18 Hukum & Teknologi, 36 Soal Ujian

Tanya Jawab Hukum & Teknologi (hukumonline.com)

ini ada lagi pertanyaan pertanyaan dari hukum online.. ayo siapa yang berani mencoba menjawab ini? kalo mau jawabannya langsung dan tidak mau menggunakan akalnyaterlebih dahulu untuk memikirkan jawabangnya langsung aja ke hukumonline.com .. namun sebaiknya mencoba mejawabnya dulu sendiri oke… ini bagian dari pembelajaran dari studi hukum online…

  1. Hukum mana kah yang berlaku (choice of law) dalam e-commerce? Dan pengadilan mana yang berwenang apabila terjadi dispute dalam e-commerce? terimakasih sebelumnya.
  2. Para pihak dalam perjanjian e-commerce disebut apa? dan apa hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian e-commerce? Apakah ada referensi tambahan tentang hal tersebut seperti buku atau makalah, terimakasih.
  3. Pada umumnya, hukum pidana konvensional (dalam KUHP) mengatur obyek yang berwujud, selain juga mengatur “perbuatan pidana” melalui organ tubuh manusia. Di sisi lain, pada dunia cyber, nilai ekonomi sering berbentuk immateriil, contohnya transfer / transaksi uang secara elektronik. Komputer juga digunakan sebagai peralatan untuk mengatur obyek yang bersifat data dan informasi melalui penggunaan perangkat keras maupun lunak (hardware dan software). Yang menjadi pertanyaan adalah apakah dapat pasal-pasal dalam KUHP (ps. 263, 362, 372, 378 dan 406) digunakan dalam kasus-kasus kejahatan dalam dunia cyber? Terimakasih.
  4. Bagaimana keabsahan suatu kontrak dan bentuk kontrak e-commerce, khususnya mengenai pembuktian dan masalah tanda tangan digital (digital signatur)? Terimakasih
  5. Apakah phising itu? Bagaimana pengaturannya dalam hukum kita? terimakasih.
  6. Dalam suatu kegiatan perdagangan online yg semakin marak ini, sering kali terjadi suatu kebingungan antara para pihak yg melakukan suatu perjanjian khususnya perjanjian jual beli. Kebingungan tersebut adalah diantaranya : Kapan Kesepakatan tersebut terjadi? Apa Dasar hukumnya, mengingat kita belum memiliki undang2 khusus mengenai transaksi elektronik?
  7. Misalnya kita hendah membuat suatu artikel atau media informasi yang akan di sebar luaskan dengan sumber atau gambar-gambar yang diambil dari internet atau media lainnya. Pertanyaanya : 1. Apakah hanya dengan menuliskan sumber berita dari media yang kita ambil tanpa meminta izin dari media tersebut merupakan pelanggaran hak cipta ? dan apakah sangsinya ? 2. Termasuk dalam jenis pendidikan atau komersialkah apabila kita mengirimkan artikel tersebut pada suatu media cetak dimana media tersebut bersifat komersial ? 3. Apakah bedanya bila kita mengambil gambar dari internet atau media lain dan menulis sumbernya dengan mengambil suatu informasi dari buku referensi dan menuliskan sumbernya, sedangkan kedua-duanya akan di sebar luaskan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.
  8. Cybersquater itu seperti apa dan bagaimana? Apakah sudah ada hukum yang mengaturnya? Apakah termasuk craker atau seperti apa? Apakah sudah ada kasus yang diadili tentang cybersquater ini? Bagaimana masalah cybersquater ini di Indonesia?
