Simulasi Bencana Banjir Lahar Dingin di Kab. Kepulauan Sitaro

Laporan Pemantau Gunung Berapi di Kampung Salili, Kecamatan Siau Tengah, bahwa, Rabu (18/09) kemarin, telah terjadi letusan Gunung Karangetang. Tak hanya itu saja dari letusan tersebut Kampung Bebali yang dekat dengan gunung ‘diserang’ dengan luncuran lahan.
Akibatnya ratusan warga harus mengungsi di Kantor Bupati lantaran ancaman luncuran lahar. Sebelumnya pemerintah daerah lewat BPBD segera melaporkan ke Bupati terkait bencana tiba-tiba tersebut. Langkah pun diambil dengan melakukan evakuasi para warga yang tinggal di daerah rawan sebagai langkah memberi rasa aman.

Hal ini yang terlihat ketika simulasi penanggulangan bencana yang digulir Pemkab Sitaro hasil bekerja sama dengan sejumlah instansi terkait lebih khusus pihak PMI Sitaro dan JICA dari Jepang. Bupati Toni Supit SE MM dalam sambutan mendukung kegiatan simulasi agar rutin dilaksanakan di Sitaro.

Menurut orang nomor satu di daerah 47 pulau ini, sebagai daerah yang tergolong rawan dengan bencana lebih khusus ancaman letusan gunung berapi. Maka simulasi penanggulangan bencana seperti ini patut untuk dilaksanakan dengan melibatkan masyarakat secara umum. “Dengan begitu masyarakat akan lebih memahami dan mengetahui langkahlangkah apa yang akan dilakukan ketika bencana itu datang,” ujar bupati, seraya pada kesempatan itu sempat menunjukkan peta daerah rawan bencana.
Plt Kepala BPBD Herry Lano SE MM menambahkan, program simulasi bencana ini merupakan agenda rutin dari BPBD. Di samping itu pula, telah dibuat peta daerah rawan bencana.

Menurutnya, pihak JICA akan menempatkan dua orang mahasiswa S2-nya di Sitaro yang khusus mempelajari terkait penanggulangan bencana seperti ancaman dari gunung berapi. “Selain melakukan simulasi, kegiatan dirangkai dengan kunjungan sejumlah sekolah-sekolah di Siau, sekaligus memberikan pengarahan langkah-langkah yang harus dilakukan ketika bencana itu datang,” tutur Lano.

Ketua DPRD Djibton ‘Bogar’ Tamudia Bac serta sejumlah anggota DPRD bersama dengan para pejabat teras turut hadir dari kegiatan yang terpusat di halaman Kantor Bupati tersebut.

Sumber: http://www.harian-komentar.com/berita-daerah/sitaro/13762-bebali-diserang-lahar-ratusan-warga-mengungsi.html

Counter measure for Disaster Management in Japan

Pada tanggal 18 Agustus – 2 September 2014 berkesempatan ke jepang untuk dengan tujuan:

  1. Mempelajari sistem administrasi penanggulangan bencana, dengan berkunjung ke berbagai instansi terkait di tingkat Nasional, Prefektur (setingkat Provinsi), dan Pemerintah City (setingkat Kab/Kota) serta mengamati pelaksanaan Drill Penanggulangan Bencana yang komprehensif.
  2. Mengerti secara jelas tentang peranan Pemerintah Pusat (Nasional), Pemerintah Daerah (Prefektur, City) dan Masyarakat Kota (termasuk Komunitas) untuk berbagai jenis bencana.
  3. Menggunakan pengetahuan yang diperoleh dan pembelajaran untuk kegiatan di proyek ini seperti: Pemetaan Ancaman Bahaya, RPB
    Daerah, dan Kegiatan Masyarakat, sebagaimana digunakan pada kegiatan sehari-hari anda untuk mengurangi kerusakan dampak dari
    bencana di masa yang akan datang.

Pembekalan Fasilitator BNPB Desa Tangguh Bencana di Batam

Batam 14 – 19 Juli 2014 melaksanakan Pembekalan Fasilitator BNPB Desa Tangguh Bencana di Hotel Harmoni One di Batam. Upaya Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) membentuk desa atau kelurahan tangguh bencana merupakan bagian dari pengurangan risiko bencana berbasis masyarakat.

