MATERI KULIAH S2 DI MIH UNDIP

MATERI KULIAH DI MIH UNDIP (2010 – 2014)

SEMESTER I

  1. Teori & Filsafat Hukum
  2. Metode Penelitian Hukum
  3. Sosiologi Hukum
  4. Politik Hukum
  5. Peranan Hk Dlm Pembangunan Ekonomi
  6. Sistem Peradilan Pidana
  7. Politik Hukum Pidana
  8. Hukum Administrasi & Acara Administrasi

SEMESTER II

  1. Hk. Perdagangan Internasional
  2. Hukum Konstitusi
  3. Filsafat Ilmu
  4. Hukum Lingkungan
  5. Perbandingan Hukum Pidana
  6. Hukum Perusahaan
  7. Hk & Pengembangan Sumber Daya Pantai
  8. Kapita Selekta
  9. Kapita Selekta

SEMESTER III

  1. Tesis

Materi Kuliah di FH UGM

MATERI KULIAH DI FH UGM

(2002 – 2009)

SEMESTER I

  1. Pendidikan Pancasila
  2. Pendidikan Agama
  3. Kewarganegaraan
  4. Pengantar Ilmu Hukum
  5. Pengantar Hukum Indonesia
  6. Ilmu Negara
  7. Bahasa Indonesia

SEMESTER II

  1. Hukum Tata Negara
  2. Hukum Adm. Negara
  3. Hukum Lingkungan
  4. Hukum Perdata
  5. Hukum Pidana
  6. Hukum Internasional

SEMESTER III

  1. Hukum Agraria
  2. Hukum Adat
  3. Hukum Dagang
  4. Hukum Islam
  5. Hukum Acara Pidana
  6. H. Kenegaraan & Per-UU-an
  7. H. Pengawasan Thd. A. N.
  8. Hukum Org. Internasional

SEMESTER IV

  1. Met.Penelitian&Penulisan Hk.
  2. Hukum Pidana Khusus
  3. Hukum Sumber Daya Alam
  4. H.Kekerab. dan Perjanj. Adat
  5. Hukum Perniagaan Internas.
  6. H. Perkawinan & Kewars.Islm
  7. Hukum Acara Perdata
  8. Bahasa Inggris [Hukum]

 

SEMESTER V

  1. H.Keluarga & Harta Kekayaan
  2. H.Perlindungan & Penegakan Lingkungan
  3. Hukum Aacara PTUN
  4. H. Acara Peradilan Agama
  5. Hukum Pajak
  6. Hukum Perburuhan
  7. Sosiologi Hukum
  8. Hukum dan Teknologi
  9. Filsafat Hukum

SEMESTER VI

  1. Hukum dan HAM
  2. Etika dan Tanggungjawab Profesi Hukum
  3. P L K H
  4. Hukum Acara Perpajakan
  5. Konsentrasi
  6. Konsentrasi
  7. Konsentrasi
  8. Konsentrasi

SEMESTER VII

  1. Konsentrasi lanjutan
  2. Konsentrasi lanjutan
  3. Konsentrasi lanjutan
  4. Konsentrasi lanjutan
  5. Konsentrasi lanjutan
  6. Konsentrasi lanjutan
  7. Konsentrasi lanjutan
  8. Penulisan Hukum

SEMESTER VIII

  1. Kuliah Kerja Nyata

Profesi Hukum

Profesi adalah pekerjaan yang membutuhkan pelatihan dan penguasaan terhadap suatu pengetahuan khusus. Suatu profesi biasanya memiliki asosiasi profesi , kode etik , serta proses sertifikasi dan lisensi yang khusus untuk bidang profesi tersebut. Contoh profesi adalah pada bidang hukum , kedokteran , keuangan , militer ,teknik dan desainer . Seseorang yang memiliki suatu profesi tertentu, disebut profesional . Walaupun begitu, istilah profesional juga digunakan untuk suatu aktivitas yang menerima bayaran, sebagai lawan kata dari amatir .

Karakteristik Profesi
Profesi adalah pekerjaan, namun tidak semua pekerjaan adalah profesi. Profesi mempunyai karakteristik sendiri yang membedakannya dari pekerjaan lainnya.