  9. Dalam menghadapi globalisasi TI, faktor-faktor apa yang menimbulakn tindak pidana cyber crime dan hambatan-hambatan apa yang dialami oleh para penagak hukum dalam menangani kasus ini
  10. Bagaimanakah pengaturan mengenai cyber crime di Indonesia? Dan jika dikaitkan dengan perlindungan konsumen, bagaimana pelaksaan perlindungan hukum terhadap konsumen/nasabah perbankan yang manderita kerugian akibat adanya cyber crime ini? 2. Topik apa yang paling menarik untuk diteliti dikaitkan dengan cyber crime ?
  11. Seperti apa sih tandatangan digital itu? Apakah konsepnya sama dengan “user” atau “password”, atau gabungan keduanya plus dengan image? Bagaimana mengadministrasikan perbedaan antara tandatangan digital Si A dengan Si B?
  12. Apakah Indonesia memiliki Undang-undang tentang cyber (internet). Saya mendapat somasi dari pengacara sebuah web local karena saya mengambil sebagian naskah dari web tersebut yang telah saya kompilasi.Apakah sudah ada Undang-undang yang mengatur dunia maya (virtual) tersebut mengenai penjiplakan. Dan yg dipakai dalam somasi tersebut adalah Undang-undang tahun 1987. Apakah Undang-undang penjiplakan di dunia nyata bisa digunakan untuk di dunia maya (internet). Saya mohon kejelasannya, terimakasih
  13. Seorang teman saya berkali-kali berhasil mencuri barang lewat internet. Dan yang hebatnya dari teman saya, dia berhasil membobol rekening kelas kakap dunia dan orang yang dicuri tidak merasa kecurian atau kehilangan uang tersebut. Padahal jelas uang tersebut diambil oleh teman saya. (Sekedar informasi, teman saya bisa menyiapkan uang sebesar 5 milyard dalam sehari). Pada mulanya saya pikir bohongan, lalu dia mencoba membuktikan dengan mengambil uang tabungan saya dari sebuah bank swasta nasional di Indonesia, meskipun akhirnya uang tersebut dikembalikannya lagi (saya tidak menyebut no.password dan dari bank mana tetapi hanya menyebutkan no.rekening saja). Barang terakhir yang dicuri adalah 3 buah motor Harley Davidson seri Heritage soft-tail. Dan pada saat ketangkap (itupun karena ada teman yang menginformasikan pada polisi bukan karena kepandaian polisi melacak pencuri). Namun beberapa saat kemudian dia dilepaskan dengan alasan tidak ada dasar hukumnnya (dan teman saya itu tidak mengeluarkan uang untuk menebus barang tersebut). Pertanyaan adalah apa benar tidak ada dasar hukumnnya kasus pencurian barang melalui internet diatas? Jika ada, tolong disebutkan dia bisa dikenai pasal berapa?
  14. Saya pernah melakukan suatu transaksi pembelian barang melalui internet, dengan sistim pembayaran dengan “tanda tangan digital”, setelah transaksi tersebut dilakukan, pihak penjual yang berjanji akan mengirimkan barang yang telah saya bayar dengan mekenisme tersebut tidak pernah mengirimkan barangnya, upaya hukum apa yang dapat saya lakukan? apakah perangkat hukum di Indonesia mengenal sistim pembuktian dengan data yang didapat di internet? seandainya transaksi tersebut saya lakukan dengan orang di Australia, hukum apa yang dapat saya pergunakan?
  15. Menurut hukum yang berlaku di Indonesia, apakah crawler diperbolehkan?

