26 Politik HUkum Pidana

Politik Hukum Pidana

Politik Hukum Pidana adalah salah satu mata kuliah yang saya nikmati saat di UNDIP. Mata kuliah ini di disampaikan oleh Prof Barda. Munurut saya dia adalah salah satu dosen terbaik.  Dia kasih saya nilai “A”.

Politik Hukum Pidana 

Menurut Barda Nawawi Arief, pembaharuan hukum pidana atau yang disebut politik hukum pidana pada hakekatnya merupakan suatu upaya melakukan peninjauan dan pembentukan kembali (reorientasi dan reformasi) hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai sentral sosio-politik, sosio-filosofik, dan nilai-nilai sosio-kultural masyarakat Indonesia.

Oleh karena itu, penggalian nilai-nilai yang ada dalam bangsaIndonesia dalam usaha pembaharuan hukum pidana Indonesiaharus dilakukan agar hukum pidana Indonesia masa depan sesuai dengan sosio-politik, sosio-filosofik, dan nilai-nilai sosio-kultural masyarakat Indonesia. Pada pelaksanaannya, penggalian nilai ini bersumber pada hukum adat, hukum pidana positif (KUHP), hukum agama, hukum pidana negara lain, serta kesepakatan-kesepakatan internasional mengenai materi hukum pidana.

Adapun alasan-alasan yang mendasari perlunya pembaharuan hukum pidana nasional pernah diungkapkan oleh Sudarto, yaitu:

  1. alasan yang bersifat politik
  2. alasan yang bersifat sosiologis
  3. alasan yang bersifat praktis

Muladi menambahkan alasan perlunya pembaharuan di bidang hukum pidana yaitu alasan adaptif. KUHP nasioanl di masa mendatang harus dapat menyesuaian diri dengan perkembanganperkembangan baru, khususnya perkembangan internasional yang sudah disepakati oleh masyarakat beradab. Sebenarnya pembaharuan hukum pidana tidak identik dengan pembaharuan KUHP. Pembaharuan hukum pidana lebih bersifat komprehensif dari pada sekedar mengganti KUHP.

Barda Nawawi Arief, guru besar hukum pidana Universitas Diponegoro Semarang yang menyebutkan bahwa pembaharuan hukum pidana meliputi pembaharuan dalam bidang struktur, kultur dan materi hukum. Di samping itu, tidak ada artinya hukum pidana (KUHP) diganti/diperbaharui, apabila tidak dipersiapkan atau tidak disertai dengan perubahan ilmu hukum pidananya.

Dengan kata lain criminal law reform atau legal substance reform harus disertai pula dengan pembaharuan ilmu pengetahuan tentang hukum pidananya (legal/criminal science reform).

Bahkan harus disertai pula dengan pembaharuan budaya hukum masyarakat (legal culture reform) dan pembaharuan struktur atau perangkat hukumnya (legal structure reform). Sedangkan menurut Sudarto, pembaharuan hukum pidana yang menyeluruh itu harus meliputi pembaharuan hukum pidana material, hukum pidana formal dan hukum pelaksanaan pidana. Dengan demikian pembaharuan KUHP hanya berarti pembaharuan materi hukum pidana. Jika ditinjau dari segi ilmu hukum pidana, pembaharuan KUHP (materi hukum pidana) dapat dilakukan dengan dua cara. Pertama, pembaharuan dengan cara parsial, yakni dengan cara mengganti bagian demi bagian dari kodifikasi hukum pidana. Dan kedua, pembaharuan dengan cara universal, total atau menyeluruh, yaitu pembaharuan dengan mengganti total kodifikasi hukum pidana.

Sumber: http://evhieblog.blogspot.com/2009/03/politik-hukum-pidana_21.html

Advertisements
26 Politik HUkum Pidana, S2

Politik Hukum Pidana

Prof Barda memberi waktu ujian selama tiga hari yaitu jumat sabtu minggu dan senin jam 3 untuk mengumpulkan soal ujian. Soalnya boleh di bahas bersama tapi tidak boleh   untuk kopi paste dan menjiplak tugas atau jawaban orang lain. Kopi paste hanya boleh untuk definisi saja dan tidak untuk keterangan yang lain karena harus dengan redaksional yang berbeda dan original. Dengan Prof Barda ada beberapa peraturan dalam mengikuti ujian yaitu:

  1. Soal dapat diskusikan bersama dan dikerjakan di rumah tetapi redaksi jawaban harus disusun dengan kalimat sendiri, jangan sama persisi (kopi paste) dengan jawaban orang lain atau copy paste dari buku (kecuali definisi)
  2. Jawaban harus di sertai pertanyaan lebih dahulu
  3. Jawaban dikirim dengan CD, USB atau via email ke alamat: barda_undip@yahoo.co.id (harus lapor pengajaran)
  4. Kalau di kirim dengan CD, CDnya jangan ditempel label/lertas nama (dikumpulkan di pengajaran)
  5. File jawaban ditulis sbb (nama), Pol. Hp, non reg undip

Adapun pertanyaan dalam soal ujian sebagai beriktu:

  1. Berikan usalan/analisi sdr terhadap beberapa kelemahan/kekurangan kebijakan formulasi hukum pidana dalam produk perundang-undangan selama ini
  2. Jelaskan makna/pengertian dan ruang lingkup “pembaharuan hukum pidana”
  3. Akhir akhir ini banyak terjadi kasus yang menarik perhatian masyarakat (antara lain: kasus minah biji kakao, pengambilan/pencurian semangka, pemungutan kapas-randu setelah panen dsb), yang di dalamnya mengandung banyak masalah hukum pidana. Pertanyaan:
    1. Identifikasi berbagai masalah yang muncul dilihat dari sudut pembaharuan hukum pidana
    2. Jelaskan bagaimana pembaharuan sistem hukum pidana yang seyogyanyua dilakukan untuk mengatasi masalah masalah yang ditimbul itu?
    3. Dalam rangka melakukan pembaharuan/rekonstruksi terhadap KUHP, saat ini sedang disusun konsep RUU KUHP yang bertolak dari ide dasar keseimbangan
      1. Jelaskan yang dimaksud dengan ide dasar keseimbangan itu
      2. Apa yang mejadi dasar/ladansan pemikiran bahwa penyususnan konsep RUU KUHP betolak/berorientasi pad aide dasar keseimbangan
      3. Jelaskan implementasi ide keseimbangan dalam kebijakan formulasi RUU KUHP yang berhubungan dengan:
        1. i.      Sumber hukum pidana
        2. ii.      Asas asas atau syarat syarat pemidanaan
        3. iii.      Aturan perlaihan (dalam hal perubahan perundang-undangan)