk ciptaannya adalah lagu. Berdasarkan Undang-undang No.12 Tahun 1997, dari website http://www.dgip.go.id/article/articleview/32/1/9/ tertulis bahwa untuk lagu: 10 (sepuluh) buah berupa notasi dan atau syair. Apakah prosedur itu berlaku juga pada Undang-undang No.19 tahun 2002? Kalau memang benar, apakah ‘HARUS’ mendaftarkan 10 lagu baru bisa dilindungi oleh hak cipta untuk lagu yang telah diciptakan? Terimakasih
                          7. 7. Mengenai kasus klikbca.com, kasus itu bisa disebut typosquatting atau phishing? Karena saya pernah membaca definisi kedua istilah itu mirip. Bisakah dalam penyelesaian nya diterapkan UUHC dan merek, mengingat tampilan website yg serupa dengan website aslinya?
                          8. 8. Mohon dijelaskan mengenai royalti hak cipta. Saya saat ini ditagih oleh lembaga KCI, yang meng- atasnama-kan pencipta lagu. Mereka bilang ada undang-undang yang menyatakan kalau memutar / mengumumkan lagu harus bayar royalti ke KCI. Bagaimana ini bisa terjadi ? Apakah itu legal? Bukannya pungutan itu harus dari pemerintah ? Terima kasih
                          9. 9. Saya ingin menanyakan beberapa hal pertama, apakah diperbolehkan suatu depot air minum menggunakan kemasan galon merek tertentu (misalnya aqua) untuk diiisikan kembali dengan air minum di depot air minum? 2. Pada kemasan aqua tertulis kode SNI dan MD, kode tersebut melambangkan apa? Terima kasih.
                          10. 10. Kami bergerak di bidang garment. Akhir-akhir ini kami menemukan beberapa produk di pasaran yang menggunakan Merek terdaftar kami tanpa persetujuan dari kami. Bagaimana cara penanggulangannya? Jika kami menemukan produsen atau distributor produk merek illegal tersebut, kepada siapa kami harus melaporkan kasus ini? Apakah kami bisa menuntut ganti rugi sebesar-besarnya?
                          11. 11. Apakah perlindungan hukum pemegang trade secret sama dengan perlindungan hukum yang diperoleh pemegang desain industri?
                          12. 12. Pertanyaan saya tentang bagaimana kualifikasi atau syarat-syarat suatu ciptaan lagu dianggap sudah merupakan milik umum? Apabila saya ingin menggunakan lagu yang sudah dianggap sebagai ciptaan yang sudah merupakan milik umum untuk kepentingan komersial, apakah saya tinggal langsung memakainya tanpa ijin dan prosedur tertentu atau harus ijin ke Dirjen HAKI atau saya harus mengumumkan terlebih dahulu di media massa? Tolong penjelasannya
                          13. 13. Salam kenal, saya bekerja di salah satu perpustakaan di Jakarta. Di perpustakaan yang saya kelola terdapat koleksi Audio Visual berbentu VHS, kemudian saya ingin mengubah formatnya menjadi DVD, dengan kata lain VHS dialih mediakan menjadi bentuk DVD, alasannya karena masyarakat Indonesia pada umumnya atau anggota perpustakaan kami jarang sekali yang mempunyai player VHS. Pertanyaan saya, apakah pengalihan bentuk media di perpustakaan merupakan tindakan pelanggaran hukum dalam Hak Cipta menurut hukum positif kita? Terima kasih.