Piye apakah bisa menjawab pertanyaan ini tersebut.. malas ahhh…

36 Soal Ujian

Tanya Jawab Hukum Perlindungan Konsumen (Hukumonline.com)

Ini adalah salah satu matakuliah konsentrasi … hukum perlindungan konsumen.. semogo pertanyaan dari hukumonline ini bisa memberi pemahaman yang bertambah.. met menjawab soal ini oke..

  1. Apakah pencantuman tanggal kadaluwarsa pada suatu produk dapat dikualifikasikan sebagai perjanjian?
  2. Saya saat ini sedang mengajukan klaim asuransi kepada PT. ASKES atas perawatan kami di RS. Swasta. Karena kami masuk RS melalui Gawat Darurat, klaim kami dapat diterima. Tetapi dari klaim kami sebesar Rp. 7,6 juta hanya dikabulkan sebesar Rp. 590 ribuan saja dengan alasan obat-obatan yang dipakai bukan yang termasuk dalam daftar PT. ASKES. Dalam hal ini harus bagaimanakah kami bersikap? Diterima saja atau ada jalan lain? Masalahnya adalah obat-obatan tersebut bukankah kami yang memilih melainkan dokter-dokter yang merawat kami. oleh karenanya obat-obatan tersebut given sifatnya. Atas bantuannya terima kasih.
  3. Bagaimanakah Praktek Perjanjian kredit dalam Perbankan dimana terdapat perjanjian baku dengan klausula eksonerasi di dalamnya, dengan keluarnya UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pasal 18 tentang Perjanjian baku, apakah nasabah dapat benar-benar terlindungi, dan apakah hal tersebut dapat berpengaruh buruk bagi kinerja perbankan?
  4. Dalam uupk disebutkan bahwa perjanjian yang berkaitan dengan konsumen, termasuk didalamnya perjanjian asuransi tidak boleh berbentuk baku, akan tetapi didalam perjanjian asuransi ternyata masih terdapat perjanjian yang berbentuk baku. apakah hal ini bertanda bahwa telah terjadi dualisme hukum atau tidak ?

yah hanya itu short but sweet ain’t it? oke deh itu saja untuk sementara… cek it out in hukumonline.com

11 Hukum Lingkungan, 36 Soal Ujian

Tanya Jawab Hukum Lingkungan (hukumonline.com)

Dalah hukum online ada klinik hukum untuk tanya jawab persoalaan yang di hadapi orang orang, mungkin ini bagian dari problem based learning.. dalam kesemapatan ini adalah tentang hukum lingkungan. met menikmati soal di bawah ini:

  1. Saya memiliki Ruko di komp pertokoan, tapi belum lama ini gedung yang menempel disamping ruko saya membuka franchise restoran dengan memasang cerobong asap yang menempel pada dinding mereka tapi menghalangi depan jendela ruko saya. Adapun cerobong asap itu memanjang ke atas dan menonjol dari dinding kira-kira 30 cm. Si pemilik restoran bersedia memindahkan cerobong itu ke sebelah luar tapi pemilik gedungnya mempertahankan tidak mau pindah demikian pula developernya mendukung si pemilik gedung. Sudah kami melarangnya dan menyuruh bongkar tapi mereka tidak mempedulikannya. Upaya apakah yang harus kami tempuh lagi? Apakah cerobong itu harus ada ijin? dan kalau kami menggugatnya ke pengadilan dasar apakah yang kami punya hak? Terima kasih
  2. Saya mempunyai permasalahan dengan tetangga saya, yang mempunyai industri dengan menggunakan mesin-mesin dan alat-alat berat. Mesin-mesin tersebut seperti mesin diesel, mesin potong dan mesin-mesin lainnya menimbulkan gangguan seperti getaran-getaran, guncangan-guncangan, bau-bau dan serbuk-serbuk besi yang bertebaran sehingga sangat mengganggu kesehatan dan kenyamanan lingkungan. Sepertinya usaha mereka tidak mempunyai ijin dan sepertinya bergerak dalam industri memproduksi spare part kendaraan. Kami sudah protes sejak tahun 1998 melalui pendekatan kekeluargaan, RT, RW, namun sepertinya mereka tidak menghiraukan. Usaha mereka sepertinya tidak mempunyai ijin, dan juga berada di lingkungan perumahan bukan daerah industri. Yang jadi pertanyaan: (1) Bagaimana kami dapat menuntut pengusaha ini untuk memindahkan dan menghentikan industrinya? (2) Apabila kami sudah tidak tahan dengan gangguan yang ditimbulkan, apakah kami bisa melaporkan mereka ke Kantor Polisi, dan dengan tuduhan apa? (3) Kemanakah kami dapat membawa permasalahan ini dan dengan tuduhan apa?

