February 22, 2015

Juklak PHK: Petunjuk Pelaksanaan Pemutusan Hubungan Kerja

Juklak PHK: Petunjuk Pelaksanaan Pemutusan Hubungan Kerja

Rp. 31.500

Berita tentang demonstrasi dan tuntutan buruh terus bermunculan sampai sekarang. Dari berbagai kasus perburuhan yang terjadi maka salah satu yang menjadi sorotan adalah masalah pemutusan hubungan kerja (PHK).

Buku ini mengulas mengenai petunjuk pelaksanaan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh perusahaan atau pengusaha terhadap pekerja/buruh dengan segala konsekuensinya, termasuk berapa nilai kompensasi yang akan diperoleh yang meliputi uang pesangon, uang pensiun, uang penghargaan, dan uang tunjangan-tunjangan lainnya yang berkaitan dengan pekerja/buruh.

Informasi dan pembahasan dalam buku ini sangat dibutuhkan, tidak saja oleh pengusaha dan pekerja/buruh, tetapi juga oleh para pengamat masalah perburuhan, praktisi hukum, aparat negara, akademisi, maupun masyarakat umum lainnya.

February 22, 2015

Solusi Hukum Ketika Bisnis Terancam Pailit (Bangkrut)

Solusi Hukum Ketika Bisnis Terancam Pailit (Bangkrut)

Rp. 27.000

Perusahaan-perusahaan berikut pernah lolos dari gugatan pailit, misalnya: PT Texmaco Jaya, PT Telekomunikasi Seluler (Telkomsel), PT Bianglala Metropolitan (operator bus Transjakarta), PT Asuransi Jiwa Buana Putra, dan lain-lain.

Saat kita mendengar kata pailit atau kepailitan, satu hal yang tergambar dalam pikiran kita adalah suatu kondisi yang rumit dan serbakompleks. Pailit dalam hukum Indonesia diposisikan sebagai ultimum-remedium atau suatu “obat terakhir” dari kebuntuan atas debitur yang gagal membayar utangnya. Sebelum sampai pada pailit, pranata hukum memberikan jalan untuk mencoba perdamaian lewat penundaan kewajiban pembayaran utang atau dalam konsep kepailitan proses tersebut disebut dengan restrukturisasi, di mana antara debitur dan kreditor melakukan renegosiasi ulang atas utang atau semua hal yang terkait hubungan perdata kedua pihak tersebut.

Restrukturisasi jauh lebih efektif dan bermanfaat ketimbang kedua belah pihak melakukan gugatan permohonan pailit di pengadilan niaga, dengan waktu yang berlarut-larut serta biaya yang mahal. Restrukturisasi  dilakukan untuk menghindari citra buruk jika perusahaan digugat pailit.
Buku ini akan berguna bagi kalangan yang berkecimpung di bidang legal corporate, akademisi, dan mahasiswa fakultas hukum.

February 22, 2015

Buku Pintar Hukum Perseroan Terbatas

Buku Pintar Hukum Perseroan Terbatas

Rp. 51.300

Salah satu materi hukum yang diperlukan dalam menunjang pembangunan ekonomi adalah ketentuan-ketentuan di bidang perseroan terbatas. Dengan ketentuan-ketentuan tersebut, diharapkan perseroan terbatas sebagai badan usaha dapat berperan menjadi salah satu pilar pembangunan ekonomi nasional yang berasaskan kekeluargaan menurut dasar-dasar demokrasi ekonomi sebagai pengejawantahan dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45.

Pada Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas telah diatur bahwa Direksi, Komisaris, dan para Pemegang Saham pada prinsipnya bertanggung jawab secara terbatas. Namun, dalam hal-hal tertentu karena kelalaian atau kesalahannya mengakibatkan kerugian bagi Perseroan. Perbuatan merugikan ini dapat diminta pertanggungjawabannya sampai dengan kekayaan pribadi atau secara tanggung renteng.

Dalam buku ini dijelaskan masing-masing peran dan tanggung jawab para pihak yang terlibat dalam perseroan terbatas (Direksi, Komisaris, dan Pemegang Saham/RUPS). Selain itu, terdapat pula penjelasan mengenai merger perseroan terbatas dan aplikasinya di beberapa negara.

February 20, 2015

KPK dan Sistem Peradilan Pidana

KPK dan Sistem Peradilan Pidana

Rp. 65.000

February 20, 2015

Sistem Peradilan Pidana Anak

Sistem Peradilan Pidana Anak

Rp. 27.000

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan masa depan sebuah bangsa. Dalam konstitusi Indonesia, anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Untuk itu diperlukan suatu kebijakan dalam kerangka pembinaan dan perlindungan terhadap anak. Buku ini mengkaji tentang bagaimana hukum positif Indonesia melakukan perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan suatu kasus hukum. Pedoman undang-undang yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Buku ini membahas tentang hak dan kewajiban anak, anak yang berhadapan dengan hukum, proses penyelesaian perkara pidana anak, lembaga pembinaan dan advokasi bantuan hukum bagi anak, serta berbagai hal penting lainnya yang belum diatur dalam perundang-undangan sebelumnya.

Sebagai suatu bentuk kajian dari pemberlakuan suatu peraturan terbaru, maka tentu saja buku ini memiliki nilai lebih sehingga diharapkan dapat menambah wawasan baru dan pengetahuan pembaca mengenai bentuk-bentuk pembinaan dan perlindungan anak yang tersangkut masalah hukum.

Oleh karena itu, buku ini perlu dimiliki oleh para akademisi, mahasiswa hukum, praktisi hukum, maupun masyarakat umum yang keluarga/anaknya sedang mengalami kasus hukum.

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 531 other followers