Posted in 29 Buku Hukum

Hukum Pailit: Dalam Teori dan Praktik

Hukum Pailit: Dalam Teori dan Praktik

 

Rp. 49.500

Dengan terbentuknya pengadilan niaga, maka praktek hukum kepailitan di Indonesia telah memasuki suatu babak baru. Akan tetapi, di lain pihak guruh-gemuruhnya kegiatan yang berkenaan dengan kepailitan tidak setiap harinya di pengadilan niaga tidaklah cukup ditopang oleh konsep-konsep teori hukum yang jelas. Sehingga yang memberi kontribusi terhadap perkembangan hukum kepailitan dewasa ini bukan hanya perundang-undangan di bidang kepailitan, melainkan juga faktor kebiasaan dalam praktek dan yurisprudensi. Karena itu, buku ini secara sistematis dan terstruktur memaparkan aspek yuridis secara teoretis dan praktis dari hukum kepailitan sehingga uraiannya menjadi lebih komprehensif.
Berbagai substansi hukum pailit dipaparkan dengan sangat apik dalam buku ini, baik yang berkenaan dengan aspek prosedural ataupun yang bersifat substantif. Dari sudut pandang proses dan prosedural dibahas prosedur perusahaan pailit dan hukum acaranya serta praktek di pengadilan niaga sampai dengan Mahkamah Agung, prosedur perdamaian (accord), ratifikasi, homologi, verifikasi piutang, insolvensi, renvoi, pemberesan dan cara pembagian boedel pailit, keterlibatan para pihak dalam proses kepailitan, seperti keterlibatan para kurator, pengurus, hakim pengawas, panitia kreditur, atau hakim-hakim kepailitan. Sementara itu, dari segi substantif dibahas secara mendalam dan sistematis tentang dasar-dasar dan perkembangan hukum kepailitan, akibat-akibat kepailitan, actio pauliana, penangguhan eksekusi (stay), dan lain-lain. Di samping membahas materi dan proses kepailitan, buku ini juga membahas secara rinci berbagai persoalan hukum yang berkenaan dengan penundaan kewajiban pembayaran hutang (suspension of payment). Selain itu, dilengkapi pula dengan teks lengkap perundang-undangan yang berlaku untuk masalah kepailitan ini. Semoga bermanfaat.

Daftar Isi

BAB I PENGERTIAN DAN PERKEMBANGAN HUKUM KEPAILITAN
A. HUKUM KEPAILITAN: SANG PENDEKAR TURUN GUNUNG
B. SEJARAH RINGKAS HUKUM KEPAILITAN
C. PEMBAHARUAN HUKUM KEPAILITAN
D. PENGERTIAN DAN SYARAT-SYARAT KEPAILITAN
E. DASAR HUKUM KEPAILITAN
BAB II PROSEDUR PERMOHONAN PAILIT DAN PENGADILAN NIAGA
A. PROSES PERKARA KEPAILITAN DI PENGADILAN NIAGA B. KELENGKAPAN DOKUMEN PENGAJUAN PERMOHONAN PAILIT C. PENGADILAN NIAGA D. TINDAKAN YURIDIS SETELAH PUTUSAN PAILIT
BAB III PARA PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PROSES KEPAILITAN
A. PIHAK PEMOHON PAILIT
B. DEBITUR PAILIT
C. HAKIM NIAGA
D. HAKIM PENGAWAS
E. KURATOR
F. PANITIA KREDITUR
G. PENGURUS
BAB IV KIPRAH DAN KEWENANGAN KURATOR
A. SIAPA YANG DAPAT MENJADI KURATOR
B. KEDUDUKAN KURATOR DALAM HUKUM PAILIT
C. PERINCIAN KEWENANGAN, TUGAS DAN HAK KURATOR
D. TATA CARA PELAKSANAAN TUGAS-TUGAS KURATOR
E. KURATOR MENJUAL HARTA PAILIT
F. PERSETUJUAN PIHAK TERTENTU ATAS TINDAKAN KURATOR
G. KURATOR SEMENTARA
BAB V AKIBAT-AKIBAT HUKUM DARI KEPAILITAN
A. BEBERAPA AKIBAT HUKUM DARI KEPAILITAN
B. BERAKHIRNYA KEPAILITAN, REHABILITASI DAN AKIBAT HUKUM SETELAH BERAKHIRNYA KEPAILITAN
C. AKIBAT KEPAILITAN TERHADAP PERUSAHAAN TERBUKA
BAB VI ACTIO PAULIANA (CLAW-BACK) DALAMKEPAILITAN
A. PENGERTIAN ACTIO PAULIANA
B. SYARAT-SYARAT ACTIO PAULIANA
C. PRESUMSI MENGETAHUI DAN BEBAN PEMBUKTIAN TERBALIK D. AKIBAT HUKUM PEMBERLAKUAN ACTIO PAULIANA
BAB VII PENANGGUHAN EKSEKUSI JAMINAN HUTANG (STAY) A. LATAR BELAKANG DAN PENGERTIAN PENANGGUHAN EKSEKUSI B. KEDUDUKAN KREDITUR SEPARATIS DALAM KEPAILITAN
C. KEWENANGAN KREDITUR SEPARATIS DAN KURATOR DALAM MENGEKSEKUSI JAMINAN HUTANG
D. PELAKSANAAN EKSEKUSI JAMINAN HUTANG
BAB VIII PERDAMAIAN (AKKOORD), RATIFIKASI DAN HOMOLOGASI DALAM KEPAILITAN
A. PENGERTIAN PERDAMAIAN
B. AKIBAT HUKUM DARI PERDAMAIAN
C. KEDUDUKAN KREDITUR DENGAN JAMINAN DAN KREDITUR DIISTIMEWAKAN DALAM PERDAMAIAN
D. PROSEDUR PERDAMAIAN DALAM KEPAILITAN
E. BERAKHIRNYA PERDAMAIAN
F. TENTANG RATIFIKASI DAN HOMOLOGASI
G. JIKA PERDAMAIAN TIDAK DILAKSANAKAN
BAB IX VERIFIKASI, INSOLVENSI, PROSEDUR RENVOI DAN PEMBERESAN HARTA PAILIT
A. INSOLVENSI DALAM KEPAILITAN
B. VERIFIKASI HUTANG DAN PROSEDUR RENVOI
C. LIKUIDASI ASET
D. PEMBAGIAN ASET
E. CARA MENGHITUNG DAN URUT-URUTAN PEMBAGIAN BUDEL PAILIT
F. CARA MENGHITUNG DALAM PEMBAGIAN HARTA PAILIT
BAB X PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN HUTAN (SUSPENSION OF PAYMENT)
A. PENGERTIAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN HUTANG
B. AKIBAT-AKIBAT HUKUM DARI PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN HUTANG
C. PERDAMAIAN (AKKOORD) DALAM PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN HUTANG
D. PROSEDUR PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN HUTANG
E. RESTRUKTURISASI HUTANG DALAM PERDAMAIAN
F. PENGAKHIRAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN HUTANG
SENARAI PUSTAKA
LAMPIRAN:
LAMPIRAN I UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG

Author:

This is me and this is my life that i choose

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s