Kalo mau tau jawabannya yah buka aja hukumonline.com … namun sebagai bentuk pembelajaran coba aja menjawabnya sendiri oke…

15 Hukum Perdata, 36 Soal Ujian

Tanya Jawab Hukum Keluarga dan Waris (hukumonline.com)

Ini juga tentang hukum keluarga dan waris .. penting karena pasti akan di jumpa dalam kehidupan sebagai mahasiswa hukum yangtelah mengikuti mata kuliah ini apakah anda bisa menjawab persoalan yang mungkin terjadi di masa depan? apakah anda mempunyai jawabannya? Coba saja test memampuan ada sendiri apakah teori yang di dapatkan di kelas sesuai dengan yangterjadi di lapangan… met menikmati dalam mencoba menjawab pertanyaan ini oke?

  1. 1. yth. redaksi saya selaku PNS akan mengajukan cerai dgn istri ku, jika mendasari PP yang ada harus ada perstujuan pimpinan, jika saya mengajukan tanpa persetujuan pimpinan untuk resiko hukumnya bagaimana untuk saya, jujur saja saya sudah pisah 3 tahun dgn istriku, dan saya sudah diminta pamitan oleh istriku kemudian saya sudah pamitan untuk berpisah dengannya pada org tuanya, untuk kewajiban keuangan untuk anak ku setiap bulan aku penuhi. mohon bantuan kepada redaksi yang terhormat, atas bantuannya saya ucapkan sangat berterimah kasih.
  2. Saya (WNI) menikah dengan WNA Prancis di Jepang. Kami berdua beragama Kristen Katolik, tetapi kami tidak melangsungkan perkawinan menurut hukum agama (pernikahan di gereja). Perkawinan ini telah didaftarkan di kedutaan besar masing-masing di Jepang. Kami masih akan berdomisili di Jepang dalam minimal 1-2 tahun mendatang. Setelahnya, kami masih belum memutuskan, tetapi kami sepakat bahwa anak di kemudian hari akan dilahirkan dan dibesarkan di Prancis. Sehubungan dengan ini, saya ingin menanyakan 2 hal. Pertama mengenai status kesahan perkawinan saya menurut hukum perkawinan Indonesia: 1. Dengan kondisi di atas, menurut UU no.1 tahun 1974 tentang perkawinan, Bab 1, Pasal 2, ayat 1 dan 2, apakah perkawinan tersebut belum sah karena belum didaftarkan di Catatan Sipil di Indonesia (walaupun telah didaftarkan di Kedubes Indonesia di Jepang)? Apakah proses pencatatan sipil hanya bisa diadakan di Indonesia, dan harus dihadiri oleh kedua belah pihak yang menikah? Apakah kerugian dan keuntungan saya jika mendaftarkan catatan sipil di Indonesia? Jika saya tidak mendaftarkan catatan sipil, apa saja konsekuensi negatifnya, khususnya terhadap anak yang dilahirkan kelak, terutama dalam kejadian misalkan perceraian atau salah satu pihak meninggal? Kedua, saya ingin menanyakan mengenai pembuatan surat kontrak/perjanjian perkawinan: 1. Dengan kondisi di atas, berdasarkan hukum negara mana sebaiknya kami membuat perjanjian perkawinan? Misalnya Indonesia, apakah betul bahwa hal tersebut hanya mungkin dilaksanakan sebelum atau bersamaan dengan pendaftaran catatan sipil? Dengan kata lain, jika saya sudah mendaftarkan catatan sipil, lalu setelahnya ingin membuat perjanjian perkawinan, ini tidak dapat dilaksanakan menurut hukum Indonesia? Selanjutnya, apakah perjanjian perkawinan berdasarkan hukum Indonesia hanya dapat dibuat di Indonesia, dan dihadiri/tanda tangani di Indonesia? Atau apakah sebaiknya dibuat berdasarkan hukum Prancis karena kami berencana melahirkan dan membesarkan anak di Prancis? Atau di Jepang karena kami menikah di Jepang dan masih akan berdomisili di Jepang dalam beberapa tahun mendatang? Apakah perjanjian pernikahan yang dibuat di negara A berdasarkan hukum negara tersebut, hanya efektif dan sah selama digunakan di negara A tersebut? Tanpa kepastian tentang di negara mana masalah yang memerlukan penggunaan perjanjian perkawinan terjadi, bagaimana masing-masing pihak melindungi hak dasar dirinya dan anaknya di kemudian hari, misalnya dalam kasus perceraian atau kematian salah satu pihak lainnya? Apakah perjanjian pernikahan tersebut (terlepas dibuat di mana pun, berdasarkan hukum negara mana pun) adalah yang paling kuat secara hukum dibanding hukum perkawinan negara tertentu? Atau apakah ada hukum internasional yang mengatur pernikahan dan perjanjian pernikahan?
