Hukum Otonomi Daerah

Hukum Otonomi Daerah adalah seperangkat Peraturan Perundang-undangan dan Keputusan yang mengatur Otonomi Daerah.

  • Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
  • Daerah otonom, selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 1, angka 5 UU No. 32 Tahun 2004. Pengertian itu sangat berbeda dengan pengertian Otonomi Daerah dalam UU No. 22 Tahun 1999, yaitu kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Pasal 1 huruf h).

Dalam menyelenggarakan otonomi, daerah mempunyai hak :

  • mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya;
  • memilih pimpinan daerah;
  • mengelola aparatur daerah;
  • mengelola kekayaan daerah;
  • memungut pajak daerah dan retribusi daerah;
  • mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya yang berada di daerah;
  • mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah; dan
  • mendapatkan hak lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
 Dalam menyelenggarakan otonomi, Daerah mempunyai kewajiban:

  • melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan dan kerukunan nasional, serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat;
  • mengembangkan kehidupan demokrasi;mewujudkan keadilan dan pemerataan;
  • meningkatkan pelayanan dasar pendidikan;menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan;
  • menyediakan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak;
  • mengembangkan sistem jaminan sosial;
  • menyusun perencanaan dan tata ruang daerah;
  • mengembangkan sumber daya produktif di daerah;
  • melestarikan lingkungan hidup;
  • mengelola administrasi kependudukan;
  • melestarikan nilai sosial budaya;
  • membentuk dan menerapkan peraturan perundang-undangan sesuai dengan kewenangannya; dankewajiban lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
Hak dan kewajiban daerah diwujudkan dalam bentuk rencana kerja pemerintahan daerah dan dijabarkan dalam bentuk pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah yang dikelola dalam sistem pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara efisien, efektif, transparan, akuntabel, tertib, adil, patut, dan taat pada Peraturan Perundang-undangan.
Urusan pemerintahan yang menjadi hak, wewenang, dan kewajiban Daerah Otonom merupakan urusan pemerintahan yang didapat melalui  pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah Pusat dengan Daerah Otonom berdasarkan desentralisasi, dan  melalui penugasan berdasarkan tugas pembantuan.

Pemerintah Pusat  selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945.

  • Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  • Tugas pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.  Disamping desentralisasi dan tugas pembantuan dikenal adanya pelimpahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah Pusat yang disebut dekonsentrasi.
  • Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Gubernur sebagai  wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu.

Sumber: http://argawahyu.blogspot.com/2011/06/hukum-otonomi-daerah.html

Hukum Investasi

Pengertian investasi

Investasi adalah penanaman modal untuk satu atau lebih aktiva yang dimiliki biasanya berjangka panjang dengan harapan mendapatkan keuntungan di masa yang akan dating sebagai kompensasi secaraprofesional atas penundaan konsumsi, dampak inflasi dan resiko yang ditanggung.  Keputusan investasi dapat dilakukan individu, dari investasitersebut yang dapat berupa capital gain/loss dan yield.  Investasi dapat dilakukan dalam bentuk investasi pada aspek fisik  (real asset) dan investasi pada aset finansial (financial asset). Aset fisik adalah aset yangmempunyai wujud secara fisik,  sedangkan asset finansial adalah surat-surat berharga yang pada umumnya adalah klaim atau aktivariel dari suatu entitas.

Alasan seorang investor melakukan investasi adalah untukmendapatkan kehidupan yang lebih baik di masa yang akan datang serta untuk menghindari merosotnya nilai kekayaan yang dimiliki. Investasi juga dapat diartikan sebagai suatu komitmen atas sejumlah dana atau sumberdaya lainnya yang dilakukan padasaat ini dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan di masa yang akan datang.

  1. Dasar hukum investasi

Mengenai masalah hukum investasi ini dapat kita temukan dalam peraturan perundang undangan seperti sebagai berikut :

  1. Tap mpr nomor 23/1/1996 dalam pasal 6
  2. Undang undang nomor 25 tahun 2007
  3. Asas asas hukum investasi
  4. Asas ekonomis

Yaitu asas yang menyatakan bahwa hukum investasi memiliiki nilai yang bersifat ekonomis.

  1. Asas hukum internasional

Artinya hukum investasi harus memperhatikan nilai nilai yang berlaku di dunia internasional.

  1. Asas dokrasi ekonomis

Yaitu penanaman modal dilakukan secara bebas dan terbuka untuk investor asing.  Asas ini menjadi penting karena mendukung adanya pasar bebas.