                          14. 14. Jika di dalam perjanjian yang judulnya bukan merupakan perjanjian lisensi, apakah penerima lisensi tersebut berhak untuk mendaftarkan merek atas namanya, sedangkan pemberi lisensi tidak memberikan hak tersebut di dalam perjanjian. Apakah Pemberi lisensi bisa mengklaim mengingat sertifikat atas merek tersebut telah keluar dan atas nama penerima lisensi? Apakah perjanjian tersebut sah sebagai perjanjian pemberian lisensi
                          15. 15. Saya ingin menanyakan tentang hak cipta. Suatu perusahaan di Indonesia baru2 ini mengklaim dirinya sebagai pemegang hak cipta atas jenis ciptaan: Program Komputer. Misalnya saja untuk program Akuntansi, program HRD, program Pengadaan, atau program ERP dengan merek ‘X’. Kemudian perusahaan tersebut mengirimkan surat ke seluruh perusahaan (calon) client dan mengaku bahwa dia sebagai pemegang hak cipta atas karya tersebut, dan seolah-olah memperingatkan perusahaan (calon) pemakai program sejenis bahwa pemakai akan terkena sanksi; kemudian dia menawarkan barangnya. Saya agak bingung. Apakah dengan hak cipta atas program komputer yang dia miliki dia berhak mengklaim atas aplikasi komputer yang sudah beredar, sudah dipakai, atau yang akan dipakai/dikembangkan oleh perusahaan lain yang memiliki “merek lain”/ “tanpa merek”? Sedangkan fakta menunjukkan bahwa program sejenis dari luar negeri sudah beredar, dan ada, jauh sebelum hak cipta perusahaan tersebut didaftarkan. Dan apakah ‘remake’ atas suatu produk aplikasi komputer, termasuk pelanggaran hak cipta? Misal perusahaan saya membuat suatu aplikasi yang mirip sekali fungsinya dengan MS-Word/Excel atau Powerpoint? Terima kasih atas jawabannya.
                          16. 16. 1. Saya mau menanyakan bagaimana saya harus mendaftarkan hak cipta atas software aplikasi yang saya buat sendiri ? 2. Berapa kira-kira biaya yang diperlukan ? 3. Kalau di jakarta, dimana alamat/no.telp. tempat untuk mendaftarkan hak cipta?
                          17. 17. Gimana proses mengajukan paten?
                          18. 18. saya mau bertanya tentang kepastian mengenai siapakah yang dapat dinyatakan secara sah sebagai pemegang hak cipta. jika kita lihat di bagian penjelasan UU no.19/2002, pasal 5 (2) dan 35 (4), maka secara awam dapat disimpulkan bahwa kita tidak perlu “capek-capek” mendaftarkan ciptaan kita, karena tetap terlindungi. apakah pengertian awam ini benar atau tidak..? mohon penjelasan, terima kasih.
                          19. 19. 1. adakah perlindungan hukum terhadap suatu karya desain interior? 2. Ketentuan apa yang mengatur perlindungan tsb? 3. Bagaimanakah caranya seorang pendesain dapat memperoleh perlindungan hak?
                          20. 20. saya mendengar istilah passing off dalam bidang haki, apa sih sebenarnya passing off itu, apa bedanya dengan infringement atau istilah-istilah lainnya dalam maslah hukum merek
                          21. 21. Saya mau tanya, misalkan di suatu jalan misalnya: “jalan indra” ada beberapa warung soto dengan nama: Soto Jalan Indra (ukuran huruf sama besar, warna dasar kuning, huruf warna hitam), Soto Jalan Indra 35 (ukuran huruf sama besar warna dasar putih, huruf warna hitam & merah untuk angka 35), Soto Asli Jalan Indra (ukuran sama besar, huruf A divariasi, warna dasar putih, huruf warna hitam semua), Soto Jalan Indra 76 (ukuran huruf 76 lebih kecil, warna hitam dan merah untuk huruf 76, dasar putih), Soto Indra 67 (ukuran huruf 67 lebih kecil dan warna merah, dasar putih, huruf lain warna hitam). Ternyata warung dengan nama: Soto Jalan Indra mendaftarkan merek dengan nama: Jalan Indra dengan warna dasar kuning. Apakah warung soto lain dapat dikatakan melanggar UU Merek? Padahal tidak ada yang menggunakan warna dasar kuning, tapi semua menggunakan nama Jalan Indra ada yang ukuran nya sama besar dan ada yang ukurannya tidak sama. Apakah dengan didaftarkan sebagai merek, tulisan jalan indra sama sekali tidak dapat digunakan pihak lain? Karena warung di situ memang terletak di jalan indra semua dan di warung soto selalu menulis soto jalan indra.