  3. Saya dalam proses perceraian dengan istri saat ini. Kami memiliki seorang putra berusia 3,5 tahun. Kami berdua benar-benar tidak cocok satu sama lain, selalu bertengkar karena istri saya orangnya terlalu egois dan tidak pernah menghargai suami. Dan sekarang istri bersikukuh ingin mengasuh anak. Apakah yang bisa saya lakukan agar bisa mendapat hak asuh atas anak? Karena saya khawatir apabila anak diasuh istri. Terimakasih.
  4. Saya istri WNA, tapi sebelum surat nikah saya daftarkan kecatatan sipil, saya sudah punya anak dan kemudian saya buatkan akte lahir luar nikah (tanpa ada ayah), dan 8 bulan kemudian surat nikah saya selesai, bagaimana status anak saya? Apakah dia termasuk WNA atau ikut saya karena pada waktu ia lahir belum ada hubungan kewarganegaraan secara hukum dengan ayahnya? Terima kasih
  5. Apa akibat hukumnya bagi PT yang didirikan oleh sepasang suami isteri tanpa adanya perjanjian kawin dan bagaimana status hukum dari PT tersebut? Terima kasih.
  6. Dari pernikahan resmi dengan warga negara asing pihak ibu WNI , ayah WNA, dan anak dibawah usia, dari perceraian dapatkah anak memperoleh kewarganegaraan indonesia jika ikut ibu? Terimakasih
  7. Teman saya baru saja menikah di catatan sipil di luar negri dengan seorang yang bukan WNI. Namun karena sesuatu hal, maka ia berniat untuk membatalkan pernikahannya. Ia dan suaminya berbeda agama, dan tidak pernah tinggal bersama. Yang ingin saya tanyakan adalah, apakah pernikahan tersebut sah di mata hukum Indonesia? Terimakasih
  8. Saya berniat mengadopsi resmi atau legal sehingga ada surat adopsinya yang bisa digunakan untuk mengurus keimmigrasiannya karena saya Permanen Resident USA keponakan saya yang sudah yatim dan atas persetujuan ibunya.Langkah apa yang harus saya lakukan? Terima kasih banyak. Salam.
  9. Saya seorang professional/pegawai bekerja pada sebuah perusahaan. Calon istri bekerja di Perusahaan keluarganya dan memiliki saham disetiap Perusahaan keluarga tsb. Kami berencana menikah. Pihak istri menginginkan adanya Prenuptial Agreement (tandatangan Harta Terpisah) sebelum kami menikah. Pertanyaan saya adalah: Apa saja yang dapat diatur dalam Prenuptial Agreement ini? Bagaimana proses pembuatannya apakah harus dalam bentuk akta notaris? Terimakasih
  10. Dalam pembagian harta gono gini, secara hukum kalau tidak salah dibagi 50 : 50, apakah benar? Dengan pembagian harta gono gini, apakah bisa dituangkan secara tertulis ? Dan siapakah yang mengesahkannya? Hakim peradilan Agama atau Notaris? Terima kasih.
  11. Saya WNI menikah dengan pria WNA Perancis, kami menikah di Perancis 2 tahun yang lalu, dan pernikahan kami sudah terdaftar di kedutaan masing-masing. Kami berdua adalah kristen, tapi karena sesuatu hal, kami tidak menikah di gereja. kami mempunyai satu orang putri. Tapi sampai saat ini kami belum mendaftarkan pernikahan kami di catatan sipil di Indonesia. Pertanyaan kami adalah sebagai berikut bagaimana status pernikahan kami, apakah kami harus mendaftarkannya di catatan sipil, apakah anak kami sah secara hukum Indonesia, bagaimana statusnya? Terimakasih atas bantuannya.
  12. Bagaimanakah sebetulnya konsep pembagian harta gono gini setelah perceraian.dibuat oleh siapakah? Apakah seharusnya dilakukan pada saat setelah perceraian terjadi? Dan disahkan oleh siapa dan siapa sajakah yang harus menjadi saksi-saksinya?
  13. Saya seorang istri dengan dua orang anak (2,5 tahun dan 7 bulan), setelah terjadi masalah dengan suami, saya meninggalkan mereka semua dan pergi ke rumah orang tua saya. Jika terjadi perceraian, apakah anak-anak saya tetap ikut saya, ataukah ikut suami? Terimakasih