Pembentukan ini dilakukan untuk mengurangi ancaman bencana dan kerentanan masyarakat serta meningkatkan kapasitas kesiapsiagaan yang direncanakan dan dilaksanakan oleh masyarakat sebagai pelaku utama, kata Sigit Padmono Kepala Sub Direktorat Peran Organisasi Sosial Masyarakat (Orsosmas) BNPB, Selasa (24/6).

Menurutnya, masyarakat dapat terlibat aktif dalam mengkaji, menganalisis, menangani, merencanakan, memantau, mengevaluasi dan mengurangi risiko bencana yang ada di wilayahnya, terutama dengan memanfaatkan sumber daya manusia, alam, budaya dan ekonomi, lokal demi menjamin keberlanjutan.

Pendekatan satu sektor saja belum bisa membangun ketangguhan desa secara memadai. Dengan demikian masih dibutuhkan banyak fasilitator pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kapasitas masyarakat, mengarahkan penyusunan dan pencapaian indikator-indikator desa tangguh, ujarnya.

Dia menjelaskan, kehadiran fasilitator merupakan salah satu faktor kunci dalam memfasilitasi dan mendampingi masyarakat untuk belajar mengenali pokok-pokok kebijakan maupun prosedur kerja program pemberdayaan masyarakat.

Fasilitator dapat membantu warga desa mengenali masalah kebencanaan dan pemecahannya yang dihadapi dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Mereka juga dapat menjadi jembatan yang menghubungkan aparatur pemerintah dengan masyarakat desa, jelasnya.

Pada Peraturan Kepala BNPB Nomor 1 tahun 2012 tentang Pedoman Umum Desa/Kelurahan Tangguh Bencana, setidaknya ada 20 indikator untuk menggambarkan ketangguhan desa yang dikelompokkan dalam enam aspek yakni legislasi, perencanaan, kelembagaan, pendanaan, peningkatan kapasitas serta pelaksanaan penanggulangan bencana.

pelaksanaan program ini tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan suatu integrasi, sinergitas dan sinkronisasi penguatan dan pengembangan dari program-program pemberdayaan di desa/kelurahan yang sudah dilaksanakan oleh kementerian/lembaga, organisasi internasional, dan organisasi nasional, terangnya.

Mengenai proses rekruitmen fasilitator, Sigit mengatakan, dilakukan secara terbuka, yaitu melalui koran nasional dan website BNPB. Kemudian dilakukan seleksi administrasi sesuai dengan ketentuannya. Tahap selanjutnya dilakukan tes wawancara kepada calon fasilitator oleh tim (BNPB, BPBD provinsi dan kabupaten/kota) untuk mendapatkan jumlah dan kualitas fasilitator yang sesuai kebutuhan.

Lokasi kegiatan ini mencakup 28 provinsi, 34 kabupaten/kota dan 68 desa yang tersebar di seluruh Indonesia. Para fasilitator desa tangguh akan ditempatkan di masing-masing desa sebanyak dua orang yang akan mendampingi dan memfasilitasi masyarakat selama enam bulan, dimulai Juli sampai Desember 2014.

Terjalinnya ikatan emosional antara fasilitator desa dengan masyarakat pasca proses pendampingan akan menanamkan semangat bahwa bencana adalah urusan bersama, pungkasnya.

Sumber: http://infopublik.kominfo.go.id/read/81920/bnpb-bentuk-desa-tangguh-bencana.html

1st Annual Meeting – Japan Indonesia Disaster Management At Local Level

Diberi kesempatan kembali menjadi pembicara dalam the 1st annual meeting – Japan Indonesia Disaster Management at Local Level (JIDMALL). Di dirikan ke tahun sebagai salah satu platform untuk membagi informasi dan kerjasama untuk pendidikan penanggulangan bencana (PB).

salah satu agenda dalam diskusi adalah tentang Pengurangan Risiko Bencana dan Penanggulangan Bencana yang dilakukan oleh JICA, organisasi internasional dan pemerintah indonesia, bersama dengan Wasend yang merupakan mahasiswa jepang yang berkunjunga ke Indonesia setiap tahun untuk diseminasi pendidikan bencana di sekolah sekolah.