  1. Asas kemanfaatan

Yaitu agar penanaman modal ini hasilnya dapat depergunakan untuk kessejahteraan masyarakat.

Asas asasnya juga diatur dalam pasal 3 Undang Undang no 25 tahun 2007 antara lain

  1. Asas kepastian hukum : penanaman modal harus berdasarkan Undang Undang yang berlaku.
  2. Asas keterbukaan : masyarakat berhak mendapat informasi yang benar dan jujur mengenai penanaman modal yang dilakukan.
  3. Asas akuntabilitas : semua hasilnya dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat.
  4. Asas perlakuan yang sama : penanaman modal harus melakukan perlakuan yang sama terhadap investor (asing maupun tidak) kecuali dalam hal untuk kepentingan keamanan negara.
  5. Asas kebersamaan : dengan tujuan bersama menuju kesejahteraan masyarakat.
  6. Asas efisiensi berkeadilan : mencapai iklim usaha yang adil, kondusif dan berdaya saing yang sehat.
  7. Asas berkelanjutan : harus ada perencanaan. Untuk memberi kesejahteraan, di masa sekarang maupun yang akan datang
  8. Asas berwawasan lingkungan : penanaman modalharus memelihara kelestarian lingkungan.
  9. Asas kemandirian : penanaman modal harus mengedepankan potensi negara.
  10. Asas keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional
  11. Tujuan penanaman modal
  12. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat.
  13. Menciptakan lapangan pekerjaan.
  14. Meningkatkan pembangunan nasional.
  15. Meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan.
  16. Meningkatkan kemampuan pembangunan daya saing usaha nasional.
  17. Meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional.
  18. Mendorong ekonomi kerakyatan.
  19. Meningkatkan ekonomi potensial menjadi ekonomi yang nyata dengan menggunakan dana yang berasal dari dalam atau luar negeri
  20. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
  21. Jenis jenis penananaman modal

Jenis Penanaman Modal Investasi dapat digolongkan berdasarkan aset, pengaruh, ekonomi, menurut sumber dan cara penanamannya. Investasi berdasarkan asetnya Investasi berdasarkan asetnya merupakan penggolongan investasi dari aspek modal atau kekayaannya. Investasi

  1. Berdasarkan asetnya dibagi menjadi dua jenis, yaitu :
  2. Real Asset, yaitu investasi yang berwujud seperti gedung, rumahdan sebagainya
  3. Financial Asset, yaitu investasi berupa dokumen (surat-surat) klaim tidak langsung pemegangnya terhadap aktivitas riil pihak yangmenerbitkan sekuritas tersebut.
  4. Investasi berdasarkan pengaruhnya

Investasi berdasarkan pengaruhnya merupakan investasi yang didasarkan pada faktor- faktor yang mempengaruhi atau tidak mempengaruhi kegiatan investasi. Investasi berdasarkan pengaruhnya dibagi menjadi dua macam, yaitu:

  1. Investasi Autonomos (berdiri sendiri) merupakan investasi yangtidak dipengaruhi oleh tingakat pendapatan, bersifat spekulatif.Misalnya pembelian surat-surat berharga.
  2. Investasi Induced (mempengaruhi-menyebabkan) merupakan investasi yang dipengaruhi kenaikan permintaan atas barang dan jasa serta tingkat pendapatan. Misalny penghasilan transitori, yaitupenghasilan yang didapat selain dari bekerja, seperti bunga dansebagainya.
  3. Investasi berdasarkan sumber pembiayaannya

Investasi ini merupakan investasi yang didasarkan pada ususl-usulinvestasi itu diperoleh. Dibagi dalam 2 macam, yaitu :

  1. Investasi Portofolio Investasi ini dilakukan melalui pasar modal dengan instrument surat berharga, seperti saham dan obligasi.
  2. Investasi Langsung Investasi langsung adalah investasi aktiva tetap berwujud termasuk tanah yang digunakan untuk kegiatan usaha dan bentuk investasi dengan jalan membangun, membeli total, danmengakuisisi perusahaan.
  3. Bidang usaha Investasi

Untuk mengetahui apakah suatu bidang usaha berbentuk badan hukum terbuka atau tertutup, di Indonesia landasannya adalah Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KLBI) dan di internasional dinamakan International Standard For Industrial Clasification (ISIC).