  14. suami istri(2 individu) mendirikan PT boleh atau tidak ?
  15. Saya WNI dan suami saya warga negara Amerika, kami menikah di Indonesia (Gereja+Catatan Sipil) dan di Amerika, saat ini saya ada di Indonesia dan suami saya di Amerika dan pertanyaan saya: 1. Bagaimana cara yang terbaik untuk mengajukan cerai? Di Indonesia atau di Amerika? 2. Suami saya tidak mau mengajukan cerai di Amerika, bisakan saya mengajukan cerai di sini tanpa kehadirannya atau dia harus hadir? 3. Hal-hal lain yang harus saya persiapan untuk pengurusan cerai tersebut. Saya mohon saran yang terbaik yang dapat saya lakukan, atas perhatian yang telah diberikan saya ucapkan terima kasih.
  16. Saya menggugat suami saya untuk bercerai. Suami saya sudah setuju untuk bercerai tetapi tampaknya sekarang suami berubah pendirian tentang pengasuhan anak. Dalam semua berkasnya (jawaban gugatan, dan duplik) suami telah setuju memberikan hak asuh anak pada saya. Tetapi sekarang ia menginginkan untuk mengambil hak asuh anak (anak saat ini berumur 2 tahun). Dan suami mengatakan akan mengajukan banding walaupun putusan belum dijatuhkan. Bila banding itu terjadi siapakah yang menanggung biaya pengacara saya (penggugat menang). Apakah yang mengajukan banding? Bila biaya pengacara ditanggung masing-masing pihak, apakah biaya untuk banding ini sebenarnya sudah termasuk ke dalam biaya yang dibayar oleh klien saat meminta pengacara menjadi kuasanya untuk menyelesaikan kasus klien hingga selesai? Atau merupakan biaya terpisah yang harus dibayar lagi kemudian? Terima kasih.
  17. apa definisi hukum keluarga (family law)? apa saja bidang yg masuk dlm hukum keluarga? apa waris di luar hukum keluarga?
  18. Apakah seorang anak perempuan yang murtad dapat dipersamakan kedudukannya dengan anak kandung perempuan pewaris yang mewaris bersama-sama dengan janda si pewaris? dasar hukumnya apa?
  19. Bagaimana hukumnya bagi orang yang menikah secara muslim ( di KUA ) tetapi kemudian salah satu diantaranya pindah Agama. Apakah pernikahan itu masih dianggap sah ? Memang pernikahan itu serba terpaksa ( hamil dulu ) antara dua remaja dengan perjanjian bahwa jejaka bersedia nikah secara muslim tetapi selesai nikah akan kembali ke agamanya. Akhir-akhirnya jejaka (suami) beberapa kali pernah menganiaya istrinya baik secara phisik maupun mental.
  20. kalau seorang suami (yg sudah memiliki 1 orang anak perempuan berusia 3 tahun)mengajukan gugatan cerai kepada istrinya; kira-kira menurut putusan pengadilan hak asuh anak akan diberikan kepada siapa? dan mungkinkah hak asuh anak diberikan kepada suami?
  21. Istri meninggal tanpa anak, keluarga yang ditinggalkan: suami, ayah kandung, empat saudara perempuan seayah dan seibu kandung, satu saudara laki-laki seayah dan seibu kandung, ibu tiri, empat saudara perempuan seayah (lain ibu), dua saudara laki-laki seayah (lain ibu). Harta yang ditinggalkan: Harta bawaan dan harta yang diperoleh selama perkawinan. Selama perkawinan yang mencari nafkah istri (almarhumah). Bagaimana pembagian waris menurut hukum Islam? Terima kasih atas advicenya.
  22. Jika suami isteri dengan 2 anak berumur 8 th dan 5 th bercerai, siapakah yangg lebih berhak mendapatkan perwalian atas kedua anak tersebut? sedangkan si ibu sama sekali tidak punya penghasilan.
  23. Kawan saya memiliki satu situasi yang unik yaitu bahwa mereka telah menikah tetapi belum dicatat di catatan sipil. Pertannyaannya adalah Apakah pernikahan yang tidak dicatatkan ke catatan sipil adalah pernikahan yang tidak sah, walaupun sudah diresmikan secara agama ?
  24. Profesi saya sekarang seorang mahasiswi perguruan tinggi swasta di Jakarta. Saya ingin bertanya langkah-langkah apa yang sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku sehubungan dengan perkawinan beda warga negara.