                            Bagaimana jika yang menggunakan nama atau merek adalah warung makanan bukan soto? Manakah yang terkena atau melanggar dan mana yang tidak? Mohon dijelaskan. Terima kasih.
                          22. nama saya rully, saya mahasiswa PTS di bandung. Saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan sbb pada masa sekarang pemasaran merek perusahaan tidak hanya dapat dipasarkan di dunia nyata tetapi dapat juga di pasarkan dalam dunia maya, yaitu di media internet dengan cara membuat nama domain. Yang menjadi pertanyaan saya adalah 1. bagaimanakah pengaturan nama domain di Indonesia? 2. apakah dampak nama domain terhadap pemasaran merek perusahaan? 3. apakah ada persamaan/perbedaan antara nama domain dan merek jika ada tolong sebutkan? 4. bagaimanakah penyelesaian apabila terjadi seketa nama domain di Indonesia?
                          23. Untuk ketentuan hukum yang mengatur mengenai permasalahan MEREK, apakah masih dipergunakan UU No. 14 Tahun 1997 tentang Merek….atau sudah ada Undang-Undang lain yang terbaru….
                          24. Apakah di Indonesia sudah ada peraturan yang mengatur tentang dunia Cyber internet)terutama tentang hak cipta naskah. Misalnya terjadi pengambilan naskah lewat internet sebagian atau seluruhnya dan kemudian di-posting (dipasang pada web lain, apakah hal ini bisa dituntut dengan hukum yang berlaku di Indonesia.
                          25. Saya bekerja di BUMN Migas dalam suatu penelitian telah menemukan suatu formula kimia untuk produk migas. Produk tersebut ready for use dan siap dipasarkan, apa yang harus dilakukan agar produk tersebut mempunyai asas legal?
                          26. Saya mempunyai paman yang telah membuat sebuah alat dalam mekanisasi pertanian. Alat ini dapat dibuat massal karena biayanya murah dan manfaatnya besar. Ke manakah paman saya harus mengurus patennya, berapa biayanya, dan apa syarat-syaratnya? Jika ada yang mencontek temuan paman saya itu, apakah ada sanksinya? Benarkah ada jangka waktu untuk massa paten?

                          Sampai disini untuk sekarang

                          Tanya Jawab Hukum Perjanjian (hukumonline.com)

                          Ini sedikit pertanyaan tentang hukum perjanjian…. met menikamatinya…

                          1. Apa perbedaan antara “pengalihan hak atas merek karena (berdasarkan) perjanjian” dengan “pemberian hak atas merek berdasarkan perjanjian lisensi”?
                          2. bagaimanakah dapat membedakan antara perbuatan melanggar hukum(onrectmatiedaad) dan wanprestasi dalam sebuah perjanjian ?
                          3. Pasal 82 dan 89 UU No. 1/95, demikian pula dalam anggaran dasar, suatu PT menyatakan bahwa direksi mewakili PT baik di dalam maupun di luar pengadilan serta dapat memberi kuasa tertulis kepada karyawan dan orang lain untuk melakukan perbuatan hukum tertentu atas nama PT. Permasalahannya adalah bagi PT yang sudah cukup besar kegiatannya, maka :1. Apabila ada suatu perjanjian yang akan ditandatangani oleh orang yang bukan direksi, apakah orang harus mendapatkan kuasa tertulis lebih dulu dari direksi? 2. Apakah tidak ada jalan lain selain pemberian kuasa sebagaimana tersebut di atas, misal direksi membuat surat keputusan yang berisi bahwa untuk suatu nilai tertentu penandatanganan perjanjian cukup oleh setingkat kabag atau manajer? Atau 3. Bisakah dengan cara membuat surat kuasa yang berlaku umum bagi pegawainya yang setingkat kabag atau manajer tersebut ?