  1. Keterampilan yang berdasar pada pengetahuan teoretis : Profesional diasumsikan mempunyai pengetahuan teoretis yang ekstensif dan memiliki keterampilan yang berdasar pada pengetahuan tersebut dan bisa diterapkan dalam praktik.
  2. Asosiasi profesional : Profesi biasanya memiliki badan yang diorganisasi oleh para anggotanya, yang dimaksudkan untuk meningkatkan status para anggotanya. Organisasi profesi tersebut biasanya memiliki persyaratan khusus untuk menjadi anggotanya.
  3. Pendidikan yang ekstensif : Profesi yang prestisius biasanya memerlukan pendidikan yang lama dalam jenjang pendidikan tinggi .
  4. Ujian kompetensi : Sebelum memasuki organisasi profesional, biasanya ada persyaratan untuk lulus dari suatu tes yang menguji terutama pengetahuan teoretis.
  5. Pelatihan institutional : Selain ujian, juga biasanya dipersyaratkan untuk mengikuti pelatihan istitusional dimana calon profesional mendapatkan pengalaman praktis sebelum menjadi anggota penuh organisasi. Peningkatan keterampilan melalui pengembangan profesional juga dipersyaratkan.
  6. Lisensi : Profesi menetapkan syarat pendaftaran dan proses sertifikasi sehingga hanya mereka yang memiliki lisensi bisa dianggap bisa dipercaya.
  7. Otonomi kerja : Profesional cenderung mengendalikan kerja dan pengetahuan teoretis mereka agar terhindar adanya intervensi dari luar.
  8. Kode etik : Organisasi profesi biasanya memiliki kode etik bagi para anggotanya dan prosedur pendisiplinan bagi mereka yang melanggar aturan.
  9. Mengatur diri : Organisasi profesi harus bisa mengatur organisasinya sendiri tanpa campur tangan pemerintah. Profesional diatur oleh mereka yang lebih senior, praktisi yang dihormati, atau mereka yang berkualifikasi paling tinggi.
  10. Layanan publik dan altruisme : Diperolehnya penghasilan dari kerja profesinya dapat dipertahankan selama berkaitan dengan kebutuhan publik, seperti layanan dokter berkontribusi terhadap kesehatan masyarakat

Profesi Hukum (Profession of Law)

Profesi hukum adalah profesi yang mulia dan terhormat (officium nobile) karena bertujuan menegakkan hukum & keadilan dalam kehidupan masyarakat. Profesi hukum meliputi polisi, jaksa, hakim, advokad, notaris dan lain-lain, yang kesemuanya menjalankan aktivitas hukum dan menjadi objek yang dinilai oleh masyarakat tentang baik buruknya upaya penegakan hukum, walaupun faktor kesadaran hukum masyarakat sebenarnya juga sangat menentukan dalam upaya tersebut.

Polisi
Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri ) adalah Kepolisian Nasional di Indonesia , yang bertanggung jawab langsung di bawah Presiden . Polri mengemban tugas-tugas kepolisian di seluruh wilayah Indonesia . Polri dipimpin oleh seorang Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri).

Notaris

Notaris Menurut pengertian undang undang no 30 tahun 2004 dalam pasal 1, yaitu: “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana maksud dalam undang-undang ini.” Pejabat umum adalah orang yang menjalankan sebagian fungsi publik dari negara, khususnya di bidang hukum perdata.
Sebagai pejabat umum notaris adalah:

  1. Berjiwa pancasila;
  2. Taat kepada hukum, sumpah jabatan, kode etik notaris;
  3. Berbahasa Indonesia yang baik;

Sebagai profesional notaris:

  1. Memiliki perilaku notaris;
  2. Ikut serta pembangunan nasional di bidang hukum;
  3. Menjunjung tinggi kehormatan dan martabat.

Notaris menertibkan diri sesuai dengan fungsi, kewenangan dan kewajiban sebagaimana ditentukan di dalam undang-undang jabatan notaris.

Pengacara/ Advocat

Pengacara atau advokat atau Kuasa Hukum adalah kata benda, subyek. Dalam praktik dikenal juga dengan istilah Konsultan Hukum . Dapat berarti seseorang yang melakukan atau memberikan nasihat (advis ) dan pembelaan “mewakili” bagi orang lain yang berhubungan (klien) dengan penyelesaian suatu kasus hukum.
Istilah pengacara berkonotasi jasa profesi hukum yang berperan dalam suatu sengketa yang dapat diselesaikan di luar atau di dalam sidang pengadilan . Dalam profesi hukum, dikenal istilah beracara yang terkait dengan pengaturan hukum acara dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata . Istilah pengacara dibedakan dengan istilah Konsultan Hukum yang kegiatannya lebih ke penyediaan jasa konsultasi hukum secara umum.

Hakim

Hakim (Inggris : Judge ;Belanda : Rechter ) adalah pejabat yang memimpin persidangan. Hakim bertugas untuk memutuskan hukuman bagi pihak yang dituntut. Dalam menjatuhkan putusan Hakim memiliki pertimbangan-pertimbangan khusus yang secara langsung mempengaruhi hasil putusan tersebut.

Jaksa
Jaksa adalah pegawai pemerintah dalam bidang hukum yang bertugas menyampaikan dakwaan atau tuduhan di dalam proses pengadilan terhadap orang yang diduga telah melanggar hukum.
Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang dimaksud dengan Jaksa adalah “Pejabat Fungsional yang diberi wewenang oleh undang undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang

Sumber:
AHMAD KEMAL FIRDAUS S.H

http://lbhjawatengah.com/article/126896/profesi-hukum.html

 

Edisi Sebelas – Wisuda

Kata Pengantar

Setelah semua perjuangan selesai dilakukan akhirnya bisa ikut wisuda juga di Magister Ilmu Hukum UNDIP. Walaupun hanya bagian pelepasan yudisium bagi para wisudawan di Fakultas Hukum Undip Semarang. Maka sekarang saya memiliki gelas MH alias Magister Hukum dengan waktu tempuh 4 tahun 4 bulan dan 5 hari masa studi dengan IPK 3.61 yaitu sangat memuaskan walaupun tidak Camlaude tapi tetap aja bersyukur sudah lulus.

