lagi lagi persoalan yang di hadapai oleh perusahaan .. met menikmati soal soal ini..

    1. Dokumen dan persyaratan apa saja yang dibutuhkan untuk mendirikan sebuah PT? (Jawaban)
    2. 1. Dengan hormat bersama ini saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan kepada ibu mengenai “MERGER” sebuah perusahaan, kami karyawan sebuah perusahaan ritail yang sudah berganti nama namun pengelolanya masih pada 3 (tiga) PT, hal tersebut menyebabkan terjadinya merger untuk membuat tiga PT tersebut menjadi satu. 1. Bagaimana nantinya nasib para karyawan ? 2. Hak-hak apa saja yang akan kami dapatkan ? 3. Kemungkinan-kemungkinan apa saja yang akan timbul/terjadi dalam peristiwa merger tersebut yang akan terjadi pada para karyawan tolong juga diberitahukan landasan-landasan hukum apa saja yang dapat menguatkan posisi para karyawan nantinya, juga bagaimana prosedur merger tersebut semestinya( tata cara dan kemungkinan-kemungkinan yang timbul) besar harapan kami kiranya ibu dapat memberi jawaban dan saran karena semua itu akan membantu kami para pekerja yang tidak tahu apa-apa atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih banyak. (Jawaban)
    3. Saya bekerja pada sebuah perusahaan property yang saat ini menjadi obligor/debitur BPPN. Seandainya saya ditunjuk oleh perusahaan untuk menindaklanjuti atau menyelesaikan masalah restrukturisasi, khususnya dari segi hukum, apa dan dengan pihak mana di BPPN yang harus saya hubungi ? Apakah saya harus memakai jasa konsultan hukum yang telah ditunjuk oleh BPPN? Langkah-langkah apa yang harus segera saya lakukan ? Terima kasih atas bantuan sarannya. (Jawaban)
    4. Sejauhmana tanggungjawab perusahaan induk terhadap anak perusahaannya terutama terhadap hutang si anak perusahaan kepada pihak ketiga? Bagaimana jika si anak perusahaan wanprestasi? Apakah anak perusahaan itu pailit? Bagaimana penyelesaiannya? (Jawaban)
    5. Saya bekerja pada sebuah Bank swasta yang berkantor pusat di Bandung. Untuk selanjutnya kami sebut Bank Bandung. Saat ini Bank Bandung telah diakuisisi oleh sebuah Bank di Jakarta senilai Rp 300 JT. Untuk selanjutnya kita sebut saja Bank Jakarta. Bank Bandung telah menerima pembayaran sebesar 40%, dan sesuai perjanjian dia telah menjadi pemegang saham mayoritas. Ternyata Bank Jakarta bukanlah Bank yang sehat atau bonafid, karena nyatanya dia telah di-BTOkan dan menjadi pasien BPPN. Selanjutnya Bank Bandung berusaha menagih sisa 60% ke BPPN tapi hingga kini belum berhasil. Hal tersebut konon karena Bank Jakarta mempergunakan ahli hukum profesional sehingga sulit untuk ditagih. 1. Apakah setelah diakuisisi (40%) Bank Bandung pun turut menjadi pasien BPPN ?  2. Apakah dengan kondisi Bank Jakarta yang di-BTOkan sisa pembayaran 60% tidak akan pernah dapat ditagih ? 3. Apakah setelah bank Jakarta masuk BPPN, dia tidak lagi bertanggung jawab terhadap kewajibannya sebesar 60% ? 4. Apakah sebaiknya kasus ini diselesaikan melalui pengadilan ? 5. Apakah untungnya apabila Bank Bandung mempailitkan Bank Jakarta sementara dia sendiri masih menjadi pasien BPPN ? 6. Bagaimana jalan terbaik untuk menagih sisa 60% tersebut padahal Bank Jakarta telah menjadi pemegang saham mayoritas ?(Jawaban)
    6. Bagaimana syarat mendaftarkan Perseroan Terbatas di Indonesia. (Jawaban)
    7. Saya seorang karyawan bank salah satu Bank BUMN. Dengan adanya UU terbaru yang mengatur independensi BI saya sangat tertarik dengan tanggung jawab dan peranan Bank Indonesia atas kejahatan perbankan. Sebagaimana dimaklumi, saat ini banyak bank-bank di Indonesia yang sedang kolaps dan menjadi beban RAPBN. Dari beberapa kasus yang dilansir terindikasi bahwa terjadi kejahatan perbankan a.l : pemberian kredit pada group sendiri, pelanggaran BMPK, pelarian dana BLBI, pembelian valas dengan special rate untuk keuntungan pemilik. Dalam hal ini BI sebagai pengawas dapat dipastikan mengetahui tindak kejahatan tersebut. Walau demikian toh BLBI masih tetap dikucurkan. Sehubungan dengan hal tersebut, harap tanggapan Saudara atas hal2 sbb. : – Bagaimana tanggung jawab Bank Indonesia terhadap bank2 bermasalah ditinjau dari hukum perbankan Indonesia? – Apakah BI bisa dituntut? – Siapa yang bisa mewakili masyarakat kita selaku pembayar pajak untuk menuntut? – Organ apa / siapa dari organisasi BI yang bisa dituntut? – Dalam hal ini walaupun belum dapat dibuktikan secara langsung sebagai memperkaya diri bisakah kelonggaran pengawasan BI diklasifikasikan sebagai tindak pidana korupsi?(Jawaban)
    8. 1. Apakah sebuah Perusahaan mempunyai hak untuk meminta & menahan IJAZAH ASLI para Karyawan agar para Karyawan tetap/terikat bekerja di Perusahaan tersebut ? 2. Kalau YA kenapa dan sebaliknya kalau TIDAK kenapa ? adakah undang-undangnya dan tolong dijelaskan undang-undang tersebut.(Jawaban)

    yah ini adalah sedidik bisa menjawab tidak kalo aku hany abisa ngarang… he he he