                          4. Ada dua orang mahasiswa berumur 17 dan 19 tahun akan mengadakan perjanjian pinjaman untuk memenuhi biaya kuliah. Saya ingin mengetahui pada usia berapa seseorang dapat menandatangani kontrak pinjaman tersebut, atas tanggung jawabnya sendiri, tanpa persetujuan dari orang tua/wali mereka sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
                          5. Bagaimana kekuatan dan dasar hukum dari sebuah perjanjian sepihak? Dalam hal ini perjanjian sepihak adalah perjanjian yang berkaitan dengan dua buah pihak. Namun yang bertandatangan hanyalah satu pihak didampingi oleh saksi-saksi dan materai.
                          6. Seperti diketahui, e-commerce itu mencakup B2C dan B2B dan dapat dilakukan melalui IRC, e-mail dan web. Dimensi e-commerce juga mencakup transaksi antar pihak domestik (nasional) maupun antar pihak domestik dan non domestik (internasional). Dalam perjanjian apa pun kita harus memperhatikan BW sebagai pedoman dalam pembentukan perjanjian. Lalu, apakah transaksi e-commerce B2C melalui website telah memenuhi syarat sahnya perjanjian dalam Pasal 1320 BW? Kapankah saat lahir perjanjian dalam transaksi tersebut? Siapa sajakah pihak yang teribat dalam e-commerce selain penjual dan pembeli?
                          7. Mohon dapat dijelaskan mengenai unsur-unsur perbuatan melawan hukum dan apakah pembatalan suatu rencana kerja secara sepihak sebelum adanya kontrak kerjasama dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum?
                          8. saya minta tolong untuk dijelaskan tentang hapusnya perikatan. kemudian apabila ada seorang pelukis yang telah dibayar (baik sebagian ataupun seluruhnya) untuk menyelesaikan suatu lukisan diri tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya itu karena ia meninggal dunia, bagaimana perikatan yang terjadi antara pelukis tadi dengan orang yang memberinya pekerjaan? apakah perikatan itu hapus atau masih berlanjut? mengapa? terima kasih.
                          9. Apakah kesalahan identitas para pihak dalam suatu perjanjian membatalkan suatu perjanjian? Pasal KUHPerdata mana yang mengaturnya?
                          10. Bagaimana kekuatan hukum suatu MOU (Memorandum Of Understending ) Apakah dapat dilakukan penuntutan dimuka pengadilan untuk pihak yang melanggar (Mohon dengan dasar hukumnya) ( terima kasih
                          11. Jika melihat dalam KUHPerdata maka terdapat pengaturan mengenai Perjanjian Untung-untungan. Saya bingung ketika mendapat pertanyaan, apakah asuransi juga sama dengan judi Togel yang dikategorikan sebagai perjanjian Untung-untungan ? apa perbedaan mendasar dari keduanya ? dilihat dari koneksitas hukumnya. terima kasih.
                          12. Perjanjian apa saja yang dapat menggunakan fidusia sebagai jaminan dan apakah perjanjian fidusia efektif dalam melindungi kepentingan kreditur? Bagaimana prosedur pendaftaran fidusia? Terima kasih.
                          13. Apakah peraturan perundangan RI (ICW, KHUPerdata, Keppres 18/2000)memperbolehkan klaim atas kontrak yang dibiayai dengan APBN/D atau anggaran BUMN/D ?
                          14. Tolong jelaskan mengenai perbuatan melawan hukum dan wanprestasi, dan perbedaannya. Terimakasih sebelumnya
                          15. Dapatkah pencabutan kuasa hukum kepada Pengacara/advokat dilakukan secara sepihak oleh si Pemberi kuasa/client? Bagaimana aturan hukumnya ? Terima kasih.