Bidang usaha  investasi dapat dibagi menjadi dua, antara lain :

  1. Bidang usaha terbuka
  2. Bidang usaha terbuka dengan besyarat dan
  3. Bidang usaha tertutup

Pasal 12 (1) UU 25 Tahun 2007 menyatakan semua bidang usaha atau jenis usaha terbuka bagi kegiatan penanaman modal, kecuali bidang usaha atau jenis usaha yang dinyatakan tertutup dan terbuka dengan persyaratan.

Penjelasan Pasal 12 ayat (1) menyebutkan, bahwa bidang usaha atau jenis usaha yang tertutup dan yang terbuka dengan persyaratan ditetapkan melalui Peraturan Presiden disusun dalam suatu daftar yang berdasarkan standar klasifikasi tentang bidang usaha atau jenis usaha yang berlaku di Indonesia, yaitu Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) dan/atau Internasional Standard for Industrial Classification (ISIC).

Pasal 12 ayat (2) menetapkan, bahwa bidang usaha yang tertutup bagi penanam modal asing adalah:

  1. Produksi senjata, mesiu, alat peledak, dan peralatan perang; dan
  2. Bidang usaha yang secara eksplisit dinyatakan tertutup berdasarkan undang-undang.

Dalam penjelasannya yang dimaksud dengan “alat peledak” adalah alat yang digunakan untuk kepentingan pertahanan dan keamanan.

Ayat (3) pasal ini menyatakan, bahwa Pemerintah berdasarkan Peraturan Presiden menetapkan bidang usaha yang tertutup untuk penanaman modal, baik asing maupu dalam negeri, dengan berdasarkan kriteria kesehatan, moral, kebudayaan, lingkungan hidup, pertahanan dan keamanan nasional, serta kepentingan nasional lainnya.

Selanjutnya ayat (4) menjelaskan Kriteria dan persyaratan bidang usaha yang tertutup dan yang terbuka dengan persyaratan serta daftar bidang usaha yang tertutup dan yang terbuka dengan persyaratan masing-masing akan diatur dengan Peraturan Presiden.

Pasal 12 ayat (5) menyatakan Pemerintah menetapkan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan berdasarkan kriteria kepentingan nasional, yaitu perlindungan sumber daya alam, perlindungan, pengembangan usaha mikro, kecil, menengah, dan 2 koperasi, pengawasan produksi dan distribusi, peningkatan kapasitas teknologi, partisipasi modal dalam negeri, serta kerja sama dengan badan usaha yang ditunjuk Pemerintah.

Sumber: http://arifsuyo.blogspot.com/2013/10/resume-hukum-investasi.html

Hukum & Pengembangan Sumberdaya Pantai

Untuk matakuliah ini diajarkan oleh Prof Lazarus yang merupakan salah satu dosen yang fokus pada hukum laut dan wilayah pesisir pantai. Dia memberi saya nilai “A” setelah mengikuti ujian.

Hukum & Penembangan Sumberdaya Pantai

Indonesia merupakan Negara yang memiliki keanekaragaman hayati yang sungguh indah salah satunya adalah wilayah pesisir dan pulau – pulau kecil. Agar dapat terjaga dan dapat digunakan untuk pengembangan di bidang sosial, ekonomi, budaya, lingkungan, dan penyangga kedaulatan bangsa sampai generasi Indonesia seterusnya, pemerintah membuat Undang – undang Nomor 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau – Pulau Kecil (“UU WP3K”).

Wilayah pesisir adalah daerah peralihan antara Ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut. Pulau kecil adalah pulau dengan luas lebih kecil atau sama dengan 2000 (dua ribu) km2 beserta kesatuan ekosistem. Ruang lingkup pengaturan Wilayah Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil (“WP3K”) meliputi daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut, ke arah darat mencakup wilayah administrasi kecamatan dan ke arah laut sejauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai. Pengelolaan WP3K meliputi kegiatan perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian terhadap interaksi manusia dalam pemanfaatannya serta proses alamiah secara berkelanjutan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Hak Pengusahaan Perairan Pesisir

Pemanfaatan perairan pesisir diberikan dalam bentuk Hak Pengusahaan Perairan Pesisir (“HP-3”) meliputi pengusahaan atas permukaan laut dan kolom air sampai dengan permukaan dasar laut. HP-3 diberikan kepada pihak – pihak dalam bentuk sertifikat HP-3, yaitu sebagai berikut:

  1. Orang perseorangan warga negara Indonesia.
  2. Badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia.
  3. Masyarakat adat.