gila ternyata banyak banget pertanyaan aku kopi paste ini sampai aku puyeng mbo’.. met menjawab tapi kalo mau hanya membaca jawabnya maka langsung aja klik di website.. hukumonline.com oke

21 Hukum & HAM, 36 Soal Ujian

Tanya Jawab Hukum & HAM (Hukumonline.com)

Sebagai mahasiswa hukum harus mengasah apakah ilmu yang didapatkan di bangku kuliah dapat digunakan dalam menjawab persoalan yang dihadapi di lapangan maupun praktek hukum yang terjadi. Hukum yang hidup bukan hanya hukum yang ada di lembaran kertas dengan goresan tinta. Ini adalah pertanyaan yang di tanyakan oleh orang kepada hukum online. Ini juga bisa di gunakan sebagai latihan mengasah pengetahuan tentang hukum oke?

  1. Apakah dasar hukum dari pengambilan tanah hak milik oleh pemerintah terhadap tanah yang terkena rencana pelebaran jalan? Undang-undang dan peraturannya. Surat pemberitahuan yang di edarkan oleh Kelurahan menyatakan: Bagi Warga yang tanahnya terkena pada Daerah pelebaran jalan tidak ada ganti rugi, kecuali pagar, pemasangan kembali pagar yang dibongkar.
  2. Bagaimana perlindungan anak dari perdagangan anak yang dalam hal ini diatur dalam konvensi mengenai hak-hak anak? pengimplementasian konvensi tersebut di Indonesia. bagaimana dengan anak yang merupakan korban perdagangan anak dapat diadopsi?
  3. Dua anak asuh kami umur 6 dan 8 tahun diambil paksa oleh ayah kandungnya, sehingga mereka harus putus sekolah, dan kemungkinan akan terlantar kembali. 1. Mereka tidak mau diambil ayahnya lagi, apakah mereka punya hak untuk menolak agar bisa melanjutkan sekolahnya ? 2. Apakah kami, selaku orang tua asuh (tanpa adopsi) punya hak untuk mempertahankan kedua anak tersebut ? 3. Kemana kami bisa mangadukan masalah perlindungan hak anak-anak ini ?

Kalo mau tahu jawaban cek aja di hukumonline.com oke… tapi sebaiknya jawab aja dulu sendiri sebelum di bandingkan jawabannya. oke met studi hukum… đŸ™‚