Melalui rapat tahunan JIDMALL, peserta dapat mendapatkan ide baru, pendidikan dan informasi yang berharga dan diseminasi program atau proyok tentang PB. berdasarkan manfaat itu, kita mencoba untuk mengadakan setiap tahun dalam saat Wasend juga berkunjung dan selama ini partisipasi peserta juga meningkat setiap tahunnya.

rapatnya dibagi menjadi 3 bagisn. Sesi pertama presentasi tentang program yang diikuti oleh Q dan A. Sesi kedua berisi dengan panel diskusi. Topik mengenai kerjasama antara pemerintah daerah dan LSm tentang penanggulangan bencana di daerah. berikut dengan dua kegiatan inovatif yang didokumentasi dan berbagai komentar dari peserta dan panelis.

Sesi terakhir adalah demonstrasi dari Wasend sebagai bagian dari upaya PRB global. kita akan membuat laporan yang akan di sampaikan ke 3rd World Conference on Disaster Risk Reduction in Sendai pada bulan Maret 2015.

Sumber: https://www.facebook.com/150311718374480/photos/a.198931390179179.49239.150311718374480/707457515993228/

Konferensi Nasional PRBBK ke X di Bengkulu

Penyelenggaraan Konferensi Nasional PRBBK tahun 2014 merupakan refleksi 10 tahun bencana Tsunami Aceh, akhir masa berlaku Rencana Nasional 2010-2014 dan tahun terakhir Kerangka Aksi Hyogo 2005-2015. Momentum ini diharapkan mengundang para praktisi PRBBK untuk bersama merefleksikan pencapaian dan kegagalan yang terjadi. Masa persiapan maupun pelaksanaan KN PRBBK merupakan kesempatan refleksi dan menata masa depan PRBBK di Indonesia.

Adapun maksudnya dan tujuan KN PRBBK X diharapkan mengembangkan kerangka kerja PRBBK yang memastikan ketangguhan masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil terhadap bencana (terutama gelombang ekstrim, angin puting beliung, gempa, tsunami, serta dampak perubahan iklim) melalui serangkaian cerita aksi, kegagalan, keberhasilan dan inisiatif praktisi PRBBK di Indonesia bersandar pada kajian sosial-budaya serta multi disiplin ilmu pengetahuan; menjadi ajang berefleksi dengan pengalaman bertahan hidup pada saat dan setelah kejadian tsunami di beberapa wilayah Indonesia. Dengan demikian praktisi PRBBK di Indonesia dapat saling:

  1. Berbagi temuan-temuan baru tentang PRBBK
  2. Berbagi pengalaman (pengetahuan, ketrampilan, dan perspektif) dalam membangun gerakan
  3. PRBBK di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Indonesia;
  4. Mengidentifikasi masukan-masukan untuk pemutakhiran Buku Panduan PRBBK, khususnya dari lanskap wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
  5. Menyepakati rekomendasi konferensi sebagai referensi bersama dalam praktik membangun gerakan PRBBK di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dan PRBBK dalam periode 2015-2019.

Tema KN PRBBK ke X Tahun 2014 adalah “Masyarakat Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil yangTangguh Bencana dan Perubahan Iklim”

Perdinan, Ph.D menyebutkan bahwa Risiko Bencana Secara Signifikan Berkorelasi dengan Iklim

Dalam acara Konferensi Nasional Pengelolaan Resiko Bencana Berbasis Komunitas ke-X (KN PRBBK X), Perdinan, PhD yang berasal dari Department of Geophysics and Meteorology Bogor Agricultural University, Bogor, Jawa Barat menyampaikan bahwa resiko bencana secara signifikan berkorelasi dengan iklim, khususnya pada ancaman bencana hidrometeorologis. Menurutnya, perubahan iklim yang terjadi saat ini mempengaruhi tingkat resiko, baik mempengaruhi pada variabel ancaman bencana, kerentanan maupun kapasitas.

“Resiko bencana yang telah tinggi akan semakin tinggi. Menjadi kewajiban bagi bangsa ini untuk mengurangi implikasi-implikasi negative yang ada sekaligus memanfaatkan berbagai peluang untuk meningkatkan ketahanan. Tidak saja untuk hari ini, besok atau lusa, namun jauh ke depan,” jelas Perdinan.