Pemanfaatan pulau – pulau kecil dan perairan diprioritaskan untuk kepentingan sebagai berikut:

  1. Konservasi.
  2. Pendidikan dan pelatihan.
  3. Penelitian dan pengembangan.
  4. Budidaya laut.
  5. Pariwisata.
  6. Usaha perikanan kelautan dan industri perikanan secara lestari.
  7. Pertanian organik.
  8. Peternakan.

Untuk mendapatkan HP-3, para pemohon HP-3 wajib untuk memenuhi 3 (tiga) persyaratan, antara lain:

  1. Persyaratan teknis:
  2. Administratif:
  3. Operasional:
  1. Kesesuaian dengan rencana Zona dan/atau rencana Pengelolaan WP3K.
  2. Hasil konsultasi publik sesuai dengan besaran dan volume pemanfaatannya.
  3. Pertimbangan hasil pengujian dari berbagai alternatif usulan atau kegiatan yang berpotensi merusak sumber daya pesisir dan pulau – pulau kecil.
  1. Penyediaan dokumen administratif.
  2. Penyusunan rencana dan pelaksanaan pemanfaatan sumber daya pesisir dan pulau – pulau kecil sesuai dengan daya dukung ekosistem.
  3. Pembuatan sistem pengawasan dan pelaporan hasilnya kepada pemberi HP-3.
  4. Dalam hal HP-3 berbatasan dengan garis pantai, maka pemohon wajib memiliki hak atas tanah.
  1. Memberdayakan masyarakat sekitar lokasi.
  2. Mengakui, menghormati, dan melindungi hak – hak masyarakat adat dan/atau masyarakat local.
  3. Memperhatikan hak masyarakat untuk mendapatkan akses ke sempadan pantai dan muara sungai.
  4. Melakukan rehabilitasi sumber daya yang mengalami kerusakan di lokasi HP-3.

Pemanfaatan pulau – pulau kecil dan perairan kecuali untuk konservasi , pendidikan dan pelatihan, serta penelitian dan pengembangan, pemanfaatan pulau – pulau kecil, pemohon wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

  1. Persyarataan pengelolaan lingkungan.
  2. Memperhatikan kemampuan sistem tata air setempat.
  3. Menggunakan teknologi yang ramah lingkungan.

HP-3 tidak dapat diberikan pada Kawasan Konservasi, suaka perikanan, alur pelayaran, kawasan pelabuhan, dan pantai umum.

Jangka waktu HP-3 adalah 20 (dua puluh) tahun dimana dapat diperpanjang sebanyak 2 (dua) kali melalui 2 (dua) tahap masing – masing tahap perpanjangan berjangka waktu 20 (dua puluh) tahun. HP-3 dapat beralih, dialihkan, dan dijadikan jaminan utang dengan dibebankan hak tanggungan. Pihak – pihak yang mempunyai wewenang berdasarkan UU WP3K sebagai berikut :

  1. Menteri berwenang memberikan HP-3 di wilayah Perairan Pesisir lintas provinsi dan Kawasan Strategis Nasional Tertentu.
  2. Gubernur berwenang memberikan HP-3 di wilayah Perairan Pesisir sampai dengan 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan, dan Perairan Pesisir lintas kabupaten/kota.
  3. Bupati/walikota berwenang memberikan HP-3 di wilayah Perairan Pesisir 1/3 (satu pertiga) dari wilayah kewenangan provinsi.

Larangan

UU WP3K melarang setiap orang secara langsung atau tidak langsung melakukan kegiatan yang dapat merusak WP3K seperti menambang terumbu karang atau mengambilnya dari kawasan konservasi, kegiatan – kegiatan yang dapat merusak mangrove di WP3K, dan lain – lain.

Pengawasan dan Penelitian

Pengawasan dan pengendalian WP3 dilakukan oleh pegawai negeri sipil yang berwenang di bidang pengelolaan WP3K sesuai dengan sifat pekerjaaannya dan dengan wewenang kepolisian khusus. Pengawasan dengan wewenang kepolisan khusus adalah pengawasan yang dengan melakukan kegiatan patroli dan tugas polisional lainnya di luar tugas penyidikan.

Penelitian dan Pengembangan

Dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan dan implementasi Pengelolaan WP3K, Pemerintah melakukan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengembangan sumber daya manusia. Setiap orang asing yang melakukan penelitian di WP3K wajib terlebih dahulu memperoleh izin dari Pemerintah dan harus mengikutsertakan peneliti Indonesia. Kemudian hasil dari penelitian tersebut harus diserahkan kepada pemerintah.