Edisi memiliki beberapa perubahan dari edisi yang sebelumnya. Dari segi layout Suits Theme yang dibuat oleh theme weaver yaitu itu layout sederhana hitam putih. kontenya akan di perbaiki satu per satu untuk meningkatkan qualitas bacaan. Saat ini 898,696 hits, dengan total 519 post, 20 pages and  815 comments.

Studihukum mencoba untuk memudahkan informasi hukum bagi warga negara khususnya para mahasiswa yang sedang melanjutkan pendidikan tinggi di fakultas hukum maupun warga biasa yang ingin mengetahui informasi tentang hukum atau sedang mengalami kasus hukum yang sedang berjalan.

Website ini adalah website pribadi yang di buat khusus berdasarkan pengalaman saya sehari hari baik sebagai mahasiswa di UGM maupun di UNDIP juga dengan pengalaman kerja dengan berbagai pihak dari pejabat di pemerintah pusat, sampe turun ke pemerintah daerah bahkan sampai ke aparat di tingkat desa. Saya berharap bahwa dengan lulus S2 di UNDIP saya bisa membagi ilmu saya kepada semua orang di Indonesia. Bentuk mengabdi kepada nusa dan bangsa dengan menulis dan membagi pengetahuan mengenai hukum dan segala isinya.

Tulisan tulisan kedepan akan merefleksi ilmu hukum di Indonesia sejak pertama kali kuliah di pada tahun 2002 sampai dengan saat lulus s2 pada tahun 2014. Sudah hampir 12 tahun sayang menyelam pendidikan hukum di Indonesia dan saya akan mencoba untuk menuliskan kembali semua yang dipelajari biar bisa bermanfaat bagi semua.

Mataram, 8 Mei 2014

 

Mujiburrahman SH, MH

Workshop Evaluasi Program Early Recovery dan Recovery : Psycososial Support (PSP)

Yogayakartam Desember 2008, Program ini dilaksanakan dari bulan Januari 2007 sampai Desember 2008 di Kabupaten Bantul , Provinsi Yogyakarta , dan Klaten di Provinsi Jawa Tengah . Kedua kabupaten yang paling parah terkena dampak gempa . Ini menyusul sebelumnya , Program PMI – Palang Merah Amerika PSP dan didasarkan pada penilaian jangka panjang kebutuhan PSP dilaksanakan sebagai bagian dari program itu . Program ini difokuskan pada masyarakat maupun sekolah-sekolah dan diperkirakan telah mencapai sekitar 7.549 penerima manfaat . Temuan utama dari evaluasi akhir independen dari program dilakukan pada bulan Desember 2008 adalah :

  • Pada tingkat partisipasi masyarakat dalam program ini telah menjadi pengalaman yang sangat positif , dan untuk beberapa katarsis mendalam membantu dalam memulihkan rasa positif identitas dan tujuan . Hal ini juga membantu untuk merevisi dan merevitalisasi kegiatan komunal . Secara keseluruhan , dalam hal tujuan program untuk meningkatkan kesejahteraan dan kohesi sosial masyarakat yang menjadi korban , program ini telah berhasil .
  • Demikian pula , di sekolah program dipandang ve ry positif oleh guru yang merasa telah meningkatkan hubungan mereka dengan siswa mereka melalui perubahan dalam praktek dan sikap , perspektif baru dan kepercayaan diri . Kegiatan kesiapsiagaan bencana tampaknya telah mengurangi kecemasan dan simulasi yang sangat dihargai .
  • Pada tingkat kelembagaan evaluator menemukan konflik antara kebutuhan pelaksanaan program dan kepatuhan terhadap praktek-praktek organisasi PMI , dan hierarki  telah menyebabkan friksi yang kadang-kadang memiliki dampak negatif pada efektif Program. Program ini telah memiliki dampak positif yang cukup besar di tingkat cabang , tetapi kapasitas PMI untuk melaksanakan program PSP masa depan belum memadai maju ( belum) .
  • Rancangan program sebagian besar didasarkan pada paradigma yang dikembangkan oleh PMI dan Palang Merah Amerika , dan ditemukan untuk menjadi kuat dan untuk sebagian besar , anggota masyarakat memutuskan di mana kegiatan akan didukung dianggap faktor yang sangat positif .
  • Mekanisme finansial dan administrasi bisa lebih baik disesuaikan dengan program berbasis masyarakat .

Sumber: http://www.ifrc.org/docs/appeals/10/MDRID001_FR.pdf