29 Buku Hukum

Praktek-Praktek Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia (Buku 3)

Praktek-Praktek Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia (Buku 3)

Rp. 99.000

Melalui buku ini, saudara O.C. Kaligis, S.H. sebagai advokat/praktisi hukum yang banyak pengalaman telah ikut berpartisipasi dalam penyebaran informasi tentang proses pemutusan perkara di pengadilan Tata Usaha Negara. Sekalipun kasus/perkara yang telah menjadi objek analisa dalam buku ini belum berkekuatan hukum tetap, sehingga belum dapat menjadi pegangan, sebagai karya tulis yang bersifat informatif untuk dapat mengetahui alur pikiran di dalam pemutusan perkara-perkara yang bersangkutan, buku ini besar manfaatnya untuk dibaca dan dikaji secara kritis oleh para teoritisi dan praktisi di bidang Hukum Tata Usaha Negara.

(Prof.Dr. PaulusEffendie Lotulung, S.H.)

Pada era Orde Baru, kekuasaan birokrasi sangat terasa. Sebagai bukti pemerintah hendak mendirikan pemerintahan yang bersih, dibuatlah PERADILAN TATA USAHA NEGARA, lengkap denganhukum materiil dan hukum acaranya.

Di Peradilan Tata Usaha Negara tersebut, rakyat menguji sejauh mana kontrol terhadap pejabat Tata Usaha Negara dapat berjalan. Tentu masih jauh dari harapan dan cita-cita pencari keadilan, seskurang-kurangnya, pemerintah telah memulai. Mari kita mengembangkan dan menyempurnakannya.

(O.C. Kaligis)

Terhadap putusan Peradilan Tata Usaha Negara, terkadang kita masih menghadapi bukti “arogansi kekuasaan”. Pihak administratur negara tampaknya enggan mematuhi putusan yang sudah berkekuatan hukum. Contohnya, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta atas kasus Paulus Djadja Tabeta, selaku Penggugat melawan Menteri Negara Agraria selaku Tergugat I, dan dan Kepala Kantor Pertanahan Jakarta Barat, selaku tergugat II, dalam perkara No 4/G.TUN/1996/PTUN-JKT., tertanggal 5 September 1996.

Kami juga berpendapat, perlunya keputusan yang bersifat “menghukum (comdemnatoir)” daripada yang hanya bersifat “menetapkan (declaratoir)”.Dengan demikian, dapat dikurangi penyalahgunaan kekuasaan oleh aparatur negara.

(Y.B. Purwaning M. Yanuar, S.H., MCL,.CN.)

29 Buku Hukum

Pengembalian Aset Hasil Korupsi: Berdasarkan Konvensi PBB Anti Korupsi 2003 Dalam Sistem Hukum Indonesia

Pengembalian Aset Hasil Korupsi: Berdasarkan Konvensi PBB Anti Korupsi 2003 Dalam Sistem Hukum Indonesia

Rp. 63.000

Undang-undang tentang Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi dan Badan Pengembalian Aset dengan hak mengawasi aktivitas otoritas-otoritas hukum pengembalian aset, baik prosedural, maupun substansial perlu dibentuk. Sebab, mekanisme pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi yang diatur dalam undang-undang pemberantasan korupsi dan KUHAP terlalu sederhana dan belum memenuhi standar-standar universal seperti tercantum dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi 2003. Pendapat ini dikemukakan oleh advokat dan penulis buku ini Purwaning M. Yanuar di hadapan tim pengujinya untuk meraih gelar doktor Ilmu Hukum di universitas Padjadjaran Bandung. Selanjutnya menurut penulis buku ini pengembalian aset hasil korupsi dapat dilakukan dengan tiga jalur: Jalur Hukum Pidana; Jalur Hukum Perdata serta melalui jalur politik. Ketiga jalur ini sama-sama memberikan manfaat dan kerugian yang sama.

29 Buku Hukum

Narkoba & Peradilannya di Indonesia: Reformasi Hukum Pidana Melalui Perundangan dan Peradilan

Narkoba & Peradilannya di Indonesia: Reformasi Hukum Pidana Melalui Perundangan dan Peradilan

Rp. 72.000

Penyalahgunaan pemakaian Narkoba di Indonesia sudah sampai tingkat sangat mengkhawatirkan. Menurut data Polri, 2,2 juta atau satu persen dari penduduk negeri ini menjadi penggunanya. Untuk menanggulanginya,Polri mengusulkan Badan Koordinasi Narkoba Nasional (BKNN) ditingkatkan menjadi Badan Narkoba Nasional (BNN) yang langsung di bawah Presiden, “BNN menjadi semacam DEA di Amerika, sehingga bisa langsung melakukan operasi represif, sejalan dengan tekad memberantas penyalahgunaan narkoba secara nasional.” Ujar Kepala Pelaksana Harian BKNN Komisaris Jenderal Nurfaizi (Kompas, 5 Januari 2002)

Kalau Polri mengusulkan pembentukan BNN, lain lagi dengan pengacara O.C. Kaligis.Ia mewujudkan kegundahannya dengan menulis buku. Ia bersama tim penulisnya merasa terpanggil untuk menyumbangkan pemikiran dan berbagi pengalaman dalam menangani kasus-kasus narkoba.

