29 Buku Hukum

Negara Dalam Dimensi Hukum Internasional

Negara Dalam Dimensi Hukum Internasional

Rp 27.000

Daftar Isi

BAB I WILAYAH NEGARA
A. CARA MEMPEROLEH WILAYAH NEGARA
1. Prescription
2. Conquest (Anexation)
3. Cesie
4. Acretion
B. BAGIAN-BAGIAN WILAYAH NEGARA
1. Wilayah Darat
2. Wilayah Udara
3. Wilayah Angkasa
4. Wilayah Perairan
a. Laut teritorial
b. Zona tambahan (continuous zone)
c. Zona ekonomi ekslusif
d. Landas kontinenBAB II NEGARA KEPULAUAN INDONESIA DAN WAWASAN NUSANTARA
A. SEJARAH PERKEMBANGAN
B. PENGATURAN NEGARA KEPULAUAN INDONESIA
C. PERLINDUNGAN LINGKUNGAN LAUT
1. Pengaturan Hukum tentang Pencemaran Minyak di Laut
a. International convention relating to intervention on the high seas in cases of oil pollution casualities (public law)
b. International convention on civil liability for oil pollution damage (civil law)
D. PENGERTIAN PERLINDUNGAN LINGKUNGAN LAUT MENURUT KONVENSI HUKUM LAUT
E. HUKUM LINGKUNGAN LAUT NASIONAL
F. KONVENSI BASEL 1989 DAN IMPLEMENTASINYA

BAB III KEDAULATAN NEGARA
A. KEDAULATAN NEGARA DALAM HUKUM INTERNASIONAL
B. KEWAJIBAN-KEWAJIBAN NEGARA DALAM HUKUM INTERNASIONAL

BAB IV YURISDIKSI NEGARA
A. YURISDIKSI PERSONAL
B. YURISDIKSI TERITORIAL
C. YURISDIKSI KUASI TERITORIAL
D. YURISDIKSI LUAR BIASA (EXTRA ORDINARY) ATAU YURISDIKSI UNIVERSAL
E. YURISDIKSI TERBATAS DAN YURISDIKSI TIDAK TERBATAS

BAB V PENGGUNAAN SENJATA OLEH NEGARA
A. DASAR HUKUM PENGGUNAAN SENJATA OLEH NEGARA
B. PRINSIP DASAR PENGGUNAAN SENJATA DALAM PENEGAKAN HUKUM

BAB VI PENDUDUK DAN WARGA NEGARA ASING
A. KEWARGANEGARAAN
B. TENTANG WARGA NEGARA ASING
1. Standar Minimum Internasional
2. Perlakuan terhadap Warga Negara Asing
3. Upaya Hukum Setempat
4. Pengambilalihan Harta Orang Lain

BAB VII EKSTRADISI
A. LATAR BELAKANG TIMBULNYA LEMBAGA EKSTRADISI
B. PENGERTIAN EKSTRADISI
1. Kerangka Dasar Konvensional
2. Kerangka Dasar Objeksional
3. Kerangka Dasar Prosedural
C. ASAS-ASAS EKSTRADISI
1. Asas Kejahatan Ganda (Double Criminality)
2. Asas Kekhususan (Speciality)
3. Asas Tidak Menyerahkan Pelaku Kejahatan Politik (Non-Extradite Political Crime)
4. Asas Tidak Menyerahkan Warga Negara Sendiri
5. Asas Non Bis In Idem
6. Asas Daluwarsa (Lapse of Time)

BAB VIII SUAKA POLITIK
A. PENGERTIAN
B. HAK UNTUK MEMBERIKAN SUAKA
C. SUAKA TERITORIAL DAN EKSTRATERITORIAL

BAB IX PERTANGGUNGJAWABAN NEGARA
A. HAKIKAT DAN PENGERTIAN
B. KERUGIAN YANG MENIMBULKAN PERTANGGUNGJAWABAN NEGARA
C. UNSUR-UNSUR PERTANGGUNGJAWABAN NEGARA
D. TINDAKAN YANG DAPAT DILIMPAHKAN KEPADA NEGARA
E. PERWUJUDAN PERTANGGUNGJAWABA NEGARA
1. Restitusi
2. Kompensasi
3. Pemuasan (Satisfaction)

BAB X PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DAN PERLINDUNGAN LINGKUNGAN
A. KEGAGALAN TEORI MODERNISASI DI DUNIA KETIGA
B. LAHIRNYA KONSEP PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
C. HUKUM LINGKUNGAN INTERNASIONAL
D. PRINSIP-PRINSIP HUKUM INTERNASIONAL UNTUK PERLINDUNGAN LINGKUNGAN
E. RATIFIKASI HUKUM LINGKUNGAN INTERNASIONAL
F. QUO VADIS PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

BAB XI HUKUM INTERNASIONAL DALAM TATANAN SOSIAL YANG BERUBAH
A. PERJANJIAN PERDAMAIAN WEST PHALIA: PERKEMBANGAN AWAL MASYARAKAT INTERNASIONAL
B. REVOLUSI PRANCIS DAN PERUBAHAN TATA PEMERINTAHAN NEGARA BANGSA
C. PERIODE ANTARA DUA PERANG DUNIA
1. Pembentukan Liga Bangsa-Bangsa
2. Pembentukan Perserikatan Bangsa-Bangsa
D. PASCA PERANG DUNIA II
E. ERA GLOBALISASI
F. ISU UTAMA DALAM GLOBALISASI
G. MENINGKATNYA KETERGANTUNGAN DUNIA KETIGA

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s