Buku Pintar Hukum Perseroan Terbatas

Buku Pintar Hukum Perseroan Terbatas

 

Rp. 48.450

Salah satu materi hukum yang diperlukan dalam menunjang pembangunan ekonomi adalah ketentuan-ketentuan di bidang perseroan terbatas. Dengan ketentuan-ketentuan tersebut, diharapkan perseroan terbatas sebagai badan usaha dapat berperan menjadi salah satu pilar pembangunan ekonomi nasional yang berasaskan kekeluargaan menurut dasar-dasar demokrasi ekonomi sebagai pengejawantahan dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45.

Pada Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas telah diatur bahwa Direksi, Komisaris, dan para Pemegang Saham pada prinsipnya bertanggung jawab secara terbatas. Namun, dalam hal-hal tertentu karena kelalaian atau kesalahannya mengakibatkan kerugian bagi Perseroan. Perbuatan merugikan ini dapat diminta pertanggungjawabannya sampai dengan kekayaan pribadi atau secara tanggung renteng.

Dalam buku ini dijelaskan masing-masing peran dan tanggung jawab para pihak yang terlibat dalam perseroan terbatas (Direksi, Komisaris, dan Pemegang Saham/RUPS). Selain itu, terdapat pula penjelasan mengenai merger perseroan terbatas dan aplikasinya di beberapa negara.

Solusi Hukum Ketika Bisnis Terancam Pailit (Bangkrut)

Solusi Hukum Ketika Bisnis Terancam Pailit (Bangkrut)

 

Rp 27.000

Perusahaan-perusahaan berikut pernah lolos dari gugatan pailit, misalnya: PT Texmaco Jaya, PT Telekomunikasi Seluler (Telkomsel), PT Bianglala Metropolitan (operator bus Transjakarta), PT Asuransi Jiwa Buana Putra, dan lain-lain.

Saat kita mendengar kata pailit atau kepailitan, satu hal yang tergambar dalam pikiran kita adalah suatu kondisi yang rumit dan serbakompleks. Pailit dalam hukum Indonesia diposisikan sebagai ultimum-remedium atau suatu “obat terakhir” dari kebuntuan atas debitur yang gagal membayar utangnya. Sebelum sampai pada pailit, pranata hukum memberikan jalan untuk mencoba perdamaian lewat penundaan kewajiban pembayaran utang atau dalam konsep kepailitan proses tersebut disebut dengan restrukturisasi, di mana antara debitur dan kreditor melakukan renegosiasi ulang atas utang atau semua hal yang terkait hubungan perdata kedua pihak tersebut.

Restrukturisasi jauh lebih efektif dan bermanfaat ketimbang kedua belah pihak melakukan gugatan permohonan pailit di pengadilan niaga, dengan waktu yang berlarut-larut serta biaya yang mahal. Restrukturisasi  dilakukan untuk menghindari citra buruk jika perusahaan digugat pailit.
Buku ini akan berguna bagi kalangan yang berkecimpung di bidang legal corporate, akademisi, dan mahasiswa fakultas hukum.