Penyelesaian Sengketa

Penyelesaian sengketa dalam pengelolaan WP3K dapat dilakukan melalui pengadilan atau di luar pengadilan. Terhadap penyelesaian sengketa di luar pengadilan tidak berlaku untuk tindak pidana pengelolaan WP3K dimana dalam hal penyelesaiannya dapat mengunakan pihak ketiga untuk membantu penyelesaian sengketa. Hasil kesepakatan penyelesaian harus dibuat secara tertulis dan mengikat para pihak.

Terhadap penyelesaian sengketa melalui pengadilan, apabila sudah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, pengadilan membebankan kewajiban kepada setiap orang dan/atau penanggung jawab kegiatan yang telah merusak WP3K untuk melakukan dan membayar biaya untuk rehabilitasi dan pemulihan kondisi WP3K. Selain itu, hakim dapat menetapkan sita jaminan dan uang paksa apabila keterlambatan pembayaran rehabilitasi dan pemulihan kondisi WP3K. Masyarakat atau organisasi kemasyarakatan (“Ormas”) dapat mengajukan gugatan perwakilan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan. Ormas yang dapat mengajukan gugatan apabila sudah memenuhi ketentuan organisasi kemasyarkatan sesuai UU WP3K. Tuntutan oleh Ormas hanya sebatas tuntutan untuk melakukan tindakan rehabilitasi dan pemulihan kondisi WP3K tanpa ada tuntutan ganti rugi.

Sanksi Administratif dan Ketentuan Pidana

UU WP3K mengatur sanksi administratif berupa peringatan, pembekuan sementara, denda administratif, dan/atau pencabutan HP-3 apabila telah melanggar mengenai persyaratan HP-3. Pengelolaan WP3K yang tidak sesuai dengan dokumen perencanaan, maka pemerintah dapat melakukan pembekuan sementara bantuan melalui akreditasi dan/atau pencabutan tetap akreditasi program. Selain sanksi administratif, UU WP3K mempunyai ketentuan pidana berupa pidana penjara dan denda. Ancaman pidana penjara paling lambat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp 2.000.0000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.0000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) bagi setiap orang perorangan dan/atau badan hukum (“Orang”) yang dengan sengaja melakukan:

  1. Kegiatan menambang terumbu karang, mengambil terumbu karang di kawasan konservasi, menggunakan bahan peledak dan bahan beracun dan/atau cara lain yang dapat merusak ekosistem terumbu karang.
  2. Menggunakan cara dan metode yang merusak ekosistem mangrove, konversi ekosistem mangrove, menebang pohon mangrove untuk kegiatan perindustrian dan pemukiman dan/atau kegiatan lain yang dilarang dalam UU WP3K.
  3. Mengunakan cara dan metode yang merusak padang lamun.
  4. Penambangan minyak  dan gas yang dilarang dalam UU WP3K.
  5. Penambangan mineral yang dilarang dalam UU WP3K.
  6. Pembangunan fisik yang menimbulkan kerusakan dan/atau merugikan masyarakat.
  7. Tidak melaksanakan mitigasi bencana WP3K yang diakibatkan oleh alam dan/atau Orang sehingga mengakibatkan bencana, atau dengan sengaja melakukan kegiatan yang mengakibatkan kerentanan bencana.

Apabila kelalaian dari kegiatan tersebut sehingga mengakibatkan kerusakan, dapat dikenakan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta), untuk setiap Orang yang karena kelalaiannya tidak melaksanakan kewajiban rehabilitasi dan/atau reklamasi, dan melakukan kegiatan usaha di wilayah pesisir tanpa hak dan/atau tidak melaksanakan kewajiban dari persyaratan operasional, sesuai dengan ketentuan dalam UU WP3K.

Sumber: http://www.hukumproperti.com/tag/pengelolaan-pesisir/

Hukum Perusahaan

Hukum Perusahaan ini diajarkan oleh Prof Sri Rejeki. Setiap kali setelah selese kuliah saya akan langsung bimbingan tesis sama beliau. Saya mendapat nilai “A” untuk mata kuliah ini.

Hukum Perusahaan

Sebagian dari peraturan perundangan dan seluk-beluk hukum perusahaan saat ini merupakan produk hukum yang masih baru dan belum terkodifikasi. Bisa dikatakan bahwa hukum perusahaan adalah pengkhususan terhadap hukum dagang dan beberapa bab dalam KUH Perdata, serta peraturan perundangan lainnya mengenai bentuk-bentuk perusahaan.