                          16. adakah syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seorang klien terhadap pengacara dalam menyelesaikan suatu kasus dan dapatkah seorang klien menuntut pengacaranya apabila pengacara yang bersangkutan melanggar perjanjian yang telah mereka sepakati begitu pula sebaliknya dan adakah kaitan kasus tersebut dengan BK III KUHPerdata yang mengatur tentang perjanjian jasa
                          17. Transaksi sewa jasa disepakati dalam kurs US$, selang beberapa waktu, pada saat ditagih, klien mau bayar pakai Rupiah. Karena kurs selalu berubah-ubah, maka kurs mana yang dipergunakan ? (saat transaksi / saat pemberian jasa / saat penagihan / pembayaran – kurs jual / kurs beli / kurs tengah)
                          18. Apakah Somasi itu ? terima kasih
                          19. Katakan kami melakukan investasi pada bidang usaha pertanian tertentu.Kami memberikan sejumlah modal dan dia yang akan mengelola usaha tersebut, dan dia akan mengembalikan modal investasi ditambah bunga dengan dicicil setiap bulan selama satu tahun. Untuk itu kami menandatangani surat perjanjian bermeterai dan disahkan oleh notaris secara bawah tangan (penandatanganan tidak dilakukan di depan notaris).Akan tetapi setelah kurang lebih 2 bulan,orang tersebut kabur dan tidak meninggalkan pesan apapun (semua lahan dan rumah tinggalnya yg ternyata hanya menyewa bulanan sudah kosong), dan dia tidak memenuhi pembayaran/kewajibannya tersebut hingga saat ini. Pertanyaan saya adalah, apakah perjanjian bawah tangan kami tersebut (diatas meterai dan disahkan oleh notaris) dapat dijadikan sebagai barang bukti? Apakah kami bisa mengadukan perkara tersebut dan kemana kami harus mengadu? Terima kasih atas jawabannya.
                          20. Sebut saja A, meminjamkan uangnya kepada B dengan bunga yang disetujui kedua belah pihak sebesar 13 %. Perjanjian tersebut dilakukan dengan lisan (tanpa perjanjian tertulis), A berasumsi bahwa perjanjian lisan ini dapat ditepati oleh B (karena A percaya sepenuhnya kepada B, dikarenakan B masih ada hubungan keluarga dengan A; B adalah istri dari sepupu kandung A). Hubungan Pinjam meminjam berlangsung sampai mencapai angka rupiah yang cukup besar (sekitar 60 jutaan), A terus meminjamkan karena tergiur oleh bunga yang disepakatinya. Sampai pada batas waktu tertentu A sadar akan kondisi keuangannya, A lalu menagih pinjaman uang tersebut kepada B. B berjanji akan membayar pada tanggal yang sudah ditentukan, tetapi selalu ada alasan (seperti dirampok, kecopetan dll). Suatu saat A menagih kembali kepada B, B dengan yakin menjawab bahwa sebagian uang tersebut sudah dikirim via ATM BCA ke no. rek A (bukti transfer ATM BCA dikirim lewat Fax ke kantor A), tetapi setelah diperiksa (lewat print out) uang tersebut tidak ada, menurut petugas bank bukti transfer ini tidak benar atau palsu. A dan keluarga (saudara-saudaranya) datang ke rumah B, kesimpulan yang didapat dari kunjungan tersebut B bersedia membuat pernyataan yang isinya menyatakan bahwa B mengakui memiliki hutang kepada A sebesar sekian juta rupiah dan akan dilunasi pada tanggal X bulan Y tahun 2001. Apabila B tidak melunasi pada tanggal tersebut maka persoalan akan diselesaikan melalui jalur hukum. Surat pernyataan tersebut ditandatangani pula oleh suaminya B sebagai penanggungjawab. Pada tanggal yang sudah ditentukan B (suami) hanya membayar kurang lebih 25 % dengan alasan 75 %-nya sudah dibayar cash kepada A pada waktu lalu yang dibawa sendiri oleh B ke kantor A. Menurut pengakuan A hal tersebut tidak pernah terjadi, sampai A pun berani diangkat sumpah. Sampai saat ini B selalu mencari-cari kesalahan A, dan pernah pada suatu hari B telepon ke kantor A dan mengaku dari Polda untuk menangkap A. Mohon diberikan pendapat, jalan apa yang harus ditempuh A untuk menyelesaikan permasalahan ini.

                          coba jawab ini…. mampus lho..