Itulah yang Ia sampaikan saat mengisi materi mengenai Metodelogi Kajian Resiko Bencana Terkait Iklim (gagasan konvergensi PRB-API untuk sinergitas membangun ketangguhan komunitas berkelanjutan), Jumat (10/10/2014) di aula LPMP Kota Bengkulu.

Berikut Perbandingan jumlah kejadian bencana per jenis bencana mulai tahun 1815 sampai dengan tahun 2014:

  1. Banjir (37%)
  2. Tanah longsor (17%)
  3. Puting beliung (21%)
  4. Kejadian Luar Biasa/ Wabah (1%)
  5. Banjir dan Tanah Longsor 3%) dan 94%
  6. Kekeringan (12%)
  7. Kebakaran Hutan dan Lahan (1%)
  8. Hama Tanaman (0%)
  9. Gelombang Pasang/Abrasi (2%)

10 tahun negara rugi Rp Rp 162 Triliun Akibat Bencana. Belum lagi korban jiwa. Indonesia tergolong paling rawan bencana – Togu Pardede

Indonesia tercatat sebagai negara dengan tingkat kebencanaan paling rawan. Tercatat, dalam rentang waktu sepuluh tahun, dari 2004 – 2014, kerugian negara akibat kebencanaan bahkan mencapai Rp162,8 triliun.  Kerugian itu bahkan belum termasuk, biaya penanganan tanggap darurat yang menembus angka Rp102 triliun selama kurun waktu tersebut.

“Total kerugian itu baru secara material saja. Belum dihitung dari kerugian akibat korban jiwa. Oleh karena itu, negara ini harus menekankan upaya mitigasi kebencanaan untuk menekan kerugian akibat kebencanaan,” ujar Kasubdit Kawasan Khusus dan Daerah Tertinggal Bappenas Togu Pardede, di Bengkulu, Kamis 9 Oktober 2014.

Dalam  agenda Konferensi Nasional Pengelolaan Risiko Bencana Berbasis Komunitas (PRBBK) ke-10 tersebut, Togu juga memastikan bahwa sebanyak 62 persen kabupaten/kota di Indonesia masuk dalam kategori rawan bencana tingkat tinggi. Sementara sisanya, masuk dalam kategori sedang. Karena itu, dibutuhkan kewaspadaan bersama untuk menghadapi kejadian kebencanaan yang sewaktu-waktu bisa saja terjadi. Baik pemerintah daerah maupun masyarakat dibutuhkan partisipasi aktif untuk mempersiapkannya.

“Bencana bukan untuk ditakuti, bukan pula untuk diabaikan. Negara kita memang sudah lama hidup dalam garis kebencanaan, jadi suka tidak suka kita harus bersiap,” ujar Togu.

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Makassar, Muhammad Ismounandar menghadiri Konfrensi Nasional Pengelolaan Risiko Bencana Berbasis Komunitas (PRBBK) di Bengkulu. “Dalam konfrensi tersebut diungkapkan bahwa sepanjang 10 tahun terakhir kerugian diderita Indonesia akibat bencana alam mencapai Rp 162 triliun. Jumlah tersebut sedikit lebih kecil jika dibandingkan dengan data yang dimiliki United National Development Project (UNDP) sebesar Rp 400 triliun,” kata Ismounandar. Lanjut Ismounandar, Langkah pembangunan jangka panjang Indonesia hingga 2025 semua berbasis pada Penanggulangan Risiko Bencana (PRB).

Sumber:

http://www.mpbi.org/content/9-12-okt-2014-und-kepesertaan-konferensi-nasional-prbbk-x-di-bengkulu

http://bengkulutoday.com/perdinan-ph-d-resiko-bencana-secara-signifikan-berkorelasi-dengan-iklim/

http://nasional.news.viva.co.id/news/read/546574-10-tahun–negara-rugi-rp162-triliun-akibat-bencana

http://makassar.tribunnews.com/2014/10/10/kalak-bpbd-makassar-hadiri-konferensi-nasional-prbbk