Pada akhirnya semua berkaitan dengan fungsi dan memfungsikan hukum pada suatu jenis perusahaan tertentu. Permasalahan hukum perusahaan ini juga berkaitan dengan bagaimana suatu jaminan negara terhadap hak-hak keberadaan perusahaan sendiri. Permasalahan legal atau hukum perusahaan pada akhirnya akan mempermudah gerak dari perusahaan sendiri dalam pengembangannya. Jika perusahaan kelak akan beranjak dari perusahaan tertutup lantas go publik, atau bagaimana skema pembagian bidang usaha yang di awasi oleh pasar modal. Pada fase selanjutnya, maka hukum perusahaan telah memberikan semacam pola dan jaminan pada suatu perusahaan untuk dapat eksis lebih lanjut, dan bahkan bila mengalami kerugian sampai ke titik pailit, hak hak semua orang dalam perusahaan itu akan di perhatikan secara menyeluruh oleh negara.

Hal ini termasuk pula pada proses yang berkaitan dengan, lintas sektoral. Hukum perusahaan, pada akhirnya akan menjaminkan para pelaku usaha, seperti kepastian untuk berurusan dengan pihak ketiga, seperti para broker, perbankan, keterkaitan dengan asosiasi, baik asosiasi dalam suatu jenis kerjasama tertentu antar induk induk firma satu sama lainnya, karena bergerak di dalam bidang yang sama, maupun asosiasi yang terbentuk di dalam firma atau perusahaan sendiri.

Sebagai contoh adalah mekanisme pengaturan pemerintah dalam usaha shipping, lembaga standar penimbangan dari Indonesia rupanya tidak di akui asosiasi internasional, sehingga perusahaan shipping Indonesia merugi double, karena di satu sisi mereka wajib untuk melakukan sertifikasi penimbangan dari Indonesia, namun di sisi lain, sertifikasi itu tidak diakui secara internasional, sehingga mereka perlu untuk melakukan penimbangan ulang di negera yang sertifikatnya di akui, seperti Singapura. Tentu saja hal ini akan memboroskan biaya perusahaan shipping. Alasan mengapa penimbangan Indonesia tidak di akui oleh dunia Internasional, karena lemahnya pengawasan hukum yang ada. Hasil dari Indonesia tidak di jamin oleh lembaga yang berkapasitas untuk menjadi back up dari diakuinya sertifikat Indonesia secara Internasional. Yang terutama adalah lembagai broker, atau pihak asuransi. Asuransi pun terikat oleh hukum perusahaan mereka sendiri, sehingga penting rasanya, adanya sinergi di dalam ejawantah hukum satu atap yang tidak memberatkan pelaku usaha di Indonesia sendiri.

Sebenarnya definisi tentang perusahaan tertuang dalam penjelasan undang-undang dan pendapat beberapa ahli hukum, antara lain sebagai berikut.

  • Perusahaan adalah keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara tidak terputus-putus, terang-terangan, dalam kedudukan tertentu mencari laba (Memorie van Toelichting).
  • Perusahaan adalah keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara terus menerus bertindak keluar mendapatkan penghasilan, memperdagangkan barang, menyerahkan barang, mengadakan perjanjian perdagangan (Molengraaff).
  • Perusahaan memiliki dua ciri utama: mengadakan perhitungan laba-rugi dan melakukan pembukuan (Polak).
  • Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus-menerus dan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia, untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba (UU No. 3/1982 Pasal 1 huruf [b]).
  • Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang melakukan kegiatan secara tetap dan terus menerus dengan memperoleh keiantungan dan atau laba, baik yang diselenggarakan oleh orang perorangan maupun badan usaha yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia. (UU No 8/1997 Pasal 1 angka [1])

Unsur-Unsur Perusahaan

Berdasarkan definisi-definisi di atas, bisa dirumuskan bahwa perusahaan terdiri atas unsur-unsur sebagai berikut.

