Rp. 48.330
Daftar Isi
A.INTRODUCTION
B.RECENT HOUSING CASES
1.Housing Consumers V KSI Corporation (PT KSI) (1992)
2.Housing Consumers V PCB Corporation (PT PCB) (1991)
C.SOME PRECIOUS LESSONS
1.Consumers Meets the Burden of Proof
2.Class Action is not Permitted
3.Ineffective Administrative Procedures
4.What Constitustes An Agreement?
5.Why We Need A Consumer Protections Act
D.CONCLUSION
BAB II PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN UMUM
A.PENGANTAR
B.ANGKATAN UMUM
C.LISTRIK, AIR MINUM, DAN TELEKOMUNIKASI
D.PERBANKAN
E.PENUTUP
BAB III ASPEK PIDANA PENIMBUNAN “SEMBAKO
A.DI MANA HUKUM
B.MEMUNGSIKAN HUKUM PIDANA
BAB IV KEMUNGKINAN KONSUMEN MENGGUGAT DITENGAH KRISIS EKONOMI
A.SEBELUM PENYUSUNAN GUGATAN
B.TAHAP PENYUSUNAN GUGATAN
C.KUALIFIKASI GUGATAN
D.KONSUMEN DAN PENGADILAN
BAB V PENGATURAN LIKUIDASI BANK DALAM PERSPEKTIF PERLINDUNGAN KONSUMEN
BAB VIPENGATURAN KLAUSULA BAKU DALAM UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN (UUPK)
BAB VII MENYOAL STATUS LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN
BAB VIII PELAYANAN ASURANSI KESEHATAN DI RUMAH SAKIT YANG IDEAL: HARAPAN DAN KELUHAN KONSUMEN
A.PELAYANAN JPKAM ATAU ASURANSI KESEHATAN
B.RUMAH SAKIT YANG IDEAL
C.HARAPAN DAN KELUHAN KONSUMEN
BAB IX PENTINGNYA PENANGANAN KELUHAN PELAYANAN KESEHATAN DARI PERSPEKTIF KONSUMEN
A.ANATOMI PENGADUAN PELAYANASEHATAN
B.PENANGAN PENGADUAN
BAB X PENDIDIKAN TINGGI HUKUM, PERLINDUNGAN KONSUMEN, DAN ADVOKASI HUKUM
A.PERAN ORNOP/NGO
B.PELUANG BEKERJA DI ORNOP/NGO
BAB XI ETIKA PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN
A.PENGANTAR
B.TUNTUTAN-TUNTUTAN ETIS UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN
C.PEMAHAMAN SENGKETA KONSUMEN
D.PEMAHAMAN FUNGSI BPSK
E.BEBERAPA ETIKA PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN
1.Kehati-Hatian (Duty of Care)
2.Netralitas (Avoiding Conflict of Interest)
3.Kerahasiaan (Confidentiality)
4.Memberikan yang Sebaik Mungkin (Best Efforts)
F.PENUTUP
BAB XII CONSUMER PROTECTI ON: LAW AND ENFORCE MENT IN INDONESIA
A.SUBSTANCES OF THE CONSUMER PROTECTION NORMS
B.SUCCESS STORY IN LEGAL STANDING AND CLASS ACTION
BAB XIII NORMA-NORMA PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PENEGAKANNYA DALAM PERSPEKTIF PERLINDUNGAN KONSUMEN: ANALISIS PENDEKATAN SISTEM HUKUM DI INDONESIA
A.PENGANTAR
B.ASAS-ASAS DAN TUJUAN PERLINDUNGAN KONSUMEN
C.NORMA-NORMA PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PENDEKATAN SISTEM HUKUM
D.PENUTUP
BAB XIV PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM AKTIVITAS EKONOMI
A.PENGANTAR
B.PERHATIAN HUKUM PIDANA
C.NORMA-NORMA PERLINDUNGAN KONSUMEN UNTUK KORPORASI
BAB XV QUO VADIS PEMBELAAN PUBLIK DI BAWAH UNDANG-UNDANG ADVOKAT
BAB XVI MENGGUGAT POLITIK HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN DI INDONESIA
A.MENGGAGAS KEMBALI BPKN
B.MENANTI GODOT KEMBALI
BAB XVII LISTRIK DAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK)
A.PARADIGMA PELAYANAN
B.BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN
BAB XVIII EKSISTEN INSTRUMEN HUKUM PIDANA DALAM MELINDUNGI HAK-HAK KONSUMEN
A.PENGANTAR
B.KRIMINALISASI AKTIVITAS EKONOMI
C.POLEMIK ULTIMUM REMEDIUM DENGAN PRIMUM REMEDIUM
D.APA PERAN HUKUM PIDANA
BAB XIX MASALAH HUKUM KARTU KREDIT DAN ATM DARI PERSPEKTIF HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN
A.PENGANTAR
1.Masalah Kebijakan Bank, Perluasan Produk, dan Jaringan Pelayanan
2.Masalah Harmonisasi Kepentingan Pelaku Usaha dan Konsumen
3.Masalah Manajemen Risiko
B.PENUTUP
BAB XX HAK-HAK KONSUMEN OBAT-OBATAN
A.PENGANTAR
B.MENCERMATI KEMBALI FAKTA-FAKTA RISET (1995-2004)
C.MENCERMATI KETERBATASAN NORMA-NORMA HUKUM
D.MENCERMATI PENEGAKAN HUKUM
E.PENUTUP
BAB XXI MASALAH-MASALAH PRAKTIK GUGATAN CLASS ACTION DALAM KASUS-KASUS PERLINDUNGAN KONSUMEN
A.PENGANTAR
B.MASALAH-MASALAH PRAKTIK GUGATAN CLASS ACTION
1.Subjek Tergugat, Kompetensi Absolut, dan Kompetensi Relatif
2.Gugatan Rekonvensi dalam Gugatan Class Action
3.Eksekusi Putusan Gugatan Class Action
C.PENUTUP
BAB XXII NORMA-NORMA HUKUM MATERIIL UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN: TELAAH KASUS-KASUS DALAM PENEGAKAN HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN
A.PENGANTAR
B.TELAAH KASUS-KASUS NORMA-NORMA HUKUM MATERIIL DALAM UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN
1.Kegiatan Produksi dan/atau Perdagangan Barang dan/atau Jasa (Pasal 8 Ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Perlindungan Konsumen)
2.Kegiatan Penawaran, Promosi, dan Periklanan Barang dan/atau Jasa (Pasal 9 Ayat (1), (2), dan (3); Pasal 10; Pasal 12; Pasal 13; Ayat (1) dan (2); Pasal 15; Pasal 16; serta Pasal 17 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Perlindungan Konsumen)
3.Kegiatan Transaksi Penjualan Barang dan/atau Jasa (Pasal 11; Pasal 14; serta Pasal
18 Ayat (1), (2), dan (4) Undang-Undang Perlindungan Konsumen)
4.Kegiatan Pascatransaksi Penjualan Barang dan atau Jasa (Pasal 25 Ayat dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen)
C.PENUTUP
BAB XXIII MENCERMATI SISTEM KEAMANAN PANGAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN
A.DATA KUALITATIF KEAMANAN PANGAN
B.HUKUM TIDAK MENOLONG KETIKA MUSIBAH DATANG
C.SAVE FOOD FOR ALL?
D.KRITIK TERHADAP HUKUM POSITIF
BAB XXIV PERLUKAH UNDANG-UNDANG JAMINAN PRODUK HALAL DALAM KERANGKA SISTEM UNDANG-UNDANG NOMOR TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN?
Studi Hukum 