Sebagai pengacara yang kerap menangani kasus besar narkoba, buku berjudul “Narkoba dan Peradilannya di Indonesia” ini sarat dengan perkara menarik. Dan, memberi wawasan cukup luas pula dalam  bidang peradilan narkoba. Di sini Kaligis memaparkan antara lain kasus Zarima dan M.Said, Pilot Garuda terdakwa kasus narkoba di Belanda.

Dalam buku ini, Kaligis menawarkan, dalam kasus narkoba harusnya ada reformasi hukum lewat perundangan dan peradilan. Harus ada pemilahan hukum atas kasus tersebut yang mencakup lingkupprodusen, pengedar, dan pemakai. Menurut dia, pemakai adalah “korban” sehingga perlu dipikirkan hukuman alternatif, seperti rehabilitasi.

Buku ini sangat pantas menjadi referensi bagi para praktisi, penegak, pengamat, dan mahasiswa hukum.

29 Buku Hukum

Dasar Hukum Mengadili Kebijakan Publik

Dasar Hukum Mengadili Kebijakan Publik

Rp. 81.000

Pada dewasa ini di Indonesia, audit atau pemeriksaan atas Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara menimbulkan banyak persoalan. Hal ini tidak akan terjadi bila asas keadilan disandingkan dengan asas persamaan di depan hukum, Asas-asas ini akan dilanggar jika misalnya hak mengajukan saksi ahli tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya sehingga tersangka kurang dapat melakukan perlawanan hukum secara sempurna.
Seperti diketahui, untuk menghitung kerugian negara ada tiga kriteria yang harus dipenuhi:
a.         Pemeriksaan Saksi;
b.         Pemeriksaan Tersangka;
c.         Ada bukti surat.

Audit investigasi yang dilakukan secara sampling sering dilakukan oleh Penyidik untuk mendapatkan bukti atas dugaan adanya tindak pidana korupsi.Sedangkan suatu audit investigasi oleh BPKP berlandaskan prinsip kerja harus mengungkapkan hakikat yang terjadi d ibalik peristiwa yang diperiksa sesuai dengan asas substance over forms.
Untuk menjelaskan implementasi prinsip-prinsip dimaksud di atas, pelbagai tulisan dimuat dalam buku ini, terdiri:
I.              Hak-hak Tersangka pada Pemeriksaan di KPK;
II.            Opini Hukum Tentang KUHAP sebagai Das Sollen;
III.         Pengelolaan Keuangan Daerah;
IV.          Audit Investigasi;
Contoh-contoh Kasus;

29 Buku Hukum

Tanah: Dalam Perspektif Hak Ekonomi Sosial dan Budaya

Tanah: Dalam Perspektif Hak Ekonomi Sosial dan Budaya

Rp. 75.000

Tanah sebagai sarana untuk pemenuhan kebutuhan dasar manusia akan papan dan pangan, serta merupakan sumber daya alam yang langka itu rentan diperebutkan oleh berbagai pihak. Banyak konflik yang bersumber pada perbedaan kepentingan, nilai, data, dan sebagainya.
PERMASALAHAN timbul; lalu mereda dan timbul kembali di saat yang lain. Atau permasalahan lama belum terselesaikan, telah muncul permasalahan baru. Mengapa? Karena belum ada jalan keluar yang adil bagi para pihak. Karena kompleksitas permasalahan tanah yang tidak sederhana dan menyangkut berbagai aspek mulai ekonomi, sosial, hingga budaya.
Buku ini menawarkan alternatif pemikiran untuk memahami permasalahan pertanahan secara lebih komprehensif, meliputi perkembangan hukum pertanahan dan kebijakan pertanahan dalam berbagai dimensinya; reposisi hak atas tanah, hak ulayat, dan hak pengelolaan; dan isu-isu dalam perolehan tanah oleh pemerintah. Dengan demikian, dapat ditarik benang merah antara permasalahan yang dihadapi dan kebijakan yang ditawarkan.
Bagi akademisi, praktisi, dan pemerhati masalah-masalah pertanahan, buku ini bermanfaat baik sebagai bahan refleksi untuk memahami berbagai kebijakan secara kontekstual, maupun sebagai inspirasi untuk pengembangan pemikiran baru di bidang hukum pertanahan dan kebijakan pertanahan yang lebih adil, memberikan perlin- dungan dan kepastian hukum, serta bermanfaat bagi masyarakat.