  • Badan usaha, adalah perorangan atau kelompok yang menjalankan kegiatan ekonomi dan mempunyai bentuk hukum tertentu yang diatur undang-undang, dan tertuang dalam bentuk akta pendirian perusahaan yang dibuat di muka notaris.
  • Kegiatan perekonomian, adalah kegiatan yang meliputi bidang industri, perdagangan, jasa, pembiayaan, dan sebagainya.
  • Kontinuitas, adalah sebuah kegiatan yang dilangsungkan secara terus menerus, tidak accidental, dan bukan pula pekerjaan sampingan.
  • Tetap, artinya, kegiatan tersebut bersifat tetap, tidak berubah dalam waktu singkat.
  • Terang-terangan, adalah bahwa kegiatan tersebut diketahui umum, bebas berhubungan dengan pihak lain, dan diakui oleh undang-undang.
  • Mencari keuntungan, adalah bahwa kegiatan tersebut melibatkan modal yang dijalankan, dan laba atau nilai lebih yang diharapkan dari modal tersebut.
  • Pembukuan, adalah pencatatan keuangan yang ditentukan standardnya berupa neraca tahunan, perhitungan laba rugi, rekening, jurnal transaksi harian, dan nota transaksi keuangan perusahaan.

Dengan demikian, bisa disimpulkan bahwa subjek hukum perusahaan bisa berupa perorangan atau badan hukum, objeknya bisa berupa benda berwujud atau benda immaterial, dan ini bisa berkaitan dengan sita, jamin, ataupun menaikkan nilai yang sekiranya kelak akan mengandung unsur hokum, atapun  hubungan hukumnya berasal dari perikatan karena perjanjian atau undang-undang

Secara yuridis, praktik hukum perusahaan diatur dalam KUH Perdata, KUH Dagang, UU No. 1/1995, UU Pasar Modal, dan beberapa produk hukum lainnya.

Ruang Lingkup Hukum Perusahaan

Berdasarkan pada pengertian-pengertian di atas maka bisa disimpulkan bahwa ruang lingkup hukum perusahaan meliputi dua hal pokok bahasan, yakni bentuk usaha dan jenis usaha, dan keseluruhan hukum yang memuat kaidah dan mengatur tata cara pelaksanaannya disebut sebagai hukum perusahaan.

Yang dimaksud dengan bentuk usaha adalah suatu organisasi atau badan hukum yang menggerakkan suatu jenis usaha. Bentuk hukum perusahaan tersebut, baik yang bersifat perorangan maupun organisasi, harus diakui sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

Belum ada peraturan perundangan mengenai bentuk hukum perusahaan perorangan seperti Perusahaan Otobis (PO) dan Perusahaan Dagang (PD). Perusahaan semacam ini berkembang sesuai kebutuhan pengusaha, dengan dibuat tertulis di hadapan notaris.

Sedangkan bentuk hukum perusahan yang sudah diatur dalam aturan perundangan adalah bentuk organisasi atau badan usaha, misalnya:

  • Firma (Fa) dan Persekutuan Komanditer (CV) diatur dalam KUHDagang, dan tidak termasuk badan hukum.
  • Perseroan Terbatas diatur dalam Undang-Undang No. 40 tahun 2007, termasuk badan hukum kategori Badan Usaha Milik Swasta.
  • Koperasi diatur dalam UU No. 25 tahun 1992, termasuk badan hukum kategori Badan Usaha Milik Swasta.
  • Perum dan Persero diatur dalam UU No. 9 tahun 1969, termasuk badan hukum kategori Badan Usaha Milik Negara.

Adapun yang dimaksud dengan jenis usaha adalah segala macam usaha meliputi bidang perindustrian, perdagangan, jasa dan keuangan (pembiayaan). Pengertian usaha sendiri adalah segala bentuk tindakan, perbuatan atau kegiatan ekonomi yang dilakukan untuk memperoleh laba.
Bagaimana dengan kepailitan?
Dalam Pasal 114 UUPT di jelaskan mengenai kepailitan, yakni merangkum asas.

  • Keputusan RUPS;
  • Jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar telah berakhir.
  • Penetapan Pengadilan.

Dengan penjelasan sebagaimana berikut.

  • Direksi Perseroan dapat mengajukan usul pembubaran kepada RUPS. Keputusan RUPS tentang pembubaran PT sah apabila diambil sesuai dengan ketentuan  mengenai pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat 1 dan ketentuan mengenai korum sebagaimana diatur dalam Pasal 76 UUPT (Pasal 115 ayat 1 & 2 UUPT).
  • Perseroan bubar pada saat yang ditetapkan dalam keputusan RUPS.(Pasal 115 ayat 3 UUPT).
  • Pembubaran perseroan sebagaimana dimaksud di atas diikuti dengan likuidasi oleh likuidator (Pasal 115 ayat 4 UUPT).
  • Dalam hal PT bubar karena jangka waktu berdirinya berakhir sebagaimana ditetapkan dalam anggaran dasar, Direksi PT dapat mengajukan permohonan kepada Menkeh untuk perpanjangan jangka waktu tersebut (Pasal 116 ayat 1 UUPT).
  • Namun demikian permohonan perpanjangan jangka waktu tersebut hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS yang dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit tiga per empat bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui paling sedikit oleh tiga per empat bagian dari jumlah suara tersebut (Pasal 116 ayat 2 UUPT).

Sumber: http://www.anneahira.com/hukum-perusahaan.htm

Perbandingan Hukum Pidana

Perbandingan hukum PIdana ini di Ajarkan oleh Prof Barda dan Prof Eko. Dan mendapatkan nilai “A”. Perbadingan Hukum Pidana mulai berkembang abad 19 dengan berawal dari minat perseorangan, kemudian didukung oleh kelembagaan seperti Institut Perbandingan Hukum di College de France tahun 1832 dan di University of Paris tahun 1846. Beberapa istilah perbandingan hukum pidana yang dikenal antara lain Comparative Law, Comparative Jurisprudence, Foreign Law, Droit Compare, Rechtgelijking dan Rechverleichung.

Pengertian perbandingan Hukum 
Black’s Law Dictionary: Comparative Jurisprudence adalah suatu studi mengenai prinsip-prinsip ilmu hukum denga nmelakukan perbandingan berbagai macam sistem Hukum) (the study of principles of legal science by the comparison of various systems of law).

Metode Perbandingan Hukum
Rudolf D. Schlessinger:

  • Comparative Law merupakan metode penyelidikan dengan tujuan untuk memperoleh pengetahuan yang lebih dalam tentang bahan hukum tertentu;
  • Comparative Law bukanlah perangkat peraturan dan asas-asas hukum, bukanlah suatu cabang hukum(is not a body of rules and principles);
  • Comparative Law adalah teknik atau suatu cara menggarap unsur hukuma sing yang aktual dalam suatu masalah hukum (is the technique of dealing with actual foreign law elements of a legal problem)

Perbandingan Hukum Modern

  • Menurut Konrad Zweigert dan Kurt Siehr, perbandingan hukum modern menggunakan metodekritis, realistis, dan tidak dogmatis.
  • Menurut Prof. Soedarto, perbandingan hukum menganut metodefungsional, dengan titik tekan berorientasi pada problema, dan memperhatikan hubungan antara suatu peraturan dan masyarakat tempat bekerjanya peraturan itu”

Famili Hukum (legal families)
Rene David mendasarkan klasifikasi famili hukum pada :

  • struktur konseptual hukum;
  • teori sumber-sumber hukum;
  • tempat hukum itu sendiri dalam tatana nsosial.

Selanjutnya, bahwa 2 hukum tidak dapat dimasukkan dalam keluarga hukum yang sama sekalipun keduanya menggunakan konsepsi dan teknik hukum yang sama, jika:

  • didasarkan pada prinsip-prinsip filosofis, politisdan prinsip-prinsip ekonomiyang berbeda;
  • berusahamencapaiduatipemasyarakatyang berbedasecarakeseluruhan.

Marc Ancel dan parasarjana komparatif lainnya setuju dalam membedakan sekurang-kurangnya lima jenis hukum nasional yang dikelompokkan dalam satu keluarga didasarkan pada :

  • Asal-usulnya;
  • Sejarah perkembangannya;
  • Metode penerapannya.

Lima besarkeluargahukum:

  • Sistem Eropa Kontinental dan Amerika Latin;
  • Sistem Anglo-American (common law system);
  • Sistem Timur Tengah(middle east system), seperti : Irak, Yordania, Saudi Arabia, Siria, Libanon, Maroko, Sudan, dsb.
  • Sistem Timur Jauh(Far East System), misal : Cina, Jepang;
  • Sistem negara-negara sosialis (Socialist system).

Manfaat Perbandingan Hukum
Ada 2 manfaat mempelajari sistem hukum asing, yakni:

  • Umum yaitu memberikan kepuasan bagi orang yang berhasrat ingin tahu secara ilmiah; Memperdalam pengertian tentang pranata masyarakat dan kebudayaan sendiri dan Membawa sikap kritis terhadap sistem hukum sendiri.
  • Khusus Sehubungan dengan dianutnya asas nasional aktif dalam KUHP kita, yaitu Pasal 5 ayat (1) ke-2

Sumber: http://wonkdermayu.wordpress.com/kuliah-hukum/perbandingan-hukum/